Garuda - Garba Rujukan Digital

Article Per Year (5 Year)

All

Jurnal Ilmu Politik dan Pemerintahan

jipp
Website

Published by Universitas Siliwangi

ISSN : 23018453 EISSN : 27766284 DOI : 10.37058/jipp.v8i1.3085

Core Subject : Social,

Social Sciences

Artikel yang ditulis pada Jurnal Ilmu Politik dan Pemerintahan berupa hasil penelitian (empirical/original article) baik empirik maupun kajian teoritik yang mengangkat isu-isu politik dan pemerintahan. Publikasi yang ditampilkan pada Jurnal Ilmu Politik dan Pemerintahan diharapkan dapat memperkaya kajian Politik Lokal dan Otonomi Daerah; Gender dan Politik Identitas; Sistem Pemilu dan Kepartaian; Civil Society; Komunikasi Politik; Media, Demokrasi dan HAM; Kajian Masyarakat Adat; Kajian Strategis; Demokrasi dan HAM; Politik Keamanan; Kebijakan Publik; Politik dan Pesantren; Politik Lingkungan; Perbandingan Politik; E-Governance; Global Politik; dan Tata Kelola Pemerintahan.

Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Ilmu Sosial (Lain-Lain)

Articles 160 Documents

4 5 6 7 8

Transational Islamic Movement (Studi Gerakan Islam Hizbut Tahrir Indonesia) Sulaiman Kurdi
Jurnal Ilmu Politik dan Pemerintahan Vol 1, No 2 (2013): (Januari) Jurnal Ilmu Pemerintahan dan Politik
Publisher : Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

Kemunculan berbagai gerakan Islam pasca jatuhnya Soeharto patut dicermati. Momentum ini digunakan dengan baik oleh gerakan Islam untuk bangkit. Kenyataan ini ditandai dengan hadirnya berbagai organisasi atau gerakan Islam, antara lain Hitbut Tahrir Indonesia (HTI), MMI, FPI,KISDI dan lainnya. Fenomena ini membuat banyak kalangan bertanya-tanya siapa sebenarnya mereka. Gerakan Islam yang disebutkan diatas seringkali disebut gerakan radikal, ekstrem, militan ataupun fundamentalisme. Kehadiran mereka tidak dapat dielakan dari gejala yang terjadi di Indonesia. Tulisan ini menjelaskan pemikiran HTI dan mereka memberikan tawaran berupa ideologi berbasiskan Islam. Karena mereka menganggap ideologi-ideologi yang ada tidak memberikan penyelesaian terhadap masalah-masalah yang multidimensional yang dihadapi oleh umat manusia sehingga mereka menawarkan “wacana” berupa penegakan Syariat Islam dan seperangkat aturan-aturan lainnya.Akhirnya, terpulang kepada masyarakatlah yang akan menilai dan atau menerima wacana tersebut

Partisipasi Politik Etnis Tionghoa di Indonesia Andhika Pratama
Jurnal Ilmu Politik dan Pemerintahan Vol 2, No 2 (2016): (Juli) Jurnal Ilmu Pemerintahan dan Politik
Publisher : Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

Untuk melihat dan mengukur seberapa jauh partisipasi politik etnis Tionghoa sebagai kaum minoritas di Indonesia dapat dilihat dari partai-partai politik di mana mereka bergabung dan terlibat. Semangat etnis Tionghoa untuk dapat berperan serta dalam pemerintahan di Indonesia lewat partisipasinya dalam partai-partai politik mengalami sebuah dinamika. Kesempatan untuk ikut politik terbuka secara bebas pada era-era tertentu namun ada pada saatnya mereka mengalami kekerasan-kekerasan serta larangan dari masyarakat luas yang anti-China, misalnya pasca G30S/PKI, saat demonstrasi akibat krisis moneter yang mengakhiri orde baru berlangsung menjelang reformasi

Meningkatkan Partisipasi Politik Perempuan dalam PILGUB Jawa Tengah 2018 Wenny Eka Septina; Erisandi Arditama
Jurnal Ilmu Politik dan Pemerintahan Vol 4, No 2 (2018): (November) Jurnal Ilmu Pemerintahan dan Politik
Publisher : Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

Political education is essential to do, as advanced democracy depends on high or low. political participationWomen having a share is the important thing for development, including in politics.Role of women in developing a nation, because she is the first school for her children. In politics, gait and participation of women had not yet it is significant.Women still object to complement to scoop sound .On the other side , there are still many women who are still with low levels of education also influences political participation, it would result in the apathy so high. Added the sosio-kultural villagers still characterless patriarkhi by stressing superiorias. men against women Based on this condition, political education for women on the subject to prevent in the form of a political apathy golput and increasing political participation in the democracy.

Implikasi Peraturan Daerah Kabupaten Ponorogo Nomor 15 Tahun 2011 Tentang Retribusi Jasa Usaha Pada Para Pedagang Pasar Songgolangit irvan nur ridho
Jurnal Ilmu Politik dan Pemerintahan Vol 6, No 2 (2020): Jurnal Ilmu Politik dan Pemerintahan
Publisher : Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

Retribusi merupakan salah satu jenis PAD yang digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan. Melalui Perda Kabupaten Nomor 15 tahun 2011, pemerintah kabupaten Ponorogo mengatur tentang pelaksanaan pemungutan retribusi di Pasar Songgolangit. Namun pada pelaksanaanya terjadi pungli yang menaikkan tarif dua kali lipat sehingga menyalahi aturan. Metode penelitian menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan library research. Meskipun perda sudah lama namun sosialisasi kepada pedagang harusnya lebih diintensifkan supaya tidak terjadi pungli.

Studi Pemetaan dan Pemecahan Masalah dalam Implementasi Pendidikan Karakter pada Institusi Pendidikan di Kota Tasikmalaya Moh. Ali Andrias; Akhmad Satori
Jurnal Ilmu Politik dan Pemerintahan Vol 2, No 1 (2016): (Januari) Jurnal Ilmu Pemerintahan dan Politik
Publisher : Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

Artikel ini merupakan hasil penelitian yang membahas mengenai implementasi pendidikan karakter pada institusi pendidikan di tingkat SMP, SMA dan Sederajat di Kota Tasikmalaya. Hasil penelitian ini berupaya meminimalisir, bahkan diupayakan mampu menghilangkan masalah yang selalu terjadi pada siswa di sekolah seperti tawuran, aksi geng motor, bullying, narkoba, dan pelecehan seksual. Permasalahan dikota yang dilabeli “Kota Santri” ternyata masih ada perilaku siswa yang melakukan tindakan negatif. Oleh karena itu, etika, moralitas, dan nilai-nilai agama dan Pancasila, sebagai filosofi dan nilai-nilai yang luhur pada bangsa Indonesia harus ditingkatkan kembali. Penanganan serius dari institusi pendidikan, menggalakan penyampaian pendidikan karakter yang terintegrasi pada semua mata pelajaran dan guru di sekolah. Pemberian pendidikan karakter ini harus dipetakan kembali dan mencari pemecahan solusi yang tepat dan terarah oleh institusi pendidikan maupun pemerintah. Pendidikan karakter ini harus dilakukan secara berkelanjutan, terintegrasi dan serius pada proses belajar mengajar di kelas. Pendidikan di Kota Tasikmalaya diharapkan fokus pada penguatan pendidikan karakter yang memiliki daya untuk mengubah perilaku siswa.

NEGARA DAN LEMAHNYA GOVERNABILITY Studi Eksploitasi Pasir Galunggung di Kecamatan Sukaratu Tasikmalaya Subhan Agung
Jurnal Ilmu Politik dan Pemerintahan Vol 4, No 1 (2012): (Januari) : 2012
Publisher : Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

Weak government control of sand mining business people showed weak governability Galunggung government. The government should be able memoderatori private competition that harm the public interest. Based on the realities on the ground, people are "fed up" with the exploitation of sand Galunggung who reap the negative effects, even in the long run fear it would remove the potential for community livelihoods.The government should immediately be able to control the business include reclaiming land that was unused. Data collection methods used in this field study using observation and documentation media. Analyses were performed by using descriptive method-interactive between one datum to another datum, and between the data with theory.

Transformasi Partisipasi Masyarakat dalam Pemilukada DKI Jakarta 2017 Dina - Fadiyah
Jurnal Ilmu Politik dan Pemerintahan Vol 4, No 2 (2018): (November) Jurnal Ilmu Pemerintahan dan Politik
Publisher : Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

This paper analyzes the transformation of public participation in the election of regional heads in DKI Jakarta in 2017. In the 2017 Jakarta Regional Head Election, the people participation is very high, one of which is seen from various actions during the election period. The formerly passive society suddenly became participatory. The people of DKI Jakarta, known as apathetic, become very concerned. This research uses descriptive qualitative method with a review of participation theory. The hypothesis of this study that the change of society from passive and apathetic tendency to political contestation become active and participative society because a very crucial factor is the existence of actors who "attract".

Anarkisme Politik di Aras Lokal (Peran “Bandit” Politik dalam Pilkades Di Kabupaten Sumenep) Moh. Ikmal; Mohammad Arifin
Jurnal Ilmu Politik dan Pemerintahan Vol 6, No 2 (2020): Jurnal Ilmu Politik dan Pemerintahan
Publisher : Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

Premanisme politik dalam konteks electoral demokrasi bukanlah suatu anomali. Tindakan memobilisir massa bahkan dengan tindakan intimidasi adalah fenomena umum dalam arena kontestasi politik. Pelaksanaan Pilkades di Kabupaten Sumenep yang telah dilakukan secara serentak pada November tahun 2019 lalu tentu menjadi perhatian tersendiri bagi aparat keamanan setempat. Catatan polres kabupaten Sumenep pada tahun 2019 lalu menyebutkan bahwa terdapat 3 kecamatan yang masuk dalam zona rawan konflik diantaranya kecamatan Ganding, Lenteng dan Bluto. Oleh karena itu penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan peran dan jaringan kekuasaan kelompok elit Jagoan dalam pemilihan kepala desa di tiga kecamatan Ganding, Lenteng dan Bluto. Penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif deskriptif dengan prosedur pengumpulan data berupa wawancara, observasi dan dokumentasi, teknik validasi data yang digunakan adalah teknik triangulasi sumber berupa person dan paper. Hasil penelitian diatas menunjukkan bahwa realitas peran bandit (jagoan) dalam kehidupan politik pada dasarnya susah kita abaikan keberadaannya. Bandit bukanlah sebuah anomali sosial. Ia dianggap referensi, entitas, atau sistem nilai utama dalam politik. Peran mereka tidak hanya pada bidang penguasaan modal yang bersifat ekonomis sebagaimana melainkan sudah merambah pada sector penguasaan struktural melalui proses politik dan demokrasi. Bertemunya realitas sosio-kultural masyarakat dengan struktur kekuasaan negara inilah yang menjadikan unsur-unsur premanisme semakin akomodatif dan memiliki elastisitas atau kelenturan sehingga dapat hadir di berbagai posisi kultural dan structural masyarakat.

Mempersoalkan ilmu sosial Indonesia yang american - minded Widya Priyahita
Jurnal Ilmu Politik dan Pemerintahan Vol 1, No 3 (2013): (Juli) Jurnal Ilmu Pemerintahan dan Politik
Publisher : Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

Tulisan ini mempersoalkan corak ilmu sosial di Indonesia yang American Minded. yang berupaya menjawab dua pertanyaan terpenting, yakni: mengapa dan bagaimana hal tersebut terjadi. Pada titik ini penting untuk melacak asal-mula pengembangan studi Indonesia. Di sanalah batu fondasi ilmu sosial kita hari ini diletakkan. Selepas dekolonisasi terjadi, kondisi politik global mengalami kontestasi ideologi yang suksesmembuat dunia bipolar dalam situasi perang dingin. Amerika sebagai satu diantara dua superpower dunia, melakukan pergeseran kebijakan politik internasional dari hard power menuju soft power. Dan setali tiga uang; dalam rangka, mengampanyekan communisto phobia, membangun imperium bisnis trans-nasional, sekaligus pemasaran american value, mereka memainkan politik hegemoni. Kampus dijadikan batu loncatan. Supremasi keilmuan, yang bermuara pada upaya-upaya patronase, selanjutnya dilakukan dengan cara membangun studi kawasan. Salah satunya adalah studi Asia Tenggara.

PARTISIPASI POLITIK MASYARAKAT ADAT DALAM FORMULASI KEBIJAKAN (Deskripsi tentang Partisipasi Politik Masyarakat Kampung Kuta dalam Formulasi Kebijakan di Desa Karangpaninggal Kecamatan Tambaksari Kabupaten Ciamis) Akhmad Satori; Taufik Nurohman
Jurnal Ilmu Politik dan Pemerintahan Vol 3, No 1 (2011): (Januari) : Aliansi
Publisher : Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

Political participation is the participation of society or certain parties in political activities. And when politics is defined as a policy and when we associate with public participation then we will arrive at how public participation in making a policy. Politics Partisipas actively in policy-making becomes an absolute requirement, since participation would give birth control community over the course of government. This study aimed to describe the political participation of indigenous village of Kuta in public policy formulation in the Village District Karangpaningal Tambaksari Ciamis district. Research method used is descriptive qualitative method. In this study the techniques of data collection was done by in-depth interviews (Indeepth Interview), direct observation and documentation, purposive sampling technique is a technique used for sampling. Data analysis using the method of interactive analysis and validity of data used is the technique of data triangulation. The results of this study show that, this result shows that the growing political participation of indigenous peoples in the village of Kuta in policy formulation can be viewed in two processes. First, political participation in the process of internal policies in indigenous communities, and second, political participation in policy formulation processes at the village level. Political participation in indigenous communities, are more closed to the elitist model, Kuncen was instrumental in setting policy, while in access planning, policy control indigenous communities are not involved at all, it is in because of the strength of tradition Kuncen positioned as the main actor who issued the customary policy . While political participation in policy formulation process stages or levels in the Village Karangpaninggal already running with the following democratic values. This means that in this process of political participation open space area .. However, space for perpartisipasi is not utilized optimally. This is because the human resources and the level of understanding of the political partisitisipasi low.

Page 6 of 16 | Total Record : 160

4 5 6 7 8

Filter by Year

2011 2025

Filter By Issues

All Issue Vol 11, No 1 (2025): Vol 11, No 1 (2025): (Mei) Jurnal Ilmu Politik dan Pemerintahan Vol 10, No 2 (2024): (November) Jurnal Ilmu Politik dan Pemerintahan Vol 10, No 1 (2024): (Mei) Jurnal Ilmu Politik dan Pemerintahan Vol 9, No 2 (2023): (November) Jurnal Ilmu Politik dan Pemerintahan Vol 8, No 2 (2022): (November) Jurnal Ilmu Politik dan Pemerintahan Vol 8, No 1 (2022): (Mei) Jurnal Ilmu Politik dan Pemerintahan Vol 7, No 2 (2021): (November) Jurnal Ilmu Politik dan Pemerintahan Vol 7, No 1 (2021): (Mei) Jurnal Ilmu Politik dan Pemerintahan Vol 1, No 2 (2009): (Juli) : Aliansi Vol 6, No 2 (2020): Jurnal Ilmu Politik dan Pemerintahan Vol 6, No 1 (2020): Jurnal Ilmu Politik dan Pemerintahan Vol 5, No 1 (2019): (Mei) Jurnal Ilmu Pemerintahan dan Politik Vol 4, No 2 (2018): (November) Jurnal Ilmu Pemerintahan dan Politik Vol 5, No 2 (2019): (November) Jurnal Ilmu Pemerintahan dan Politik Vol 4, No 1 (2018): (Mei) Jurnal Ilmu Pemerintahan dan Politik Vol 2, No 2 (2016): (Juli) Jurnal Ilmu Pemerintahan dan Politik Vol 2, No 1 (2016): (Januari) Jurnal Ilmu Pemerintahan dan Politik Vol 1, No 4 (2014): (Januari) Jurnal Ilmu Pemerintahan dan Politik Vol 1, No 3 (2013): (Juli) Jurnal Ilmu Pemerintahan dan Politik Vol 1, No 2 (2013): (Januari) Jurnal Ilmu Pemerintahan dan Politik Vol 1, No 1 (2012): (Juli) Jurnal Ilmu Pemerintahan dan Politik Vol 4, No 1 (2012): (Januari) : 2012 Vol 3, No 2 (2011): (Juli) : Aliansi Vol 3, No 1 (2011): (Januari) : Aliansi Vol 2, No 1 (2010): (Januari) a : Aliansi More Issue

Home Page

OAI Link

Editorial Team

Contact

Reviewer

Google Scholar

Contact Name
Faisal Fadilla Noorikhsan A. H.

Contact Email
faisal.fadilla@unsil.ac.id

Phone
+6285315357751

Journal Mail Official
jipp@unsil.ac.id

Editorial Address
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Siliwangi Jalan Siliwangi No 24 Tasikmalaya

Location
Kota tasikmalaya,

Jawa barat

INDONESIA

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Home Page

OAI Link

Editorial Team

Contact

Reviewer

Google Scholar

Contact Name Faisal Fadilla Noorikhsan A. H.

Contact Email faisal.fadilla@unsil.ac.id

Phone +6285315357751

Journal Mail Official jipp@unsil.ac.id

Editorial Address Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Siliwangi Jalan Siliwangi No 24 Tasikmalaya

Location Kota tasikmalaya, Jawa barat INDONESIA

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Contact Name
Faisal Fadilla Noorikhsan A. H.

Contact Email
faisal.fadilla@unsil.ac.id

Phone
+6285315357751

Journal Mail Official
jipp@unsil.ac.id

Editorial Address
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Siliwangi Jalan Siliwangi No 24 Tasikmalaya

Location
Kota tasikmalaya,

Jawa barat

INDONESIA