cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Ida Bagus Alit Arta Wiguna
Contact Email
gusarta@iahn-gdepudja.ac.id
Phone
+6285739444989
Journal Mail Official
gusarta@iahn-gdepudja.ac.id
Editorial Address
https://e-journal.iahn-gdepudja.ac.id/index.php/WK/editorialTeam
Location
Kota mataram,
Nusa tenggara barat
INDONESIA
Jurnal Hukum Agama Hindu Widya Kerta
Published by Institut Agama Hindu Negeri Gde Pudja Mataram
ISSN : -     EISSN : 26223821     DOI : https://doi.org/10.53977/wk.v5i01.575
Core Subject : Social,
Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences
Jurnal Hukum Agama Hindu Widya Kerta (E-ISSN: 2622-3821) is a scientific journal containing original works from lecturers, researchers, students and other concerned parties who have not been published or are not on the publication in the form of articles on the research and conceptual ideas on the subject of Hindu law. This journal publishes twice in a year
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Hukum
Articles 51 Documents
 2   3   4   5   6 
MODERASI BERAGAMA SEBAGAI MEDIA PENCEGAHAN KEKERASAN SEKSUAL PADA PERGURUAN TINGGI KEAGAMAAN DI LOMBOK Habibi, Habibi; Bagiartha W, I Putu Pasek
Jurnal Hukum Agama Hindu Widya Kerta Vol 6 No 2 (2023): Volume 6 Nomor 2 Nopember 2023
Publisher : Prodi Hukum Agama Hindu Jurusan Dharma Sastra IAHN Gde Pudja Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.53977/wk.v6i2.1276

Abstract

Tujuan Penelitian ini adalah menganalisi konkritisasi konsep moderasi beragama dan bentuk pengaplikasikan konsep moderasi beragama sebagai upaya perlindungan hukum sebagai upaya pencegahan kekerasan seksual pada perguruan tinggi keagamaan di lombok. Hasil kajian menunjukan bahwa Konsep moderasi beraagam dapat ini dapat dilihat pada ajaran agama Hindu dan Islam yang mengedepankan kerukunan yakni ajaran Tat Tvam Asi maupun Vasudhaiva Kutumbakan dalam Hindu, dan ajaran Ukhuwah Islamiyah dalam Islam, yang secara esensial mengarahkan bahwa kerukunan atau harmonisasi hanya akan terwujud apabila tetap menjunjung tinggi penghormatan hak tanpa adanya unsur pemaksaan, dalam moderasi beragama adalah larangan perbuatan diskriminasi dalam segala bentuk yang didasarkan pada unsur pemaksaan maupun kekerasan, termasuk bentuk kekerasan seksual, sedangkan pengaplikasikan konsep moderasi beragama sebagai upaya perlindungan hukum dalam pencegahan kekerasan seksual pada perguruan tinggi keagamaan di Lombok tereduksi pada upaya perlindungan hukum sebagai bentuk jaminan hak yang dilakukan dalam bentuk preventif seperti upaya pencegahan berupa informasi publik terkait dengan kebijakan regulasi pencegahan dan penganggulangan kekerasan seksual dikampus, pembinaan, penyuluhan dan pemberdayaan unit-unit khusus dilingkungan kampus dan Sedangkan perlindungan hukum represif lebih merujuk pada penjatuhan sanksi melalui prosedur yang telah ditetapkan.
Aktualisasi Pancasila sebagai Upaya Penghayatan Humanis: Relevansinya pada Reklamasi dan Relokasi Berdasarkan UU Pembangunan Nasional Noorzeha, Fuad; Maharani, Septiana Dwiputri
Jurnal Hukum Agama Hindu Widya Kerta Vol 7 No 1 (2024): Volume 7 Nomor 1 Juni 2024
Publisher : Prodi Hukum Agama Hindu Jurusan Dharma Sastra IAHN Gde Pudja Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.53977/wk.v7i1.1539

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisa lebih mendalam ketimpangan aktualisasi Pancasila sebagai landasan bersikap humanis terhadap fakta konkret terkait adanya unsur monopoli yang didominasi oleh negara dalam program pembangunan tata kota di Indonesia. Peneliti melihat bahwa, perlunya diadakan upaya penguatan nilai-nilai Pancasila di dalam setiap kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah, sehingga conflict of interest antara masyarakat dan pemerintah tidak sering terjadi. Oleh karena demikian, Pancasila tidak hanya sebagai dasar negara saja melainkan juga sebagai tingkah laku. Penelitian ini merupakan library research berjenis kualitatif dengan menggunakan unsur-unsur metodis. Pertama, analisis filosofis digunakan untuk meninjau secara kritis nilai humanisme yang terkandung di dalam Pancasila. Kedua, interpretasi sebagai unsur metodis yang secara subjektif memberikan peneliti argument terhadap fakta konkret yang saat ini terjadi. Ketiga, analisis historis digunakan sebagai penelusuran fakta sejarah tentang Pancasila. Selain itu, penelitian ini menggunakan pendekatan filsafat Pancasila sebagai konstruksi pemikiran terhadap fungsi dan manfaat aktualisasi nilai-nilai Pancasila di Indonesia.
Perlindungan Hukum Terhadap Anak Yang Tidak Dipenuhi Nafkahnya Oleh Seorang Ayah Pasca Perceraian Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif Rasidi, Sapoan Ali; Listyaningrum, Novita; Sari, Ni Luh Ariningsih; Risdiana, Risdiana
Jurnal Hukum Agama Hindu Widya Kerta Vol 7 No 1 (2024): Volume 7 Nomor 1 Juni 2024
Publisher : Prodi Hukum Agama Hindu Jurusan Dharma Sastra IAHN Gde Pudja Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.53977/wk.v7i1.1802

Abstract

Penelitian mengenai Perlindungan hukum terhadap anak yang tidak berada dalam pengasuhan ayahnya setelah perceraian bertujuan untuk menentukan bagaimana hak anak atas nafkah setelah perceraian dihormati, baik dalam hukum Islam maupun hukum positif yang berlaku di Indonesia. Metode penelitian yang digunakan yaitu metode Normatif. Penelitian hukum normatif jenis ini merupakan suatu proses pencarian ketentuan hukum, asas hukum, dan doktrin hukum sebagai tanggapan terhadap informasi hukum yang ditemui. Berdasarkan hasil penelitian, meskipun dilaksanakan dengan benar, namun pelaksanaan upaya perlindungan hukum terhadap anak yang tidak mendapat nafkah setelah perceraian belum berjalan sesuai harapan, sehingga masih banyak anak yang belum mendapat tunjangan pensiun secara penuh. hak setelah orang tua bercerai. Hal ini dapat menimbulkan banyak konflik baru dalam kehidupan anak sehingga mempengaruhi pertumbuhan anak. Hasil dari penelitian ini ingin mengetahui upaya perlindungan yang diberikan oleh hukum Islam maupun hukum positif terhadap hak anak untuk menafkahi anak pasca perceraian, khususnya melalui tindakan preventif dan represif untuk Menegaskan orang tua agar tidak melalaikan tugas dan kewajibannya dalam menjalankan perkawinan. keluar tugas mereka. hak tunjangan anak. Jika hak ini tidak dihormati dengan baik dan sewajarnya, pengadilan dan otoritas peradilan yang berwenang dapat menjatuhkan sanksi dan mencabut hak orang tua atas kelalaian mereka. Apabila hak orang tua dicabut, maka kewajiban orang tua terhadap anaknya tetap berlaku dan tidak berubah, sehingga orang tua tetap mempunyai kewajiban untuk melaksanakannya sampai anak tersebut dewasa
ASPEK HUKUM KERJASAMA ANTARA PIHAK PENYELENGGARA EVENT MOTOGP MANDALIKA DENGAN PIHAK TENANT DALAM PENGGUNAAN BOOTH (STAND) Mulada, Diman Ade; Saleh, Moh; Setiawan, Yudhi; Wisudawan, I Gusti Agung
Jurnal Hukum Agama Hindu Widya Kerta Vol 7 No 1 (2024): Volume 7 Nomor 1 Juni 2024
Publisher : Prodi Hukum Agama Hindu Jurusan Dharma Sastra IAHN Gde Pudja Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.53977/wk.v7i1.1803

Abstract

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis bentuk hubungan hukum antara penyelenggara event MotoGP dengan pihak tenant dalam penggunaan booth (stand) dan menganalisis bentuk penyelesaian sengketa yang dilakukan oleh para pihak jika terjadi wanprestasi dalam penggunaan booth (stan) pada event MotoGP. Penelitian ini merupakan penelitian normatif dan empiris dengan menggunakan metode pendekatan peraturan perundang-undangan, konseptual, dan empiris. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Hubungan Hukum Antara Penyelenggara Event MotoGP Dengan Pihak Tenant (UMKM) Dalam Penggunaan Booth (stand) yaitu: untuk penggunaan booth (stand) secara gratis yang disediakan oleh pemerintah dan stakeholder terkait untuk UMKM menjual produknya adalah perjanjian pakai, karena pihak UMKM menggunakan booth (stand) secara cuma-cuma yang menanggung biaya sewa booth (stand) adah pihak pemerintah dan stakeholder berdasarkan perjanjian sewa menyewa dengan pihak penyelenggara event MotoGP sedangkan untuk penggunaan booth (stand) secara berbayar antara Penyelenggara Event MotoGP Dengan Pihak Tenant (UMKM) yaitu perjanjian sewa menyewa dan Bentuk Penyelesaian sengketa yang ditempuh antara pelaku UMKM yang mengalami kerugian karena tindakan wanprestasi yang dilakukan oleh pengelolan booth (stand) pada event MotoGP adalah dengan cara penyelesaian sengketa diluar pengadilan yaitu para pelaku UMKM yang merasa rugi karena tindakan wanprestasi yang dilakukan oleh penyelenggara menyampaiakan keluhannya dan kerugian yang mereka alami kepada penyelenggara, kemudian penyelenggara mencarikan solusi atas keluhan yang disampaiakan oleh para pelaku UMKM salah satunya dengan memberikan ganti kerugian serta melakukan evaluasi untuk perbaikan pelaksanaan kegiatan kedepannya.
DISKRIMINASI BERLAKUNYA UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 18 TAHUN 2003 TENTANG ADVOKAT Sumantri, I Nyoman; Lukman, Dwi Ratna Kamala Sari; Ratnadewi, Ni Nyoman Ernita; Sridiani, Ni Wayan
Jurnal Hukum Agama Hindu Widya Kerta Vol 7 No 1 (2024): Volume 7 Nomor 1 Juni 2024
Publisher : Prodi Hukum Agama Hindu Jurusan Dharma Sastra IAHN Gde Pudja Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.53977/wk.v7i1.1804

Abstract

Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis bentuk diskriminasi berlakunya Undang-undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat kaitannya dengan penyelesaian perkara dalam sistem peradilan di Indonesia oleh seorang Advokat khususnya advokat yang menangani perkara perdata waris hindu dan perkawinan hindu dan lainnya yang sampai saat ini masih banyak yang tunduk terhadap hukum adat setempat serta jarang menggunakan hukum perdata nasional untuk menyelesaikan sengketanya. Penelitian ini adalah penelitian deskriptif analisis dengan pendekatan analisis normatif dan teknik analisis data yang digunakan yaitu kualitatif interpretatif. Dari hasil penelitian ini maka terhadap berlakunya Undang-undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, masih mengandung unsur diskriminasi terhadap agama yang ada di Indonesia dimana makna dari azas Undang-undang tersebut telah dipersempit pengertiannya dalam penjelasan pasal demi pasalnya, terutama Pasal 2 ayat 1 yaitu “yang dapat diangkat sebagai Advokat adalah sarjana yang berlatar belakang pendidikan tinggi hukum dan setelah mengikuti pendidikan khusus profesi Advokat yang dilaksanakan oleh Organisasi Advokat”. Bentuk diskriminasi tersebut juga terkandung dalam penjelasan pasal tersebut bahwa “Yang dimaksud dengan berlatar belakang pendidikan tinggi hukum adalah lulusan fakultas hukum, fakultas syariah, perguruan tinggi hukum militer, dan perguruan tinggi ilmu kepolisian”. Dari penjelasan tersebut mengandung bentuk diskriminasi dengan tidak diakomodirnya sarjana hukum lain dari agama minoritas yang ada di Indonesia, khususnya agama Hindu. Segala regulasi peraturan perundang-undangan yang ada, baik dari pancasila, UUD 1945, Undang-Undang maupun peraturan yang dibawahnya mengisyaratkan agar peraturan yang dibuat harus mencerminkan tujuan hukum itu sendiri, yakni kemanfaatan, kepastian dan keadilan bagi masyarakatnya, sehingga supremasi hukum dan hak-hak azasi manusia dapat terlindungi.
Model Regulasi Kerukunan antar Umat Beragama Bersumber pada Kearifan Lokal Masyarakat Lombok Aditi, I Gusti Ayu
Jurnal Hukum Agama Hindu Widya Kerta Vol 7 No 1 (2024): Volume 7 Nomor 1 Juni 2024
Publisher : Prodi Hukum Agama Hindu Jurusan Dharma Sastra IAHN Gde Pudja Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.53977/wk.v7i1.1805

Abstract

Nilai-nilai kearifan lokal yang ada di masyarakat Lombok beraneka ragam,sifat dan jenisnya mencakup, etnis, bahasa, agama, budaya. Guna terpenuhinya kebutuhan hukum dalam kehidupan masyarakat, maka nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat wajib dijadikan dinormakan dalam bentuk hukum. Terkait hal tersebut yang menjadi masalah, bagaimana model regulasi kerukunan antar umat beragama yang bersumber dari nilai -nilai kearifan lokal masyarakat di Lombok. Dengan menggunakan pendekatan perundangan -undangan, konsep, kasus, historis dan sosiologis. Hasil telaah, untuk mewujudkan kerukunan antar umat beragama pada masyarakat Lombok yaitu dapat dilakukan dengan menciptakan atau membangkitkan nilai kesadaran ,untuk saling menghargai kepercayaan dan tradisi agama, suku dan ras yang lain berupa toleransi, dengan konsep menyame braye, tolong menolong, bahasa krama, krama kampung dengan saling memberi dan segala masalah yang ditimbulkan dapat diselesaikan dengan musyawarah mufakat dalam bentuk gundem atau sangkep. Sehingga dapat direkomendasikan model regulasi kerukunan antar umat beragama yang bersumber dari nilai -nilai kearifan lokal masyarakat di Lombok seperti konsep menyame braye saling ajinin, krame dapat dibuatkan dalam bentuk Hukumnya berupa peraturan daerah yang fungsinya untukmenguatkan SKB 3 Kementrian yakni Menteri Agama, Menteri Pendidikan , dan Menteri Dalam Negeri tentang kerukunan yang bertujuan untuk mengakomodasi keberagaman agama di Indonesia serta mencegah konflik yang mungkintimbul akibat kebijakan yang sering menjadi perbincangan dan diskusi publiK karena kompleksitasnya dan dampaknya terhadap masyarakat
PERJANJIAN PRANIKAH DALAM PERSPEKTIF HUKUM POSITIF DAN HUKUM HINDU Suryani, Ni Made Yola; Getas, I Wayan
Jurnal Hukum Agama Hindu Widya Kerta Vol 7 No 2 (2024): Volume 7 Nomor 2 Nopember 2024
Publisher : Prodi Hukum Agama Hindu Jurusan Dharma Sastra IAHN Gde Pudja Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.53977/wk.v7i2.2182

Abstract

Perjanjian pra nikah di Negara Indonesia masih menjadi persoalan yang tabu dan jarang didengar bagi pasangan suami istri yang hendak melangsungkan pernikahan. Padahal membuat suatu perjanjian sebelum menikah sangatlah penting guna melindungi hak-hak yang akan di bawa setelah calon pasangan yang akan menikah. Perjanjian pra nikah juga meminilisir terjadinya cekcok dan terjadinya perceraian antara pasangan. Maka dari itu pokok permasalahan yang akan dikaji dalam penulisan ini yakni bagaimana dasar hukun perjanjian pra nikah yang ditinjau dari peraturan hukum yang berlaku di Indonesia yakni dalam hukum positif dan hukum hindu. Penelitian ini ialah penelitian hukum Normatif penelitian yang mengkaji peraturan perundang-undangan yang berlaku dan diterapkan pada suatu permasalahan hukum tertentu. Pendekatan yang digunakan yakni pendekatan perundang-undangan, pendekatan konseptual dan pendekatan kasus. pendekatan konseptual dan pendekatan kasus. Bahan hukum yang digunakan dengan cara mempelajari permasalahan yang dilihat dari aturan hukum tentang perjanjian pra nikah. Hasil penelitian ini menemukan bahwa perjanjian pra nikah diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata pada Bab VII Pasal 139,140,141,142, dan 143 dalam kitab Undang-Undang Undan Hukum Perdata sangat jelas bagaimana syarat, isi perjanjian serta manfaat dari adanya perjanjian pra nikah. Selain dalam Undan Hukum Perdata perjanjian pra nikah juga diatur dalam Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 Perubahan Atas Undang-Undang No.1 Tahun 1974 pada Pasal 29 dan Pasal 35 juga diatur jenis harta calon pasangan yang akan ditulis sebagai isi perjanjian pra nikah. Sedangkan dalam Undang-Undang Hukum Hindu terdapat dalam Kitab Manawa Dharmasastra dalam kitab tersebut tidak dijelaskan bagaimana syarat calon pasangan suami istri yang hendak membuat suatu perjanjian pra nikah, namun dalam kitab Manawa Dharmasastra Bab IX. 2-103 dibahas secara rinci bagaimana dan apa saja yang menjadi kewajiban pasangan suami istri yang telah menikah
PEMENUHAN HAK KONSTITUSIONAL PEKERJA MIGRAN INDONESIA ILEGAL DI LUAR NEGERI Sakti, Lanang; Sridiani, Ni Wayan; Dudiatman, Heri
Jurnal Hukum Agama Hindu Widya Kerta Vol 7 No 2 (2024): Volume 7 Nomor 2 Nopember 2024
Publisher : Prodi Hukum Agama Hindu Jurusan Dharma Sastra IAHN Gde Pudja Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.53977/wk.v7i2.2184

Abstract

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh kondisi bahwa tingginya jumlah tenaga kerja di Indonesia tidak sebanding dengan tersedianya jumlah lapangan kerja yang ada di Indonesia. Oleh karena itu banyak tenaga kerja yang mencari pekerjaan ke luar negeri sebagai Pekerja Migran Indonesia (PMI) meskipun tanpa dokumen resmi atau izin kerja yang sah di negara tujuan. Tujuan penulisan ini adalah untuk mengetahui bentuk perlindungan hukum yang diberikan kepada tenaga kerja Indonesia yang ada di luar negeri tanpa dokumen resmi atau ilegal. Metode yang digunakan dalam penulisan ini adalah metode penelitian normatif, yaitu dengan mengkaji peraturan perundang-undangan terkait. Kesimpulan dari tulisan ini ialah bahwa Pemerintah bertugas mengatur, membina, melaksanakan, dan mengawasi penyelenggaraan penempatan dan perlindungan PMI Di luar negeri. Dengan Undang-Undang Tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia, pemerintah kini menempatkan perlindungan dan hak asasi manusia sebagai fokus utama dalam setiap tahapan, mulai dari pra-keberangkatan hingga kepulangan pekerja migran. Terhadap pekerja migran yang berstatus illegal, tidak diakui secara resmi, pemerintah Indonesia tetap berupaya memberikan perlindungan dasar sebagai bentuk tanggung jawab terhadap warga negara yang mengalami kesulitan maupun permaslahan hukum di luar negeri.
TINJAUAN YURIDIS KONSEP NEGARA HUKUM DALAM PEMBENTUKAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN DI INDONESIA Sugita, I Made
Jurnal Hukum Agama Hindu Widya Kerta Vol 7 No 2 (2024): Volume 7 Nomor 2 Nopember 2024
Publisher : Prodi Hukum Agama Hindu Jurusan Dharma Sastra IAHN Gde Pudja Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.53977/wk.v7i2.2185

Abstract

Pembentukan peraturan perundang-undangan di Indonesia memiliki keterkaitan yang sangat erat dengan konsep negara hukum, karena dalam konsep negara hukum termuat beberapa konsep yang akan memberikan petunjuk bagi para pembentuk peraturan perundang-undangan. Harapannya dengan hal tersebut, peraturan perundang-undangan yang dihasilkan mampu berorientasi pada kepentingan masyarakat, menjamin adanya perlindungan hak asasi manusia serta mampu mewujudkan keadilan bagi seluruh rakyat dan elemen masyarakat. Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum normatif, karena penelitian ini mengkaji peraturan perundang-undangan, teori atau doktrin, dan pemikiran konseptual serta penelitian terdahulu yang berkaitan dengan obyek telaah dalam penelitian ini. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa konsep negara hukum menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan pembentukan peraturan perundang-undangan di Indonesia, karena di dalamnya terdapat beberapa hal yang penting dapat menunjang pembentukan produk hukum nasional yaitu diantaranya supremasi hukum (supremacy of law), persamaan kedudukan dalam hukum (equality before the law) dan pemerintahan, asas legalitas (due process of law), peradilan bebas dan tidak memihak, perlindungan Hak Asasi Manusia (HAM), berfungsi sebagai sarana mewujudkan tujuan bernegara (welfare rechtsstaat), serta transparansi dan kontrol Sosial. Apabila konsep negara hukum tersebut diimplementasikan dengan baik dan konsekuen dalam pembentukan peraturan perundang-undangan di Indonesia, maka produk peraturan perundang-undangan yang dihasilkan akan memberikan manfaat serta membawa aspek keadilan terhadap masyarakat. Hal ini dimaksudkan untuk menghindari adanya suatu penetapan politik hukum yang bersifat kontroversial, kontradiktif, dan kontraproduktif dengan apa yang diharapkan atau dibutuhkan oleh masyarakat
OBJEKTIVITAS PEMBELAAN (PLEIDOI) OLEH ADVOKAT TERHADAP TERDAKWA DALAM MEWUJUDKAN KEADILAN PROPORSIONAL (STUDI DI PUSAT BANTUAN HUKUM PERADI BANJARMASIN) Citranu, Citranu; Yase, I Kadek Kartika; Atharwan, Emilson; Kurniasi, Ririn
Jurnal Hukum Agama Hindu Widya Kerta Vol 7 No 2 (2024): Volume 7 Nomor 2 Nopember 2024
Publisher : Prodi Hukum Agama Hindu Jurusan Dharma Sastra IAHN Gde Pudja Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.53977/wk.v7i2.2186

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui teknik pembelaan yang objektive oleh Advokat di PBH PERADI Banjarmasin dalam mewujudkan keadilan proporsional, faktor yang mempengaruhi objektivitas pembelaan oleh Advokat, bagaimana menyikapi keinginan klien yang menginginkan pembelaan tidak sesuai dengan fakta hukum di persidangan, dan apa kendala dalam melakukan pembelaan objektive. Penelitian ini menggunkan metode penelitian hukum empiris, dengan menggunakan data primer yang didapat langsung dari lapangan, dan data sekunder yang berasal dari literature yang sesuai dengan permasalahan yang dikaji. Adapun hasil dari penelitian ini: Pembelaan yang objektive adalah pembelaan yang berdasarkan kebenaran dan fakta hukum dipersidangan yang didukung dengan alat bukti yang sah menurut peraturan perundang-undangan. Faktor yang mempengaruhi objektivitas pembelaan oleh advokat berasal dari faktor internal dan eksternal advokat. Cara menyikapi klien yang ingin pembelaan menyimpang dari peraturan perundang-undangan adalah memberikan pemahaman dan pencerahan sesuai fakta persidangan dan prosedur hukum serta konsekuensi yang harus didapat apabila melakukan perbuatan melawan hukum. Tantangan dalam melakukan pembelaan secara objektif adalah posisi kasus dan kejujuran dari klien dalam memberikan keterangan

Page 4 of 6 | Total Record : 51

 2   3   4   5   6 

Filter by Year

2021 2025


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol 8 No 2 (2025): Volume 8 Nomor 2 November 2025 Vol 8 No 1 (2025): Volume 8 Nomor 1 Juni 2025 Vol 7 No 2 (2024): Volume 7 Nomor 2 Nopember 2024 Vol 7 No 1 (2024): Volume 7 Nomor 1 Juni 2024 Vol 6 No 2 (2023): Volume 6 Nomor 2 Nopember 2023 Vol 6 No 1 (2023): Volume 6 Nomor 1 Juni 2023 Vol 5 No 01 (2022): Volume 5 No 1 Juni 2022 Vol 5 No 2 (2022): Vo. 5 No. 2 Nopember 2022 Vol 3 No 2 (2020): Volume 3 No. 2 Nopember 2020 Vol 4 No 2 (2021): Volume 4 NO 2 Nopember 2021 Vol 4 No 1 (2021): Volume 4 No 1 Juni 2021 More Issue