cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Faisal Fadilla Noorikhsan A. H.
Contact Email
faisal.fadilla@unsil.ac.id
Phone
+6285315357751
Journal Mail Official
jipp@unsil.ac.id
Editorial Address
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Siliwangi Jalan Siliwangi No 24 Tasikmalaya
Location
Kota tasikmalaya,
Jawa barat
INDONESIA
Jurnal Ilmu Politik dan Pemerintahan
Published by Universitas Siliwangi
ISSN : 23018453     EISSN : 27766284     DOI : 10.37058/jipp.v8i1.3085
Core Subject : Social,
Social Sciences
Artikel yang ditulis pada Jurnal Ilmu Politik dan Pemerintahan berupa hasil penelitian (empirical/original article) baik empirik maupun kajian teoritik yang mengangkat isu-isu politik dan pemerintahan. Publikasi yang ditampilkan pada Jurnal Ilmu Politik dan Pemerintahan diharapkan dapat memperkaya kajian Politik Lokal dan Otonomi Daerah; Gender dan Politik Identitas; Sistem Pemilu dan Kepartaian; Civil Society; Komunikasi Politik; Media, Demokrasi dan HAM; Kajian Masyarakat Adat; Kajian Strategis; Demokrasi dan HAM; Politik Keamanan; Kebijakan Publik; Politik dan Pesantren; Politik Lingkungan; Perbandingan Politik; E-Governance; Global Politik; dan Tata Kelola Pemerintahan.
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Ilmu Sosial (Lain-Lain)
Articles 167 Documents
 13   14   15   16   17 
Perempuan dan Keterwakilan dalam Pemilu : Studi Kasus Grace Natalie sebagai Peserta Pemilu Legislatif Pada Pemilu 2024 Sanjaya, Steven Tjahjadi; Sarya, Muhammad Raul Zikra; Isommudin, Muhammad; Ummah, Aniqotul
Jurnal Ilmu Politik dan Pemerintahan Vol 11, No 1 (2025): Vol 11, No 1 (2025): (Mei) Jurnal Ilmu Politik dan Pemerintahan
Publisher : Faculty of Social and Political Science, Universitas Siliwangi

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.37058/jipp.v11i1.10627

Abstract

Hak warga negara yang paling utama adalah hak untuk memilih dan dipilih, ungkapan ini berlaku bagi semua orang tanpa pandang bulu, baik laki-laki maupun perempuan. Namun, kenyataan di lapangan berbeda dari teori, salah satunya Partai Solidaritas Indonesia ketika dipimpin oleh Grace Natalie, rekam jejaknya sebagai ketua partai yang kemudian mencalonkan diri sebagai peserta pemilu tentu mendapatkan kesulitannya tersendiri, salah satunya terkait pernyataannya yang kontroversi dari perspektif gender dan kelembagaan dari ambang batas lolos parlemen, sehingga perlu adanya  analisis mendalam terkait analisis sistem pemilu dan faktor yang memengaruhi di dalamnya. Melalui penelitian kualitatif ini, serta sumber yang relevan, artikel ini akan membahas tindakan pemerintah yang dianggap merugikan perempuan dalam sistem pemilu, utamanya calon legislative Grace Natalie yang berada pada suara terbanyak dalam sistem pemilu 2024 di daerah pemilihannya. Sehingga perlu penguatan dan pemberdayaan perempuan dan perbaikan secara mendasar pada sistem kelembagaan negara dalam pembuatan Undang-Undang terkait ambang batas yang dinilai diskriminatif dan menghasilkan suara terbuang yang jelas merugikan partai politik yang memiliki kapabilitas baik laki-laki maupun perempuan.
Program Usaha Ekonomi Produktif Kelompok Usaha Bersama Melalui Kelompok Usaha Bersama Lestari Budaya Sebagai Upaya Pemberdayaan Masyarakat Yuliyanto, Rizki; Nugroho, Hanantyo Sri
Jurnal Ilmu Politik dan Pemerintahan Vol 11, No 1 (2025): Vol 11, No 1 (2025): (Mei) Jurnal Ilmu Politik dan Pemerintahan
Publisher : Faculty of Social and Political Science, Universitas Siliwangi

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.37058/jipp.v11i1.13162

Abstract

This study uses the theory of program effectiveness with indicators namely program socialization, program target accuracy, program monitoring, and goal achievement. The results of this study indicate the effectiveness of the joint business group productive business program through Kube Lestari Budaya as an effort to empower the community in general has been running well and effectively. This is determined on the indicator of the accuracy of program targets. The targets of the program are met, namely the poor who are registered in DTKS. To ensure that the proposed recipients are in accordance with the provisions, the Yogyakarta Special Region Social Service rechecks the data in the Integrated Social Welfare Data System using the NIK (Population Identification Number) that has been included in the proposal. The difference between the pre- and post-programs implemented on both kube provides empowerment that contributes to building motivation to increase production according to the business being run.
Analisis Bibliometrik Tren Penelitian Media Sosial Pemerintah Daerah di Indonesia (2014-2024) Laksana, Muhibudin Wijaya; Satria, Iqbal Reza; Renata, Mira
Jurnal Ilmu Politik dan Pemerintahan Vol 11, No 1 (2025): Vol 11, No 1 (2025): (Mei) Jurnal Ilmu Politik dan Pemerintahan
Publisher : Faculty of Social and Political Science, Universitas Siliwangi

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.37058/jipp.v11i1.15282

Abstract

This study aims to map trends and identify research gaps on local government social media in Indonesia in the period 2014–2024. The method used is bibliometric analysis with data obtained from the GARUDA database. The analysis was carried out using Microsoft Excel and VOSviewer to examine the frequency, relevance, and density of themes based on 87 selected articles. The results of the study show that studies on local government social media have increased significantly since 2020, dominated by qualitative approaches and focused on the Instagram platform. There are gaps in terms of diversification of approaches, new platforms, and regional objects studied. These findings provide a basis for developing further research that is more contextual and diverse.
Aktivisme Digital dan Pergeseran Ruang Publik: Antara Resistensi dan Representasi di Era Media Sosial Khalifah, Caesar; Sidqi, Muhamamd Nesta Althafah; Yudhistira, Fadli
Jurnal Ilmu Politik dan Pemerintahan Vol 11, No 2 (2025): Vol 11, No 2 (2025): (November) Jurnal Ilmu Politik dan Pemerintahan
Publisher : Faculty of Social and Political Science, Universitas Siliwangi

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.37058/jipp.v11i2.16993

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk memahami bagaimana aktivisme digital berperan dalam mengubah konfigurasi ruang publik di era media sosial. Fenomena ini muncul sebagai bentuk adaptasi dan resistensi masyarakat terhadap dominasi wacana yang dibentuk oleh institusi negara maupun korporasi digital. Tujuan utama penelitian ini adalah untuk menelusuri bagaimana praktik komunikasi digital menciptakan bentuk baru partisipasi politik yang berbasis jaringan, sekaligus menganalisis relasi antara representasi sosial dan ekspresi resistensi dalam ruang publik virtual. Melalui kajian ini, peneliti berupaya menjelaskan dinamika antara kekuasaan, teknologi, dan masyarakat dalam membentuk ruang diskursif yang lebih terbuka dan interaktif di tengah derasnya arus informasi digital. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi kepustakaan, berfokus pada analisis literatur ilmiah, artikel media, dan dokumen kebijakan yang relevan dengan isu aktivisme digital dan pergeseran ruang publik. Hasil penelitian menunjukkan bahwa media sosial telah menjadi arena politik baru yang mempertemukan ekspresi individu, wacana publik, dan praktik resistensi dalam format yang lebih cair dan partisipatif. Aktivisme digital tidak hanya mengubah pola komunikasi publik, tetapi juga menegaskan pergeseran dari ruang diskursif tradisional menuju ruang publik yang dimediasi oleh algoritma dan visualitas digital. Ruang ini menjadi tempat di mana identitas, kekuasaan, dan representasi dinegosiasikan secara terus-menerus dalam konteks demokrasi yang sedang berevolusi.
Kebijakan Pemerintah Kabupaten Tasikmalaya dalam Meningkatkan Kualitas Pendidikan Menuju Indonesia Emas 2045 Yunita, Rosi; Yuliawati, Fitriyani; Sarofah, Riska
Jurnal Ilmu Politik dan Pemerintahan Vol 11, No 2 (2025): Vol 11, No 2 (2025): (November) Jurnal Ilmu Politik dan Pemerintahan
Publisher : Faculty of Social and Political Science, Universitas Siliwangi

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.37058/jipp.v11i2.17161

Abstract

This study aims to analyze the Tasikmalaya Regency government's policy in improving the quality of education towards Golden Indonesia 2045. Education has a strategic role in forming superior human resources as the main foundation of regional development. Tasikmalaya Regency as one of the regions with great potential in West Java faces various challenges in improving the quality of education, including the still low achievement of Average Years of Schooling. This study aims to analyze the actual condition of education in Tasikmalaya Regency, identify problems and their root causes, and develop effective and sustainable policy strategies in order to improve the quality of education towards Golden Indonesia 2045. The study uses a qualitative-descriptive approach with a policy analysis method. The data used are secondary data from literature reviews and literature studies. The results of the study indicate that increasing the average school as an effort to improve the quality of education in Tasikmalaya Regency requires an integrated policy based on five main pillars: (1) Equitable Access and Educational Infrastructure; (2) Strengthening Family Economic Support; (3) Prevention and Handling of School Dropouts; (4) Relevance of Education to the World of Work; and (5) Strengthening Educational Governance and Policy. The implementation of this strategy is expected to encourage educational transformation in Tasikmalaya Regency that is inclusive, adaptive, and quality-oriented, so that Tasikmalaya Regency can contribute optimally in realizing Golden Indonesia 2045.
Peran Perempuan Dalam Mempertahankan Identitas Adat di Kampung Naga Kabupaten Tasikmalaya Nurohman, Taufik; Yuliawati, Fitriyani; Widiastuti, Wiwi
Jurnal Ilmu Politik dan Pemerintahan Vol 11, No 2 (2025): Vol 11, No 2 (2025): (November) Jurnal Ilmu Politik dan Pemerintahan
Publisher : Faculty of Social and Political Science, Universitas Siliwangi

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.37058/jipp.v11i2.15346

Abstract

This article will explain how the role of indigenous women in maintaining traditional identity, including values and traditions. Women in indigenous communities in Indonesia are very interesting to explain, one of which is about the role of women in maintaining traditional identity in their respective customary communities as applies to the indigenous people of Kampung Naga, Tasikmalaya Regency. Although the women of Kampung Naga live in a patriarchal culture, as is the case with the culture of indigenous peoples in West Java in general, Kampung Naga women play an important role in the existence of adat in Kampung Naga. In terms of revitalizing traditional values and behavior patterns, Kampung Naga women carry out their role in educating their offspring to always adhere to customary values, including in terms of the livelihood system, housing system and how to dress. In addition, the women of Kampung Naga also play an important role in every implementation of Hajat Sasih. In terms of revitalizing physical culture, indigenous women continue to carry out their daily lives by remaining obedient in the use of household tools inherited from their ancestors.
INSTITUSIONALISASI IDEOLOGI NEGARA: TANTANGAN BADAN PEMBINA IDEOLOGI PANCASILA DALAM PRAKTIK KEBIJAKAN PUBLIK Mahajaya, Ida Bagus
Jurnal Ilmu Politik dan Pemerintahan Vol 11, No 2 (2025): Vol 11, No 2 (2025): (November) Jurnal Ilmu Politik dan Pemerintahan
Publisher : Faculty of Social and Political Science, Universitas Siliwangi

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.37058/jipp.v11i2.18063

Abstract

Institusionalisasi ideologi negara merupakan prasyarat penting bagi keberlanjutan nilai-nilai dasar dalam praktik penyelenggaraan pemerintahan dan kehidupan berbangsa. Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) dibentuk sebagai lembaga negara yang memiliki mandat strategis dalam pembinaan, internalisasi, dan pengarusutamaan nilai-nilai Pancasila dalam kebijakan publik. Namun, dalam praktiknya, pelaksanaan mandat tersebut menghadapi berbagai tantangan kelembagaan dan kebijakan. Artikel ini bertujuan untuk menganalisis tantangan BPIP dalam proses institusionalisasi ideologi negara dalam praktik kebijakan publik di Indonesia. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode analisis dokumen terhadap rencana strategis BPIP, laporan capaian kinerja, kebijakan nasional, serta berbagai policy brief yang relevan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun BPIP telah memiliki kerangka regulasi dan perencanaan strategis yang relatif komprehensif, terdapat sejumlah tantangan utama, antara lain keterbatasan daya jangkau kebijakan, lemahnya koordinasi lintas kementerian/lembaga dan pemerintah daerah, rendahnya visibilitas publik, serta belum optimalnya integrasi nilai-nilai Pancasila ke dalam proses perumusan dan implementasi kebijakan publik. Selain itu, tantangan komunikasi publik dan pengukuran dampak kebijakan turut memengaruhi legitimasi kelembagaan BPIP. Artikel ini menyimpulkan bahwa penguatan institusionalisasi ideologi negara melalui BPIP memerlukan reformasi kebijakan yang menekankan pada penguatan koordinasi, peningkatan akuntabilitas dan transparansi, serta pengembangan strategi komunikasi publik yang adaptif dan berbasis bukti. Temuan ini diharapkan dapat berkontribusi pada pengembangan kajian kebijakan publik dan penguatan peran lembaga ideologis negara di Indonesia.

Page 17 of 17 | Total Record : 167

 13   14   15   16   17 

Filter by Year

2011 2025


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol 11, No 2 (2025): Vol 11, No 2 (2025): (November) Jurnal Ilmu Politik dan Pemerintahan Vol 11, No 1 (2025): Vol 11, No 1 (2025): (Mei) Jurnal Ilmu Politik dan Pemerintahan Vol 10, No 2 (2024): (November) Jurnal Ilmu Politik dan Pemerintahan Vol 10, No 1 (2024): (Mei) Jurnal Ilmu Politik dan Pemerintahan Vol 9, No 2 (2023): (November) Jurnal Ilmu Politik dan Pemerintahan Vol 8, No 2 (2022): (November) Jurnal Ilmu Politik dan Pemerintahan Vol 8, No 1 (2022): (Mei) Jurnal Ilmu Politik dan Pemerintahan Vol 7, No 2 (2021): (November) Jurnal Ilmu Politik dan Pemerintahan Vol 7, No 1 (2021): (Mei) Jurnal Ilmu Politik dan Pemerintahan Vol 1, No 2 (2009): (Juli) : Aliansi Vol 6, No 2 (2020): Jurnal Ilmu Politik dan Pemerintahan Vol 6, No 1 (2020): Jurnal Ilmu Politik dan Pemerintahan Vol 5, No 1 (2019): (Mei) Jurnal Ilmu Pemerintahan dan Politik Vol 4, No 2 (2018): (November) Jurnal Ilmu Pemerintahan dan Politik Vol 5, No 2 (2019): (November) Jurnal Ilmu Pemerintahan dan Politik Vol 4, No 1 (2018): (Mei) Jurnal Ilmu Pemerintahan dan Politik Vol 2, No 2 (2016): (Juli) Jurnal Ilmu Pemerintahan dan Politik Vol 2, No 1 (2016): (Januari) Jurnal Ilmu Pemerintahan dan Politik Vol 1, No 4 (2014): (Januari) Jurnal Ilmu Pemerintahan dan Politik Vol 1, No 3 (2013): (Juli) Jurnal Ilmu Pemerintahan dan Politik Vol 1, No 2 (2013): (Januari) Jurnal Ilmu Pemerintahan dan Politik Vol 1, No 1 (2012): (Juli) Jurnal Ilmu Pemerintahan dan Politik Vol 4, No 1 (2012): (Januari) : 2012 Vol 3, No 2 (2011): (Juli) : Aliansi Vol 3, No 1 (2011): (Januari) : Aliansi Vol 2, No 1 (2010): (Januari) a : Aliansi More Issue