cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Fathiya Nabiila
Contact Email
fathiyanabila128@gmail.com
Phone
+6281325503662
Journal Mail Official
lontarmerah@untidar.ac.id
Editorial Address
Jl. Kapten Suparman 39 Potrobangsan, Magelang Utara, Kota Magelag, Jawa Tengah
Location
Kota magelang,
Jawa tengah
INDONESIA
Lontar Merah: Studi Keilmuan Hukum
Published by Universitas Tidar
ISSN : -     EISSN : 28292464     DOI : -
Core Subject : Humanities, Social,
Humanities Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences
Lontar Merah merupakan Media Riset Akademik Hukum dalam bentuk Jurnal Ilmiah yang mencakup bidang Ilmu Hukum yang meliputi: Hukum Pidana, Hukum Perdata, Hukum Tata Negara, Hukum Administrasi Negara, Hukum Internasonal, Hukum Acara, Hukum Islam, Hukum Adat, Filsafat Hukum, serta bidang Ilmu Hukum lainnya.
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Hukum
Articles 6 Documents
 1 
Search results for , issue "Vol 2, No 1 (2019): Lontar Merah" : 6 Documents clear
PERAN HUKUM DALAM MEMBENTUK KARAKTER PANCASILAIS MELALUI SARANA PENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN Anis Ari Wibowo
LONTAR MERAH Vol 2, No 1 (2019): Lontar Merah
Publisher : Universitas Tidar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (114.715 KB)

Abstract

AbstrakBelajar tentang Pendidikan Kewarganegaraan (PKn) pada dasarnya adalah belajar tentang ke Indonesian, belajar untuk menjadi manusia yang berkepribadian pancasilais, membangun rasa kebangsaan, dan mencintai tanah air Indonesia. Pendidikan Kewarganegaraan merupakan salah satu mata pelajaaran wajib yang harus diikuti baik di tingkat pendidikan dasar sampai dengan perguruan tinggi, hal ini memperlihatkan begitu pentingnya pendidikan kewarganegaraan bagi warga negara indonesia.Pendidikan kewarganegaraan merupakan disiplin ilmu yang berasal dari tiga perpaduan ilmu yaitu ilmu hukum, moral dan ilmu politik. Pendidikan Kewarganegaraan dapat dijadikan sebagai solusi untuk mencegah bahkan menanggulangi permasalahan-permasalahan social dengan cara menanamkan pendidikan moral, hukum serta politik sesuai dengan falsafah Pancasila. Pendidikan Kewarganegaraan (PKn) juga memiliki misi sebagai pendidikan demokrasi, pendidikan hukum, pendidikan moral/karakter. Dalam perkembangannya, ilmu hukum menjadi salah satu topik yang banyak diperbincangkan diawal tahun 2017 hingga sekarang, hal itu disebabkan karena banyak fenomena yang terjadi yang berkaitan dengan hukum seperti meningkatnya angka kriminalitas, degradasi moral beredarnya informasi yang mengandung ujaran kebencian, sara, hingga lemahnya penegakan hukum. Oleh karena peran ilmu hukum diperlukan dalam upaya membentuk karakter bangsa yang sesuai dengan nilai-nilai pancasila, Pada karya ilmiah ini pemulis akan membahas peran Hukum dalam disiplin ilmu pendidikan kewarganegaraan sebagai upaya dalam membentuk karakter bangsa yang pancasilais.
PENDIDIKAN HUKUM MELALUI METODE PAKEM DI MI AL-IMAN NGAWUNGGO Riri Novita Sari; Luluk Dwi Setiati; Muhammad Arif Fathur Rohman; Margaretha Sekar Ayu Larasati; Dini Novia
LONTAR MERAH Vol 2, No 1 (2019): Lontar Merah
Publisher : Universitas Tidar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (243.454 KB)

Abstract

AbstrakPendidikan di sekolah dasar merupakan lembaga yang dikelola dan diatur oleh pemerintah yang diselenggarakan secara formal berlangsung 6 tahun, dengan maksud dan tujuan yang tidak lain agar anak Indonesia menjadi seorang individu yang telah diamanatkan dalam Undang-Undang Dasar 1945. Tim pengabdian akan menerapkan metode PAKEM (Pembelajaran Aktif, Kreatif, Efektif, dan Menyenangkan) di sekolah-sekolah dasar yang tujuannya untuk mengetahui dan memecahkan suatu permasalahan dalam membentuk karakter siswa dan memberikan pengetahuan tentang hukum kepada siswa. Yang menjadi sasaran tim pengabdian yaitu siswa-siswi kelas 4 dan 5 MI Al Iman Ngawunggo, yang terletak di Kecamatan Kaliangkrik, Magelang. Dari MI Al Iman masih terdapat beberapa kekurangan seperti tenaga pengajar yang masih sangat minim, buku-buku penunjang pelajaran yang hanya dipegang oleh gurunya, dan sopan santun dari siswa-siswi. Materi yang tim pengabdian berikan kepada siswa-siswi adalah mengenai hukum dan pendidikan kewarganegaraan menggunakan Metode PAKEM serta diselingi dengan outbound edukasi. Siswa-siswi sangat antusias menyambut kedatangan tim pengabdian dan mereka belajar dengan semangat serta fokus terhadap materi yang diberikan. Dalam pembelajaran yang dilakukan kurang lebih empat bulan mengalami peningkatan yang bagus seperti siswa-siswi menjadi lebih berani mengungkapkan argumennya di depan teman-teman yang lain, siswa-siswi lebih aktif dalam pembelajaran dan tidak malu untuk bertanya.Kata Kunci: Pendidikan, Hukum, Metode PAKEM.AbstractEducation in elementary schools is an institution managed and regulated by the government which is formally held for 6 years, with the intent and purpose that is no different so that Indonesian children become individuals who have been mandated in the 1945 Constitution. The dedication team will apply the PAKEM method ( Active, Creative, Effective and Enjoyable Learning) in elementary schools whose purpose is to know and solve a problem in shaping the character of students and provide knowledge about the law to students. The target of the dedication team was MI 4 Iman Ngawunggo grade 4 and 5 students, located in Kaliangkrik District, Magelang. From MI Al Iman there are still some shortcomings such as teaching staff who are still very minimal, learning support books that are only held by the teacher, and courtesy of the students. The material that the service team gave to students was about law and citizenship education using the PAKEM Method and interspersed with outbound education. The students were very enthusiastic to welcome the service team and they learned with enthusiasm and focus on the material provided. n the four months of learning that experienced a good increase as students became more courageous in expressing their arguments in front of other friends, students were more active in learning and were not ashamed to ask questions.
PERLINDUNGAN HAK CIPTA DARI TINDAKAN PEMBAJAKAN BUKU YANG MARAK TERJADI Diah Ayu Utami; Erinda Lamonti
LONTAR MERAH Vol 2, No 1 (2019): Lontar Merah
Publisher : Universitas Tidar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (185.178 KB)

Abstract

AbstrakHak cipta merupakan kekayaan intelektual di bidang ilmu pengetahuan, seni, dan sastra yang mempunyai peranan strategis dalam mendukung pembangunan bangsa dan memajukan kesejahteraan umum sebagaimana diamanatkan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Maraknya kasus pembajakan yang banyak ditemui dalam berbagai bidang seni dan sastra, seakan menjadi budaya yang sulit dihilangkan dalam kehidupan masyarakat. Pada Pasal 40 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, buku adalah salah satu ciptaan yang dilindungi oleh Hak Cipta. Penelitian ini termasuk jenis penelitian hukum normatif untuk mengetahui dan mengkaji bagaimana maraknya fotokopi buku dan membeli buku bajakan merupakan tindakan melanggar peraturan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. Pentingnya hak ekonomi yang dimiliki pencipta diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. Sehingga peraturan yang ada mengenai perlindungan hak cipta atas karya buku yang di miliki oleh seorang pencipta hanya dituliskan dalam sebuah Undang-Undang Hak Cipta tanpa adanya tindakan yang tegas dari penegak hukum dan pelaksanaan yang nyata dalam pemasaran buku di masyarakat supaya tidak terjadinya pelanggaran hak cipta.
PERALIHAN HAK ATAS TANAH MILIK NEGARA PT. KERETA API INDONESIA (KAI) DITINJAU DARI PERSPEKTIF HUKUM PERDATA Dhudy Hario Wintoko
LONTAR MERAH Vol 2, No 1 (2019): Lontar Merah
Publisher : Universitas Tidar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (165.425 KB)

Abstract

AbstrakIndonesia merupakan negara yang sedang berkembang, sama halnya dengan negara-negara berkembang lainnya yang dalam pembangunan dan persebaran penduduknya akan semakin terus meningkat dengan seiring berkembangnya zaman. Seiring dengan meningkatnya hal tersebut, mengakibatkan jumlah penduduk yang tidak merata, salah satu contohnya yaitu di Pulau Jawa yang secara sensus, penduduknya lebih banyak dari pulaupulau lain di Indonesia. Hal ini berbanding terbalik dengan luas tanah yang tersedia dan terbatas. Inilah yang menimbulkan masalah dikemudian hari dalam bidang pertanahan. Seperti sengketa tanah antara PT. KAI dengan masyarakat yang merasa memiliki hak atas tanah yang ditempati, karena bermula dari rencana reaktivasi rel kereta api untuk dipakai kembali dengan tujuan hal-hal yang mungkin bersifat publik maupun privat. Dengan itu sebaiknya penyelesaian masalah penguasaan terhadap tanah PT.KAI dilakukan dialog bersama dan bermusyawarah supaya mendapat jalan tengah dari permasalahan tersebut.
PENYELESAIAN SENGKETA DALAM PEER TO PEER LENDING (PINJAM-MEMINJAM ONLINE) Hanifati Nur Amalina; Muhammad Gholib Ramdani; Muhammad Rasyid Ashiddiq; Indra Sulistiyani; Lokania Lokania
LONTAR MERAH Vol 2, No 1 (2019): Lontar Merah
Publisher : Universitas Tidar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (170.904 KB)

Abstract

Dengan adanya perkembangan teknologi masa kini, aktivitas manusia tidak bisa lepas dari bantuan teknologi. Banyak hal yang dulunya banyak menggunakan tenaga manusia kini bergeser ke arah mesin yang sekarang berintegrasi dengan sebuah sistem, yang mana menjadikan adanya sistem digitalisasi. Sistem digitalisasi itu dikembangkan manusia dengan mengintegrasikan sistem daring yang bisa mengefektifkan pekerjaan dan menemukan informasi apapun. Terciptalah sebuah start-up atau aplikasi yang berintegrasi dengan konsep finansial. Adalah adaptasi Fintech (Financial Technology). Kemunculan perusahaan-perusahaan keuangan dalam bidang layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi (peer-to-peer lending atau P2P lending) semakin mendapatkan perhatian publik dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Bank Indonesia. Karena semakin berkembang, timbul adanya golongan Fintech legal dan Fintech ilegal. Adanya penyalahgunaan startup tersebut disebabkan karena tidak adanya transparansi nyata karena hanya sistem yang dapat merekam mengakibatkan penyalahgunaan prosedur yang sesuai dengan ketentuan OJK.
DISPARITAS PENJATUHAN SANKSI PIDANA DALAM KASUS PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA (Studi Kasus Putusan Nomor 392/Pid.Sus/2014/PN/Sbg, Putusan Nomor 79/Pid//PT.TK dan Putusan Nomor 28/Pid.Sus/2015/PN.Krg) Riri Novita Sari; M. Ardiansyah Lazuardi
LONTAR MERAH Vol 2, No 1 (2019): Lontar Merah
Publisher : Universitas Tidar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (144.139 KB)

Abstract

AbstrakDisparitas pidana adalah penerapan pidana yang tidak sama terhadap tindak pidana yang sama atau terhadap tindak pidana yang sifat bahayanya dapat diperbandingkan tanpa dasar pembenaran yang jelas. Pengertian tersebut menjelaskan bahwa disparitas pidana timbulkarena adanya penjatuhan hukuman yang berbeda terhadap tindak pidana yang sejenis. Penjatuhan pidana ini tentunya adalah hukuman yang dijatuhkan oleh hakim terhadap pelaku tindak pidana sehingga dapatlah dikatakan bahwa figur hakim di dalam hal timbulnya disparitas pemidanaan sangat menentukan. Secara umum, tulisan ini bertujuan untuk mengetahui efektifitas hukum pidana terkait dengan adanya disparitas pidana. Dalam hal terjadinya disparitas pidana penulis ingin meneliti apakah ada unsur keberpihakan dari dalam putusan yang dijatuhkan dengan mengkaji fakta-fakta yang tertulis dalam putusan. Metode penulisan yang digunakan adalah yuridis normatif, dimana dalam teknik penulisan penulis mengumpulkan pendapat-pendapat sarjana hukum terkait permasalahan yang ada ditunjang dengan aturan-aturan yang terdapat di dalam perundang-undangan. Ketiga putusan yang telah penulis analisa masih terjadi putusan yang belum tepat penjatuhannya, sebab berdasarkan fakta persidangan dari masing-masing putusan terindikasi bahwa para terdakwa merupakan penyalahguna dan pecandu narkotika yang harus direhabilitasi bukan dipenjara.

Page 1 of 1 | Total Record : 6

 1 

Filter by Year

2019 2019


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol. 8 No. 2 (2025): Ilmu Hukum Vol. 8 No. 1 (2025): Hukum Pemerintah Daerah Vol. 7 No. 2 (2024): HUKUM KEKAYAAN INTELEKTUAL Vol. 7 No. 1 (2024): HUKUM HAM Vol. 6 No. 2 (2023): HUKUM BISNIS Vol. 6 No. 1 (2023): Hukum Perlindungan Konsumen Vol 6, No 1 (2023): Hukum Perlindungan Konsumen Vol. 5 No. 2 (2022): Kekerasan Seksual dan Perlindungan Terhadap Perempuan Vol 5, No 2 (2022): Kekerasan Seksual dan Perlindungan Terhadap Perempuan Vol. 5 No. 1 (2022): Lontar Merah Vol 5, No 1 (2022): Lontar Merah Vol 4, No 2 (2021): LONTAR MERAH Vol 4, No 1 (2021): LONTAR MERAH Vol 3, No 1 (2020): Lontar Merah Vol 2, No 2 (2019): Lontar Merah Vol 2, No 1 (2019): Lontar Merah Vol 1, No 2 (2018): LONTAR MERAH Vol 1, No 1 (2018): LONTAR MERAH More Issue