cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Ida Bagus Alit Arta Wiguna
Contact Email
gusarta@iahn-gdepudja.ac.id
Phone
+6285739444989
Journal Mail Official
gusarta@iahn-gdepudja.ac.id
Editorial Address
https://e-journal.iahn-gdepudja.ac.id/index.php/WK/editorialTeam
Location
Kota mataram,
Nusa tenggara barat
INDONESIA
Jurnal Hukum Agama Hindu Widya Kerta
Published by Institut Agama Hindu Negeri Gde Pudja Mataram
ISSN : -     EISSN : 26223821     DOI : https://doi.org/10.53977/wk.v5i01.575
Core Subject : Social,
Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences
Jurnal Hukum Agama Hindu Widya Kerta (E-ISSN: 2622-3821) is a scientific journal containing original works from lecturers, researchers, students and other concerned parties who have not been published or are not on the publication in the form of articles on the research and conceptual ideas on the subject of Hindu law. This journal publishes twice in a year
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Hukum
Articles 51 Documents
 1   2   3   4   5 
PENEGAKAN HUKUM PIDANA PENYEDIA VIDEO CALL SEX (VCS) PADA MEDIA SOSIAL TWITTER (DITINJAU DARI HUKUM POSITIF DAN HUKUM HINDU) Dwijati, Anang; Juniawan, Ida Bagus Heri; Lukman, Dwi Ratna Kamala Sari
Jurnal Hukum Agama Hindu Widya Kerta Vol 5 No 2 (2022): Vo. 5 No. 2 Nopember 2022
Publisher : Prodi Hukum Agama Hindu Jurusan Dharma Sastra IAHN Gde Pudja Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.53977/wk.v5i2.767

Abstract

Penyedia Video Call Sex (VCS) sedang marak di media sosial Twitter dan rentan dengan tindak penipuan, pemerasan dan pengancaman. Pokok permasalahan yang akan di kaji yaitu bagaimanakah penegakan hukum pidana penyedia Video Call Sex (VCS) dan bagaimanakah pertanggungjawaban pidana pembeli layanan Video Call Sex (VCS) yang ditinjau dari Hukum Pidana dan Hukum Hindu. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif-empiris dengan metode pendekatan perundang-undangan, pendekatan konseptual, dan pendekatan kasus kemudian bahan hukum melalui studi kepustakaan dan wawancara yang dianalisis secara preskriptif, deskriptif kualitatif. Hasil penelitian ini penyedia VCS melanggar; 1). Pasal 4 Ayat (2) jo Pasal 30 UU No. 44/2008 tentang Pornografi, dengan pidana penjara paling lama 6 tahun, denda paling banyak 3 miliar rupiah, 2). Pasal 27 Ayat (1) jo Pasal 45 Ayat (1) UU No. 19/2016 tentang perubahan atas UU No. 11/2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, dengan pidana penjara paling lama 6 tahun dan denda 1 miliar rupiah, 3). pembeli layanan VCS tidak dapat di kenai sanksi pidana, namun memiliki tanggungjawab sebagai saksi, 4). Kautilya Arthasastra, III.3.59.25 melakukan percakapan seksual, dendanya 24 pana untuk wanita dan 48 pana untuk pria berlaku kelipatan dan Kautilya Arthasastra, III.3.59.27 dapat pula di hukum cambuk. Penegakan hukum dilakukan dengan cara: 1). patroli siber, 2). melaporkan dan pemblokiran.
PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PENGGUNAAN KNALPOT BISING PADA KENDARAAN BERMOTOR DI TINJAU DARI UNDANG-UNDANG DAN AGAMA HINDU DI KOTA MATARAM Suabadjra, Ida Bagus; Nuasa, I Ketut; Lukman, Dwi Ratna Kamala Sari
Jurnal Hukum Agama Hindu Widya Kerta Vol 6 No 1 (2023): Volume 6 Nomor 1 Juni 2023
Publisher : Prodi Hukum Agama Hindu Jurusan Dharma Sastra IAHN Gde Pudja Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.53977/wk.v6i1.1014

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana penegakan hukum yang di lakukan oleh Keolisian Resor Kota Mataram dan bagaimana persepsi masyarakat Kota Mataram tentang fenomena knalpot bising yang eksis di Kota Mataram. Jenis Penelitian ini adalah normatif empiris dengan menggunakan metode pendekatan Perundang-undangan dan pendekatan Sosiologis. Hasil penelitian yang didapat bahwa Penegakan hukum terhadap penggunaan knalpot bising di Polisi Resor (Polres) Kota Mataram sudah berjalan dengan cukup baik, pihak Kepolisian di Polres Kota Mataram secara rutin melakukan operasi ataupun razia di jalanan wilayah Kota Mataram. Apabila terdapat masyarakat yang kedapatan terjaring razia dengan menggunakan knalpot bsing pada kendaraannya, aparat yang bertugas pada saat razia akan memberikan sanksi yaitu penilangan ataupun penahanan pada kendaraan yang tidak menggunakan knalpot standar. Pihak Kepolisian dapat menggunakan Pasal 285 Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan sebagai rujukan dalam menindak para pelanggar yang menggunakan knalpot bising. Pada penelitian ini penulis telah mewawancarai para responden dari setiap kecamatan yang berbeda-beda dalam cakupan wilayah Kota Mataram. Kesadaran para informan yang berdomisili di Kota Mataram terkait pelanggaran penggunaan knalpot bising pada Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dan dalam ajaran Guru Wisesa di agama hindu masih cukup kurang karena para informan sesungguhnya tahu kalau penggunaan knalpot bising itu dilarang dan salah dalam ajaran Guru Wisesa dan agama hindu, namun para informan kurang tahu secara detail Undang-undang apa, dan pasal apa yang mengaturnya serta kurang tahu terkait sloka apa dan dalam kitab mana yang menjelaskan apabila melanggar ataupun tidak mentaati pemerintah yang dalam hal ini Guru Wisesa merupkan sebuah tindakan yang salah ataupun dosa.
FUNGSI FINANCIAL INTERMEDIARY PERBANKAN DALAM HUKUM HINDU Bagiartha W, I Putu Pasek; Habibi, Habibi
Jurnal Hukum Agama Hindu Widya Kerta Vol 6 No 1 (2023): Volume 6 Nomor 1 Juni 2023
Publisher : Prodi Hukum Agama Hindu Jurusan Dharma Sastra IAHN Gde Pudja Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.53977/wk.v6i1.1015

Abstract

Pengkajian fungsi perantara keuangan menitikberatkan pada telaah unsur perbankan konvensional sebagai rujukan konsep dalam Hukum Hindu sehingga tujuan dan manfaat pengkajian diarahkan untuk mengetahui konsep teoritik fungsi lembaga financial intermediary perbankan berdasarkan Hukum Hindu yang akan bermanfaat dalam menjaga eksistensi keilmuan ajaran Hukum Hindu. Adapun metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian normatif dengan pengumpulan bahan hukum primer, sekunder dan tersier secara dokumentasi untuk dianalisa secara deskriptif kualitatif. Fungsi financial intermediary perbankan yakni menghimpun dan menyalurkan dana masyarakat merupakan kategori kegiatan ekonomi dari aspek produksi dan distribusi, sehingga dalam Hukum Hindu digolongkan sebagai Waisya pada Warnadharma. Pengkategorian tersebut menempatkan Arthasastra yang merupakan bagian dari Upaweda dalam Weda Smerti, khususnya pada kelompok Manawa Dharmasastra sebagai dasar hukum financial intermediary perbankan, yang secara spesifik mengacu pada hubungan kepercayaan subjek hukum perbankan berdasarkan legalitas perjanjian dan bunga yang diatur dalam Manawa Dharmasastra Buku VIII Sloka 165 (kesepakatan), Sloka 163 (kecakapan), Sloka 143 (objek tertentu), dan Sloka 164 (kausa yang halal). Sedangkan mengenai pengaturan bunga tercantum dalam Manawa Dharmasastra Buku X Sloka 115 dan 116 (alas hak pengenaan bunga), Manawa Dharmasastra Buku VIII Sloka 152 (suku bunga bersyarat), dan Sloka 142 (besaran pemberlakuan bunga).
TINDAK PIDANA PEMILU DAN UPAYA PENCEGAHANNYA PADA PEMILIHAN KEPALA DAERAH TAHUN 2020 DI KABUPATEN LOMBOK UTARA Taufik, Zahratul’ain; Kafrawi, Rachman Maulana
Jurnal Hukum Agama Hindu Widya Kerta Vol 6 No 1 (2023): Volume 6 Nomor 1 Juni 2023
Publisher : Prodi Hukum Agama Hindu Jurusan Dharma Sastra IAHN Gde Pudja Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.53977/wk.v6i1.1016

Abstract

Pemilihan kepala daerah merupakan sarana yang sangat penting untuk menentukan kelangsungan penyelenggaraan sistem pemerintahan daerah saat ini guna mewujudkan wujud negara demokrasi yang sesungguhnya. Namun faktanya di Kabupaten Lombok Utara pada Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2020 terdapat sebanyak delapan kasus tindak pidana Pemilu yang ditangani oleh Bawaslu Kabupaten Lombok Utara. Fakta tersebut kemudian dirasa perlu untuk diketahui apa saja bentuk tindak pidana yang bisa terjadi dalam proses kontestasi politik, serta apa saja tindak pidana Pemilu yang pernah terjadi pada Pemilihan Kepala Daerah tahun 2020 di Kabupaten Lombok Utara dan upaya pencegahannya. Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian dan penulisan artikel ini adalah Penelitian Hukum normatif-empiris. Tujuan dari penelitian ini adalah supaya bisa menjadi bahan rujukan dan dapat mengambil andil menjadi bagian yang dapat membantu menekan jumlah Tindak Pidana Pemilu. Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa tindak pidana Pemilu diatur secara tegas beserta ancaman pidananya sebanyak lebih kurang 65 Pasal yang termuat dalam Pasal 177 sampai dengan Pasal 198. selanjutnya Bawaslu Kabupaten Lombok Utara telah berupaya untuk melakukan pencegahan terhadap pelanggaran-pelanggaran pemilu tersebut dengan melakukan berbagai pendekatan dengan masyarakat melalui sosialisasi pertauran perundang-undangan yang berkaitan dengan kepemiluan, pembentukan pengawas pertipatif dari berbagai unsur masyarakat dan penguatan kapasitasa jajaran Bawaslu kabupaten Lombok Utara
TINJAUAN YURIDIS IZIN POLIGAMI MENURUT UNDANG-UNDANG PERKAWINAN DAN HUKUM HINDU Dwisangga, Ni Kadek Kirana Mirah; Wisudawan, I Gusti Agung
Jurnal Hukum Agama Hindu Widya Kerta Vol 6 No 1 (2023): Volume 6 Nomor 1 Juni 2023
Publisher : Prodi Hukum Agama Hindu Jurusan Dharma Sastra IAHN Gde Pudja Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.53977/wk.v6i1.1028

Abstract

Tujuan dari penelitian ini yaitu untuk mengetahui konsep poligami menurut Undang-Undang Perkawinan dan Hukum Hindu serta akibat hukum poligami menurut Undang-Undang Perkawinan dan Hukum Hindu. Adapun manfaat dari penelitian ini yaitu dapat memberikan pemahaman yang mendalam tentang hukum keluarga Hindu. Metode penelitian yang digunakan penulis adalah penelitian hukum normatif dengan teknik pengumpulan bahan hukum studi kepustakaan atau studi dokumen. Hasil penelitian ini yaitu konsep poligami menurut Undang-Undang Perkawinan dan Hukum Hindu sama-sama menganut asas monogami, perkawinan poligami menjadi pilihan terakhir karena beberapa alasan tertentu yang mirip dengan Undang-undang No 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. Adapun akibat hukum poligami meliputi hubungan suami dan istri (hak dan kewajiban), terhadap anak, harta kekayaan, dan kewarisan
REGULASI KERUKUNAN ANTAR UMAT BERAGAMA YANG BERSUMBER DARI KEARIFAN LOKAL MASYARAKA LOMBOK Aditi, I Gusti Ayu
Jurnal Hukum Agama Hindu Widya Kerta Vol 6 No 1 (2023): Volume 6 Nomor 1 Juni 2023
Publisher : Prodi Hukum Agama Hindu Jurusan Dharma Sastra IAHN Gde Pudja Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.53977/wk.v6i1.1029

Abstract

Untuk terpenuhinya kebutuhan hukum dalam kehidupan masyarakat, maka nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat harus dinormakan dalam bentuk hukum. Salah satu nilai yang hidup dalam masyarakat adalah kearifan lokal. Kearifan lokal diartikan sebagai gagasan-gagasan setempat atau lokal yang bersifat bijaksana, penuh kearifan, bernilai baik yang tidak tertangan serta diikuti oleh anggota masyarakatnya. Kearifan lokal merupakam cermim dari hukum yang hidup dalam masyarakat di Indonesia umumnya dengan melihat peran penting kearifan lokal dalam masyarakat hukum yang responsif dimana hukum yang dapat merespon kebutuhan suatu masyarakat. Masyarakat Lombok merupakan masyarakat multikultur yang syarat dengan nilai sehingga dipandang perlu untuk menjaga keharmonisan antar anggota masyarakat. oleh karennya diperlukan suatu norma atau kaedah hukum yang dapat menjamin kepastian hukum bagi warganya. Adapun dalam bentuk regulasi kerukunan antar umat beragama yang bersumber dari kearifan lokal dapat dilihat dari berbagai aspek, Kearifan lokal yang khas dan masih tumbuh yang dijadikan acuan dalam mengupayakan keharmonisan di Lombok antara lain; Konsep ajinin , yang secara harfiah berarti saling menghormati, reme, rapah, regen yang berarti suka memberi, memilih situasi aman damai dan mendukung toleransi menambah khazanah kearifan lokal masyarakat Lombok dalam menjalani relasi sosial. Konsep krame yang meupakan wadah Secara konseptual, krama merupakan institusi adat yang memayungi kearifan lokal yang terdiri atas dua macam, yaitu krama sebagai lembaga adat dan krama sebagai aturan pergaulan sosial. Konsep Tat twam asi
PERBANDINGAN TINDAK PIDANA PEMERKOSAAN DI INDONESIA, KOREA SELATAN DAN UNITED STATES OF AMERIKA SERIKAT Susanto, Endri; Listyaningrum, Novita; Lukman, Dwi Ratna Kamala Sari
Jurnal Hukum Agama Hindu Widya Kerta Vol 6 No 2 (2023): Volume 6 Nomor 2 Nopember 2023
Publisher : Prodi Hukum Agama Hindu Jurusan Dharma Sastra IAHN Gde Pudja Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.53977/wk.v6i2.1272

Abstract

Tindak pidana perkosaan merupakan sebuah kejahatan sebagai pelanggaran terhadap hak asasi manusia. Tindak Pidana Perkosaan merupakan salah satu bentuk kejahatan yang mengakibatkan kerugian serta kecemasan dalam masyarakat, perkosaan sering terjadi namun selalu sulit untuk di adili karena salah satunya adanya keengganan korban untuk melaporkannya, hal ini dikarenakan masih melekatnya budaya malu di dalam masyarakat. Masing-masing negara memiliki atauran tersendiri dalam menangani dan menanggulangi kasus pemerkosaan yang terjadi di negaranya. Dalam membuat suatu perbandingan hukum tentu yang menarik untuk dibandingkan ialah perbandingan dengan negara lain sesama penganut sistem hukum civil law dan negara lain yang menganut sistem common law. Penelitian ini menggunakan metode penelitian normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual. Terdapat persamaan dan perbedaan dalam pengaturan tindak pidana pemerkosaan di Indonesia, Korea Selatan dan Amerika Serikat. Persamaan terletak pada: Pertama, pengaturan mengenai Pemerkosaan dengan kekerasan atau ancaman kekerasan; Kedua, Pemerkosaan terhadap anak di bawah umur. Sedangkan perbedaan yang dapat dibandingkan ialah: 1) Pemerkosaan terhadap disabilitas; 2) adanya unsur persetujuan; 3) Lama Hukuman; 4) Objek Pemerkosaan; 5) Pemerkosaan Sedarah; dan 6) Pemerkosaan dalam Pernikahan (marital rape).
ANALISIS TERHADAP IMPLEMENTASI PROGRAM ATMA KERTHI UNTUK MEWUJUDKAN TERTIB ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DI KABUPATEN KARANGASEM Sugita, I Made; Wardhani, Ida Ayu Sri Kusuma; Darmayoni, A.A Ratna
Jurnal Hukum Agama Hindu Widya Kerta Vol 6 No 2 (2023): Volume 6 Nomor 2 Nopember 2023
Publisher : Prodi Hukum Agama Hindu Jurusan Dharma Sastra IAHN Gde Pudja Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.53977/wk.v6i2.1273

Abstract

Pemerintah Kabupaten Karangasem melalui Peraturan Bupati Nomor 58 Tahun 2021 sebagaimana terkahir dirubah melalui Peraturan Bupati Karangasem Nomor 47 Tahun 2022 tentang Pemberian Penghargaan atas Pengurusan Pencatatan Kematian, Pemerintah Kabupaten Karangasem meluncurkan sebuah program Atma Kerthi yang tujuannya adalah untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam melaporkan peristiwa penting kependudukan yang dialami yaitu berupa peristiwa kematian. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengimplementasian program Atma Kerthi serta menganalisis faktor penghambat dan faktor pendukung pengimplementasian program tersebut dalam mewujudkan tertib administrasi kependudukan di Kabupaten Karangasem. Jenis penelitian yang digunakan dalam menyusun penelitian ini adalah penelitian hukum empiris. Penelitian ini bersifat deskriptif-kualitatif. Jenis data yang digunakan adalah selain menggunakan data primer juga menggunakan data sekunder. Teknik pengumpulan data primer melalui penelitian lapangan, sedangkan data sekunder diperoleh melalui penelitian kepustakaan. Data-data tersebut kemudian dianalisis dan deskripsikan secara kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengimplementasian program Atma Kerthi di Kabupaten Karangasem masih menemui masalah yaitu diantaranya kehabisan anggaran yang menyebabkan banyaknya pemohon Atma Kerthi yang seharusnya menerima penghargaan atas pelaporan kematian secara tepat waktu, justru harus menunggu sampai berbulan-bulan. Adapun faktor penghambat dan faktor pendukung dalam pengimplementasian program Atma Kerthi di Kabupaten Karangasem yaitu Faktor penghambatnya yaitu perencanaan anggaran yang kurang maksimal, kurangnya partisipasi masyarakat dalam memahami informasi terkait layanan program atma kerthi serta sarana dan prasarana pelayanan yang kurang memadai. Sedangkan faktor pendukung pengimplementasian program Atma Kerthi ini adalah standar layanan yang memadai dan kompetensi petugas layanan yang memadai.
PENEGAKAN HUKUM TERHADAP MASYARAKAT YANG MEMBUANG SAMPAH SEMBARANGANDI KALI DITINJAU DARI HUKUM POSITIF DAN HUKUM HINDU Putra, I Gusti Bagus Surya Permana; Andriani, I Gusti Ayu Agung; Ratnadewi, Ni Nyoman Ernita
Jurnal Hukum Agama Hindu Widya Kerta Vol 6 No 2 (2023): Volume 6 Nomor 2 Nopember 2023
Publisher : Prodi Hukum Agama Hindu Jurusan Dharma Sastra IAHN Gde Pudja Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.53977/wk.v6i2.1274

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk (1) Untuk mengetahui secara umum pengaturan hukum terhadap masyarakat yang membuang sampah sembarangan dari perspektif hukum positif dan hukum hindu, (2) Untuk mengetahui dan mendeskripsikan bagaimana upaya penegakan hukumnya dari hukum positif dan hukum hindu. Adapun metode yang digunakan ialah menggunakan metode penelitian hukum normatif-empiris dengan menggunakan pendekatan perundangan-undangan (statute approach), pendekatan konseptual (conceptual approach), pendekatan sosiologis, dan pendekatan historis (historical approach). Data yang diperoleh dengan metode observasi, studi kepustakaan, dan wawancara. Hasil penelitian dapat disimpulkan; 1) Pengaturan hukum terhadap masyarakat yang buang sampah di kali berdasar kepada hierarki peraturan hukum yang berlaku adalah UUD 1945 Pasal 18 ayat (1), Undang-Undang No. 18 Tahun 2008 Pasal 29 ayat (1) huruf e, Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No.14 Tahun 2021, Peraturan Daerah Kota Mataram No. 1 Tahun 2019. Serta dalam hukum hindu terdapat dalam Kitab Manawa Dharmasastra IV.56. 2) Penegakan hukum yang dilaksanakan dalam hukum positifnya adalah diatur dalam Peraturan Daerah Kota Mataram No. 1 Tahun 2019, serta beberapa perangkat desa membuat himbauan-himbauan untuk tidak buang sampah dan apabila melanggar akan dikenakan sanksi yaitu pasal 56 ayat (1) huruf b setiap orang dengan sengaja atau terbukti membuang sampah dikenakan denda dengan membayar sejumlah uang paling banyak Rp.500.000; 3) Pasal 61 ayat (1) setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pasal 53 dipidana dengan pidana kurungan paling lama 6 bulan dan/atau denda paling banyak Rp.50.000.00 (lima puluh juta rupiah) dan dilanjutkan dengan pasal 61 ayat (2) tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat 1 adalah pelanggaran.
KAJIAN YURIDIS TENTANG MASYARAKAT HUKUM ADAT DALAM PROGRAM PERHUTANAN SOSIAL Jemarut, Wihelmus; Webliana B, Kornelia; Sari, Diah Permata
Jurnal Hukum Agama Hindu Widya Kerta Vol 6 No 2 (2023): Volume 6 Nomor 2 Nopember 2023
Publisher : Prodi Hukum Agama Hindu Jurusan Dharma Sastra IAHN Gde Pudja Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.53977/wk.v6i2.1275

Abstract

Putusan MK No. 35 Tahun 2012 perihal hutan adat merupakan awal pengakuan hak Masyarakat Hukum Adat (MHA) atas hutan adat. Pengakuan hak tersebut menjadi dasar penetapan Hutan Adat sebagai salah satu skema dalam Program Perhutanan Sosial Kementerian LHK. Tujuan penelitian ini yakni mendeskripsikan pengaturan hukum tentang Masyarakat Hukum Adat (MHA) dalam program Perhutanan Sosial. Metode penelitian yang digunakan yakni metode normatif dengan pendekatan perundang-undangan. Hasil penelitian menunjukan peran masyarakat adat dalam Program Perhutanan Sosial diatur dalam Permen LHK No. 83 Tahun 2016 tentang Perhutanan Sosial; PP No. 23 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Kehutanan dan Permen. LHK No. 9 Tahun 2021 tentang Pengelolahan Perhutanan Sosial. Masyarakat Hukum Adat (MHA) adalah salah subyek hukum pengelolaan perhutanan sosial dengan skema Hutan Adat. Kriteria penetapan status Hutan Adat dan hak MHA setelah ditetapkan sebagai subyek pengelolaan Hutan Adat diatur secara spesifik dalam Permen LHK No. 9 Tahun 2021 tentang Pengelolahan Perhutanan Sosial

Page 3 of 6 | Total Record : 51

 1   2   3   4   5 

Filter by Year

2021 2025


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol 8 No 2 (2025): Volume 8 Nomor 2 November 2025 Vol 8 No 1 (2025): Volume 8 Nomor 1 Juni 2025 Vol 7 No 2 (2024): Volume 7 Nomor 2 Nopember 2024 Vol 7 No 1 (2024): Volume 7 Nomor 1 Juni 2024 Vol 6 No 2 (2023): Volume 6 Nomor 2 Nopember 2023 Vol 6 No 1 (2023): Volume 6 Nomor 1 Juni 2023 Vol 5 No 01 (2022): Volume 5 No 1 Juni 2022 Vol 5 No 2 (2022): Vo. 5 No. 2 Nopember 2022 Vol 3 No 2 (2020): Volume 3 No. 2 Nopember 2020 Vol 4 No 2 (2021): Volume 4 NO 2 Nopember 2021 Vol 4 No 1 (2021): Volume 4 No 1 Juni 2021 More Issue