Articles
520 Documents
<![CDATA[Perlindungan Hukum Bagi Pekerja/Buruh Yang Mengalami Kecelakaan Kerja Berdasarkan Peraturan Perundang- Undangan Ketenagakerjaan: Studi Putusan Mahkamah Agung No 123 K/Pdt.Sus-PHI/2016 ]]>
<![CDATA[Aprilliya, Fitriani]]>;
<![CDATA[Kusuma, Rahmawati]]>
<![CDATA[ Private Law Vol 4 No 2 (2024): Private Law Universitas Mataram ]]>
Publisher : <![CDATA[Faculty of Law, University of Mataram ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.29303/prlw.v4i2.4861
<![CDATA[Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan memahami bagaimana perlindungan hukum bagi pekerja/buruh yang mengalami kecelakaan kerja ditinjau dari perspektif hukum di Indonesia serta untuk mengetahui dan memahami apakah Putusan Mahkamah Agung Nomor 123 K/Pdt.Sus-PHI/2016 telah sesuai dengan hukum di Indonesia. Analisis data dilakukan dengan mengkaji data yang telah diperoleh, selanjutnya diuraikan dalam bentuk narasi, kemudian data-data tersebut dihubungkan dengan teori peraturan perundang-undangan untuk memperoleh jawaban atas permasalahan yang ada di penelitian ini. Dari penelitian ini diperoleh bahwa perlindungan hukum bagi pekerja/buruh yang mengalami kecelakaan kerja telah di atur secara jelas dalam peraturan perundang- undangan ketenagakerjaan serta dalam putusan MA telah menerapkan keadilan dan sesuai dengan peraturan di Indonesia mengenai perlindungan hukum bagi pekerja atau buruh yang mengalami kecelakaan kerja.]]>
<![CDATA[Tanggung Jawab Hukum Praktek Mandiri Rumah Sunat Al- Farabi Terhadap Pasien Yang Mengalami Infeksi Tindakan Medis ]]>
<![CDATA[Reta Novia, Baiq Tiari]]>;
<![CDATA[Subadi, Eka Jaya]]>
<![CDATA[ Private Law Vol 4 No 2 (2024): Private Law Universitas Mataram ]]>
Publisher : <![CDATA[Faculty of Law, University of Mataram ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.29303/prlw.v4i2.4862
<![CDATA[Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui dan memahami bagaimana tanggungjawab perdata praktek mandiri Rumah Sunat Alfarabi jikat terjadi infeksi setelah tindakan. Hasil penelitian diketahui bahw proses penyelesaian problematika dalam penyunatan modern yaitu lebih banyak menggunakan jalur mediasi yang dimana jika dampak yang dialami konsumen ringan dan masih bisa disembuhkan dan tidak menimbulkan kecacatan, maka pasien akan meminta pertanggung jawaban ganti kerugian. Namun jika menimbulkan dampak yang besar, yaitu mengakibatkan kecacatan permanen sehingga alat vital pasien tidak dapat berfungsi sebagaimana semestinya (misalnya terpotongnya kepala penis pasien). Maka pasien akan meninta ganti rugi yang sebesar-besarnya dan membuat laporan terjadinya tindakan pidana ke kepolisian. Tanggung jawab perdata dokter/ perawat jika terjadi infeksi tindakan medis dalam aspek hukum perdata yaitu selain menggunakan Undang-undang perlindungan konsumen dan Undang-undang kesehatan, pasien dapat mengajukan untuk meminta gati rugi kepada tenaga kesehatan yang melakukan kelalaian atau kesalahan yang mengakibatkan kerugian bagi pasien.Upaya yang dilakukan pasien atau selaku orang apabila terjadi infeksi setelah tindakan oleh penyedia layanan khitan atau dalam hal ini Rumah Sunat Al-Farabi yang menimbulkan kerugian terhadap kesehatan atau keselamatan jiwanya adalah meliputi semua upaya baik itu melalui lembaga peradilan (litigasi) dan diluar lembaga peradilan (non litigasi) dan meminta bantuan lembaga bale media Lombok Timur.]]>
<![CDATA[Peran Bpom Sebagai Penyelenggara Perlindungan Konsumen Terhadap Peredaran Produk Makanan Dan Obat-Obatan Yang Diperdagangkan Dalam Platforrm E-Commerce ]]>
<![CDATA[Yesi Aulia, Anggun]]>;
<![CDATA[Umami, Allan Mustafa]]>
<![CDATA[ Private Law Vol 4 No 2 (2024): Private Law Universitas Mataram ]]>
Publisher : <![CDATA[Faculty of Law, University of Mataram ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.29303/prlw.v4i2.4863
<![CDATA[Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji dan menjawab sejauh mana peran Badan Pengawas Obat dan Makanan dalam upaya perlindungan hukum terhadap konsumen dalam pembelian obat dan makanan melalui platform e-commerce dan tanggung jawab BPOM dalam upaya perlindungan hukum terhadap konsumen dalam platform e-commerce. Penelitian ini adalah penelitian hukum empiris dengan metode pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan sosiologis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa peran Badan Pengawas Obat dan Makanan terhadap peredaran produk makanan dan obat-obatan yang diperdagangkan melalui platforme-commerce ialah mengawasi peredaran produk Obat dan Makanan khususnya produk makanan pangan olahan.Tanggung jawab BPOM dalam upaya perlindungan hukum terhadap konsumen di platform e-commerce ialah melaksanakan pengawasan obat dan makanan secara komprehensif sepanjang life cycle produk, dari pre-market hingga post-market dikarenakan produk obat dan makanan yang beredar online tetap harus memenuhi standar keamanan, mutu, dan khasiat yang sama seperti produk yang dijual offline.]]>
<![CDATA[Tinjauan Yuridis Perjanjian Lisan Dalam Kasus Wanprestasi Pengadaan Barang/Jasa Menurut Perspektif Hukum Positif Indonesia : Studi Putusan Pengadilan Negeri Atambua No. 02/PDT.G/2014/PN.Atb. ]]>
<![CDATA[Zohara Anjany, Zita]]>;
<![CDATA[Asy'ari, Hasan]]>
<![CDATA[ Private Law Vol 4 No 2 (2024): Private Law Universitas Mataram ]]>
Publisher : <![CDATA[Faculty of Law, University of Mataram ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.29303/prlw.v4i2.4864
<![CDATA[Penelitian ini bertujuan untuk menganalisa dasar pertimbangan hakim Pengadilan Negeri Atambua Nomor 02/PDT.G/2014/PN.Atb. dalam memberikan putusannya menurut perspektif peraturan perundang-undangan di Indonesia, serta untuk mengetahui kekuatan hukum perjanjian lisan menurut perspektif peraturan perundang-undangan di Indonesia. Metode penelitian ini menggunakan pendekatan normatif yang bersifat deskriptif. Jenis bahan yang di gunakan terdiri atas bahan primer yakni peraturan perundang-undangan, bahan sekunder yang berasal dari buku ataupun karya tulis ilmiah yang berkaitan dengan penelitian ini, dan bahan tersier berasal dari Kamus Besar Bahasa Indonesia. Metode pengumpulan data menggunakan data kepustakaan yang di analisis secara deskriptif-deduktif. Hasil penelitian pertama menunjukkan bahwa dasar pertimbangan hakim Pengadilan Negeri Atambua Nomor 02/PDT.G/2014/PN.Atb. dalam memberikan putusannya menurut perspektif peraturan perundang-undangan di Indonesia telah memenuhi aspek yuridis, aspek filosofis, serta aspek sosiologis. Hasil penelitian kedua tentang kekuatan hukum perjanjian lisan pengadaan barang/jasa pemerintah menurut perspektif peraturan perundang-undangan di Indonesia. harus memiliki keabsahan hukum terlebih dahulu, dalam hal ini sebagaimana ketentuan yang diatur dalam Pasal 1320 KUHPerdata, jika perjanjian lisan tersebut telah memiliki keabsahan hukumnya, maka selanjutnya tergantung pada bukti-bukti yang diajukan oleh para pihak yang bersengketa tersebut, karena dapat dikatakan bahwa kekuatan hukum perjanjian lisan tergantung pada bukti-bukti yang diajukan oleh para pihak yang bersengketa Pengadilan setempat.]]>
<![CDATA[Analisis Yuridis Perlindungan Hukum Terhadap Pasien Dalam Konsultasi Pemeriksaan Kesehatan Online Menurut Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 20 Tahun 2019 ]]>
<![CDATA[Saskia, Reni]]>;
<![CDATA[Hamzah, Any Suryani]]>
<![CDATA[ Private Law Vol 4 No 2 (2024): Private Law Universitas Mataram ]]>
Publisher : <![CDATA[Faculty of Law, University of Mataram ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.29303/prlw.v4i2.4865
<![CDATA[Tujuan penelitian ini untuk mengetahui perlindungan hukum yang diberikan kepada pasien dalam konteks pelayanan konsultasi pemeriksaan kesehatan online atau telemedicine menurut Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 20 Tahun 2019 Tentang Penyelenggaraan Pelayanan Telemedicine Antar Fasilitas Pelayanan Kesehatan. Jenis penelitian ini menggunakan penelitian hukum normatif dengan pendekatan Undang-Undang (statute approach) dan pendekatan konseptual (conceptual approach). Hasil penelitian ini adalah perlindungan yang didapatkan oleh pasien dalam layanan konsultasi Kesehatan online berupa perlindungan terhadap hak-hak pasien, rekam medis dan pertanggungjawaban dokter. Kemudian pertanggung jawaban dokter dalam kesalahan pemeriksaan Kesehatan secara online dapat berupa pertanggungjawaban perdata, pidana, dan administrasi.]]>
<![CDATA[Tinjauan Hukum Terhadap Kewajiban Nafkah Biologis Bagi Pasangan Kawin Yang Terpidana: Studi di Lapas Kelas II A Kuripan Lombok Barat ]]>
<![CDATA[Lukman as, Rosdiana_putri]]>;
<![CDATA[Putri, Rosdiana]]>;
<![CDATA[Adha, Lalu Hadi]]>
<![CDATA[ Private Law Vol 4 No 2 (2024): Private Law Universitas Mataram ]]>
Publisher : <![CDATA[Faculty of Law, University of Mataram ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.29303/prlw.v4i2.4866
<![CDATA[Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui akibat hukum tidak terpenuhinya nafkah biologis bagi narapidana dan untuk memahami faktor yang menghambat pemenuhan nafkah biologis bagi narapidana. Penelitian menggunakan jenis penelitian hukum empiris. Hasil penelitian, bahwa akibat hukum tidak terpenuhinya kebutuhan biologis terhadap istri di lembaga pemasyarakatan kelas II A Kuripan Lombok Barat, akibat hukum seperti ketidak harmonisan keluarga yang menyebabkan perceraian dan berbagai kasus penyimpangan sexsual yang terjadi di lembaga pemasyarakatan. Faktor penghambat Pemenuhan nafkah biologis bagi pasangan kawin yang menjadi narapidana di lembaga pemasyarakatan kelas II A Lombok Barat seperti:Tidak adanya peraturan yang mengatur, penjaminan bahwa itu adalah istri dari narapidana, kondisi lembaga pemasyarakatan yang belum sepenuhnya jadi dan ruangan untuk pemenuhan nafkah biologis tidak ada, over kapasitas 32,7%, Jumlah pegawai yang kurang, pengamanan yang harus di tambah, banyak penyimpangan yang tidak seharusnya seperti melakukan hubungan dengan yang bukan istri sahnya.]]>
<![CDATA[Peran Hukum Optimalisasi Hutan Kemasyarakatan (HKm) Dalam Meningkatkan Perekonomian Masyarakat Desa Kuripan Selatan ]]>
<![CDATA[Farhan Abdillah, Maulana]]>;
<![CDATA[Rahman, Arief]]>
<![CDATA[ Private Law Vol 4 No 2 (2024): Private Law Universitas Mataram ]]>
Publisher : <![CDATA[Faculty of Law, University of Mataram ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.29303/prlw.v4i2.4867
<![CDATA[Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis hambatan pelaksanaan pemanfaatan HKm dan Upaya untuk mengoptimalkan HKm guna perekonomian masyarakat di Desa Kuripan. Penelitian ini dilakukan melalui pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan empiris. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum empiris dengan analisis data menggunakan deskriptif kualitatif. Adapun hasil temuan dalam penelitian yaitu HKm Desa Kuripan Selatan terdapat 4 faktor penghambat yakni faktor yuridis, faktor sosiologis, faktor ekologis dan faktor ekonomis. Salah satu yang dapat dilakukan untuk Pengoptimalan HKm yaitu melakukan penguatan sistem kelembagaan agar Kelola Kawasan dan Kelola Usaha dapat berjalan dengan lancar. Selain itu, terhadap pemegang izin pemanfaatan dan pengelolaan HKm wajib mengetahui adanya hak, kewajiban dan larangan dalam pengelolaan HKm. Dalam hal ini harus dilakukan pendampingan berupa pengawasan, monitoring & evaluasi oleh pihak terkait yang bertanggung jawab dalam pengelolaan dan pemanfaatan HKm serta di harapkan adanya aturan yang menindaklanjuti berupa PERDES terkait pengelolaan dan pemanfaatan HKm di Desa Kuripan selatan guna HKm Desa Kuripan Selatan dapat teroptimalkan untuk kesejahteraan masyarakat.]]>
<![CDATA[Tanggung Jawab Pabrik Arang Terhadap Pencemaran Lingkungan Didesa Bengkaung Kecamatan Batu Layar Kabupaten Lombok Barat ]]>
<![CDATA[Kartika Putri, Indrayani Mega]]>;
<![CDATA[Wahyuddin, Wahyuddin]]>
<![CDATA[ Private Law Vol 4 No 2 (2024): Private Law Universitas Mataram ]]>
Publisher : <![CDATA[Faculty of Law, University of Mataram ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.29303/prlw.v4i2.4868
<![CDATA[Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui penyebab terjadinya pencemaran lingkungan, dampak dari pabrik arang serta tanggung jawab yang muncul apabila terjadinya pencemaran lingkungan akibat polusi pabrik arang di Desa Bengkaung Kecamatan Batu Layar Kabupaten Lombok Barat. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian empiris. Metode yang digunakan yaitu pendekatan perundang-undangan, pendekatan konseptual, dan pendekatan sosiologis. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa (1) penyebab terjadinya pencemaran lingkungan di desa Bangkaung adalah karena tidak adanya kesadaran pelaku usaha pabrik arang dalam melindungi lingkungan serta minimnya peran pemerintah daerah dalam pencegahan dan penanganan pencemaran lingkungan akibat polusi pabrik arang; (2) Pabrik arang memberikan dampak positif terhadap ekonomi desa namun juga dampak negatif terhadap lingkungan desa; (3) tanggung jawab perdata pelaku usaha pabrik arang terhadap pencemaran lingkungan di Desa Bengkaung menggunakan prinsip tangggung jawab berdasarkan kesalahan berdasarkan Pasal 1365 KUHPerdata.]]>
<![CDATA[Perlindungan Hukum Pasien Fisioterapi Akibat Kelalaian Tenaga Medis Berdasarkan Hukum Positif Di Indonesia ]]>
<![CDATA[Maulidya, Fania Adelia]]>;
<![CDATA[Asyhadie, H. Zaeni]]>
<![CDATA[ Private Law Vol 4 No 2 (2024): Private Law Universitas Mataram ]]>
Publisher : <![CDATA[Faculty of Law, University of Mataram ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.29303/prlw.v4i2.4869
<![CDATA[Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui perlindungan hukum bagi pasien fisioterapi yang menjadi korban kelalaian medis oleh tenaga medis berdasarkan hukum positif diindonesia dan mengetahui pengaturan penyelesaian sangketa medis akibat dari kesalahan atau kelalaian medis pada pasien fisioterapi di Indonesia. Jenis penelitian normatif. Hasil penelitian di dapat bahwa perlindungan hukum pasien fisioterapi yang mengalami kelalaian oleh tenaga medis diindonesia mencakup kompleksitas hukum positif yaitu melalaui beberapa hukum yang relevan Undang-Undang No 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan,Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 Tentang Tenaga Kesehatan,Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 80 Tahun 2013 Tentang Penyelenggaran Praktek Fisioterapi,Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 65 Tahun 2015 Tentang Penyelenggaraan Praktek Fisioterapi,Kitab Undang-Undang Hukum Perdata,KUHP dan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 37 Tahun 2017 Tentang Pelayanan Kesehatan Tradisional Integrasi dan penanganan sengketa dapat dilakukan dengan dua cara yakni jalur ligitasi (pengadilan) yakni sebuah proses di mana pengadilan menjatuhkan keputusan yang mengikat para pihak yang berselisih dalam suatu proses hukum yang terlihat dalam tingkat mana hukum dan kewajiban dan non-ligitasi yang berarti menyelesaikan masalah hukum diluar pengadilan melalui negosisasi, konsolidasi, mediasi.]]>
<![CDATA[Perjanjian Kerjasama Kemitraan Antara Petani Tembakau Dengan PT. Alliance One Indonesia Tbk : Studi Kasus Kecamatan Sakra Barat Kabupaten Lombok Timur ]]>
<![CDATA[Oktofiana, Baiq Lestari]]>;
<![CDATA[Umami, Allan Mustafa]]>
<![CDATA[ Private Law Vol 4 No 2 (2024): Private Law Universitas Mataram ]]>
Publisher : <![CDATA[Faculty of Law, University of Mataram ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.29303/prlw.v4i2.4870
<![CDATA[Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pelaksanaan dan mekanisme perjanjian kerjasama kemitraan antara Petani Tembakau dengan PT.Alliance One Indonesia Tbk (AOI). Metode yang digunakan yakni metode penelitian empiris. Hasil penelitian yang didapatkan pelaksanaan perjanjian kerjasama sudah sesuai dengan isi perjanjian dan syarat sah perjanjian menrut Pasal 1320 KUHPerdata. Bentuk pola kerjasama kemitraan antara petani dengan PT.Alliance One Indonesia tbk adalah pola inti-plasma. Pola inti-plasma merupakan sistem yang melakukan kerjasama dengan memberikan persiapan dan persediaan untuk sarana produksi tembakau Virginia yang berkualitas sesuai standar mutu pihak perusahaan tembakau.]]>
