cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Ida Bagus Alit Arta Wiguna
Contact Email
gusarta@iahn-gdepudja.ac.id
Phone
+6285739444989
Journal Mail Official
gusarta@iahn-gdepudja.ac.id
Editorial Address
https://e-journal.iahn-gdepudja.ac.id/index.php/WK/editorialTeam
Location
Kota mataram,
Nusa tenggara barat
INDONESIA
Jurnal Hukum Agama Hindu Widya Kerta
Published by Institut Agama Hindu Negeri Gde Pudja Mataram
ISSN : -     EISSN : 26223821     DOI : https://doi.org/10.53977/wk.v5i01.575
Core Subject : Social,
Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences
Jurnal Hukum Agama Hindu Widya Kerta (E-ISSN: 2622-3821) is a scientific journal containing original works from lecturers, researchers, students and other concerned parties who have not been published or are not on the publication in the form of articles on the research and conceptual ideas on the subject of Hindu law. This journal publishes twice in a year
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Hukum
Articles 62 Documents
 3   4   5   6   7 
AWIG-AWIG DAN TRI HITA KARANA DALAM PERSPEKTIF PLURALISME HUKUM DI INDONESIA I Gusti Ayu Aditi
Jurnal Hukum Agama Hindu Widya Kerta Vol 9 No 2 (2026): Volume 9 Nomor 2 November 2026
Publisher : Prodi Hukum Agama Hindu Jurusan Dharma Sastra IAHN Gde Pudja Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.53977/wk.v9i2.4415

Abstract

Hukum adat sebagai yang hidup dalam masyarakat Bali serta hubungan normatifnya dengan hukum negara melalui perspektif pluralisme hukum. Fokus kajian diarahkan pada pertanyaan bagaimana Tri Hita Karana memberi landasan nilai bagi awig-awig dan bagaimana pengakuan hukum negara dapat menjaga, sekaligus berpotensi membatasi, otonomi masyarakat adat. Penelitian menggunakan metode hukum normatif dengan pendekatan konseptual dan pendekatan perundang-undangan. Bahan hukum primer mencakup ketentuan konstitusional mengenai pengakuan masyarakat hukum adat dan peraturan terkait desa adat; bahan sekunder meliputi literatur hukum adat, pluralisme hukum, living law, serta kajian mengenai Tri Hita Karana dan awig-awig. Analisis dilakukan secara kualitatif-preskriptif dengan menelaah relasi antara keberlakuan sosial, pengakuan negara, dan ukuran keadilan. Kajian menunjukkan bahwa awig-awig tidak tepat dipahami semata-mata sebagai aturan lokal yang berlaku karena toleransi negara, melainkan sebagai tatanan normatif yang memiliki konteks, legitimasi sosial, dan mekanisme internal. Namun, keberadaan sosial suatu norma tidak dengan sendirinya menjamin keadilannya. Tri Hita Karana dapat berfungsi sebagai kerangka etis untuk memahami relasi spiritual, sosial, dan ekologis, sementara prinsip partisipasi, kesetaraan, proporsionalitas, perlindungan hak, dan kepastian hukum diperlukan untuk menilai pembentukan serta penerapannya. Artikel ini menawarkan pemahaman bahwa pluralisme hukum yang berkeadilan perlu mengakui otonomi dan dinamika hukum adat tanpa mengisolasinya dari jaminan konstitusional dan prinsip hak asasi manusia.
PELAKSANAAN REHABILITASI PEMASYARAKATAN BAGI ANAK BINAAN DI LEMBAGA PEMBINAAN KHUSUS ANAK (LPKA) KELAS II LOMBOK TENGAH Dwi Ratna Kamala Sari Lukman; Ni Nyoman Ernita Ratnadewi; I Nyoman Sumantri; I Gusti Ayu Agung Andriani
Jurnal Hukum Agama Hindu Widya Kerta Vol 9 No 2 (2026): Volume 9 Nomor 2 November 2026
Publisher : Prodi Hukum Agama Hindu Jurusan Dharma Sastra IAHN Gde Pudja Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.53977/wk.v9i2.4417

Abstract

Abstract The purpose of this study is to analyze the implementation of—and the obstacles to—rehabilitative correctional programs for juveniles at the Class II Special Development Institution for Children (LPKA) in Central Lombok. This research employs a normative-empirical approach, examining law both as a set of statutory norms and as a social phenomenon, utilizing both legal-statutory and sociological perspectives. Data were gathered from primary and secondary sources through observation, interviews, and documentation, and were subsequently analyzed using a qualitative descriptive method. The findings indicate that the implementation of rehabilitative correctional programs for juveniles at the Class II LPKA in Central Lombok aligns with the mandates of the Juvenile Criminal Justice System Law and the Correctional System Law. This is evidenced by the institution’s provision of programs focused on fostering self-reliance and personal development, as well as medical and social rehabilitation—including urine testing, adolescent health services (posyandu remaja), counseling, health screenings, stress management, legal awareness training, education on the dangers of narcotics, group dynamics, religious activities, and periodic guidance provided by assigned guardians every three months. However, several obstacles hinder these efforts, including a shortage of qualified human resources, insufficient budget, inadequate facilities and infrastructure, and the relatively short duration of the juveniles' sentences, which limits the overall effectiveness of the rehabilitation process. Keywords: Rehabilitation, Juveniles under Supervision, LPKA (Juvenile Correctional Institution) Abstrak Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis pelaksanaan dan juga hambatan pelaksanaan rehabilitasi pemasyarakatan bagi anak binaan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Klas II Lombok Tengah. Jenis penelitian ini adalah normatif-empiris yaitu penelitian yang mempelajari hukum sebagai norma dalam perundang-undangan dan gejala sosial yang timbul dalam kehidupan bermasyarakat dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan dan sosiologi. Jenis dan sumber datanya menggunakan data primer dan sekunder, kemudian Teknik pengumpulan datanya menggunakan Teknik observasi, wawancara dan dokumentasi dengan Teknik analisis datanya menggunakan teknik deskriptif kualitatif. Hasil penelitian didapatkan bahwa Pelaksanaan rehabilitasi pemasyarakatan bagi anak binaan di LPKA Klas II Lombok Tengah telah berjalan sesuai dengan amanat Undang-undang Sistem Peradilan Pidana anak dan juga Sistem Pemasyarakatan. Ini dibuktikan oleh LPKA Klas II Lombok Tengah dengan melakukan pembinaan kemandirian dan pembinaan kepribadian dan rehabilitasi medis dan sosial berupa pengecekan tes urine, posyandu remaja, konseling dan tes kesehatan, kegiatan manajemen stress untuk psikologis dan juga pemberian pelatihan dan sosialisasi tentang kesadaran hukum, bahaya narkoba, dinamika kelompok, kegiatan keagamaan dan pengasuhan oleh wali asuh yang dilakukan secara berkala setiap 3 (tiga) bulan sekali. Hambatan dalam pelaksanaan rehabilitasi pemasyarakatan bagi anak binaan di LPKA Klas II Lombok Tengah adalah kurangnya SDM yang mumpuni dan tidak sesuai kebutuhan, anggaran yang masih cukup minim, sarana dan prasarana yang kurang memadai dan juga masa pidana anak binaan yang cukup singkat sehingga pelaksanaan rehabilitasinya kurang maksimal. Kata kunci: Rehabilitasi, Anak Binaan, LPKA

Page 7 of 7 | Total Record : 62

 3   4   5   6   7 

Filter by Year

2019 2026


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol 9 No 2 (2026): Volume 9 Nomor 2 November 2026 Vol 9 No 1 (2026): Volume 9 Nomor 1 Juni 2026 Vol 8 No 2 (2025): Volume 8 Nomor 2 November 2025 Vol 8 No 1 (2025): Volume 8 Nomor 1 Juni 2025 Vol 7 No 2 (2024): Volume 7 Nomor 2 Nopember 2024 Vol 7 No 1 (2024): Volume 7 Nomor 1 Juni 2024 Vol 6 No 2 (2023): Volume 6 Nomor 2 Nopember 2023 Vol 6 No 1 (2023): Volume 6 Nomor 1 Juni 2023 Vol 5 No 01 (2022): Volume 5 No 1 Juni 2022 Vol 5 No 2 (2022): Vo. 5 No. 2 Nopember 2022 Vol 3 No 2 (2020): Volume 3 No. 2 Nopember 2020 Vol 4 No 2 (2021): Volume 4 NO 2 Nopember 2021 Vol 4 No 1 (2021): Volume 4 No 1 Juni 2021 Vol 2 No 2 (2019): Vol 2 No 2 Nopember (2019) More Issue