cover
Contact Name
Faisal Fadilla Noorikhsan A. H.
Contact Email
faisal.fadilla@unsil.ac.id
Phone
+6285315357751
Journal Mail Official
jipp@unsil.ac.id
Editorial Address
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Siliwangi Jalan Siliwangi No 24 Tasikmalaya
Location
Kota tasikmalaya,
Jawa barat
INDONESIA
Jurnal Ilmu Politik dan Pemerintahan
Published by Universitas Siliwangi
ISSN : 23018453     EISSN : 27766284     DOI : 10.37058/jipp.v8i1.3085
Core Subject : Social,
Artikel yang ditulis pada Jurnal Ilmu Politik dan Pemerintahan berupa hasil penelitian (empirical/original article) baik empirik maupun kajian teoritik yang mengangkat isu-isu politik dan pemerintahan. Publikasi yang ditampilkan pada Jurnal Ilmu Politik dan Pemerintahan diharapkan dapat memperkaya kajian Politik Lokal dan Otonomi Daerah; Gender dan Politik Identitas; Sistem Pemilu dan Kepartaian; Civil Society; Komunikasi Politik; Media, Demokrasi dan HAM; Kajian Masyarakat Adat; Kajian Strategis; Demokrasi dan HAM; Politik Keamanan; Kebijakan Publik; Politik dan Pesantren; Politik Lingkungan; Perbandingan Politik; E-Governance; Global Politik; dan Tata Kelola Pemerintahan.
Articles 163 Documents
Problematika Keadilan Hukum yang lemah : ditinjau dari NKRI sebagai Negara Kesatuan Muhammad Ammar Imaddudin
Jurnal Ilmu Politik dan Pemerintahan Vol 4, No 2 (2018): (November) Jurnal Ilmu Pemerintahan dan Politik
Publisher : Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (186.872 KB) | DOI: 10.37058/jipp.v4i2.1158

Abstract

Weak Problematics Law: viewed from NKRI as a Unity State Weak law in Indonesia cannot uphold the truth, even the development programs and budgets that have been provided, corruption always undermines existing funds. In law enforcement starting from the Police, Corruption Eradication Commission (KPK), Legal Counsel and up to the civil prison officers must take part in it. The problem grew even though the law had been passed and applied, but until a certain time limit the regulation of its implementation had not yet been made as an order of the Act, so that as a result several articles of the Act could not be implemented. The process of accepting law enforcement has actually met the conditions of producing, for example, police officers who have good ability to serve the community. But in reality, the admissions process is often tainted by bribes or a small number of people who want to become members of law enforcement. Therefore, the quality of the members of law enforcement needs to be questioned and many are not in accordance with what has been determined. As a result, law enforcement tends to be less than the number of people who continue to grow, so that law enforcement officials can not carry out their duties to the maximum as a means of law enforcement. In other contexts but still within the legal shutter, development has been going well, Indonesia already has large capital in development, large natural resources, and others. Even Indonesia's economic growth is ranked 16th in the world. By knowing and understanding these matters, it should be easy for law enforcers to identify the values and norms or rules that apply in the environment. In broad outline, the community in Indonesia is divided into two groups namely the upper classes (rich people) and the lower classes (poor people). Law enforcement between the two is very different. This is because themindset and knowledge are clearly different.
Politik Identitas Kelompok Subaltern Pesantren Waria Al Fatah Kotagede Yogyakarta Naufal Zahra Safira Gunawan; Wiwi Widiastuti; Fitriyani Yuliawati
Jurnal Ilmu Politik dan Pemerintahan Vol 6, No 2 (2020): Jurnal Ilmu Politik dan Pemerintahan
Publisher : Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (396.375 KB) | DOI: 10.37058/jipp.v6i2.2231

Abstract

Terdapat Pesantren khusus waria yang bernama Pesantren Al Fatah yang terletak di Kotagede Yogyakarta. Politik identitas yang dimiliki waria sebagai kelompok subaltern mengharuskan waria di pesantren ini memiliki kebertahanan dari segala macam stigma negatif dan diskriminasi dalam kehidupan bermasyarakat, hal ini pun menjadi  unik untuk diteliti karena tidak mudah dalam perjalanan pesantren maupun santri waria di dalamnya, adanya persoalan – persoalan dari beberapa lapisan masyarakat meneguhkan pesantren ini serta santri waria untuk bisa tetap bertahan untuk  bisa mendapatkan hak sebagaimana manusia biasa lainnya. Dengan kehadiran pesantren khusus waria ini berpengaruh sedikit demi sedikit terhadap stigma waria khususnya di Yogyakarta, tentu faktor perilaku positif dengan mengangkat secara normatif nilai agama dan dapat membaurnya waria dengan masyarakat sekitar sangatlah berdampak besar. Namun tidak secara sepenuhnya berjalan dan tercapai karena masih adanya faktor yang mempengaruhi terutama di individu waria itu sendiri yang terkadang sulit untuk bekerjasama, hal ini tidak bisa dilepaskan dari faktor ekonomi serta pendidikan yang dimiliki oleh waria.
Pengaruh Implementasi Undnag - undang no 22 tahun 2009 terhadap kesadaran hukum masyarakat Kota Tasikmalaya Rangga Fitra Gumelar
Jurnal Ilmu Politik dan Pemerintahan Vol 2, No 1 (2016): (Januari) Jurnal Ilmu Pemerintahan dan Politik
Publisher : Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (340.02 KB) | DOI: 10.37058/jipp.v2i1.2293

Abstract

Tujuan     penelitian     ini     mencari     besarnya     pengaruh     implementasi     kebijakan  UU No 22 Tahun 2009 terhadap kesadaran hukum masyarakat dalam menyelesaikan perkara tindak pelanggaran lalu lintas di Kota Tasikmalaya. Jenis penelitian adalah kuantitatif melalui pendekatan survey dengan populasi yang digunakan adalah anggota Satlantas Polres Kota Tasikmalaya menggunakan perhitungan korelasi Pearson dan regresi.  Besarnya    pengaruh    implementasi    kebijakan    UU    No    22    Tahun    2009  terhadap    kesadaran hukum masyarakat dalam menyelesaikan perkara tindak pelanggaran lalu lintas di Kota Tasikmalaya    adalah    0,783    yang    berarti    kuat    dimana    komunikasi,    sumberdaya,  disposisi    dan    struktur    birokrasi    sebagai    faktor    penentu
KINERJA ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH Studi Tentang Kinerja Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Prespektif Opini Publik di Kota Tasikmalaya Taufik Nurohman; Wiwi Widiastuti
Jurnal Ilmu Politik dan Pemerintahan Vol 4, No 1 (2012): (Januari) : 2012
Publisher : Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (165.483 KB) | DOI: 10.37058/jipp.v4i1.2679

Abstract

This study entitled "PERFORMANCE OF MEMBERS OF THE HOUSE OF REPRESENTATIVES (Performance Studies Member of Legislative Assembly Perspective Public Opinion in the City Tasikmalaya)". The purpose of this study is to investigate in depth and obtain a descriptive about to find out public opinion on Parliament's performance in terms of the City Tasikmalaya resposivitas, reliability and accountability. The research method used was qualitative-descriptive, with the informant selection techniques using purposive sampling. Collecting data through in-depth interviews, observation, and documentary studies. The method of analysis used is Interactive Analysis Model to the validity of data was tested using Trianggulasi Sources. The results showed that by looking at indicators of responsiveness, reliability, accountability and implementation of the functions of Parliament is seen that legislators Tasikmalaya City has not shown a good performance. When the members of the City Legislature Tasikmalaya showed good performance and the public quite satisfied with its performance then it did not rule on the coming election period they will be re-elected, but if this is the opposite then it is possible to describe the members of this council will be left and will not be selected again by the voters in the upcoming election period.
Pengaruh Pilihan Sosiologis terhadap Perilaku Memilih Masyarakat Kecamatan Kalideres Jakarta Barat pada Pilkada DKI Jakarta 2017 Axl A Papilaya; Restu R Rahmawati
Jurnal Ilmu Politik dan Pemerintahan Vol 4, No 1 (2018): (Mei) Jurnal Ilmu Pemerintahan dan Politik
Publisher : Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (950.294 KB) | DOI: 10.37058/jipp.v4i1.857

Abstract

Membahas tentang Pengaruh Pilihan Sosiologis terhadap Perilaku Memilih Masyarakat Kecamatan Kalideres, Jakarta Barat pada Pilkada DKI Jakarta 2017. Tujuan penelitian ini adalah (1) mengetahui hubungan antara agama, etnis, pendidikan, pekerjaan, pendapatan dan wilayah tempat tinggal (Indikator Pilihan Sosiologis) terhadap Perilaku Memilih Masyarakat Kalideres pada Pilkada DKI Jakarta 2017. (2) mengetahui indikator dari pilihan sosiologis yang mempunyai pengaruh paling signifikan terhadap Perilaku Memilih masyarakat Kalideres pada Pilkada DKI Jakarta 2017. Penelitian ini menggunakan Teori Perilaku Memilih dan Teori Pendekatan Sosiologis. Metode Penelitian ini menggunakan penelitian kuantitatif dengan format penelitian eksplanasi survei. Populasi dari penelitian ini adalah Masyarakat Kecamatan Kalideres Jakarta Barat yang terdaftar dalam DPT (Daftar Pemilih Tetap) dengan teknik purposive sampling yakni yang memilih Anies-Sandi  di Putaran kedua dengan Jumlah 400 responden. Data dikumpulkan dengan kuesioner yang telah diuji validitas dan reliabilitasnya. Teknik analisis data yang digunakan adalah regresi sederhana. Data dianalisis menggunakan software SPSS (Statistical Programm for Social Science). Hasil penelitian ini adalah (1)Ada hubungan antara antara agama, etnis, pendidikan, pekerjaan, pendapatan dan wilayah tempat tinggal terhadap Perilaku Memilih Masyarakat Kalideres pada Pilkada DKI Jakarta 2017(2)Agama adalah Indikator yang mempunyai pengaruh paling signifikan terhadap Perilaku Memilih masyarakat Kalideres pada Pilkada DKI Jakarta 2017.
Paradigma Politik Klasik dalam Ilmu Politik Muhtar Haboddin
Jurnal Ilmu Politik dan Pemerintahan Vol 1, No 1 (2012): (Juli) Jurnal Ilmu Pemerintahan dan Politik
Publisher : Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (289.326 KB) | DOI: 10.37058/jipp.v1i1.2247

Abstract

Tulisan ini sengaja ditulis untuk mengenang kembali perdebatan paradigmatik politikklasik dalam ilmu politik. Secara garis besar, dalam perkembangan ilmu pengetahuanada dua kutub yang saling berhadap-hadapan, yakni Thomas Kuhn sangat percayapada ’penelitian dahulu baru teori’ sedangkan Karl Popper malah sebaliknya yakni’teori dahulu baru penelitian’.  Dari dua model cara berpikir di atas menunjukkanbahwa kerangka pikir Popper yang mengedepankan ’teori dahulu baru penelitian’ yangdianut oleh pemikir pendekatan ilmu politik klasik. Penganut pemikir klasik sangatmementingkan teori ketimbang data; berpikir deduktif; studinya sangat normatif denganmemusatkan pertanyaan yang bersifat das sollen (apa yang seharusnya).
Kekalahan Pasangan Sahrul Yasin Limpo dan Agus Arifin Nu'Mang pada Pilgub Selawesi Selatan Tahun 2013 di Kabupaten Luwu Utara Rusmawaty Bte. Rusdin
Jurnal Ilmu Politik dan Pemerintahan Vol 1, No 3 (2013): (Juli) Jurnal Ilmu Pemerintahan dan Politik
Publisher : Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (266.319 KB) | DOI: 10.37058/jipp.v1i3.2281

Abstract

Penelitian ini membahas mengenai kekalahan pasangan  Syahrul Yasin Limpo-Agus Arifin Nu’mang (Sayang) yang diusung partai Golkar, PAN, PPP dan partai koalisi lainnya. Sementara di Kabupaten Luwu Utara Bupati Luwu Utara adalah ketua DPC Partai Golkar dan Ketua DPRD Luwu Utara berasal dari Golkar fakta dilapangan ternyata tidak mampu memenangkan pasangan Syahrul Yasin Limpo-Agus Arifin Nu’mang (Sayang). Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian Kualitatif, maka tipe penelitian yang digunakan adalah penelitian deskriptif analisis. Teknik pengumpulan data observasi dan wawancara. Temuan penelitian faktor yang menyebabkan kekalahan pasangan Syahrul Yasin Limpo-Agus Arifin Nu’mang yakni Faktor internal yakni  pertama lemahnya militansi kader partai Golkar dan kedua  kurang solidnyaPartai pengusung  sedangkan faktor eksternal yakni pertama rakyat ingin perubahan rakyat. Kedua, figur  calon. Ketiga, kekecawaan terhadap Bupati Luwu Utara Pasca pemilukada . Keempat, militansi masyarakat Luwu terhadap sosok Kahar Musakkar.
PERSEPSI PARTAI POLITIK TERHADAP KETENTUAN KUOTA 30% PEREMPUAN DALAM UU NOMOR 2 TAHUN 2008 TENTANG PARTAI POLITIK (Deskripsi Tentang Persepsi PKB, Golkar, PKS, PPP dan PDIP di Kabupaten Tasikmalaya) Mohammad Ali Andrias; Wiwi Widiastuti
Jurnal Ilmu Politik dan Pemerintahan Vol 3, No 1 (2011): (Januari) : Aliansi
Publisher : Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (187.777 KB) | DOI: 10.37058/jipp.v3i1.2656

Abstract

             This research seeks to know the perception of the five political parties (PKB, Golkar, PKS, PPP, and PDI) in the implementing legislation concerning women's representation in political parties and the electoral period 2009-2014, and the constraints faced by women in fulfilling the quota of 30%. With kualitatif.Dapat research methodology concluded that the representation of women in the 2009 legislative election in Tasikmalaya Regency is still very low at only 14% of the normative provisions of 30%. The five parties that became the sampling study, admitted that he had to do the functions of political parties, it's just cultural factors and conventional views of Islam considers women's entrance into the political sphere is something that is taboo. Although the view of Islam in the political sphere think of women as well as lacquers are the same men made no difference in the eyes of God. Representation of women in politics, especially in the legislature should be used as an evaluation, whether the low representation of women in Tasikmalaya Regency is 14% influenced by the electoral system, the internal political party or political and religious culture that has been entrenched in society. Party according to its function should provide a more mature political education to the cadre of women for the women to be better prepared to compete with men - men in the arena of politics, and make more qualified cadre of women in politics so that gender equality can be realized and the representation of women can be fulfilled for the benefit and well being nation.
Administrative Operability dalam Penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah Pada Masa Pandemi Covid 19 di Kabupaten Bandung Idah Wahidah; Ami Afriyani
Jurnal Ilmu Politik dan Pemerintahan Vol 7, No 2 (2021): (November) Jurnal Ilmu Politik dan Pemerintahan
Publisher : Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (293.262 KB) | DOI: 10.37058/jipp.v7i2.3747

Abstract

Penyelenggaraan Pilkada di masa pandemi sudah dilakukan pada tahun 2020 di Kabupaten Bandung melalui berbagai upaya yang ditempuh untuk terselenggaranya Pilkada dengan baik. Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam Pilkada di masa pendemi dibandingkan Pilkada sebelumnya menggambarkan bahwa masyarakat Kabupaten Bandung tingkat partisipasinya cukup tinggi. Selain itu,  dilaksanakan pilkada di masa pandemi dikhawatirkan berpotensi menciptakan kluster baru penyebaran covid-19. Penelitian ini bertujuan mengevaluasi penyelenggaraan Pilkada yang sudah dilaksanakan dengan pendekatan administrative operability. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif melalui pendekatan kualitatif, teknik pengumpulan data melalui observasi, wawancara langsung dan studi literature. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penyelenggaraan Pilkada Kabupaten Bandung sudah memenuhi kriteria administrative operability berkaitan kewenangan, komitmen institusi, kemampuan dan dukungan organisasi. Namun secara teknis masih harus diperhatikan komitemen institusi dan kemampuan penyelenggara pilkada, hal ini menjadi faktor yang mempengaruhi terhadap Pilkada Kabupaten Bandung terlaksana dengan baik di masa pandemi covid 19. 
Analisis Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomer 18 Tahun 2018 Tentang Jaminan Sosial Pekerja Migran Indonesia Mohammad Andik Juliantoro; Santi Wijaya; Dian suluh K D
Jurnal Ilmu Politik dan Pemerintahan Vol 6, No 1 (2020): Jurnal Ilmu Politik dan Pemerintahan
Publisher : Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (470.255 KB) | DOI: 10.37058/jipp.v6i1.1418

Abstract

The protection of Indonesian migrant workers is still very sad, as quoted from the Migrant Care record, in the range of 278 Indonesian migrant workers are threatened with the death penalty and 59 of them have been sentenced. This is very interesting with the issuance of the Minister of Manpower Regulation 18 of 2018 concerning the social security of Indonesian Migrant workers the question arises as to how the implementation of this policy? social security is included in worker safety. This study aims to analyze the analysis of the Indonesian Minister of Manpower's regulation which issued Number 18 of 2018 policy on the social security of Indonesian migrant workers. The research method uses qualitative research with a focus of research on how the implementation of Minister of Manpower regulation number 18 of 2018 concerning social security of Indonesian migrant workers. The data collection is done by means of a literature study using internet access methods. The data collected is then analyzed using the Narrative Analysis method.

Page 9 of 17 | Total Record : 163


Filter by Year

2011 2025


Filter By Issues
All Issue Vol 11, No 1 (2025): Vol 11, No 1 (2025): (Mei) Jurnal Ilmu Politik dan Pemerintahan Vol 10, No 2 (2024): (November) Jurnal Ilmu Politik dan Pemerintahan Vol 10, No 1 (2024): (Mei) Jurnal Ilmu Politik dan Pemerintahan Vol 9, No 2 (2023): (November) Jurnal Ilmu Politik dan Pemerintahan Vol 8, No 2 (2022): (November) Jurnal Ilmu Politik dan Pemerintahan Vol 8, No 1 (2022): (Mei) Jurnal Ilmu Politik dan Pemerintahan Vol 7, No 2 (2021): (November) Jurnal Ilmu Politik dan Pemerintahan Vol 7, No 1 (2021): (Mei) Jurnal Ilmu Politik dan Pemerintahan Vol 1, No 2 (2009): (Juli) : Aliansi Vol 6, No 2 (2020): Jurnal Ilmu Politik dan Pemerintahan Vol 6, No 1 (2020): Jurnal Ilmu Politik dan Pemerintahan Vol 5, No 1 (2019): (Mei) Jurnal Ilmu Pemerintahan dan Politik Vol 4, No 2 (2018): (November) Jurnal Ilmu Pemerintahan dan Politik Vol 5, No 2 (2019): (November) Jurnal Ilmu Pemerintahan dan Politik Vol 4, No 1 (2018): (Mei) Jurnal Ilmu Pemerintahan dan Politik Vol 2, No 2 (2016): (Juli) Jurnal Ilmu Pemerintahan dan Politik Vol 2, No 1 (2016): (Januari) Jurnal Ilmu Pemerintahan dan Politik Vol 1, No 4 (2014): (Januari) Jurnal Ilmu Pemerintahan dan Politik Vol 1, No 3 (2013): (Juli) Jurnal Ilmu Pemerintahan dan Politik Vol 1, No 2 (2013): (Januari) Jurnal Ilmu Pemerintahan dan Politik Vol 1, No 1 (2012): (Juli) Jurnal Ilmu Pemerintahan dan Politik Vol 4, No 1 (2012): (Januari) : 2012 Vol 3, No 2 (2011): (Juli) : Aliansi Vol 3, No 1 (2011): (Januari) : Aliansi Vol 2, No 1 (2010): (Januari) a : Aliansi More Issue