cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Baiq Nurul Aini
Contact Email
baiqaini@unram.ac.id
Phone
+6287765101177
Journal Mail Official
privatelaw@unram.ac.id
Editorial Address
Jl. Majapahit No. 62 Mataram
Location
Kota mataram,
Nusa tenggara barat
INDONESIA
Private Law
Published by Universitas Mataram
ISSN : -     EISSN : 16159857     DOI : https://doi.org/10.29303/prlw.v2i2
Core Subject : Humanities, Social,
Humanities Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences
Jurnal Private Law merupakan Jurnal Fakultas Hukum Universitas Mataram yang pertama kali terbit di tahun 2021. Private Law menerbitkan artikel dari jurnal Mahasiswa S1 khususnya bidang Hukum Perdata. diharapkan kedepannya private law dapat ikut meningkatkan kualitas jurnal ke arah nasional maupun internasional dengan menerima tulisan dari penulis luar lainnya.
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Hukum
Articles 520 Documents
 35   36   37   38   39 
Tinjauan Yuridis Terhadap Perjanjian Antara Perusahaan Daerah Air Minum Dengan Pelanggan Air Minum Futriani jannah, Ayu; Djumardin, H. Djumardin
Private Law Vol 4 No 1 (2024): Private Law Universitas Mataram
Publisher : Faculty of Law, University of Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29303/prlw.v4i1.3932

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisa hubungan hukum antara Bagaimana substansi terhadap perjanjian baku antara perusahaan daerah air minum dengan pelanggan air minum, Bagaimana hak dan kewajiban para pihak dalam perjanjian baku di indonesia. Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah jenis penelitian hukum normatif – empiris .dari hasil penelitian yang telah dilakukan diperoleh hasil terkait hak dan kewajiban para pihak dalam perjanjian baku di indonsia . yang dimana hak konsumen ialah menerima air bersih sesuai dengan standar kesehatan, sedangkan kewajiban PDAM Kota Mataramialah menyalurkan air bersih yang sesuai dengn standar kesehatan .dalam hal bentuk perlindungan hukum terhadap konsumen
Analisis Yuridis Putusan Mahkamah Agung Nomor 407 K/Pdt/2017 Tentang Asas Itikad Baik Terhadap Penguasaan Tanah Milik Orang Tua Angkat Pariari, Pariari; Wahyuddin, Wiwiek
Private Law Vol 4 No 1 (2024): Private Law Universitas Mataram
Publisher : Faculty of Law, University of Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29303/prlw.v4i1.3933

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dasar petimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan dalam perkara nomor 407 K/PDT/2017 dan kriteria itikad baik dalam Penguasaan Tanah dikaitkan dengan putusan ini. penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum normatif. Dari hasil yang diteliti diperoleh bahwa penguasaan tanah oleh tergugat telah dilakukan tergugat dalam menguasai tanah telah menguasai tanah obyek sengketa dengan itikad baik, dimulai dari orang tuanya. Sampai kepada para tergugat. tidak ada keberatan dan sanggahan dari pihak manapun dengan demikian harus dianggap pihak Penggugat dan Turut Tergugat telah melepaskan haknya atas tanah obyek sengketa secara diam-diam (rechtsverwerking).
Pembagian Harta Bersama Akibat Perceraian Dari Pasangan Suami Istri Warga Negara Indonesia Dan Warga Negara Asing : Studi Putusan Nomor 0391/Pdt.G/2017/PA DP Ma’ruf, Anang; Kusuma, Rahmawati
Private Law Vol 4 No 1 (2024): Private Law Universitas Mataram
Publisher : Faculty of Law, University of Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29303/prlw.v4i1.3934

Abstract

Peneliti ini bertujuan untuk mengetahui dan memahami apa yang menjadi pertimbangan Majelis Hakim dalam menemukan pembagian harta Bersama akibat perceraian berdasarkan Putusan Pengadilan Agama Dompu Nomor 0391/Pdt.G/2017/PA.DP. Serta untuk mengetahui status kepemilikan Hak Atas Tanah oleh Warga Negara Indonesia dalam perkawinan campuran. Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah hukum normatif, dengan metode pendekatan perundang-undangan, konseptual dan pendekatan kasus. Bagi Warga Negara Asing yang ingin memiliki Hak Atas Tanh di Indonesia, lebih baik memilik hak yang sudah sesuai dengan peraturan yang berlaku di Indonesia, yaitu Hak Pakai dan Hak Sewa. Oleh sebab itu, WNI yang ingin menikah dengan WNA maka perlu membuat perjanjian terlebih dahulu agar WNI yang melakukan perkawinan campuran tetap dapat memiliki Hak Atas Tanah dan hak-haknya dapat dilindungi secara hukum. Perjanjian perkawinan dalam perkawinan campuran dapat dibuat untuk mengatur hukum mana yang akan digunakan terkait harta benda jika terjadi perceraian. Sehingga hukum yang berlaku untuk harta benda dalam perkawinan campuran mereka terutama setelah perceraian sudah dapat ditentukan melalui hukum yang telah disepakati bersama.
Pelaksanaan Peralihan Hutang Yang Dijaminkan Dengan Hak Tanggungan Karena Pewaris Meninggal Dunia Menurut KUHPerdata Adilla, Jihan; Munandar, Aris
Private Law Vol 4 No 1 (2024): Private Law Universitas Mataram
Publisher : Faculty of Law, University of Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29303/prlw.v4i1.3935

Abstract

This study aims to examine the arrangements of debt transfer due to the death of the testator guaranteed by a mortgage and the settlement of those cases according to the Civil Code. This research uses normative-empirical research. The conclusion showed that according to the Civil Code, the heir can determine whether he accepts, rejects, or accepts with conditions (benefisier). The methods of settlement according to the Civil Code were: if the heir accepted, then a novation (debt renewal) was carried out; if he refused, then an auction was carried out by the creditor; if he accepted with conditions, then he would be given the option to sell himself or be sold by the creditor.
Analisis Yuridis Pelaksanaan Kontrak Pengadaan Barang Dan Jasa Di Kabupaten Bima: (CASE STUDI OF SURFACE IRRIGATION NETWORK IMPROVEMENT) Ardy Putra, Ikhlas; H. Djumardin, H. Djumardin
Private Law Vol 4 No 1 (2024): Private Law Universitas Mataram
Publisher : Faculty of Law, University of Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29303/prlw.v4i1.3936

Abstract

The purpose of this study was to find out and understand the implementation of work contracts to improve surface irrigation networks in Bima Regency between providers and PPK and the obstacles faced by the parties in carrying out work contracts to improve surface irrigation networks in Bima Regency. This type of research is Normative-Empirical. The form of procurement of goverment goods/services is contained in Presidensial Regulation No. 12 of 2021 concerning Amendments to Presidensial Regulation No. 16 of 2018 concerning Government Procurement of Goods/Services. Implementation of the contracting agreement for the contruction of irrigation network between the Office of Public Works and Spatial Planning of the Regency Bima CV. Kawuncu there was the problem in the implementation thas was not in accordance with the predetermined time as a result of exceeding the fine limit and unilaterally terminating the agreement.
Aspek Hukum Sertifikat Hak Paten Sebagai Objek Jaminan Fidusia Menurut Undang - Undang Nomor 13 Tahun 2016 Tentang Paten Putri Anggriani, Rica; Arifin Dilaga, Zaenal
Private Law Vol 4 No 1 (2024): Private Law Universitas Mataram
Publisher : Faculty of Law, University of Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29303/prlw.v4i1.3937

Abstract

This study aims to find out first how to bind patens as fiduciary guarantees and how to execute patents as fiduciary guarantees. The type of research used is normative research, with a statutory approach, conceptual approach, and historical approach. The results of the research show that the binding of patents rights as fiduciary guarantees can be used as fiduciary guarantees can be used as collateral objects by binding the paten rights to fiduciary guarantee institutions because patent rights are part of intellectual property rights where patent rights have economic principles that will provide economic benefits to the owner patents. Patents can be bound by fiduciary guarantees because patents are intangible movable objects included in the fiduciary guarantee category, the way to execute patents right in a written agreement because in general patents rights cannot be sold in public auctions, or sold on the securities trading market so that if execution is carried out by selling underhanded it will result in at transfer of patents rights wich is carried out in a written agreement in the form of a notarial deed and registered or recorded at the Directorate General of Intellectual Property Rights (Ditjen HAKI) and subject to administration fees.
Perlindungan Hukum Terhadap Pengguna Jasa PT. Telkom Tri Noviastanti, Selly; Munandar, Aris
Private Law Vol 4 No 1 (2024): Private Law Universitas Mataram
Publisher : Faculty of Law, University of Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29303/prlw.v4i1.3938

Abstract

This study aims to determine consumer protection for service users of Telkom Ltd subscribes to Indihome products. This research is normative and empirical legal research. Data collection was obtained by field library research by conducting direct interviews with the parties involved and by using statutory, sociological, and contextual approaches. The data that is processed as a source is primary and secondary data. The results of this study conclude that the legal relationship between IndiHome service users and Telkom Ltd is trading in IndiHome services and legal protection for users of IndiHome internet network services provided by Telkom Ltd is basically protected, because the rights of service users have been granted.
Sosialisasi Peningkatan Pemahaman Perlindungan Hak-Hak Pekerja Migran Indonesia Di Desa Sesela Hadi Adha, Lalu
Private Law Vol 4 No 1 (2024): Private Law Universitas Mataram
Publisher : Faculty of Law, University of Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29303/prlw.v4i1.3985

Abstract

Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) merupakan salah satu provinsi pengirim Pekerja Migran Indonesia (PMI) terbesar setelah Provinsi Jawa Barat, Jawa Tengah, dan Jawa Timur. Menurut data BP2MI periode September 2018-2020 NTB mengirimkan atau menempatkan pekerja migran sebanyak 5.400 orang ke sejumlah negara Kawasan Asean, Asia dan erova. Sebagai salah satu daerah yang melakukan perekrutan PMII, Provinsi NTB juga menghadapi berbagai masalah dalam perekrutan hingga penempatan PMI. Ada pun permasalahan utama PMI di daerah ini salah satunya jumlah PMI non-prosedural yang cukup tinggi. Dari aspek hukum secara nasional Indonesia sebenarnya telah memiliki sederet regulasi untuk menjamin terlindunginya para pahlawan devisa itu. Payung besar perlindungan PMI tersebut diatur dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran. Undang-undang tersebut secara tegas mengatur terkait perlindungan pekerja migran baik sebelum, selama, dan setelah bekerja. Pemerintah juga telah mengesahkan Peraturan Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia Nomor 9 Tahun 2020 tentang Pembebasan Biaya Penempatan Pekerja Migran Indonesia. Dalam peraturan terbaru, pemerintah telah memberlakukan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 59 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia.
Pelaksanaan Perjanjian Kerjasama Permodalan Antara Bumdes Dengan Usaha Kecil Dan Menengah Di Kawasan Mandalika, Desa Kuta, Kecamatan Pujut, Kabupaten Lombok Tengah Nusa Tenggara Barat Sahruddin, Sahruddin; Wagian, Diangsa; Fathoni, M. Yazid
Private Law Vol 4 No 1 (2024): Private Law Universitas Mataram
Publisher : Faculty of Law, University of Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29303/prlw.v4i1.3986

Abstract

Peneltian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis pelaksanaan perjanjian kerjasama permodalan antara BumDes dengan usaha kecil dan menengah di KawasanMandalika, Desa Kuta, Kecamatan Pujut, Kabupaten Lombok Tengah Nusa Tenggara Barat dan untuk mengetahui serta menganalisis factor-faktor yang menghambatpelaksanaan perjanjian kerjasama permodalan antara BumDes dengan usaha kecil dan menengah di Kawasan Mandalika, Desa Kuta, Kecamatan Pujut, KabupatenLombok Tengah Nusa Tenggara Barat. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif empiris. Pelaksanaan perjanjianpeminjaman uang antara BUMDes dengan masyarakat Desa Kuta, Kecamatan Pujut, Kabupaten Lombok Tengah dibagi menjadi 2 tahapan yaitu tahapan permohonankredit dan tahapan penandatanganan perjanjian pinjaman kredit. Hambatanhambatan Penyebab terjadi pinjaman macet pada BUMDes Kuta, Kecamatan Pujut,Kabupaten Lombok Tengah terdiri dari sebab internal dan sebab eksternal. Sebab internal meliputi iktikad tidak baik dan kurangnya kesadaran masyarakat DesaPutri Nyale. Sedangkan sebab eksternal meliputi faktor ekonomi, gagal usaha/ panen, penyalahgunaan pinjaman modal, dan pendapatan yang berkurang.
Kajian Yuridis Perlindungan Hukum Bagi Pemberi Gadai Dalam Perjanjian Gadai Di Pegadaian Cabang Ngupasan Kota Yogyakarta Goreti Beto Tapobali, Maria; Budi Pratiwi, Wiwin
Private Law Vol 4 No 2 (2024): Private Law Universitas Mataram
Publisher : Faculty of Law, University of Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29303/prlw.v4i2.3994

Abstract

PT Pegadaian Ngupasan Branch in Yogyakarta City in providing money loans can make an agreement with the pawn giver, the pawn giver must have collateral. Without bringing a collateral object a pawn giver will not get the loan money, so the existence of a collateral object is a condition of borrowing money at PT Pegadaian Ngupasan Branch. This research was conducted at PT Pegadaian Ngupasan Branch which aims to determine and analyze the form of legal protection provided by PT Pegadaian Ngupasan Branch Yogyakarta City to the pawn giver in terms of making a pawn agreement and knowing and analyzing the efforts made by PT Pegadaian Ngupasan Branch Yogyakarta City if there is a pawn giver who defaults on the pawn agreement. This research uses normative legal research and empirical juridical approaches. The data source used is secondary by collecting data from document studies and field research based on interview guidelines, then analyzed using qualitative descriptive methods. Respondents in this study were the head of the ngupasan branch pawnshop and two pawnbrokers. The results showed that 1) Legal protection of the pawn giver in general is preventive legal protection, PT Pegadaian as a pawn holder has an obligation to secure and maintain collateral and repressive legal protection, if a dispute occurs, the dispute is first resolved by deliberation to reach consensus through the handling of internal guidance. 2) The action taken by PT Pegadaian Ngupasan Branch if there is a pawn giver who defaults on the pawn agreement is to notify the pawn giver that the credit payment is due by contacting or calling the pawn giver three times, in accordance with the stipulated provisions.

Page 37 of 52 | Total Record : 520

 35   36   37   38   39 

Filter by Year

2021 2025


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol 5 No 3 (2025): Private Law Universitas Mataram Vol. 5 No. 2 (2025): Private Law Universitas Mataram Vol 5 No 2 (2025): Private Law Universitas Mataram Vol. 5 No. 1 (2025): Private Law Universitas Mataram Vol 5 No 1 (2025): Private Law Universitas Mataram Vol 4 No 3 (2024): Private Law Universitas Mataram Vol. 4 No. 3 (2024): Private Law Universitas Mataram Vol 4 No 2 (2024): Private Law Universitas Mataram Vol 4 No 1 (2024): Private Law Universitas Mataram Vol. 3 No. 3 (2023): Private Law Universitas Mataram Vol. 3 No. 2 (2023): Private Law Universitas Mataram Vol. 3 No. 1 (2023): Private Law Universitas Mataram Vol. 2 No. 3 (2022): Private Law Universitas Mataram Vol. 2 No. 2 (2022): Private Law Universitas Mataram Vol. 2 No. 1 (2022): Private Law Universitas Mataram Vol. 1 No. 3 (2021): Private Law Universitas Mataram Vol. 1 No. 2 (2021): Private Law Universitas Mataram Vol. 1 No. 1 (2021): Private Law Universitas Mataram More Issue