Garuda - Garba Rujukan Digital

Article Per Year (5 Year)

All

Jurnal Hukum Agama Hindu Widya Kerta

WK
Website

Published by Institut Agama Hindu Negeri Gde Pudja Mataram

ISSN : - EISSN : 26223821 DOI : https://doi.org/10.53977/wk.v5i01.575

Core Subject : Social,

Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences

Jurnal Hukum Agama Hindu Widya Kerta (E-ISSN: 2622-3821) is a scientific journal containing original works from lecturers, researchers, students and other concerned parties who have not been published or are not on the publication in the form of articles on the research and conceptual ideas on the subject of Hindu law. This journal publishes twice in a year

Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Hukum

Articles 51 Documents

1 2 3 4 5

PENGATURAN DAN AKIBAT HUKUM TIDAK DILAKSANAKANYA PUTUSAN PERADILAN ADAT DAYAK Citranu Citranu
Jurnal Hukum Agama Hindu Widya Kerta Vol 4 No 1 (2021): Volume 4 No 1 Juni 2021
Publisher : Prodi Hukum Agama Hindu Jurusan Dharma Sastra IAHN Gde Pudja Mataram

Kajian ini bertujuan untuk mengetahui pengaturan pelaksanaan eksekusi putusan peradilan adat dayak dan akibat hukum dari tidak dilaksanakannya putusan adat dayak, agar kedepannya dapat merumuskan pengaturan eksekusi putusan peradilan adat dayak yang berkeadilan dan dapat diterima oleh semua orang. Tulisan ini menggunakan metode hukum normatif. Kajian ini dilandasi adanya kekosongan hukum terkait sanksi atau akibat hukum tidak dilaksanakannya putusan adat dayak. Hasil dari kajian ini bahwa pengaturan eksekusi terhadap putusan peradilan adat dayak tidak diatur secara jelas di dalam perjanjian Tumbang Anoi, melainkan dalam bentuk aturan tidak tertulis sesuai dengan nilai kepatutan menurut masyarakat adat dayak yakni Belom Bahadat. Selama ini eksekusi terhadap putusan peradilan adat dayak dilakukan dengan suka rela dengan tidak ada paksaan terhadap pihak yang dijatuhi hukuman sedangkan akibat hukum dari tidak dilaksanakannya putusan peradilan adat dayak adalah si terhukum atau pihak yang dikenakan sanksi adat dayak secara jasmani akan dikucilkan dan dianggap rendah beserta keturunannya karena tidak melaksanakan putusan adat dan dapat di laporkan pidana atau dapat digugat secara perdata karena telah melecehkan peradilan adat, sedangkan secara rohaninya menurut kepercayaan adat dayak, pihak yang dikenakan sanksi akan mendapatkan kesulitan hidup di dunia dan kehidupan setelah kematian.

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PURA TAMAN MAYURA CAKRANEGARA SEBAGAI KAWASAN CAGAR BUDAYA DI KOTA MATARAM Anak Agung Ketut Wardani; I Nyoman Suarna; I Nyoman Sumantri
Jurnal Hukum Agama Hindu Widya Kerta Vol 4 No 1 (2021): Volume 4 No 1 Juni 2021
Publisher : Prodi Hukum Agama Hindu Jurusan Dharma Sastra IAHN Gde Pudja Mataram

Penelitian ini bertujuan untuk Mengetahui bentuk perlindungan hukum Situs Cagar Budaya Pura Taman Mayura. Dan Mengetahui faktor yang menjadi kendala perlindungan hukum terhadap Cagar Budaya Pura Taman Mayura. Penelitian ini menggunakan metode penelitiaan hukum yaitu penelitiaan bersifat normatif empiris. Penelitiaan normatif empiris fokusnya adalah penelitiaan tentang asas-asas hukum, sistematika hukum singkronisasi hukum, sejarah hukum dan perbandingan hukum dan juga bagaimana pelaksanaan hukum itu berlaku Perlindungan hukum terhadap cagar budaya taman mayura dilakukan atas dasar aturan yang dalam peraturan perundang undangan. kendala kendala yang dihadapi dalam pengeloaan cagar budaya pura taman mayura terdapat dua kendala yakni dari pemerintah daerah seperti belum adanya peraturan daerah yang mengatur tentang cagar budaya dan yang kedua dari pengelolaan sendiri yang sering tumpeng tindih antara yayasan dan pemerintah terkait dengan tanggungjawab apabila terjadi kerusakan cagar budya

IMPLEMENTASI TUGAS ASISTEN TENAGA KESEHATAN SEBAGAI ASISTEN KEFARMASIAN DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 36 TAHUN 2014 TENTANG TENAGA KESEHATAN (STUDI DI SUMBAWA BESAR) Dwi ayu Izmi Putri
Jurnal Hukum Agama Hindu Widya Kerta Vol 4 No 1 (2021): Volume 4 No 1 Juni 2021
Publisher : Prodi Hukum Agama Hindu Jurusan Dharma Sastra IAHN Gde Pudja Mataram

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaturan tugas asisten tenaga kesehatan dan implementasinya ditinjau dari Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentangTenaga Kesehatan serta mengetahui bagaimana bentuk pertanggungjawaban asisten tenaga kefarmasian, pemilik apotek, tenaga kefarmasian dalam kelalaian pelaksanaan tugas yang dilakukan asisten tenaga kefarmasian. Manfaat penelitian terdiri dari manfaat akademis, teoritis dan praktis serta menggunakan penelitian normatif-empiris. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi tugas asisten tenaga kefarmasian di beberapa apotek di Ibukota Kabupaten Sumbawa tidak sesuai dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan dan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 80 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Pekerjaan Asisten Tenaga Kesehatan.

PERLINDUNGAN HUKUM KELOMPOK PETERNAK SAPI DALAM PERJANJIAN KEMITRAAN DENGAN UD.WIRAGUNA TERNAK SEJAHTERA Pahrur Rizal
Jurnal Hukum Agama Hindu Widya Kerta Vol 4 No 1 (2021): Volume 4 No 1 Juni 2021
Publisher : Prodi Hukum Agama Hindu Jurusan Dharma Sastra IAHN Gde Pudja Mataram

Tujuan penelitian ini untuk mengetahui mekanisme perjanjian dan bentuk perlindungan hukum kelompok peternak sapi dalam perjanjian kemitraan dengan UD. Wiraguna Ternak sejahtera, jenis penelitian ini adalah normative empiris Mekanisme perjanjian penggemukan sapi antara kelompok peternak sapi dengan UD Ternak sejahtera (konsultan) diawali dengan membentuk kelompok, ketua kelompok inilah yang mewakili pembuatan perjanjian dengan konsultan yang akan memberikan pendampingan selama program penggemukan sapi. Upaya perlindungan hukum bagi para pihak, khususnya pihak Plasma sebagai pihak yang lemah dapat ditempuh melalui tiga mekanisme, yaitu (a)Penerapan ketentuan hukum administrasi dengan penegakkan aturan tentang, pembinaan, pengawasan oleh pemerintah, sebagai mana diatur dalam UU usaha mikro, kecil dan menengah, dan atau PP tentang kemitraan. (b)Penerapan ketentuan dalam UU no 8 tahun 1999 tentang Perlindungan konsumen. (c) Penerapan ketentuan hukum perdata, dengan melakukan gugatan pembatalan perjanjian ke Pengadilan Negeri.

KEDUDUKAN KETETAPAN MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT (TAP. MPR) SEBELUM DAN SETELAH AMANDEMEN UUD 1945 Azwani Azwani
Jurnal Hukum Agama Hindu Widya Kerta Vol 4 No 1 (2021): Volume 4 No 1 Juni 2021
Publisher : Prodi Hukum Agama Hindu Jurusan Dharma Sastra IAHN Gde Pudja Mataram

Penelitian bertujuan untuk menganalisis kedudukan Ketetapan MPR sebelum dan setelah perubahan UUD 1945. Penelitian ini menggunakan pendekatan mormatif yuridis. Dasar hukum Ketetapan MPR memang tidak diatur secara jelas dalam UUD 1945, walaupun demikian dasar hukum Ketetapan MPR dapat ditemukan melalui penafsiran sejumlah pasal yang ada dalam UUD 1945 seperti Pasal 3. Keberadaan dan penggunaan Ketetapan MPR selama ini telah diterima dan kenyataannya dapat bermanfaat dalam penyelenggaraan negara. Atas dasar kebiasaan tersebut maka keberadaan Ketetapan MPR diterima sebagai peraturan perundang-undangan dan dijadikan sebagai sumber hukum. Perubahan yang terjadi terhadap UUD 1945 selain merubah kedudukan MPR sebagai lembaga negara tertinggi, juga merubah tugas dan wewenang MPR. MPR tidak dibenarkan lagi mengeluarkan Ketetapan MPR yang bersipat mengatur keluar, seperti yang diatur pada Ketetapan MPRS No. XX/MPRS/1966 dan Ketetapan MPR No. III/MPR/2000 sebelumnya. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 tahun 2011 yang di dalamnya menentukan jenis dan tata urutan peraturan perundang-undangan, yang menempatkan Ketetapan MPR/S dalam tata urutannya. Akan tetapi di sisi lain, kenyataannya masih terdapat sejumlah Ketetapan MPR/S yang dinyatakan masih berlaku dan dijadikan sebagai sumber hukum. Masih berlakunya sejumlah Ketetapan MPR/S tersebut didasari atas praktik ketatanegaraan atau kebiasaan ketatanegaraan Selain itu alasan Ketetapan MPR/S tetap diberlakuan untuk menghindari kekosongan hukum.

PERILAKU DOXING DAN PENGATURANNYA DALAM POSITIVISME HUKUM INDONESIA I Putu Pasek Bagiartha W
Jurnal Hukum Agama Hindu Widya Kerta Vol 4 No 2 (2021): Volume 4 NO 2 Nopember 2021
Publisher : Prodi Hukum Agama Hindu Jurusan Dharma Sastra IAHN Gde Pudja Mataram

Perilaku doxing di Indonesia muncul sebagai akibat konsumtifnya kebutuhan penggunaan internet yaitu terbesar keempat di dunia namun tidak diimbangi dengan tingkat digital civility indexs yang berada pada peringkat 29 dari 32 negara. Kondisi ini mengakibatkan terjadinya tindakan pelanggaran hak pribadi sehingga menjadi dasar kajian yuridis terkait dengan ketentuan perundang-undangan mengenai pengkategorian perbuatan doxing dalam positivisme hukum Indonesia. Untuk memperoleh substansi kajian perilaku doxing dan aturan hukumnya dilakukan dengan penelitian normatif menggunakan metode pendekatan perundang-undangan dan konseptual, dimana bahan hukum yang terkumpul didokumentasikan melalui studi kepustakaan untuk dianalisis secara deduktif kualitatif. Berdasarkan hasil pengkajian konseptual dan perundang-undangan, menunjukkan bahwa perilaku doxing terbagi atas 2 kategori yaitu doxing sebagai perbuatan ilegal (melawan hukum, tanpa ijin, tanpa persetujuan) dalam menggunakan informasi pribadi personal maupun komunitas; serta muatan perilaku doxing terbagi atas pelanggaran kesusilaan, pelanggaran perjudian, pelanggaran penghinaan dan/atau pencemaran nama baik, pelanggaran pemerasan dan/atau pengancaman, pelanggaran berita bohong dan ketertiban umum. Sanksi hukum yang dikenakan atas muatan kategori perilaku doxing telah diatur dalam Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik, Undang-Undang Administrasi Kependudukan, Undang-Undang Pers, Undang-Undang Telekomunikasi, Undang-Undang Hak Asasi Manusia, Undang-Undang Perbankan, Rancangan Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi, Undang-Undang Peraturan Hukum Pidana, dan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Keberadaan produk perundang-undangan ini merupakan implikasi penerapan teori kontrol sosial yang diaplikasikan dalam bentuk perlindungan hukum preventif dan represif sebagai bentuk keterlibatan minimalis negara.

ANALISIS YURIDIS PROGRAM KELUARGA BERENCANA (KB) DALAM HUKUM HINDU SEGABAI UPAYA MEPERTAHANKAN KEARIFAN LOKAL Dwi Ratna Kamala sari Lukman; Ni Nyoman Ernita Ratnadewi; Ni Wayan Sridiani
Jurnal Hukum Agama Hindu Widya Kerta Vol 4 No 2 (2021): Volume 4 NO 2 Nopember 2021
Publisher : Prodi Hukum Agama Hindu Jurusan Dharma Sastra IAHN Gde Pudja Mataram

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaturan tentang Program Keluarga Berencana (KB) Krama Bali dalam Hukum Hindu dimana diarahkan untuk mengatur kelahiran, jarak dan usia ideal melahirkan, mengatur kehamilan dengan tetap menghormati hak reproduksi Krama Bali berdasarkan kearifan lokal yang bertujuan mewujudkan manusia/Krama Bali yang unggul dan keluarga yang berkualitas dengan menghormati hak reproduksi yaitu berhak untuk melahirkan anak lebih dari 2 (dua) orang bahkan 4 (empat) orang yang penyebutannya terdiri atas Wayan, Made, Nyoman dan Ketut atau sebutan lain sesuai dengan kearifan lokal yang telah diwariskan oleh para leluhur dan tetua Krama Bali.

ANALISIS HUKUM ATAS HAK WARIS ANAK PADA PERKAWINAN YANG TIDAK TERCATAT NEGARA (DITINJAU DARI HUKUM POSITIF DAN HUKUM HINDU) Dwitya Laras Suharyati; Susilo Edi Purwanto; I Nyoman Suarna
Jurnal Hukum Agama Hindu Widya Kerta Vol 4 No 2 (2021): Volume 4 NO 2 Nopember 2021
Publisher : Prodi Hukum Agama Hindu Jurusan Dharma Sastra IAHN Gde Pudja Mataram

Perkawinan yang tidak tercatat akan memberikan beberapa akibat, salah satunya adalah tidak ada yang menjamin dan memberikan perlindungan hukum. Hal ini juga berpengaruh pada status dari anak yang perkawinan kedua orang tuanya tidak tercatat. Penelitian ini memiliki tujuan (1) yaitu mendeskripsikan secara umum kedudukan anak hak waris anak pada perkawinan yang tidak tercatat negara, (2) mendeskripsikan akibat hukum terhadap hak waris anak yang lahir dari perkawinan yang tidak dicatatkan secara hukum. Data diperoleh dengan metode studi kepustakaan dan wawancara sebagai bahan pelengkap penelitian. Sumber data yang digunakan adalah data primer yang dilakukan dengan wawancara informan dan menggunakan data sekunder berupa bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Teknik analisa bahan hukumnya deskriptif analisis memberikan gambaran atau pemaparan atas subyek dan obyek hukum penelitian. Jadi dapat disimpulkan Anak yang lahir dari perkawinan kedua orang tuanya belum tercatat disebut anak sah serta secara agama juga menjadi sah apabila telah melakukan Upacara Wiwaha Samskara dan disaksikan oleh Tri Upasaksi serta berhak atas hak warisnya. Akibat dari perkawinan tidak tercatat tersebut berdampak pada anak dan orang tua yang keabsahan perkawinannya dipertanyakan, serta tidak adanya status hukum tetap karena tidak adanya kepemilikan akta kelahiran anak. Mengenai hak waris anak tersebut harus mendapatkan pengakuan dari ayahnya terlebih dahulu.

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KERUGIAN USER DALAM TRANSAKSI JUAL BELI ONLINE PADA MEDIA FACEBOOK STUDI DI KOTA MATARAM Anggara Dwi Setiawan; Habibi Habibi; I Gusti Ayu Aditi
Jurnal Hukum Agama Hindu Widya Kerta Vol 4 No 2 (2021): Volume 4 NO 2 Nopember 2021
Publisher : Prodi Hukum Agama Hindu Jurusan Dharma Sastra IAHN Gde Pudja Mataram

Perkembangan internet yang sangat pesat melalui media E-commerce membuat penggunanya harus mengikuti dari perkembangan tersebut, perubahan status dari transaksi konvensional menjadi transaksi digital salah satunya adalah media sosial Facebook yang banyak digunakan masyarakat. Facebook sudah dijadikan sebagai lahan bisnis yang digunakan sebagai tempat transaksi jual beli, sehingga Facebook dijadikan tempat untuk menjual berbagai produk barang baru maupun barang bekas dan jasa. pokok permasalahannya : 1).Bagaimanakah cara user Facebook bertransaksi jual beli online agar tidak mengalami kerugian ? 2). Bagaimanakah perlindungan hukum terhadap konsumen ketika terjadi tindak penipuan transaksi jual beli Online ? metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif empiris, dilihat dari sifatnya penelitian ini bersifat deskriptif analisis. Hasil penelitian nya adalah:1). Dalam transaksi jual beli online melalui media Grup Facebook pembeli harus memperhatikan akun kejahatan dan akun Facebook real diantaranya adalah : 1. profil pengguna 2. Memperhatikan deskripsi barang 3. Foto barang 4. Nomor kontak 5. Pengiriman 6. Lamanya akun di buat 7. Rekomendasi anggota Grup. Perlindungan hukum terhadap konsumen melalui jual beli online pada media Facebook dengan transaksi jual beli konvensional memiliki status sama di mata hukum Perlindungan hukum bagi para pihak pun pada intinya sama di mata hukum, yaitu adanya peran pemerintah untuk melindungi kepentingan produsen dan konsumen dalam perdagangan baik itu perdagangan secara konvensional maupun perdagangan melalui media online dan telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999. penyelesaian sengketa dalam transaksi jual beli online dapat dilakukan dengan dua cara litigasi dan non litigasi, pada penyelesaian sengketa litigasi para pihak dapat menggunakan (1). Undang-Undang Nomor 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (2). Undang-Undang Nomor 11 tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik. Dan pada penyelesaian sengketa non litigasi dapat diselesaikan secara kekeluargaan, kedua belah pihak menyelesaikan masalah ketidak sesuaian barang mandiri ataupun melalui forum Grup jual beli online sebagai penengah

ANALISIS YURIDIS TERHADAP PEMBAGIAN HARTA BERSAMA AKIBAT PERCERAIAN BERDASARKAN PUTUSAN INKRACHT PERKARA NOMOR : 76/PDT.G/2016/PN MTR I Gede Gunanta; Habibi Habibi
Jurnal Hukum Agama Hindu Widya Kerta Vol 4 No 2 (2021): Volume 4 NO 2 Nopember 2021
Publisher : Prodi Hukum Agama Hindu Jurusan Dharma Sastra IAHN Gde Pudja Mataram

Tujuan Penelitian Ini adalah Untuk mengetahui dasar hukum dan pertimbangan hakim dalam memutus Perkara Nomor: 76/Pdt.G/2016/PN Mtr baik di Pengadilan Tingkat Pertama, Banding, Kasasi maupun pada Tingkat Peninjauan Kembali. Untuk menganalisis apakah putusan tersebut dapat dieksekusi atau tidak.Metode yang digunakan dalam penelitian ini penelitian ini termasuk dalam kategori penelitian normatif empiris, yaitu suatu pendekatan yang meneliti data sekunder terlebih dahulu dan dilanjutkan dengan mengadakan penelitian data primer di lapangan yang mana hasil pengumpulan informasi (fakta) akan diinterpretasikan secara kualitatif. Hasil penelitian undang undang perkawinan nomor 1 tahun 1974 dalam pasal 37 berbunyi Bila perkawinan putus karena perceraian, harta bersama diatur menurut hukumnya masing-masing. Dalam penjelasan Yang dimaksud dengan "hukumnya" masing-masing ialah hukum agama, hukum adat dan hukum-hukum lainnya. Dalam Perkara No. 76/Pdt.G/2016/Pn Mtr majelis hakim tidak menggunakan ketentuan dalam pasal 37. Jika merujuk pada kasus tersebut dimana penggugat dan tergugat beragama hindu seharusnya menggunakan sesuai hukum hindu dalam pembagian harta bersma tersebut dan tidak membagi harta menjadi setengah bagian. Jika mengkaji pada putusan No.76/PDT.G/2016/PN Mtr tersebut akan menimbulkan probelamatika eksekusi baik pada benda bergerak maupun tidak bergerak, pada benda bergerak salah satunya pada benda berupa perhiasan yang seluruhnya masih dikuasai oleh penggugat dimana perhiasan tersebut harus dibagi setengah bagian penggugat dan tergugat.

Page 1 of 6 | Total Record : 51

1 2 3 4 5

Filter by Year

2021 2025

Filter By Issues

All Issue Vol 8 No 2 (2025): Volume 8 Nomor 2 November 2025 Vol 8 No 1 (2025): Volume 8 Nomor 1 Juni 2025 Vol 7 No 2 (2024): Volume 7 Nomor 2 Nopember 2024 Vol 7 No 1 (2024): Volume 7 Nomor 1 Juni 2024 Vol 6 No 2 (2023): Volume 6 Nomor 2 Nopember 2023 Vol 6 No 1 (2023): Volume 6 Nomor 1 Juni 2023 Vol 5 No 01 (2022): Volume 5 No 1 Juni 2022 Vol 5 No 2 (2022): Vo. 5 No. 2 Nopember 2022 Vol 3 No 2 (2020): Volume 3 No. 2 Nopember 2020 Vol 4 No 2 (2021): Volume 4 NO 2 Nopember 2021 Vol 4 No 1 (2021): Volume 4 No 1 Juni 2021 More Issue

Home Page

OAI Link

Editorial Team

Contact

Reviewer

Google Scholar

Contact Name
Ida Bagus Alit Arta Wiguna

Contact Email
gusarta@iahn-gdepudja.ac.id

Phone
+6285739444989

Journal Mail Official
gusarta@iahn-gdepudja.ac.id

Editorial Address
https://e-journal.iahn-gdepudja.ac.id/index.php/WK/editorialTeam

Location
Kota mataram,

Nusa tenggara barat

INDONESIA

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Home Page

OAI Link

Editorial Team

Contact

Reviewer

Google Scholar

Contact Name Ida Bagus Alit Arta Wiguna

Contact Email gusarta@iahn-gdepudja.ac.id

Phone +6285739444989

Journal Mail Official gusarta@iahn-gdepudja.ac.id

Editorial Address https://e-journal.iahn-gdepudja.ac.id/index.php/WK/editorialTeam

Location Kota mataram, Nusa tenggara barat INDONESIA

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Contact Name
Ida Bagus Alit Arta Wiguna

Contact Email
gusarta@iahn-gdepudja.ac.id

Phone
+6285739444989

Journal Mail Official
gusarta@iahn-gdepudja.ac.id

Editorial Address
https://e-journal.iahn-gdepudja.ac.id/index.php/WK/editorialTeam

Location
Kota mataram,

Nusa tenggara barat

INDONESIA