cover
Contact Name
Faisal Fadilla Noorikhsan A. H.
Contact Email
faisal.fadilla@unsil.ac.id
Phone
+6285315357751
Journal Mail Official
jipp@unsil.ac.id
Editorial Address
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Siliwangi Jalan Siliwangi No 24 Tasikmalaya
Location
Kota tasikmalaya,
Jawa barat
INDONESIA
Jurnal Ilmu Politik dan Pemerintahan
Published by Universitas Siliwangi
ISSN : 23018453     EISSN : 27766284     DOI : 10.37058/jipp.v8i1.3085
Core Subject : Social,
Artikel yang ditulis pada Jurnal Ilmu Politik dan Pemerintahan berupa hasil penelitian (empirical/original article) baik empirik maupun kajian teoritik yang mengangkat isu-isu politik dan pemerintahan. Publikasi yang ditampilkan pada Jurnal Ilmu Politik dan Pemerintahan diharapkan dapat memperkaya kajian Politik Lokal dan Otonomi Daerah; Gender dan Politik Identitas; Sistem Pemilu dan Kepartaian; Civil Society; Komunikasi Politik; Media, Demokrasi dan HAM; Kajian Masyarakat Adat; Kajian Strategis; Demokrasi dan HAM; Politik Keamanan; Kebijakan Publik; Politik dan Pesantren; Politik Lingkungan; Perbandingan Politik; E-Governance; Global Politik; dan Tata Kelola Pemerintahan.
Articles 160 Documents
Kepemimpinan Walikota dalam Mewujudkan Visi Pembangunan Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 di Kota Sibolga Provinsi Sumatera Utara Helen T.W.M; Fernandes Simangunsong
Jurnal Ilmu Politik dan Pemerintahan Vol 7, No 2 (2021): (November) Jurnal Ilmu Politik dan Pemerintahan
Publisher : Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (330.081 KB) | DOI: 10.37058/jipp.v7i2.3292

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis kepemimpinan walikota dalam mewujudkan visi pembangunan berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 tahun 2017, untuk mengetahui dan menganalisis faktor pendukung dan faktor penghambat kepemimpinan walikota dalam mewujudkan visi pembangunan berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 tahun 2017, dan untuk mengetahui dan menganalisis upaya untuk mengatasi faktor penghambat kepemimpinan walikota dalam mewujudkan visi pembangunan berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 tahun 2017 di Kota Sibolga Provinsi Sumatera Utara. Teori yang digunakan yaitu teori kepemimpinan Ralp M Stogdil dalam Aries Djaenuri  (2015:11). Penelitian ini menggunakan desain penelitian kualitatif deskriptif dengan pendekatan Induktif. Informan dalam penelitian ini ditentukan dengan teknik purposive sampling yaitu Walikota Sibolga, Sekertaris Daerah Kota Sibolga, Wakil Ketua Komisi tiga DPRD Kota Sibolga, Kepala BAPPEDA Kota Sibolga, Kepala Bidang penelitian dan pengembangan BAPPEDA Kota Sibolga, Tokoh Masyarakat, Tokoh Agama, Tokoh Pendidikan, Tokoh Perempuan dan Tokoh Pemuda. Teknik pengumpulan data menggunakan wawancara, observasi dan dokumentasi. Hasil Penelitian yaitu Kepemimpinan Walikota dalam mewujudkan visi pembangunan Kota Sibolga sudah banyak melakukan perubahan melalui pelaksanaan program dan mencapai sasaran pembangunan, namun masih ditemukan para pegawai dan masyarakat yang tidak disiplin dan tidak berpartisipasi dalam pelaksanaan program pembangunan. Faktor pendukung yaitu Komunikasi antar walikota dengan OPD dan Masyarakat, Kemampuan, dukungan   Politik, dan Potensi Daerah Kota Sibolga. Faktor penghambat yaitu Keterbatasan Anggaran, rendahnya SDM masyarakat, dan luas Wilayah Kota Sibolga Yang Sempit. Upaya yang dilakukan yaitu Meningkatkan Koordinasi dan transparansi, Melakukan pembinaan dan pengawasan, Menjalin Kerjasama serta memanfaatkan teknologi informasi. Saran dari penulis yaitu Walikota bersama OPD meningkatkan kinerja, dilakukannya perbaikan dan peningkatan terhadap indikator yang belum terpenuhi.
Implementasi Kebijakan Pasar Tradisional (Studi Kasus : Renovasi Pasar Desa Pakis Baru Kecamatan Nawangan Kabupaten Pacitan) Ovyan Subekti; Syaiful Mahfud Abdulloh; Dian Suluh Kusuma dewi
Jurnal Ilmu Politik dan Pemerintahan Vol 5, No 2 (2019): (November) Jurnal Ilmu Pemerintahan dan Politik
Publisher : Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (179.14 KB) | DOI: 10.37058/jipp.v5i2.1420

Abstract

This study attempts to know of policy the village administration concerning the arrangement traditional markets and obstacles in implementation of policy. Design research used in this research is research descriptive qualitative. A subject in this study is the village head Pakis Baru, and traders and the village around new market. Data collection was carried out by means of observation, interview, and documentation. Data analysis model according to use interaction milles huberman reduction, and the data presentation of data, and withdrawals conclusion. Technique using a technique of the validity of data triangulation. The research results show that the implementation of the management of the policy traditional markets do not to walk to work optimally, this can be seen from : 1). The absence of village regulations as a guideline in manages the markets , as well as ignorance and the organizer of market management activities do not participate renovation village. 2). Not unification sources is required from producers to consumers. 3). Complex causality happened relations, 4). The implementation of a policy which is not in accordance with the initial concept, 5). The absence of understanding to the purpose, communication, coordination, the deployment of the duties of correctly, 6). The misuse of authority the market like a parking lot.
Budaya Politik Pesantren Cipasung Singaparna Kabupaten Tasikmalaya Hendra Gunawan; Akhmad Satori
Jurnal Ilmu Politik dan Pemerintahan Vol 1, No 4 (2014): (Januari) Jurnal Ilmu Pemerintahan dan Politik
Publisher : Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (269.505 KB) | DOI: 10.37058/jipp.v1i4.2269

Abstract

Penelitian ini akan mengeksplorasi bagaimana  Budaya Politik   Pesantren Cipasung Singaparna Kabupaten Tasikmalaya. Penelitian ini menjadi menarik karena antara Politik dan Pesantren merupakan dua entitas yang berbeda, disatu sisi pesantren merupakan tempat untuk mendalami ilmu agama secara menyeluruh, sedangkan disisi lain politik lebih menekankan pada pergulatan dalam merebut, memperbesar, dan mempertahankan kekuasaaan dengan segala macam cara. Untuk mampu menggambarkan secara utuhBudaya politik yang terbentuk di pesantren Cipasung, maka metode penelitian yang digunakan menggunakan metode kualitatif etnografi.  Hasil Penelitian Sementara yang dicapai menunjukan bahwa terdapat model budaya politiksantri yang coba ditransformasikan oleh Pesantren Cipasung telah membangkitkan harapan akan kemenangan politik Islam di Tasikmalaya maupun di Indonesia. High Politics yang dibangun oleh para Kyai kepada politisi yang berasal dari Pesantren Cipasung mencoba untuk membumikan nilai-nilai islam kelam politik prkatis. Nilai-nilai seperti kejujuran, moral yang baik, dan keteladanan politik inilah yang diusung oleh politisi santri Cipasung. Romantisme kemenangan politik yang pernah dialami oleh politik Islam dan tidak pernah diraih lagi oleh politisi Santri coba untuk dibangkitkan kembali oleh Pesantren Cipasung.
Perkembangan dan Prospek Partai Lokal di Nanggroe Aceh Darussalam (NAD) Mohammad Jafar A.W
Jurnal Ilmu Politik dan Pemerintahan Vol 1, No 2 (2009): (Juli) : Aliansi
Publisher : Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (248.214 KB) | DOI: 10.37058/jipp.v1i2.2643

Abstract

Perubahan peta kekuatan parpol tampaknya akan kembali pada Pemilu 2009. Terlebih dalam kurun waktu 2006-2008 dalam politik di Aceh. Disahkannya UU Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh membawa implikasi pada dua hal. Pertama, diperbolehkannya calon independen dalam ajang pilkada. Kedua, disahkannya keberadaan parpol lokal untuk bertarung di pemilu legislatif provinsi dan kabupaten/kota. Pilkada di sebagian besar wilayah Aceh pada 11 Desember 2006 telah mengubah basis wilayah parpol nasional. Kemenangan calon-calon independen yang didukung mantan aktivis Gerakan Aceh Merdeka (GAM) di 6 kabupaten/kota (Aceh Utara, Pidie, Aceh Timur, Aceh Jaya, Kota Lhokseumawe dan Kota Sabang), Aceh Barat, Aceh Selatan, Bireuen, dan Pidie Jaya menyusul kemenangan calon independen serta di tingkat provinsi akan memberi dorongan yang sangat kuat bagi perubahan peta politik. Kekuatan calon independen yang berasal dari unsur GAM dan Sentral Informasi Referendum Aceh (SIRA) juga dibuktikan lewat pemilihan gubernur. Situasi politik di Aceh memang berubah drastis setelah bencana tsunami. Selain gagasan calon independen diadopsi dalam UU Pemerintahan Aceh, gagasan pembentukan parpol lokal pun direalisasikan sebagai konsekuensi dari Nota Kesepahaman (MoU) Helsinki. Kendati tidak bisa bertarung di level nasional, kekuatan partai lokal akan sangat diperhitungkan dalam pemilihan anggota DPRA dan DPRK. PA yang dibentuk mantan kombatan dan aktivis GAM, selain mempertahankan basis massa, juga memperluas jaringan yang sebelumnya dikuasai oleh partai-partai nasional. Perebutan suara pemilih, selain akan diwarnai persaingan antarsesama partai lokal dan partai nasional.
REINKARNASI POLITISI BERTABUR BINTANG PASCA REFORMASI Andi Ali Said Akbar
Jurnal Ilmu Politik dan Pemerintahan Vol 3, No 2 (2011): (Juli) : Aliansi
Publisher : Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (213.673 KB) | DOI: 10.37058/jipp.v3i2.2684

Abstract

Although trauma and public skepticism toward the military is still quite strong; though the sins of the military during the New Order freely beragai stripped naked in public space during the reform. In fact, military figures rose even more flying in many national level either party until the local level, both old and new parties. To face the new system of political contestation and the military is benefiting from a weakening factor of the consolidation of civilian political forces. Political parties and civic leaders increasingly anti Orba number berjibun be a dilemma. Elections are approaching need fresh energy to be the winner while they are still haunted by the various limitations of the cadre of crisis, financial crisis and the crisis of political networks. To rise, the former general has a genetic modalities required political parties and civic leaders that organizational discipline, a network of territorial and political violence. Political modalities of military culture is that interest civilian politicians because it can be replicated in consolidating the power of the party, although very risky memangun consolidation of democracy in Indonesia in the future. The choices here are to be assessed for reading the direction of the democratization of Indonesia.
Pengaruh Kepemimpinan Demokratis terhadap Kinerja Pegawai di Dinas Pendidikan Kabupaten Sinjai Nur Wahid; Jumarni Jumarni; Alyas Alyas
Jurnal Ilmu Politik dan Pemerintahan Vol 5, No 1 (2019): (Mei) Jurnal Ilmu Pemerintahan dan Politik
Publisher : Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (701.497 KB) | DOI: 10.37058/jipp.v5i1.1469

Abstract

The purpose of the research are to find out the influence of democratic leadership in employee performance in the education office of Sinjai Regency performance in  The type of the research is quantitative. The sample involved in research are eighty seven people for employees and hundred people for society and the sample used in the research is simple random sampling. In collecting data, the researcher used observation, questionnaire, and documentation. Data analysis technique used in this research is descriptive statistical analysis,correlation, and simple regression. Based on the correlation and simple regression the result of the research shows that the influence employees in Education Office of Sinjai Regency. The leadership variable have a influence and have a relationship with employee performance in Education Office of Sinjai Regency
Sengketa Aset Pasca Pemekaran WIlayah Kota dan Kabupaten Tasikmalaya Fitriyani Yuliawati; Subhan Agung
Jurnal Ilmu Politik dan Pemerintahan Vol 1, No 2 (2013): (Januari) Jurnal Ilmu Pemerintahan dan Politik
Publisher : Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (297.137 KB) | DOI: 10.37058/jipp.v1i2.2259

Abstract

Keragaman dinamika proses pemekaran dan pasca pemekaran melahirkan model variatif di setiap daerah yang menarik dan produktif, namun tidak sedikit juga dampak pasca pemekaran yang melahirkan gejala kontraproduktif bagi tujuan pemekaran itu sendiri yakni akses dan meningkatnya kesejahteraan rakyat. Tidak sedikit konflik perebutan aset yang berujung pada konflik berkepanjangan antar pemerintah otonom dan induknya. Sehingga tidak sedikit juga yang kontraproduktif pada kinerja pemerintahan, karenasibuk mengurusi konflik dan sengketa aset yang tidak ada ujungnya. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan studi kasus dengan tekhik analisis menggunakan metode interaktif dan data digali secara mendalam lewat syarat utama pengetahuan informan akan fokus penelitian (purpose methode). Hasil penelitian menunjukkan bahwa sengketa aset terjadi karena masing-masing pihak mempunyai kepentingan yang berbeda dalam sengketa tersebut. Solusi dalam mengatasi sengketaini harus melibatkan pihak ketiga, semisal pemerintah pusat dengan memegang prinsip saling menguntungkan kedua belah pihak atau solusi “jalan tengah”.
Dinamika Kewenangan Pemerintahan dalam Pengelolaan Sumber daya air di Indonesia Nugroho, Hanantyo Sri
Jurnal Ilmu Politik dan Pemerintahan Vol 2, No 2 (2016): (Juli) Jurnal Ilmu Pemerintahan dan Politik
Publisher : Faculty of Social and Political Science, Universitas Siliwangi

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (356.662 KB) | DOI: 10.37058/jipp.v2i2.2297

Abstract

Dalam kenyataannya, tidak ada pasar yang bebas dari intervensi pemerintah  sebagaimana yang disebut dengan pasar bebas. Meskipun, penentuan peran pemerintah maupun swasta ditentukan oleh kapasitas dan kebutuhan dari masing-masing pihak. Dalam hal ini, hasil dari interaksi politik adalah keseimbangan rasional agar terdapat sinergi diantara keduanya. Di sisi lain, interaksi politik tersebut juga dianggap sebagaisebagai sebuah panggung dimana semua pihak bersaing. Di titik inilah, bagaimana peran pemerintah dan pihak swasta secara efektif dapat saling bersinergi. Apabila hal tersebut tidak tercapai maka keseimbangan politik yang terbentuk mungkin tidak dapat bertahan dalam jangka panjang.
Dinamika Politik dalam Implementasi Kebijakan Kampanye Putaran Kedua pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi DKI Jakarta Tahun 2017 Moh. Sugiharto; Dede Kartini; Firman Manan
Jurnal Ilmu Politik dan Pemerintahan Vol 4, No 1 (2018): (Mei) Jurnal Ilmu Pemerintahan dan Politik
Publisher : Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (1046.954 KB) | DOI: 10.37058/jipp.v4i1.861

Abstract

Studi ini menganalisa tentang dinamika politik dalam implementasi kebijakan kampanye putaran kedua pada Pemilihan  Gubernur dan Wakil Gubernur DKI Jakarta Tahun 2017. Kebijakan ini merupakan bentuk respon positif KPU DKI Jakarta atas situasi fakta lamanya jeda waktu antara putaran pertama sampai dengan putaran kedua, sehingga apabila tidak dilegalkan dalam bentuk kampanye tentu yang terjadi adalah kegiatan kampanye terselubung, ilegal yang dilakukan oleh masing-masing pasangan calon. Tentunya, kehadiran kebijakan ini memberikan ruang dan keseimbangan bagi pasangan calon dalam melakukan kegiatan kampanye putaran kedua, sehingga keadilan Pemilihan di DKI Jakarta Tahun 2017 menjadi terwujud. Meskipun sangat disayangkan, dinamika yang terjadi selama masa kampanye putaran kedua adalah masifnya isu-isu SARA, provokasi, dan politik uang, sehingga menumbuhkan konflik horizontal dan membentuk polarisasi ditengah-tengah Masyarakat DKI Jakarta. Sehubungan dengan itu, permasahannya kemudian adalah sejauhmana keberhasilan implementasi kebijakan ini. Penelitian ini menggunakan metode diskriptif dengan pendekatan kualitatif melalui wawancara mendalam dengan informan yang ditentukan secara purpossive sampling dan pengumpulan data sekunder. Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara umum implementor dalam implementasi kebijakan kampanye putaran kedua ini sudah berjalan cukup baik. Walaupun tidak dapat dipungkiri, dilapangan sangat masif terjadi pertarungan politik SARA, provokasi dan politik uang yang dilakukan oleh aktor informal masing-masing kubu Pasangan Calon. Masifnya isu SARA, provokasi, dan politik uang selama masa kampanye putaran kedua kemudian menutup dan menenggelamkan isu-isu subtantif dari kegiatan kampanye pasangan calon dan/atau Tim Kampanye. Untuk itu, kuatnya aktifitas aktor informal dalam pusaran isu-isu SARA, provokasi, dan politik uang telah mempengaruhi efektifitas kebijakan ini. Tumbuh suburnya isu-isu SARA, provokasi dan politik uang selama masa kampanye putaran kedua berlangsung merupakan konsekuensi atas lemahnya pengawasan dan peneggakan hukum selama penyelenggaraan Pemilihan di DKI Jakarta Tahun 2017.
Pergerakan Prilaku Politik Islam Tradisional Pasca Pemilu Legislatif tahun 2009 di Kota Tasikmalaya Akhmad Satori; Moh. Ali Andrias
Jurnal Ilmu Politik dan Pemerintahan Vol 1, No 1 (2012): (Juli) Jurnal Ilmu Pemerintahan dan Politik
Publisher : Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (350.131 KB) | DOI: 10.37058/jipp.v1i1.2251

Abstract

Penelitian ini mengkaji  bagaimana pergeseran perilaku pemilih warga Nahdiyin  tahun 2009 di Kota Tasikmalaya. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif, penggunaan metode ini akan memperoleh data berupa deskripsi ucapan, tulisan, serta penekanan pada aspek subjektif yang dapat diamati dari orang-orang  (subjek) itu sendiri.  Dari hasil penelitian disimpulkan bahwa terdapat pergeseranperilaku  politik di kalangan warga Nahdiyin, hal ini tidak terlepas dari beberapa faktor, pertama,masyarakat semakin rasional dalam menentukan sikap  politik nasional maupun lokal, kedua,  pengaruh informasi dan budaya politik cukup berpengaruh pada sebagian besar warga Nahdiyin, kemudian tidak menafikan bahwa pecahnya kongsi antara Gus Dur dan Muhaimin berdampak signifikan terhadap arah politik warga Nahdiyin, terjadi  kebingungan politik yang mengakibatkan warga NU bebas memilih yang penting  memberikansuara kepada elit politik yang terbaik.

Page 7 of 16 | Total Record : 160


Filter by Year

2011 2025


Filter By Issues
All Issue Vol 11, No 1 (2025): Vol 11, No 1 (2025): (Mei) Jurnal Ilmu Politik dan Pemerintahan Vol 10, No 2 (2024): (November) Jurnal Ilmu Politik dan Pemerintahan Vol 10, No 1 (2024): (Mei) Jurnal Ilmu Politik dan Pemerintahan Vol 9, No 2 (2023): (November) Jurnal Ilmu Politik dan Pemerintahan Vol 8, No 2 (2022): (November) Jurnal Ilmu Politik dan Pemerintahan Vol 8, No 1 (2022): (Mei) Jurnal Ilmu Politik dan Pemerintahan Vol 7, No 2 (2021): (November) Jurnal Ilmu Politik dan Pemerintahan Vol 7, No 1 (2021): (Mei) Jurnal Ilmu Politik dan Pemerintahan Vol 1, No 2 (2009): (Juli) : Aliansi Vol 6, No 2 (2020): Jurnal Ilmu Politik dan Pemerintahan Vol 6, No 1 (2020): Jurnal Ilmu Politik dan Pemerintahan Vol 5, No 1 (2019): (Mei) Jurnal Ilmu Pemerintahan dan Politik Vol 4, No 2 (2018): (November) Jurnal Ilmu Pemerintahan dan Politik Vol 5, No 2 (2019): (November) Jurnal Ilmu Pemerintahan dan Politik Vol 4, No 1 (2018): (Mei) Jurnal Ilmu Pemerintahan dan Politik Vol 2, No 2 (2016): (Juli) Jurnal Ilmu Pemerintahan dan Politik Vol 2, No 1 (2016): (Januari) Jurnal Ilmu Pemerintahan dan Politik Vol 1, No 4 (2014): (Januari) Jurnal Ilmu Pemerintahan dan Politik Vol 1, No 3 (2013): (Juli) Jurnal Ilmu Pemerintahan dan Politik Vol 1, No 2 (2013): (Januari) Jurnal Ilmu Pemerintahan dan Politik Vol 1, No 1 (2012): (Juli) Jurnal Ilmu Pemerintahan dan Politik Vol 4, No 1 (2012): (Januari) : 2012 Vol 3, No 2 (2011): (Juli) : Aliansi Vol 3, No 1 (2011): (Januari) : Aliansi Vol 2, No 1 (2010): (Januari) a : Aliansi More Issue