cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Baiq Nurul Aini
Contact Email
baiqaini@unram.ac.id
Phone
+6287765101177
Journal Mail Official
privatelaw@unram.ac.id
Editorial Address
Jl. Majapahit No. 62 Mataram
Location
Kota mataram,
Nusa tenggara barat
INDONESIA
Private Law
Published by Universitas Mataram
ISSN : -     EISSN : 16159857     DOI : https://doi.org/10.29303/prlw.v2i2
Core Subject : Humanities, Social,
Humanities Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences
Jurnal Private Law merupakan Jurnal Fakultas Hukum Universitas Mataram yang pertama kali terbit di tahun 2021. Private Law menerbitkan artikel dari jurnal Mahasiswa S1 khususnya bidang Hukum Perdata. diharapkan kedepannya private law dapat ikut meningkatkan kualitas jurnal ke arah nasional maupun internasional dengan menerima tulisan dari penulis luar lainnya.
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Hukum
Articles 520 Documents
 32   33   34   35   36 
Resolution Of Land Disputes Through Mediation Study At The National Land Agency Of Central Lombok, West Nusa Tenggara, Indonesia Pratama, Buyung Alfian; Sudiarto; Kaharudin
Private Law Vol. 5 No. 2 (2025): Private Law Universitas Mataram
Publisher : Faculty of Law, University of Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29303/prlw.v5i2.7276

Abstract

The ongoing development of human life, coupled with the imbalance in land availability, has led to serious consequences for the relationship between land and humans. One major consequence is the growing demand from the community for civil rights, making land disputes inevitable. The resolution of land disputes through the courts is often seen as inadequate, prompting efforts for resolution through mediation. Mediation related to land is governed by the Regulation of the Minister of Agrarian Affairs and Spatial Planning/Head of BPN Number 21 of 2020 concerning Handling and Settlement of Land Cases. This study aims to analyze and understand the extent of the implementation of the Agrarian Ministerial Regulation/Head of BPN RI No. 21 of 2020, as well as the supporting and inhibiting factors in the mediation process. The theories utilized in this study include the theory of justice, the theory of legal certainty, the theory of legal protection, and the theory of dispute resolution. The study employs an empirical legal research method, utilizing a statutory approach, a case approach, and a conceptual approach. The findings indicate that, in the implementation of mediation at the BPN of Central Lombok, the regulatory reference used is Article 44 of the Agrarian Ministerial Regulation/Head of BPN Number 21 of 2020. This implementation involves several stages: submission of applications, document examination, mediator appointment, the mediation process, and the execution of mediation agreements. The supporting factors for mediation include the willingness of the parties, the competence and neutrality of the mediator, the availability of clear administrative evidence, government and institutional support, and the presence of solutions that benefit all parties. The inhibiting factors for mediation are the uncooperative attitudes of the parties, unclear land statuses, external influences, and the lack of strict sanctions for uncooperative parties.
The Position Of The Deed Of Will On Community Property Which Is Made By a Notary Kurniawati, Baiq Anisha; Djumardin; Wagian, Diangsa
Private Law Vol. 5 No. 2 (2025): Private Law Universitas Mataram
Publisher : Faculty of Law, University of Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29303/prlw.v5i2.7278

Abstract

This study aims to analyze the validity of a deed of gift that will be executed by a notary without the consent of the married couple, based on Supreme Court Decision Number 2979 K/Pdt/2019. Additionally, it seeks to assess the inadequacy of the responses provided by the Notary Public regarding the deed of gift of will absent the consent of the married couple. The research methodology employed is normative legal research. The findings indicate that the validity of the deed of gift of will contravenes Chapter 36, Paragraph (1) of Law No. 1 of 1974 concerning Marriage, rendering the deed invalid. Furthermore, due to administrative responsibility, the Notary Public may incur liability for deeds executed negligently.
Efektivitas Penyelesaian Sengketa Pertanahan Melalui Bale Mediasi Berdasarkan Perda Nomor 9 Tahun 2018 Hasnawati; Rahman, Arief; Fathoni, M. Yazid
Private Law Vol. 5 No. 2 (2025): Private Law Universitas Mataram
Publisher : Faculty of Law, University of Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29303/prlw.v5i2.7309

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis efektivitas Bale Mediasi dalam menyelesaikan sengketa pertanahan di Bale Mediasi NTB serta mengidentifikasi faktor kendala dan pendorongnya. Penelitian ini mengkaji mengenai efektivitas mediasi dalam penyelesaian sengketa pertanahan melalui mediasi, serta mengkaji faktor kendala dan pendorong penyelesaian sengketa pertanahan di Bale Mediasi NTB. Jenis penelitian yang digunakan adalah jenis penelitian hukum normatifempiris, yang melibatkan analisis peraturan perundang-undangan serta observasi dan wawancara langsung dengan para pihak, dengan menggunakan metode pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan sosiologis. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa mediasi di Bale Mediasi NTB tidak menunjukkan keefektivitasannya dalam proses penyelesaian sengketa pertanahan yang terjadi. Kurangnya pengetahuan dan kepercayaan masyarakat menjadi kendala utama untuk mencapai kesepakatan secara mediasi, sementara yang menjadi pendorongnya yaitu dukungan dari Pemerintah Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat, terlihat dari pembentukan Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2018 tentang Bale Mediasi, Pemerintah Daerah Provinsi NTB juga memberikan dana hibah dan dana lainnya untuk mendukung operasional dan program-program di Bale Mediasi NTB. Penelitian ini kemudian menyimpulkan pentingnya peningkatan sosialisasi untuk memperkuat pemahaman masyarakat mengenai Bale Mediasi.
Pelaksanaan Perjanjian Pinjam Meminjam Uang Antara Bumdes Dengan Masyarakat Tumpak Jannah, Miptahul; Wahyuddin
Private Law Vol. 5 No. 2 (2025): Private Law Universitas Mataram
Publisher : Faculty of Law, University of Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29303/prlw.v5i2.7310

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pelaksanaan perjanjian pinjam meminjam uang antara Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) dengan masyarakat, serta mengevaluasi mekanisme penyelesaian kredit macet yang terjadi di BUMDes Sejahtera Desa Tumpak, Kecamatan Pujut, Kabupaten Lombok Tengah. Metode penelitian yang digunakan adalah hukum normatif-empiris dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan legal-sosiologis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan perjanjian dilakukan melalui dua tahap, yakni permohonan kredit dan penandatanganan perjanjian. Meskipun prosedur kredit dirancang sederhana, kelemahan seperti minimnya persyaratan jaminan dan tidak optimalnya survei kelayakan usaha menjadi faktor risiko kredit macet. Kredit macet dipicu oleh rendahnya kesadaran debitur, kerugian usaha, serta penyalahgunaan dana pinjaman. Dalam menyelesaikan kredit macet, BUMDes menerapkan strategi non-litigasi melalui musyawarah mufakat, disertai pemberian surat peringatan, perpanjangan waktu pelunasan, dan pengenaan denda. Pendekatan kekeluargaan tetap menjadi prioritas utama dalam penyelesaian sengketa.
Akibat Hukum Penyelesaian Kredit Macet Dampak Covid-19 Darsanti Putra, Doddy Setya; Djumardin
Private Law Vol. 5 No. 2 (2025): Private Law Universitas Mataram
Publisher : Faculty of Law, University of Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29303/prlw.v5i2.7311

Abstract

Penelitian ini ditujukan untuk menambah pemahaman terkait langkah penyelesaian kredit macet akibat Covid-19 dan akibat hukum kredit yang masih tetap macet pasca Covid-19 meski telah adanya upaya penyelesaian tersebut pada bank Bukopin cabang Kota Mataram. Penelitian ini melakukan pengamatan dan pengkajian terkait langkah penyelesaian kredit macet dalam upaya penyelamatan dampak Covid-19 dan akibat hukum kredit yang masih tetap macet pasca Covid-19 meski telah ada upaya-upaya tersebut sebelumnya. Metode penelitian yang digunakan adalah metode NormatifEmpiris dengan sumber bahan hukum/data secara primer melalui observasi dan wawancara langsung ke Bank Bukopin Cabang Kota Mataram juga kajian terkait, bahan hukum/data sekunder dan tersier dari kajian terkait penelitian. Hasil dari penelitian ini adalah langkah penyelesaian kredit macet akibat Covid-19 di Bank Bukopin Cabang Kota Mataram dilakukan dengan restrukturisasi sesuai dengan Peraturan OJK dan jika masih macet pasca Covid-19 meski telah adanya langkah penyelesaian tersebut sebelumnya maka akan dilakukan upaya non-eksekusi terlebih dahulu agar tidak lagi macet sebelum dilakukan eksekusi oleh kreditur. Jika debitur dinilai tidak ada itikad baik untuk melaksanakan prestasi maka akan dilakukan eksekusi oleh kreditur.
Perjanjian Sewa Menyewa Lahan Pada Usaha Ubur-Ubur Di Desa Labuhan Jambu Kecamatan Tarano Kabupaten Sumbawa Pasolongi, Meirzha Riswanka; Irfan, Muhammad
Private Law Vol. 5 No. 2 (2025): Private Law Universitas Mataram
Publisher : Faculty of Law, University of Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29303/prlw.v5i2.7312

Abstract

Hak kebendaan dalam Burgerlijk Wetboek mencakup hak jaminan dan hak kenikmatan (seperti bezit dan hak milik). Salah satu bentuk pemanfaatannya adalah perjanjian sewa menyewa. Permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini yakni Bagaimana pelaksanaan perjanjian sewa menyewa lahan ubur-ubur yang telah disepakati oleh para pihak dan bagaimana penyelesaian sengketa para pihak dalam perjanjian sewa menyewa lahan ubur-ubur. Perjanjian sewa lahan uburubur di Desa Labuhan Jambu umumnya dilakukan secara lisan, sehingga rawan sengketa. Penyelesaian dilakukan melalui musyawarah, dan jika gagal, melibatkan mediator seperti Kepala Desa. Disarankan agar perjanjian dibuat tertulis, dicatat oleh pemerintah desa, serta memanfaatkan Bale Mediasi sebagai sarana penyelesaian sengketa yang lebih tertib dan berbasis kearifan lokal. Metode penelitian Empiris penelitian ini terdiri dari data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh dari hasil wawancara mendalam dengan pemilik lahan, beberapa buku dan internet. Penelitian ini dilakukan di Desa Labuhan Jambu Kecamatan Tarano Kabupaten Sumbawa untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan perjanjian sewa menyewa lahan pada usaha ubur-ubur dan bagaimana penyelesaian sengketa dari perjanjian sewa menyewa lahan pada usaha ubur-ubur.
Perlindungan Hukum Terhadap Pemegang Sertifikat Hak Milik Yang Memiliki Tapal Batas Berbeda Mecilita, Inas; Arba
Private Law Vol. 5 No. 2 (2025): Private Law Universitas Mataram
Publisher : Faculty of Law, University of Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29303/prlw.v5i2.7313

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana bentuk perlindungan hukum terhadap pemegang sertifikat hak milik yang memiliki perbedaan tapal batas antara yang tercantum dalam sertifikat dan kondisi sebenarnya dan bagaimanakah upaya yang dilakukan oleh BPN Kabupaten Lombok Barat dalam menangani permasalahan tersebut. Jenis penelitian ini yaitu hukum empiris, dengan menggunakan tiga metode pendekatan, yaitu pendekatan konseptual, peraturan perundang-undangan, dan sosiologis. Hasil dari penelitian ini adalah perlindungan hukum yang dapat diberikan kepada pemegang sertifikat hak milik yang memiliki tapal batas yang berbeda dapat berupa perlindungan secara preventif dan represif. Sementara itu upaya BPN Kabupaten Lombok Barat dalam menangani masalah perbedaan tapal batas adalah dengan menjadi wadah bagi masyarakat untuk menyelesaikan masalahnya, salah satunya melalui mediasi atau musyawarah untuk mufakat. Kesimpulan dari penelitian ini adalah ketidaksesuaian data fisik dan data yuridis yang tercantum dalam sertifikat disebabkan oleh berbagai faktor baik itu dari pemilik tanah maupun dari petugas ukur. Untuk menjamin kepastian hukum kepada pemegang hak atas tanah, perlindungan yang diberikan terbagi menjadi dua, yakni preventif dan represif. Pada umumnya, upaya yang dilakukan oleh BPN Kabupaten Lombok Barat dalam menyelesaikan kasus pertanahan termasuk dalam hal ini adalah tapal batas adalah melalui mediasi. Saran yang dapat diberikan kepada pihak BPN Kabupaten Lombok Barat untuk harus tetap melakukan sosialisasi kepada seluruh masyarakat agar meningkatkan kesadaran khususnya bagi pemilik tanah agar harus lebih aktif dalam mengetahui dan memasang tanda batas yang jelas di setiap sudut tanah mereka. Pemilik tanah juga perlu untuk tetap melakukan pemeliharaan atas tanda batas tanahnya.
Analisis Disparitas Pemidanaan Terhadap Penyuapan Dalam Tindak Pidana Korupsi Alimuddin; Rodliyah; Rohayu, Rina
Private Law Vol. 5 No. 2 (2025): Private Law Universitas Mataram
Publisher : Faculty of Law, University of Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29303/prlw.v5i2.7585

Abstract

Penelitian tentang analisis disparitas pemidanaan terhadap penyuapan dalam perkara tindak pidana korupsi. Penelitian ini dibuat untuk menganalisis akibat hukum adanya disparitas pemidanaan terhadap penyuapan dalam tindak pidana korupsi. Menganalisis bagaimana upaya menimalisir terjadinya disparitas pemidanaan terhadap penyuapan dalam tindak pidana korupsi. Analisis konsep disparitas pemidanaan terhadap penyuapan dalam tindak pidana korupsi di masa depan. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan hukum yuridis normatif, yang bersifat deskriptif analisis. Dari data diatas maka disparitas pemidanaan dalam tindak pidana korupsi dibutuhkan komitmen semua lembaga Negara yang memiliki kewenangan dalam penanganan dan penindakan kejahatan extra ordinary crime. Tindak pidana penyuapan dalam tindak pidana korupsi merupakan pekerjaan rumah bagi penegakan hukum di dalam pemberantasan korupsi, meskipun di beberapa sektor tingkat korupsi mengalami penurunan tapi di sektor politik mengalami peningkatan. Penyebab tingkat korupsi di sektor politik mengalami peningkatan mungkin salah satu penyebabnya adalah disparitas pemidanaan dalam pidana korupsi, mengingat dengan pengenaan pasal yang sama dan kerugian yang hampir sama ketika sebuah kasus korupsi melibatkan politisi maka vonis berbeda akan dialami politisi tersebut dimana kecenderungan yang ada vonis yang dijatuhkan lebih ringan dibandingkan dengan pelaku pidana korupsi dari non politisi. Hakim ujung tombak terdepan dalam memberikan putusan yang tegas dan memberikan efek jera, maka adanya pedoman pemidanaan yang dikeluarkan dalam bentuk Peraturan Mahkmah Agung dalam pemidanaan khusus terkait dengan Pasal 2 dan Pasal 3, maka PERMA No 1 tahun 2020 tidak banyak memberikan pengaruh dalam mengurangi dampak dari Disparitas Pemidanaan yang diujung tombaknya ada pada Hakim, sehingga regulasi yang ada saling kontradisi dimana undang-undang pemberantasan tindak pidana korupsi saling Tarik ulur dengan peraturan yang ada pada KPK, Kejaksaan, Pengadilan Tipikor (Hakim), sehingga masih belum dapat menciptakan suatu peradilan yang menlahirkan keadilan dan kesetaraan hukum pemberian pidana, yang memberikan kemungkinan bagi Hakim untuk memperhitungkan berat ringannya delik. Pendekatan diatas dapat dipergunakan dalam memperkecil dampak, menimalisir disparitas pemidanaan terhadap penyuapan dalam pidana korupsi di masa depan.
Perlindungan hukum peserta bpjs ketenagakerjaan jaminan hari tua berdasarkan peraturan menteri ketenagakerjaan nomor 5 tahun 2021 tentang tata cara penyelenggaraan program jaminan kecelakaan kerha, jaminan kematian, dan jaminan hari tua Setiawan, Oki; Kusuma, Rahmawati
Private Law Vol 5 No 1 (2025): Private Law Universitas Mataram
Publisher : Faculty of Law, University of Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29303/prlw.v5i1.3145

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui perlindungan hukum peserta BPJS Ketenagakerjaan Jaminan Hari Tua berdasarkan Peraturan Menteri Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Tata Cara Penyelenggaraan Program Jaminan Kecelakaan Kerja, Jaminan Kematian dan Jaminan Hari Tua. Jenis penelitian ini adalah hukum normatif, dengan metode pendekatan yang digunakan adalah metode pendekatan perundang-undangan (Statute Approach), pendekatan konseptual (Conseptual Approach), pendekatan analisis (Analytical Approach). Hasil penelitian sebagai berikut. Perlindungan hukum bagi peserta jaminan hari tua ada dua yaitu perlindungan preventif dan represif. Perlindungan preventif terhadap peserta program JHT atas penunggakan pembayaran iuran oleh perusahaan berpedoman pada Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Hari Tua yang menjelaskan bahwa saldo JHT dapat diambil ketika pekerja sebagai peserta telah memasuki masa pensiun. Bentuk tanggung jawab BPJS yang melakukan wanprestasi bisa berupa denda dan jika denda itu tidak terpenuhi maka pihak konsumen yang merasa di rugikan dapat menuntut melalui Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen seperti ketentuan Pasal 23 UUPK menyebutkan pelaku usaha yang menolak dan/atau tidak memberi dan/tidak memenuhi ganti rugi atas tuntutan konsumen dapat digugat melalui Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) atau mengajukan ke badan peradilan di tempat kedudukan konsumen. Penyelesaian sengketa konsumen dapat ditempuh melalui pengadilan ataupun di luar pengadilan berdasarkan pilihan sukarela para pihak yang bersengketa (Pasal 45 UUPK).
Konseptualisasi Pengaturan Perjanjian Jual Beli Hak Atas Tanah berbasikan kepastian Hukum dan Keadilan Fathoni, M. Yazid; Sahruddin, Sahruddin; Arifin Dilaga, Zaenal
Private Law Vol 4 No 1 (2024): Private Law Universitas Mataram
Publisher : Faculty of Law, University of Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29303/prlw.v4i1.3900

Abstract

Permasalahan Perjanjian Jual Beli Hak Atas Tanah di Indonesia merupakan persoalan klasik yang sampai saat ini masih menjadi perdebatan menarik untuk selalu menjadi bahan kajian Keberagaman penilaian dalam perjanjian jual beli hak atas tanah tergambar baik sebelum dan sesudah UUPA. Penelitian ini akan memfokuskan diri mengetahui konsep pengaturan perjanjian jual beli Hak Atas Tanah sebelum dan setelah berlakunya UUPA, konsep peralihan hak atas tanah di Indonesia jika dilihat dari perbandingan dalam konsep abstract system dan causal system, serta konsep peralihan hak atas tanah yang seharusnya dapat memberikan kepastian hukum dan keadilan di Indonesia. Penelitian ini dilakukan dengan metode penelitian hukum normative. Sebelum dan setelah Indonesia merdeka, peralihan hak atas tanah melalui jual beli menekankan pada pejabat yang berwenang dalam jual beli hak atas tanah namun di masayarakat sebagian tetap menggunakan hukum adat sebagai dasar perjanjian jual beli hak atas tanah. Jika melihat ketentuan yang ada dalam KUHPerdata, dapat dikatakan KUHPedata menganut sistem campuran yakni causal-asbtract system. Sistem ini secara tidak langsung serupa Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 1997 namun dilapisi dengan semangat yang ada dalam UUPA.. Untuk memberikan kepastian hukum dan keadilan dalam perjanjian jual beli hak atas tanah maka diperlukan pengaturan yang pasti terkait antara perjanjian jual beli dengan menggunakan akta PPAT dan perjanjian jual beli dengan cara adat. Penegasan ini diperlukan supaya masyarakat memiliki kejelasan mengenai patokan berprilaku, khususnya terhadap pegangan yang diyakini untuk mendapat perlindungan hukum dalam melakukan transaksi jual beli tanah.

Page 34 of 52 | Total Record : 520

 32   33   34   35   36 

Filter by Year

2021 2025


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol 5 No 3 (2025): Private Law Universitas Mataram Vol. 5 No. 2 (2025): Private Law Universitas Mataram Vol 5 No 2 (2025): Private Law Universitas Mataram Vol. 5 No. 1 (2025): Private Law Universitas Mataram Vol 5 No 1 (2025): Private Law Universitas Mataram Vol 4 No 3 (2024): Private Law Universitas Mataram Vol. 4 No. 3 (2024): Private Law Universitas Mataram Vol 4 No 2 (2024): Private Law Universitas Mataram Vol 4 No 1 (2024): Private Law Universitas Mataram Vol. 3 No. 3 (2023): Private Law Universitas Mataram Vol. 3 No. 2 (2023): Private Law Universitas Mataram Vol. 3 No. 1 (2023): Private Law Universitas Mataram Vol. 2 No. 3 (2022): Private Law Universitas Mataram Vol. 2 No. 2 (2022): Private Law Universitas Mataram Vol. 2 No. 1 (2022): Private Law Universitas Mataram Vol. 1 No. 3 (2021): Private Law Universitas Mataram Vol. 1 No. 2 (2021): Private Law Universitas Mataram Vol. 1 No. 1 (2021): Private Law Universitas Mataram More Issue