Jurnal Ilmu Politik dan Pemerintahan
Artikel yang ditulis pada Jurnal Ilmu Politik dan Pemerintahan berupa hasil penelitian (empirical/original article) baik empirik maupun kajian teoritik yang mengangkat isu-isu politik dan pemerintahan. Publikasi yang ditampilkan pada Jurnal Ilmu Politik dan Pemerintahan diharapkan dapat memperkaya kajian Politik Lokal dan Otonomi Daerah; Gender dan Politik Identitas; Sistem Pemilu dan Kepartaian; Civil Society; Komunikasi Politik; Media, Demokrasi dan HAM; Kajian Masyarakat Adat; Kajian Strategis; Demokrasi dan HAM; Politik Keamanan; Kebijakan Publik; Politik dan Pesantren; Politik Lingkungan; Perbandingan Politik; E-Governance; Global Politik; dan Tata Kelola Pemerintahan.
Articles
163 Documents
<![CDATA[Pengaruh sosialisasi bela negara terhadap siikap bela negara guru sekolah dsar di Jakarta (Studi Eksplanatori di Direktorat Bela Negara Kementrian Pertahanan Republik Indonesia) ]]>
<![CDATA[Aska Leonardi]]>
<![CDATA[ Jurnal Ilmu Politik dan Pemerintahan Vol 1, No 4 (2014): (Januari) Jurnal Ilmu Pemerintahan dan Politik ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (316.128 KB)
|
DOI: 10.37058/jipp.v1i4.2270
<![CDATA[Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui seberapa besar pengaruh kegiatan sosialisasi bela negara yang diselenggarakan Direktorat Bela Negara Kementerian Pertahanan Republik Indonesia terhadap sikap bela negara guru-guru Sekolah Dasar di Jakarta. Penelitian ini menggunakan metode survey eksplanatory dengan pendekatan kuantitatif, dan teknik sampling yang dilakukan adalah total sampling. Populasi dansample penelitian adalah guru-guru sekolah dasar peserta sosialisasi bela negara yang berjumlah 50 orang. Penelitian ini melibatkan 2 variabel bebas (X) yang terdiri dari faktor sumber (X1) dan faktor pesan (X2), serta 3 variabel terikat (Y) yang terdiri dari aspek kognisi (Y1), aspek afeksi (Y2) dan aspek konasi (Y3) sikap bela negara. Teknis analisis data yang digunakan adalah teknik analisis jalur dan analisis inferensial yang digunakan adalah koefisien korelasi dengan menggunakan rumus korelasi Pearson. Kesimpulan dalam penelitian ini adalah, (1) Faktor sumber tidak berpengaruh terhadap aspek kognisi bela negara, tetapi secara signifikan berpengaruh terhadap aspek afeksi, dan konasi sikap bela negara guru sekolah dasar di Jakarta. (2) Faktor pesan secara signifikan berpengaruh terhadap aspek kognisi, afeksi, dan konasi sikap bela negara guru sekolah dasar di Jakarta.]]>
<![CDATA[KOMPLEKSITAS BUDAYA POLITIK AKAR RUMPUT DAN PROSPEK DEMOKRASI LOKAL DI INDONESIA (Studi Kasus di Desa Sunyalangu, Kabupaten Banyumas, Jawa Tengah) ]]>
<![CDATA[Khairu Roojiqien Sobandi]]>;
<![CDATA[Adhi Iman Sulaiman]]>
<![CDATA[ Jurnal Ilmu Politik dan Pemerintahan Vol 2, No 1 (2010): (Januari) a : Aliansi ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (252.088 KB)
|
DOI: 10.37058/jipp.v2i1.2644
<![CDATA[The concept of democracy in Indonesia actually has already exists at the grassroots level, which is in the village, and thus, to create democracy should be from the bottom. At this level, we would know how to create, strengthening, and consolidating democracy in regional even in national level. Hence, the core institution for democratization is the Village at the grassroots level. This case study research conducted in Sunyalangu Village, Central Java, Indonesia that is include to a poor village in Banyumas region and thus, it become a marginal village. I examine their political cultures on national general elections from 1971 to 2004 and the relationships between village’s executive and legislative roles on the lowest level of democratization. This focus shows how empirical democracy created. The result of this research shows that their political cultures is inconsistence in elects their political parties and representatives because of personal needs and their moral economy to the political party. Moreover, the village government (local executive) is still dominates the relationship with local parliament (BPD) because of the institutional and geographical constraints at the grassroots level. The implication of this situation is to re-think the concept of democracy in grassroots level by creating the democracy culture.]]>
<![CDATA[MILITER, ICMI DAN KEBANGKITAN KELAS MENENGAH MUSLIM : RESPON MILITER TERHADAP IKATAN CENDEKIAWAN MUSLIM INDONESIA ]]>
<![CDATA[Akhmad Satori]]>
<![CDATA[ Jurnal Ilmu Politik dan Pemerintahan Vol 3, No 2 (2011): (Juli) : Aliansi ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (120.885 KB)
|
DOI: 10.37058/jipp.v3i2.2685
<![CDATA[ICMI's emergence as a new political force in the political scene in Indonesia, can not be separated from the pros and cons. among the pro, saw a moderate rise of ICMI that may on the one hand as the government's strategy with its interests, but on the other Muslims also have the advantage in it. While among those who behave counter to the criticism that ICMI ICMI when too close to the bureaucracy in fear will strengthen the symptoms of exclusivism and elitism will even damage the roots of Islamic culture that had been painstakingly built. In addition ICMI criticized as a tool for successful elections in order to later re-elected Soeharto to become President.Military (ABRI), which since the early days of independence until the New Order played an important political role, it also provides a response to the rise of Islamic groups, particularly with regard to the birth of this ICMI.]]>
<![CDATA[Persepsi Mahasiswa yang Kuliah di Surabaya Tentang Keterlibatan Artis Dalam Pilihan Legislatif 2019 Daerah Pilihan Jawa Timur ]]>
<![CDATA[Iin Erlina Eka Putri]]>;
<![CDATA[Agnesia Midiana]]>;
<![CDATA[Shara El Fani]]>;
<![CDATA[Ridwan Arma Subagyo]]>;
<![CDATA[Mohammad Alfin Mahbi Awaludin]]>;
<![CDATA[Agus Machfud Fauzi]]>
<![CDATA[ Jurnal Ilmu Politik dan Pemerintahan Vol 5, No 1 (2019): (Mei) Jurnal Ilmu Pemerintahan dan Politik ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (38.879 KB)
|
DOI: 10.37058/jipp.v5i1.1582
<![CDATA[The legislative election is an opportunity for artists to get involved in politics. Popularity became the main capital for artists in the five-year political contestation. Although they have no political background, there are not a few artists who continue to advance as legislative candidates from the regional to the national level. This phenomenon has led to various perceptions among students who have an important role in politics. As educated actors students are able to look at, criticize and respond to political phenomena that are happening. However, differences in the background of each student affect the way they see the phenomenon of artist involvement in legislative elections. Therefore this study aims to determine the perceptions of Surabaya students about artists involved in the 2019 legislative choice in East Java. This research uses a descriptive qualitative approach with interview and literature study methods. Research subjects were state and private university students in Surabaya who were determined using cluster sampling techniques. This study uses Daryl Benn's self-perception theory. The results showed that there were various views or perceptions of Surabaya students about the involvement of artists in the 2019 legislative elections for East Java. The difference in perception is caused by the background of the students themselves such as regional origin, experience, and political knowledge]]>
<![CDATA[Paradigma Rational Choice dalam menelaah fenomena Golput dan prilaku pemilih di Indonesia ]]>
<![CDATA[Syah Firdaus]]>
<![CDATA[ Jurnal Ilmu Politik dan Pemerintahan Vol 1, No 2 (2013): (Januari) Jurnal Ilmu Pemerintahan dan Politik ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (347.838 KB)
|
DOI: 10.37058/jipp.v1i2.2260
<![CDATA[Pasca reformasi seiring gelora demokratisasi digelar, geliat golput juga semakin meningkat. Asumsi golput yang paling gampang dari jumlah pemilih terdaftar yang tidak menggunakan hak pilihnya. Namun asumsi tersebut masih bisa diperdebatkan, pemilih terdaftar yang tidak menggunakanhaknya tidak bisa serta merta dikelompokkan sebagai golput. Golput hanyalah mereka yang memang sengaja tidak mau menggunakan hak pilihnya pada saat pemungutan suara atau sengaja merusak suaranya. Dalam pembahasan tulisan ini, dengan pendekatan konsep rational choice untuk menelaahgolput, adalah keputusan rasional untuk memperlihatkan adanya ketidaksesuaian antara preferensi kelompok elit politik dengan publiknya di bawah. Fenomena golput semestinya dianggap sebagai bagian dari koreksi dan kritikan sosial baik secara politis maupun administratif. Pilihan untuk menekan golput berada di tangan para elit dengan kesadaran mereka untuk mendeteksi bagaimana menekan persentase angka golput setiap kali pemilu digelar]]>
<![CDATA[Gender dan Politik : Analisis Kemenangan Ade UU Sukaesih dalam Pilkada Banjar 2013 ]]>
<![CDATA[Wiwi Widiastuti]]>;
<![CDATA[Fitriyani Yuliawati]]>
<![CDATA[ Jurnal Ilmu Politik dan Pemerintahan Vol 2, No 2 (2016): (Juli) Jurnal Ilmu Pemerintahan dan Politik ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (389.599 KB)
|
DOI: 10.37058/jipp.v2i2.2298
<![CDATA[Penelitian yang berjudul Gender Dan Politik: Analisis Kemenangan Ade Uu Sukaesih Dalam Pilkada Banjar 2013 dimaksud untuk menganalisis kemenangan Ade Uu Sukaesih dalam Pilkada di Kota Banjar tahun 2013. Penelitian ini menggunakan metode penelitian Kualitatif Deskriptif dengan menggunakan teknik pengumpulan data purposive sampling melalui metode wawancara mendalam. Kemenangan Ade Uu Sukaesih dalam Pilkada Kota Banjar tahun 2013 dipengaruhi oleh dua faktor penting yaitu sosok dokter Herman sebagai tokoh yang membumi di Kota Banjar yang menjabat dua kali periode Wali Kota Banjar sekaligus suami dari Ade Uu Sukaesih, serta Sosok Ade Uu Sukaesih sebagai Istri Mantan wali kota yang dianggap berhasil mendampingi dokter Herman dalam mengembankan tugasnya selama dua periode. Temuan tersebut menunjukan pengaruh dominan dokter Herman dalam kemenangan istrinya, yaitu Ade Uu Sukaesih, yang menunjukkan pengaruh budaya patriarkis terhadap kemenangan calon perempuan dalam pilkada dan maskulinitas dalam kontestasi politik lokal.]]>
<![CDATA[Menakar Peluang Peradaban Demokrasi Indonesia ]]>
<![CDATA[Randi Muchariman]]>
<![CDATA[ Jurnal Ilmu Politik dan Pemerintahan Vol 4, No 1 (2018): (Mei) Jurnal Ilmu Pemerintahan dan Politik ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (734.301 KB)
|
DOI: 10.37058/jipp.v4i1.862
<![CDATA[Pengetahuan dan praktik demokrasi hadir dalam konteks peradaban dan pandangan alam tertentu. Keadaan tersebut menegaskan bahwa Demokrasi bukan sesuatu yang universal atau narasi besar yang bisa diberlakukan sama untuk seluruh wilayah di dunia. Oleh sebab itu, demokrasi di Indonesia harus dilihat dalam relevansinya dengan keadaan sosial politik dan konstitusi di Indonesia. Irelevansi terjadi dalam wacana dan praktik demokrasi di Indonesia karena benturan pandangan alam Islam dan Barat di Indonesia. Proses hegemoni menempatkan demokrasi sebagai kesadaran umum (common sense) namun tidak mengubah pandangan alam masyarakat yang seharusnya menjadi dasar untuk berbagai kesadaran umum tersebut. Persoalan relevansi tersebut menjelaskan arah pembangunan politik di Indonesia serta peluang peradaban demokrasi di Indonesia. Beberapa pilihan diajukan untuk keadaan tersebut dalam tulisan ini dengan merujuk kepada sejarah sosial politik dan konstitusi di Indonesia. Terdapat tiga peluang penting bagi masa depan peradaban demokrasi di Indonesia sebagai sebuah kesimpulan yang didapat menggunakan teori penjajahan intelektual dan metode analisis wacana.]]>
<![CDATA[Tantangan dan Pemanfaatan Teknologi Komunikasi dan Informasi (TIK) dalam E-Government ]]>
<![CDATA[Adhi Iman Sulaiman]]>
<![CDATA[ Jurnal Ilmu Politik dan Pemerintahan Vol 1, No 1 (2012): (Juli) Jurnal Ilmu Pemerintahan dan Politik ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (432.855 KB)
|
DOI: 10.37058/jipp.v1i1.2252
<![CDATA[Perkembangan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) di era globalisasi, demokratisasi dan otonomi daerah atau desentralisasi sudah menjadi kebutuhan sekaligus tantangan khususnya bagi pemerintah. Pemerintah harus beradaptasi untuk memanfaatkan, menguasai dan mengembangkan TIK melalui electronic government (e-Gov) sebagai media pelayanan publik (public service), partisipasi publik(masyarakat), pemberdayaan masyarakat (empowerment community), pencitraan pemerintah, transparansi, akuntabilitas juga evaluasi bagi kemajuan pembangunan yang lebih sejahtera, merata dan berkeadilan]]>
<![CDATA[Pengawasan Partai Politik terhadap kadernya di DPRD, Studi pada PDIP, GOLKAR, DEMOKRAT di Provinsi Bali ]]>
<![CDATA[Bandiyah Bandiyah]]>
<![CDATA[ Jurnal Ilmu Politik dan Pemerintahan Vol 2, No 1 (2016): (Januari) Jurnal Ilmu Pemerintahan dan Politik ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (378.953 KB)
|
DOI: 10.37058/jipp.v2i1.2289
<![CDATA[Anggota legislatif di Indonesia memiliki fungsi, hak yang seimbang dalam merepresentasikan kepentingan rakyat. Partai politik yang kadernya dipekerjakan di parlemen juga berkewajiban mengontrol perilaku kadernya. Namun seringkali anggota legislatif yang tersandung kasus hukum,partai cenderung menghindar dan memecat kadernya begitu saja. Studi ini dilakukan untuk mencari informasi pengetahuan bagaimana pengawasan partai politik terhadap kadernya yang bekerja di parlemen. Studi ini difokuskan di Bali pada partai PDIP, Demokrat dan Golkar. Metode penelitian adalahdeskriptif kualitatif dengan eksplorasi analitis melalui informan yang terpilih. Hasil studi menunjukkan bahwa partai politik; PDIP, Demokrat, Golkar pada dasarnya memiliki sistem pengawasan yang semuanya berada di fraksi. Terdapat tumpang tindih peran yakni sebagai legislatif, kader partai, dan anggota pengawas, dan nampaknya anggota legislatif mengawasi dirinya sendiri. Sistem pengawasan Partai PDIP dan Demokrat bersifat institusionalis hirarkis. Namun Demokrat memiliki badan pengawas sendiri yang tidak independen. Sedangkan pengawasan Golkar bersifat non hirarkis dan fleksibel meskipun DPP (partai pusat) memainkan peran penting dalam penyelesaikan masalah yang terkadang tidak dapat ditangani oleh DPD (tingkat propinsi). Ditambah lagi ketiadaan peraturan yang jelas dan tegas membuat implementasi pengawasan dipartai politik menjadi tidak efektif.]]>
<![CDATA[KEMAJEMUKAN MASYARAKAT DUSUN SUSURU DESA KERTAJAYA KECAMATAN PANAWANGAN KABUPATEN CIAMIS SEBAGAI MODEL MASYARAKAT PANCASILA ]]>
<![CDATA[Akhmad Satori]]>
<![CDATA[ Jurnal Ilmu Politik dan Pemerintahan Vol 4, No 1 (2012): (Januari) : 2012 ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (196.6 KB)
|
DOI: 10.37058/jipp.v4i1.2677
<![CDATA[The purpose of this study is to investigate and reveal empirically social, cultural and social life religious, the process of acculturation, social processes (the social system/form of cultural interaction and process systems / customs), the transition process in understanding the diversity of the community, as well as affect the public another model of socio-cultural life and religious communities susuru hamlet. Based on research results seem that Hamlet community Susuru maintain the philosophy of "Unity in Diversity" and the values contained in Pancasila even though theoretically they do not understand it. Dusun community Susuru feel that although their different religions and beliefs but meraka still feel that the other is the brother of a nation and a homeland. So they are in public life show mutual respect, appreciate and cherish. Society does not consider Susuru Hamlet Hamlet Susuru society that believes differently as enemies who should be shunned. National values like that that make one of the Dusun community life Susuru maintain a safe, peaceful and serene in the absence of conflict that could tear their divided.]]>
