Garuda - Garba Rujukan Digital

Article Per Year (5 Year)

All

Jurnal Ilmu Politik dan Pemerintahan

jipp
Website

Published by Universitas Siliwangi

ISSN : 23018453 EISSN : 27766284 DOI : 10.37058/jipp.v8i1.3085

Core Subject : Social,

Social Sciences

Artikel yang ditulis pada Jurnal Ilmu Politik dan Pemerintahan berupa hasil penelitian (empirical/original article) baik empirik maupun kajian teoritik yang mengangkat isu-isu politik dan pemerintahan. Publikasi yang ditampilkan pada Jurnal Ilmu Politik dan Pemerintahan diharapkan dapat memperkaya kajian Politik Lokal dan Otonomi Daerah; Gender dan Politik Identitas; Sistem Pemilu dan Kepartaian; Civil Society; Komunikasi Politik; Media, Demokrasi dan HAM; Kajian Masyarakat Adat; Kajian Strategis; Demokrasi dan HAM; Politik Keamanan; Kebijakan Publik; Politik dan Pesantren; Politik Lingkungan; Perbandingan Politik; E-Governance; Global Politik; dan Tata Kelola Pemerintahan.

Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Ilmu Sosial (Lain-Lain)

Articles 160 Documents

10 11 12 13 14

Konsep Negara Bangsa yang ideal dalam Perspektif Plato : studi Hermeunities Kritis atas Naskah Temues and critias dalam dialog plato Yusef Rafiqi
Jurnal Ilmu Politik dan Pemerintahan Vol 2, No 1 (2016): (Januari) Jurnal Ilmu Pemerintahan dan Politik
Publisher : Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

Sebagaimana yang dideskripsikan Prof. Arysio Santos, ahli nuklir berkebangsaan brazil ini menemukan bahwa benua yang hilang yang disebut sebagai atlantis oleh plato sesungguhnya adalah wilayah Paparan Sunda, di Indonesia, yang sekarang tenggelam. Pada zaman Es, seluruh wilayah ini muncul ke permukaan, membentuk bidang luas berukuran benua. Secara keseluruhan, ‘tanah tempat emas dilahirkan’, sama dengan lokasi Indonesia dan Asia Tenggara. Komoditas-komoditas yang disebutkan Plato adalah komoditas khas Sumatra: kelapa, pisang, buah-buahan, bahan pencelup, tanaman obat-obatan termasuk binatang liar yang disebutkan. Arysio Santos menafsirkan bahwa Atlantis dijaga oleh dua pilar Hercules adalah metafor bagi dua gunung maha dahsyat di Indonesia: Gunung Toba dan Gunung Krakatau yang berlokasi, salah satunya, di Selat Sunda.

PERTAUTAN KEPENTINGAN ANTAR ELIT : STUDI TARIK ULUR KEPENTINGAN POLITIK ANTAR ELIT DALAM PEMBENTUKAN KABUPATEN PANGANDARAN Fitriyani Yuliawati; Subhan Agung
Jurnal Ilmu Politik dan Pemerintahan Vol 3, No 2 (2011): (Juli) : Aliansi
Publisher : Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

Society certainly crave a more prosperous life, safe, peaceful, able to feed their family properly and wants other ideal. In today's the countries in the world of hopes and ideals via a mechanism known system and democracy. New mechanisms are emerging as the insistence of the Reformation is the insistence of Indonesia's regions to secede from the parent that we often refer to as autonomy. Insistence that gave birth to hundreds of new areas, both at the provincial and district / city emerged in Indonesia today. On one hand if we look at it positively, it is possible as the manifesto of a high sense of community ownership of their respective regions as well as the willingness to self-determination. On the other hand new problems arise as well as political risk, which appears sectarianism "sons of the soil" who gave birth to tribalism and excessive primordialism, resource conflict, conflict of interest, rampant corruption among local officials and that no harm is less conflict among local political elites in a fight over power and the existence of self and group interests in the name of the people. Risks in above which we discuss in this research study, with a focus study on the tug between the interests of local political elites in the division of the district of Pangandaran. With purposive sampling method of data collection and methods of interactive analysis, the study seeks to illustrate how the actual role, political intrigues and interests the desired political elites in the expansion of Pangandaran. How well conflict of interest occurs in the process of expansion of this district of Pangandaran. Hopefully this research is useful for those who want to further examine the processes and dynamics that occur, and how political elites play political roles.

Hallyu: Tren Budaya Populer Drama Korea Fazrian Noor Romadhon
Jurnal Ilmu Politik dan Pemerintahan Vol 4, No 1 (2018): (Mei) Jurnal Ilmu Pemerintahan dan Politik
Publisher : Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

Di era global saat ini, drama Korea menjadi salah satu bentuk budaya populer yang paling amat sangat digemari di berbagai belahan dunia. Keberhasilan drama Korea, sedang menjadi tren dalam berbagai hal, dari mulai bahasa, tampilan make up, gaya berpakaian, hingga kuliner, yang mengantarkan dunia menjadi terkena pengaruh Hallyu. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif dengan sumber pengumpulan data wawancara, studi literatur, serta studi media serta validitas yang diukur dengan teknik triangulasi. Teknik pengumpulan data yang digunakan yaitu purposive sampling dengan menentukan 9 informan mahasiswi yang gemar menonton drama Korea di Universitas Siliwangi Tasikmalaya. Selain itu, teori yang digunakan pada penelitian ini yaitu teori modelling.Hasil menunjukkan bahwa drama Korea berhasil menjadi alternatif media budaya populer yang ditentukan oleh banyak para penonton. Para penonton pun, menonton drama Korea dengan tujuan beranekaragam, dari mulai penasaran dan ingin mengetahui antar episode satu dengan yang lainnya, melihat mode dan tren yang digunakan oleh aktor dan aktris, hingga memperoleh pelajaran baru dari drama Korea yang bisa diambil kedalam kehidupan sehari-hari. Selain itu, drama Korea pun berhasil menjadi wadah konstruksi kiblat tren dan mode untuk ditiru, seperti make up, gaya berpakaian, kuliner, bahasa, design interior, hingga tatakrama. Demikian pada konteks ini pula, suatu budaya populer tidak hanya dipandang sebagai hal komersil, melainkan juga perubahan suatu individu (penonton) dari apa yang ditampilkan drama Korea.

Welfare Comunity : Survivalitas Masyarakat adat Kuta terhadap intervensi negara Subhan Agung
Jurnal Ilmu Politik dan Pemerintahan Vol 1, No 1 (2012): (Juli) Jurnal Ilmu Pemerintahan dan Politik
Publisher : Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

Topik penelitian ini mengangkat tentang Survivalitas Masyarakat Adat terhadap Intervensi Negara : Studi di kampung Kuta, Ciamis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa peran mereka dalam mengelola pemerintahan asli (pemerintahan adat) dapat disederhanakan dalam peran mengatur, melayani dan memberdayakan masyarakatnya. Peran-peran tersebut diantaranya pengaturan pendirian rumah, penentuan matapencaharian, pembatasan ekplorasi hasil alam, penyelesaian konflik. Dalam bidang pemberdayaan, pemimpin adat Kuta berupaya menstimulan generasi penerus kehidupan adat mereka, ketangkasan atau kegagahan, kemampuan seni. Di bidang pelayanan pemimpin adat berperan dalam menjaga kesehatan warganya, fasilitator dalam berbagai ritual adat, pelayanan lainnya dalam berbagai lini kehidupan. Keseluruhan peran yang terbentuk ini menjadikan mereka sebagai pemimpin yang kredibel dan responsif,disegani dan memiliki kharisma tersendiri yang membedakannya dengan masyarakat adat biasa. Hal tersebut secara tidak langsung melahirkan masyarakat yang sejahtera (welfare community) dengan tercukupinya segala kebutuhan.

Partai Politik dan Pemilukada (Analisis Marketing Politik dan Strategi Positioning Partai Politik Pada Pilkada Kabupaten Tasikmalaya) Moh. Ali Andrias; Taufik Nurohman
Jurnal Ilmu Politik dan Pemerintahan Vol 1, No 3 (2013): (Juli) Jurnal Ilmu Pemerintahan dan Politik
Publisher : Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

Penelitian ini mengkaji peran dan fungsi partai politik sebagai institusi formal dalam sistem politik, dalam memenangkan pemilukada pasangan H. Uu Ruzhanul Ulum dan Ade Sugianto (HUDA) di Kabupaten Tasikmalaya. Bagaimana partai politik mampu menjalankan fungsi dan peran yang subtansial, menyerap aspirasi dan kepentingan masyarakat Kabupaten Tasikmalaya. Apakah yang menentukan kemenangan dalam pemilukada, merupakan hasil usaha dan strategi politik yang dilakukan parpol, atau popularitas dan kekuatan ekonomi maupun politik yang sudah dimiliki pasangan kepala daerah tersebut menjadi modal politik menuju kursi “Z1”. Hasil Penelitian menunjukan Popularitas HUDA dikombinasikan dengan parpol yang berkoalisi (PPP, PDIP, dan PAN) semakin menguatkan posisi eksekutif ketika berhadapan dengan legislatif. Rekapitulasi dukungan politis koalisi legislatif memudahkan eksekutif menjalankan roda pemerintahan. Namun jika H.Uu Ruzhanul Ulum tidak menggunakan mesin parpol (independen) atau menggunakan mesin politik selain PPP dan PDIP, kemungkinan kecil memenangkan pilkada Kabupaten Tasikmalaya

PEREMPUAN DAN POLITIK, DIKOTOMI ANTARA RUANG PRIVAT DAN RUANG PUBLIK (Studi Kasus Anggota Legislatif Terpilih DPRD Kota Tasikmalaya Periode 2009-2014) Edi Kusmayadi; Wiwi Widiastuti; Fitriyani Yuliawati
Jurnal Ilmu Politik dan Pemerintahan Vol 3, No 1 (2011): (Januari) : Aliansi
Publisher : Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

The study, entitled Women and Politics, The dichotomy between private space and the Public Sphere (Case Study Elected Member of Parliament Legislative Tasikmalaya Period 2009-2014). This study aims to determine the extent of women sitting in parliament to create gender-equitable policies among the dichotomy between the private and public spaces. The method used is a qualitative methodology, with the technique of informants using purposive sampling. Data collection through in-depth interviews and observation. The analytical method used is a triangulation of sources. It can be concluded that the City Assembly Members Tasikmalaya despite a 30% quota has not been represented, but in the presence of women legislators in the town of Tasikmalaya, had proved that the public and private roles of women can be done hand in hand and prove that women can become members of parliament sitting and can make policy based on justice among gender dichotomy between the private and public spaces.

Motivasi Pembentukan Koalisi Mayoritas Pengusung Pasangan Calon Machfud Arifin dan Mujiaman Dalam Pilkada Kota Surabaya Tahun 2020 Moh Ainul Yaqin; Sri Budi Eko Wardani
Jurnal Ilmu Politik dan Pemerintahan Vol 7, No 2 (2021): (November) Jurnal Ilmu Politik dan Pemerintahan
Publisher : Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

Pembentukan koalisi partai politik dalam ajang pemilihan kepala daerah merupakan suatu fenomena yang menarik diteliti, seperti halnya pada Pilkada Kota Surabaya tahun 2020. Proses pembentukan koalisi partai politik mayoritas pendukung Machfud Arifin – Mujiaaman. Dengan demikian, penelitian ini menganalisis proses pembentukan koalisi partai politik pada Pilkada Kota Surabaya tahun 2020. Penelitian ini menggunakan teori motivasional pembentukan koalisi Geoffrey Pridham mengenai faktor-faktor yang dapat memengaruhi pembentukan koalisi partai politik dan teori pilihan rasional (rational choice) untuk melihat kepentingan dasar para aktor dalam menentukan koalisi. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif, dengan teknik pengumpulan data wawancara dan studi dokumentasi. Temuan penelitian ini menunjukan bahwa proses pembentukan koalisi pendukung Machfud Arifin – Mujiaman diawali dengan wacana strategis antara Gerindra, PKB, PAN, NasDem, PPP, Golkar, Demokrat dan PKS yang berorientasi pada orientasi taktis untuk menumbangkan dominasi kekuasaan PDIP di Surabaya. Partai-partai tersebut pada dasarnya memiliki spirit yang sama karena Surabaya pasca reformasi selalu dikuasai oleh pemimpin dari PDIP. Machfud Arifin dianggap sebagai kandidat potensial karena memiliki kekuatan finansial, jejaring politik dan lobi antar-parpol dalam membangun mitra koalisi. Machfud Arifin menjadi trigger dalam proses pembentukan koalisi tersebut. Pada prosesnya terjadi dinamika horizontal-vertikal, karena masing-masing partai mendorong kadernya untuk menjadi pendamping Machfud Arifin. Dengan demikian, secara teori proses pembentukan koalisi pendukung Machfud Arifin – Mujiaman dipengaruhi oleh tiga hal mendasar, yakni faktor ideologis yang merupakan pikiran awal partai mayoritas yang menekankan pada pembaharuan kepemimpinan, kemudian historis partai yang telah terjalin sejak sebelum pilkada 2020 digelar dan terakhir faktor pragmatis dengan ambisi untuk meraih kekuasaan dengan penggabungan delapan partai politik. Selain itu, para aktor politik mengusung Machfud Arifin dengan pilihan rasional, bahwa pertama angka survei elektabilitas, modal finansial dan jejaring politik yang dimiliki kandidat. Koalisi tersebut bersifat dinamis, sehingga diperlukan komitmen dan visi yang sama, serta mekanisme pengatur konflik dalam menjaga keutuhan koalisi Parpol.

Rekrutmen Politik Calon Kepala Daerah (Studi Tentang Seleksi Kandidat di Partai Keadilan Sejahtera Dalam Pemilukada Kota Tasikmalaya Tahun 2017) Teguh Anggoro; Tina Cahya Mulyatin; Triono Triono
Jurnal Ilmu Politik dan Pemerintahan Vol 6, No 1 (2020): Jurnal Ilmu Politik dan Pemerintahan
Publisher : Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

Recruitment of regional head candidates is part of the political process in the internal party in dealing with the General Election. Candidate selection is a "secret garden" for each party, besides the selection process is sometimes easily influenced by other forces outside political parties. Likewise, what happened in the selection process of candidates for regional head candidates in the DPD PKS at the Regional Election in Tasikmalaya City in 2017. This study was to answer the research question "What is the selection method in political recruitment of regional head candidates by the Prosperous Justice Party at the Regional Election in Tasikmalaya City 2017, What factors influence changes in the decision making of prospective regional heads by PKS ". This study aims to describe, analyze the selection of candidates, and explain the factors that influence the decision making of prospective regional head candidates from PKS. The results of this study explain the selection of PKS determined by party elites. At the local level the selection looks democratic while at the level of the DPW and DPP is strongly influenced by the party elite with a closed selection model. in general the candidate selection process at PKS shows non-democratic degrees.

Patologi Politik dalam Implementasi Otonomi Daerah dan pelaksanaan pemerintahan Daerah Rino Sundawa Putra
Jurnal Ilmu Politik dan Pemerintahan Vol 1, No 4 (2014): (Januari) Jurnal Ilmu Pemerintahan dan Politik
Publisher : Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

Otonomi daerah memiliki perubahan fundamental pada sistem birokrasi pemerintahan antara pusat dan daerah, sekaligus juga perubahan pada sistem politik.Pemilihan kepala daerah langsung merupakan konskwensi logis ketika daerah diberi kewenangan dan kekuasaan besar dalam mengelola daerahnya masing-masing. Dengan kondisi seperti ini, konstelasi politik daerah akan meningkat sebagai jalanmemperebutkan kekuasaan daerah yang sudah sangat otonom. Peningkatan konstelasi politik daerah sebagai bagian implementasi otonomi daerah memiliki implikasi negatif terhadap jalannya roda pemerintahan daerah atau sistem birokrasi di daerah. Implikasi negatif ini menyangkut keterlibatan birokrasi dan birokrat dalam politik praktis. Artikel ini akan menyoroti mengenai dampak pelaksanaan otonomi daerah, yakni keterlibatan birokrasi dan para birokrat dalam konstelasi politik lokal. Gejala ini sangatlah umum dan terlihat vulgar pada setiap kontestasi politik di daerah, Pemilukada Provinsi, Kota dan Kabupaten. Sistem otonomi daerah ternyata melahirkan fenomena yang disebut dengan patologi politik, dimana ruang-ruang birokrasi yang seharusnya netral, fokus terhadap tugas, fungsi dan wewenangnya sebagai pelayan publik “dipaksa” masuk dalam ranah politik. logika keterlibatan birokrasi dan para birokratnya kedalam politik praktis merupakan jaringan komplek antara elit politik lokal dan para pejabatbirokrasi. Jaringan kompleks ini sebagai sebab akibat atau konskwensi logis dari implementasi otonomi daerah yang harus diurai.

BUDAYA POLITIK PARTAI DI TINGKAT LOKAL: PARTAI KEADILAN SEJAHTERA DI PURBALINGGA Indaru Setyo Nurprojo; Bowo Sugiarto
Jurnal Ilmu Politik dan Pemerintahan Vol 2, No 1 (2010): (Januari) a : Aliansi
Publisher : Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

This article is to describe the political culture of the Prosperous Justice Party (PKS) in Purbalingga. Political culture in this article are understood as the number of values, knowledge and fundamental beliefs that give shape and substance to the political processes. This article will also discuss the political socialization experienced by PKS cadres to gain a good understanding of the political culture of PKS. The approach used in this article are therefore more focused to institutional analysis approach of the processes that institutionalized. Values and beliefs that form the basis of political culture from the PKS their understanding of Islam. Islam as a religion is believed its teachings to include all areas of life, including politics. Political activity is believed to be part of the missionary activity. Political socialization experienced by the PKS cadres, mainly obtained through halaqah.

Page 12 of 16 | Total Record : 160

10 11 12 13 14

Filter by Year

2011 2025

Filter By Issues

All Issue Vol 11, No 1 (2025): Vol 11, No 1 (2025): (Mei) Jurnal Ilmu Politik dan Pemerintahan Vol 10, No 2 (2024): (November) Jurnal Ilmu Politik dan Pemerintahan Vol 10, No 1 (2024): (Mei) Jurnal Ilmu Politik dan Pemerintahan Vol 9, No 2 (2023): (November) Jurnal Ilmu Politik dan Pemerintahan Vol 8, No 2 (2022): (November) Jurnal Ilmu Politik dan Pemerintahan Vol 8, No 1 (2022): (Mei) Jurnal Ilmu Politik dan Pemerintahan Vol 7, No 2 (2021): (November) Jurnal Ilmu Politik dan Pemerintahan Vol 7, No 1 (2021): (Mei) Jurnal Ilmu Politik dan Pemerintahan Vol 1, No 2 (2009): (Juli) : Aliansi Vol 6, No 2 (2020): Jurnal Ilmu Politik dan Pemerintahan Vol 6, No 1 (2020): Jurnal Ilmu Politik dan Pemerintahan Vol 5, No 1 (2019): (Mei) Jurnal Ilmu Pemerintahan dan Politik Vol 4, No 2 (2018): (November) Jurnal Ilmu Pemerintahan dan Politik Vol 5, No 2 (2019): (November) Jurnal Ilmu Pemerintahan dan Politik Vol 4, No 1 (2018): (Mei) Jurnal Ilmu Pemerintahan dan Politik Vol 2, No 2 (2016): (Juli) Jurnal Ilmu Pemerintahan dan Politik Vol 2, No 1 (2016): (Januari) Jurnal Ilmu Pemerintahan dan Politik Vol 1, No 4 (2014): (Januari) Jurnal Ilmu Pemerintahan dan Politik Vol 1, No 3 (2013): (Juli) Jurnal Ilmu Pemerintahan dan Politik Vol 1, No 2 (2013): (Januari) Jurnal Ilmu Pemerintahan dan Politik Vol 1, No 1 (2012): (Juli) Jurnal Ilmu Pemerintahan dan Politik Vol 4, No 1 (2012): (Januari) : 2012 Vol 3, No 2 (2011): (Juli) : Aliansi Vol 3, No 1 (2011): (Januari) : Aliansi Vol 2, No 1 (2010): (Januari) a : Aliansi More Issue

Home Page

OAI Link

Editorial Team

Contact

Reviewer

Google Scholar

Contact Name
Faisal Fadilla Noorikhsan A. H.

Contact Email
faisal.fadilla@unsil.ac.id

Phone
+6285315357751

Journal Mail Official
jipp@unsil.ac.id

Editorial Address
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Siliwangi Jalan Siliwangi No 24 Tasikmalaya

Location
Kota tasikmalaya,

Jawa barat

INDONESIA

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Home Page

OAI Link

Editorial Team

Contact

Reviewer

Google Scholar

Contact Name Faisal Fadilla Noorikhsan A. H.

Contact Email faisal.fadilla@unsil.ac.id

Phone +6285315357751

Journal Mail Official jipp@unsil.ac.id

Editorial Address Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Siliwangi Jalan Siliwangi No 24 Tasikmalaya

Location Kota tasikmalaya, Jawa barat INDONESIA

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Contact Name
Faisal Fadilla Noorikhsan A. H.

Contact Email
faisal.fadilla@unsil.ac.id

Phone
+6285315357751

Journal Mail Official
jipp@unsil.ac.id

Editorial Address
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Siliwangi Jalan Siliwangi No 24 Tasikmalaya

Location
Kota tasikmalaya,

Jawa barat

INDONESIA