Articles
520 Documents
<![CDATA[Tinjauan Yuridis Pemberian Kartu Keluarga (KK) Bagi Pasangan Penikahan Siri ]]>
<![CDATA[Abdul Basit, Alliya]]>;
<![CDATA[Sahruddin, Sahruddin]]>
<![CDATA[ Private Law Vol 4 No 1 (2024): Private Law Universitas Mataram ]]>
Publisher : <![CDATA[Faculty of Law, University of Mataram ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.29303/prlw.v4i1.3901
<![CDATA[Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui alasan pemberian Kartu Keluarga (KK) bagi pasangan pernikahan siri, serta akibat hukum perkawinan siri setelah dikeluarkannya KK. Hasil penelitian menunjukan bahwa alasan pemberian Kartu Keluarga (KK) bagi pasangan pernikahan siri yaitu supaya setiap warga negara termasuk anak yang lahir dari perkawinan siri juga tercatat atau memiliki KK. Ketentuan ini di tegaskan oleh Kementrian Dalam Negeri (Kemendagri) sebagai pelaksana urusan kependudukan dalam mengeluarkan Peraturan Mendagri Nomor 108 Tahun 2019, lalu Kementrian Dalam Negeri pun telah menegaskan pasangan nikah siri bisa dimasukkan ke dalam satu KK, hal tersebut untuk menyukseskan pendataan semua penduduk melalui KK. akibat hukum pemberian Kartu Keluarga (KK) bagi pasangan pernikahan siri di Indonesia hanya bersifat administrative dan bertujuan untuk menyukseskan pendataan penduduk melalui penerbitan Kartu Keluarga (KK) baru, untuk memudahkan pembuatan akta kelahiran anak, dan untuk memperoleh kepastian hukum maka diikuti dengan penvcatatan perkawinan]]>
<![CDATA[Proses Peralihan Hak Atas Tanah Di Lokasi Transmigrasi Tambak Sari Menjadi Hak Guna Usaha Oleh Badan Pertanahan Sumbawa Barat ]]>
<![CDATA[Almaqiah, Fatma]]>;
<![CDATA[Wahyuningsih, Wiwiek]]>
<![CDATA[ Private Law Vol 4 No 1 (2024): Private Law Universitas Mataram ]]>
Publisher : <![CDATA[Faculty of Law, University of Mataram ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.29303/prlw.v4i1.3902
<![CDATA[Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji dan menganalisis proses peralihan Hak Atas Tanah di lokasi transmigrasi Tambak sari menjadi Hak Guna Usaha oleh Badan Pertanahan Sumbawa Barat, serta apa hambatan yang timbul dalam proses peralihan Hak Atas Tanah di lokasi transmigrasi Tambak Sari menjadi Hak Guna Usaha oleh Badan Pertanahan Sumbawa Barat serta solusi mengatasi hambatan tersebut. Adapun jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian skripsi ini yaitu menggunakan jenis penelitian hukum empiris dengan metode pendekatan peraturan perundang-undangan (statute approach), metode pendekatan konseptual (conseptual approach) dan metode pendekatan sosiologis. Berdasarkan hasil penelitian ini didapatkan bahwa Sertifikat untuk Hak Guna Usaha dengan pemegang Hak Atas Tanah yaitu PT. Sekar Abadi Jaya ini diagunkan di Bank untuk modal usaha. Namun, kegiatan tersebut berhenti disebabkan mengalami kredit macet. Sehingga, Sertifikat Hak Guna Usaha tersebut dilelang, serta dalam proses peralihan kepemilikan Hak Guna Usaha di lokasi transmigrasi Tambak Sari oleh Badan Pertanahan Sumbawa Barat terdapat faktor penghambat, yaitu Masyarakat Tambak Sari menganggap bahwa tanah yang dijadikan lahan usaha tambak udang tersebut milik warga transmigrasi. Upaya yang telah dilakukan oleh Badan Pertanahan Sumbawa Barat yaitu dengan dilakukannya mediasi.]]>
<![CDATA[Analisis Tentang Pengambilan Kembali Tanah Wakaf: Studi Desa Seloto, Kecamatan Taliwang, Kabupaten Sumawa Barat ]]>
<![CDATA[Septiana, Herlina]]>;
<![CDATA[Andriyani, Shinta]]>
<![CDATA[ Private Law Vol 4 No 1 (2024): Private Law Universitas Mataram ]]>
Publisher : <![CDATA[Faculty of Law, University of Mataram ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.29303/prlw.v4i1.3907
<![CDATA[Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji dan menganalisis Ketentuan Pengambilan kembali tanah wakaf oleh ahli waris wakif dalam Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Tanah wakaf dan dalam Ketentuan Agama Islam. Serta faktor-faktor apa saja yang menjadi penyebab terjadinya sengketa dan pengambilan kembali tanah wakaf oleh ahli waris di Desa Seloto Kecamatan Taliwang Kabupaten Sumbawa Barat. Adapun Jenis penelitian dalam penyusunan skripsi ini adalah penelitian hukum normatif-empiris, dengan menggunakan metode pendekatan konseptual (Conseptual Approach), Pendekatan Perundang-Undangan (Statute Approach), dan pendekatan Sosiologis (Sociologocal Approach). Tehnik pengumpulan data dalam penelitian ini yaitu studi kepustakaan dan data lapangan berupa wawancara dan observasi. Hasil dari penelitian ini bahwa berdasarkan Undang-Undang No. 41 Tahun 2004 tentang Wakaf dan berdasarkan ketentuan hukum islam tanah wakaf di Desa Seloto Kecamatan Taliwang Kabupaten Sumbawa Barat yang dikelola oleh Yayasan An-Nur Pondok Pesantren Al-Manar di Desa Seloto tidak dapat dilakukan pengambilan kembali .Adapun faktor-faktor yang mendorong terjadinya sengketa dan pengambil kembali tanah wakaf oleh ahli waris didesa Seloto Kecamatan Taliwang Kabupaten Sumbawa Barat antara lain : rendahnya tingkat keimanan, menipisnya kesadaran beragama, kesalamahaman , kesadaran hukum, adanya kebutuhan dan kepentingan pribadi.]]>
<![CDATA[Wanprestasi Perjanjian Kredit Pada Bank Perkreditan Rakyat: Studi Kasus Di Pengadilan Negeri Mataram Putusan Nomor 31/Pdt.G.S/2022/PN.Mtr ]]>
<![CDATA[Wulandari, Nazila]]>;
<![CDATA[Jaya Subadi, Eka]]>
<![CDATA[ Private Law Vol 4 No 1 (2024): Private Law Universitas Mataram ]]>
Publisher : <![CDATA[Faculty of Law, University of Mataram ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.29303/prlw.v4i1.3908
<![CDATA[Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana pertimbangan hakim dalam putusan No.31/Pdt.G.S/2022/PN.Mtr dan untuk mengetahui bagaimana akibat hukumnya. Metode penelitian dalam penyusunan skripsi ini menggunakan metode normatif, dengan pendekatan perundang-undangan, pendekatan konsep, pendekatan analisis hukum dan pendekatan kasus. Hasil penelitian dalam putusan ini para tergugat telah dinyatakan melakukan wanprestasi. Akibat hukum dari perkara ini dimana perjanjian tersebut dibatalkan, membayar ganti rugi, terjadinya peralihan resiko dan membayar seluruh biaya perkara.]]>
<![CDATA[Pelaksanaan Perjanjian Sewa -Menyewa Tanah Aset Pemerintah Daerah Lombok Barat Antara Pemerintah Desa Dengan Petani Bunga : Studi di Desa Banyumulek Dusun Gubuk Baru ]]>
<![CDATA[Fitriah, Fitriah]]>;
<![CDATA[Wahyuddin, Wahyuddin]]>
<![CDATA[ Private Law Vol 4 No 1 (2024): Private Law Universitas Mataram ]]>
Publisher : <![CDATA[Faculty of Law, University of Mataram ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.29303/prlw.v4i1.3916
<![CDATA[Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis proses pengelolaan dan pelaksanaan sewa-menyewa tanah aset Pemerintah Daerah Lombok Barat oleh Pemerintahesa Banyumulek dan untuk mengetahui bentuk tanggung jawab pemerintah desa kepada petani bunga apabila terjadi alih fungsi lahan. Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian hukum empiris dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan (Statute Approach), pendekatan konseptual (Conceptual Approach), dan pendekatan sosiologis. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini yaitu studi kepustakaan dan data lapangan berupa wawancara dan observasi. Hasil dari penelitian ini didapatkan bahwa proses pengelolaan tanah Pemerintah Daerah Lombok Barat yang dikelola oleh Pemerintah Desa Banyumulek didasarkan pada Instruksi Sekretaris Daerah Nomor 030/463.D/BPKAD/XII/2019 dan surat perjanjian sewa-menyewa yang dilakukan secara tertulis. Sedangkan tanggung jawab desa jika terjadi alih fungsi lahan yaitu dengan mengembalikan sisa uang pembayaran apabila perjanjian sewa belum berakhir dan melakukan pembagian sama rata tanah yang tidak dialihfungsikan kepada petani bunga agar tetap dikelola menjadi taman bunga.]]>
<![CDATA[Pengaturan Hukum Cyber Notary Dalam Hukum Kenotariatan Indonesia ]]>
<![CDATA[Suci Fatiha, Sulam]]>;
<![CDATA[Wagian, Diangsa]]>
<![CDATA[ Private Law Vol 4 No 1 (2024): Private Law Universitas Mataram ]]>
Publisher : <![CDATA[Faculty of Law, University of Mataram ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.29303/prlw.v4i1.3917
<![CDATA[Tujuan penelitian ini untuk mengetahui konsep cyber notary dalam sistem hukum Indonesia dan kekuatan hukum akta autentik yang dibuat dengan menggunakan konsep cyber notary. Jenis penelitian ini yakni penelitian hukum normatif. Adapun hasil penelitian bahwa konsep cyber notary diatur pada Pasal 15 Ayat (3) UU No. 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris, tetapi masih tidak ditemukan adanya penjelasan terkait kewenangan dalam melakukan sertifikasi akta notaris yang dibuat dengan konsep Cyber Notary. Pada akta partije yang dibuat dengan cyber notary tidak memiliki kekuatan hukum yang sempurna, kemudian pada akta relaas yang dibuat menggunakan cyber notary memiliki kekuatan hukum yang sempurna.]]>
<![CDATA[Analisis Yuridis Perlindungan Hukum Terhadap Pembeli Yang Beritikad Baik Berdasarkan Putusan Ma Nomor 3753 K/Pdt/2020 ]]>
<![CDATA[Sulaemaniyah, Nur]]>;
<![CDATA[Mustafa Umami, Allan]]>
<![CDATA[ Private Law Vol 4 No 1 (2024): Private Law Universitas Mataram ]]>
Publisher : <![CDATA[Faculty of Law, University of Mataram ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.29303/prlw.v4i1.3918
<![CDATA[Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan dalam perkara bagaimana dasar pertimbangan hakim dalam memutuskan perkara nomor 3753 K/Pdt/2020 dan bagai mana perlindungan hukum yang diberikan kepada pembeli yang beritikad baik dalam putusan nomor 3753 K/Pdt/2020 bagaimana dasar pertimbangan hakim dalam memutuskan perkara nomor 3753 K/Pdt/2020. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum normatif. Dari hasil penelitian bahwa alasan-alasan kasasi dari tergugat II dapat dibenarkan dan bentuk perlindungan hukum yang didapat oleh pembeli beritikad baik adalah ketika transaksi jual beli yang menurut pertimbangan dan putusan majelis hakim sah dan pembeli dapat memita pemenuhan prestasinya.]]>
<![CDATA[Implementasi Perlindungan Hukum Pekerja Disabilitas Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Mataram Nomor 6 Tahun 2016 Di Kota Mataram ]]>
<![CDATA[Widiawati, Nabila]]>;
<![CDATA[Asyhadie, H. Zaeni]]>
<![CDATA[ Private Law Vol 4 No 1 (2024): Private Law Universitas Mataram ]]>
Publisher : <![CDATA[Faculty of Law, University of Mataram ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.29303/prlw.v4i1.3919
<![CDATA[Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pelaksanaan perlindungan hukum Pekerja Disabilitas berdasarkan Peraturan Daerah Kota Mataram Nomor 6 Tahun 2016 tentang Perlindungan dan Pemenuhan Hak-Hak Disabilitas di Kota Mataram. Dan untuk mengetahui apa saja yang menjadi hambatan pelaksanaan perlindungan hukum bagi pekerja disabilitas di Kota Mataram. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian Hukum Empiris. Dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara dengan pihak-pihak yang terkait dengan topik penelitian. Selain itu, penulis juga melakukan penelitian kepustakaan melalui berbagai literatur, buku, catatan, referensi lainnya, serta hasil penelitian sebelumnya yang relevan dengan topik penelitian. Selanjutnya, data yang diperoleh dianalisis secara kualitatif yang kemudian dipaparkan secara deskriptif. Pentingnya perlindungan hukum bagi pekerja disabilitas.]]>
<![CDATA[Analisis Yuridis Wanprestasi Jual Beli Tanah Dibawah Tangan : Studi Putusan Nomor 222/Pdt.G/2021/PN.Mtr ]]>
<![CDATA[Hanggarani, Zihan]]>;
<![CDATA[Al Qindy, Fatria Hikmatial]]>
<![CDATA[ Private Law Vol 4 No 1 (2024): Private Law Universitas Mataram ]]>
Publisher : <![CDATA[Faculty of Law, University of Mataram ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.29303/prlw.v4i1.3920
<![CDATA[Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaturan peralihan hak atas tanah yang belum memiliki sertifikat berdasarkan hukum positif di indonesia dan bagaimanakah pertimbangan hakim dalam memutuskan bahwa tergugat telah melakukan perbuatan wanprestasi dalam perkara nomor 222/Pdt.G/2021/Pn.Mtr. Jenis penelitian ini adalah penelitian normatif, dengan metode pendekatan yang digunakan adalah metode pendekatan perundang-undangan, pendekatan konseptual, dan pendekatan analisis. Berdasarkan hasil penelitian, peralihan hak atas tanah yang belum memiliki sertifikat harus mengikuti ketentuan yang berlaku dalam Pasal 37 Peraturan pemerintah Nomor 24 Tahun 1997.]]>
<![CDATA[Hak Asuh Anak: Studi Komparatif antara Hukum Indonesia dan Malayasia ]]>
<![CDATA[Assidiqi, M. Jimli]]>;
<![CDATA[HS, Salim]]>
<![CDATA[ Private Law Vol 4 No 1 (2024): Private Law Universitas Mataram ]]>
Publisher : <![CDATA[Faculty of Law, University of Mataram ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.29303/prlw.v4i1.3921
<![CDATA[Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui hadlÄnah Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Hukum Perkawinan di Indonesia dan hadlÄnah Menurut Enakmen Nomor 7 Tahun 2008 Enakmen Keluarga Islam di Negeri Kedah Malaysia, Untuk mengetahui perbedaan dan persamaan hadlÄnah ditinjau dari Hukum Perkawinan di Indonesia dan Enakmen Keluarga Islam di Negeri Kedah Malaysia. Jenis penelitian yang digunakan dalam penulisan ini mengacu pada metode normatif.. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan di Indonesia dan Enakmen Nomor 7 Tahun 2008 Enakmen Keluarga Islam di Negeri Kedah Malaysia menjelaskan bahwa apaila telah terjadi perceraian di antara kedua orang tua, maka orang yang berhak atas hak asuh anaknya diberikan kepada ibu dari anak tersebut, baik itu dalam masa perkawinan ataupun setelah terjadinya perceraian.]]>
