cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Ida Bagus Alit Arta Wiguna
Contact Email
gusarta@iahn-gdepudja.ac.id
Phone
+6285739444989
Journal Mail Official
gusarta@iahn-gdepudja.ac.id
Editorial Address
https://e-journal.iahn-gdepudja.ac.id/index.php/WK/editorialTeam
Location
Kota mataram,
Nusa tenggara barat
INDONESIA
Jurnal Hukum Agama Hindu Widya Kerta
Published by Institut Agama Hindu Negeri Gde Pudja Mataram
ISSN : -     EISSN : 26223821     DOI : https://doi.org/10.53977/wk.v5i01.575
Core Subject : Social,
Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences
Jurnal Hukum Agama Hindu Widya Kerta (E-ISSN: 2622-3821) is a scientific journal containing original works from lecturers, researchers, students and other concerned parties who have not been published or are not on the publication in the form of articles on the research and conceptual ideas on the subject of Hindu law. This journal publishes twice in a year
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Hukum
Articles 51 Documents
 2   3   4   5   6 
PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK KORBAN KEKERASAN SEKSUAL DITINJAU DARI PERSPEKTIF HUKUM PIDANA DAN KANTAKA SODHANA Kartono, Agung; Habibi, Habibi; Ratnadewi, Ni Nyoman Ernita
Jurnal Hukum Agama Hindu Widya Kerta Vol 7 No 2 (2024): Volume 7 Nomor 2 Nopember 2024
Publisher : Prodi Hukum Agama Hindu Jurusan Dharma Sastra IAHN Gde Pudja Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.53977/wk.v7i2.2187

Abstract

Penelitian ini berfokus untuk mengkaji lebih lanjut mengenai pengaturan hukum kekerasan seksual terhadap anak dalam perspektif hukum pidana dan kantaka sodhana serta bagaimana perlindungan hukum yang dilakukan oleh Lembaga Perlindungan Anak Kota Mataram terhadap anak yang menjadi korban kekerasan seksual. Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan secara normatif pengaturan hukum kekerasan seksual pada anak dan untuk menganalisis perlindungan hukum yang dilakukan oleh lembaga perlindungan anak dalam menangani permasalahan tersebut. Dengan menggunakan metode penelitian hukum normatif-empiris serta pendekatan statute approach, sosiologis, dan conceptual approach. dianalisis dengan menggunakan Teknik deskriptif, argumentatif beserta interpretasi gramatikal. Kekerasan seksual terhadap anak merupakan suatu perbuatan pidana yang merampas hak asasi anak tersebut, serta mengganggu perkembangan anak baik dari segi fisik maupun mental. Dalam hukum pidana kekerasan seksual terhadap anak terbagi menjadi dua yaitu kekerasan seksual secara fisik dan non-fisik pengaturan hukum tersebut terdapat pada KUHP, UU Perlindungan anak dan UU TPKS sedangkan dalam kantaka sodhana kekerasan seksual hanya secara fisik yang diatur pada Manawa Dharmasastra VIII. 345,364,367 dan IX.171. Kemudian terdapat dua perlindungan hukum yang dilakukan oleh Lembaga Perlindungan Anak Kota Mataram terhadap anak korban kekerasan seksual yaitu perlindungan secara preventif dengan melakukan sosialisasi dan penguatan kualitas pelayanan terpadu sedangkan secara represif dengan melakukan advokasi baik hukum maupun medis
MERARIK KODEQ ANTARA TRADISI DAN PROBLEMATIKA YURIDIS PADA MASYARAKAT SUKU SASAK LOMBOK Habibi, Habibi; Bagiartha W, I Putu Pasek
Jurnal Hukum Agama Hindu Widya Kerta Vol 8 No 1 (2025): Volume 8 Nomor 1 Juni 2025
Publisher : Prodi Hukum Agama Hindu Jurusan Dharma Sastra IAHN Gde Pudja Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.53977/wk.v8i1.2466

Abstract

Tujuan Penelitian ini adalah Menganalisis kausalitas antara merariq kodeq dengan tradisi masyarakat Suku Sasak Lombok dan menganalisis nilai-nilai kearifan lokal dalam pencegahan merarik kodeq. Penelitian ini menggunakan normative empiris. Hasil penelitian ini menunjukan bahwa Merarik kodeq bukan merupakan bagian dari tradisi masyarakat Suku Sasak. Dikatakan demikian, karena tradisi merarik itu sendiri memiliki pakem adat yang mengedepankan pada nilai tanggung jawab dan kemandirian yang jika dikalkulasikan akan merujuk pada usia kedewasaan pelaku merarik maka perbuatan merarik kodeq merupakan suatu bentuk penyimpangan sosial yang dikategorikan sebagai penyimpangan sekunder. Nilai kearifan lokal yang dikedepankan sebagai upaya pencegahan perbuatan merarik kodeq lebih tertuju pada pendekatan kekeluargaan akan kemandirian dan tanggung jawab berupa pemberian pemahaman akan dampak negatif merarik kodeq baik oleh perangkat desa, Kantor Urusan Agama, tokoh masyarakat. Namun penerapan pendekatan kekeluargaan ini belum berjalan efektif dikarenakan dari aspek struktur, kewenangan pencegahan seakan-akan tertuju pada peran Kantor Urusan Agama untuk menolak pencatatan pernikahan dan hanya bersifat sanksi administratif kependudukan semata sehingga diperlukan keberadaan lembaga adat yang memiliki otoritas penjatuhan sanksi pidana dan perdata kepada pihak-pihak yang terlibat dalam peristiwa merarik kodeq ini. Kemudian dari aspek kultur yang mengacu pada rendahnya pemahaman masyarakat akan pakem tradisi merarik , aspek substansi yang telah menunjukkan kepekaan perangkat masyarakat di tingkat desa dan dusun dalam bentuk regulasi aspek substansi menjadi satu-satunya komponen perlindungan dan penegakan hukum yang berkontribusi positif terhadap upaya pencegahan merarik kodeq itu sendiri.
PENERAPAN KONSEP ESG DALAM REGULASI DAN PRAKTIK HUKUM DI SEKTOR ENERGI Siddiq, Nakzim Khalid; Mulada, Diman Ade; Rahman, Arief
Jurnal Hukum Agama Hindu Widya Kerta Vol 8 No 1 (2025): Volume 8 Nomor 1 Juni 2025
Publisher : Prodi Hukum Agama Hindu Jurusan Dharma Sastra IAHN Gde Pudja Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.53977/wk.v8i1.2473

Abstract

Penelitian ini mengkaji peran penting Environmental, Social, and Governance (ESG) dalam sektor energi dan tantangan implementasinya di Indonesia. Fokus utama penelitian adalah pada implikasi hukum dari kegagalan kepatuhan terhadap ESG dan regulasi lingkungan, sertatantangan dalam harmonisasi regulasi lingkungan dengan standar ESG. Melalui analisis regulasi lingkungan Indonesia, termasuk Undang-Undang Penataan Ruang 1992 dan Undang-Undang Lingkungan Hidup, penelitian mengidentifikasi kesenjangan antara regulasi lokal danstandar ESG internasional. Hasil penelitian menunjukkan bahwa ketidakpatuhan terhadapstandar ESG dapat mengakibatkan sanksi finansial berat, tuntutan hukum, dan kerusakanreputasi perusahaan. Tantangan utama dalam harmonisasi meliputi perbedaan regulasiantarnegara, ketidakselarasan antara regulasi lingkungan dan standar ESG, serta kesulitandalam implementasi dan penegakan hukum. Penelitian menyimpulkan bahwa diperlukanpenguatan kerangka regulasi melalui pembentukan unit penegakan hukum khusus,peningkatan kolaborasi antara pemangku kepentingan, dan standardisasi pelaporan ESG untuk mencapai tujuan pembangunan berkelanjutan di sektor energi
MEKANISME PEMUNGUTAN PAJAK PARKIR OLEH BADAN KEUANGAN DAERAH (BKD) DI KOTA MATARAM Utary, Baiq Ishariaty Wika; Rahman, Arief
Jurnal Hukum Agama Hindu Widya Kerta Vol 8 No 1 (2025): Volume 8 Nomor 1 Juni 2025
Publisher : Prodi Hukum Agama Hindu Jurusan Dharma Sastra IAHN Gde Pudja Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.53977/wk.v8i1.2474

Abstract

Pajak daerah menjadi sumber penerimaan yang berasal dari dalam daerah yang dapat dikembangkan sesuai ddengan kondisi dan kenutuhan masing-masing daerah, sehingga setiap daerah diberi wewenang yang lebih luas untuk menggali, mengelola, dan menggunakan sumber-sumber daya alam serta potensi-potensi lain yang terdapat didaerahnya masing-masing agar nantinya dapat meningkatkan pendapatan daerah, serta menunjang kelancaran pelaksanaan pembangunan dan pemerintahan di daerah.Pajak parkir merupakan pajak yang mempunyai tingkat evektifitas yang cukup tinggi. Terbukti dari setiap tahunnya lahan parkir selalu bertambah dikarenakan merupakan kebutuhan dari setiap pemilik usaha untuk meningkatkan dan mengembangkan usahanya.Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum empiris. metode pendekatan yang digunakan adalah : Pendekatan perundang – undangan, Pendekatan Konseptual, dan Pendekatan sosiologis, dimana dokumen ini merupakan data kepustakaan.Pembayaran atau penagihan Pajak di Kota Mataram dibayarkan normal berdasarkan laporan SPTPD apabila masih dalam tenggang waktu pembayaran atau pelaporan SPTPD, apabila memasuki masa teggang teguran akan dibayarkan dengan sanksi bunga 2% bulan maksimal 24 bulan pajak terhutang dibayar dengan saksi bunga 2% bulan maksimal 24 bulan dan sanksi denda 25% dari pokok apabila masa pemeriksaan dan penetapan secara jabatan (SKPDKB). Penerapan sistem pengelolaan pajak parkir sudah sesuai dengan prosedur yang berlaku seperti yang di atur dalam perudang-undangan, namun untuk penerapan sanksi sampai kepada tahap penyitaan untuk pajak parkir masih belum ada. masih ada beberapa Kendala dalam pengelolaan pajak parkir salah satunya adalah masisih ada beberapa wajib pajak yang menghitung pajak parkirnya tidak sesuai dengan dasar penghitungan yang seharusnya, ini disebabkan oleh masih rendahnya tingkat kesadaran pihak pengelola parkir atau wajib pajak dalam membayar pajak.
FAKTOR YANG MEMPENGARUHI PEMBERIAN CUTI BERSYARAT DAN PEMBEBASAN BERSYARAT BAGI ANAK BINAAN Pidade, I Made Jody Wardana; Suarna, I Nyoman; Lukman, Dwi Ratna Kamala Sari
Jurnal Hukum Agama Hindu Widya Kerta Vol 8 No 1 (2025): Volume 8 Nomor 1 Juni 2025
Publisher : Prodi Hukum Agama Hindu Jurusan Dharma Sastra IAHN Gde Pudja Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.53977/wk.v8i1.2477

Abstract

Pembebasan bersyarat merupakan salah satu hak bagi setiap anak binaan pemasyarakatan, namun dalam be- berapa kasus pengajuan bebas tersebut sering menemui hambatan bahkan terdapat anak binaan yang gagal memperoleh bebas bersyarat yang menjadi haknya tersebut. Maka kemudian penelitian ini ditujukan guna mendapatkan informasi tentang factor apa saja yang mempengaruhi serta yang menjadi peng- hambat dalam pemberian bebas bersyarat (Cuti Bersyarat dan Pembebasan Bersyarat) bagi anak binaan khususnya yang berada di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Lombok Tengah. Penelitian ini bersifat normatif empiris. Data dalam penelitian ini peneliti peroleh dengan melalui metode pengamatan (observasi), wawancara, dokumentasi, dan studi kepustakaan. Yang mana kemudian data-data tersebut dianalisis dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan, pendekatan kasus, dan pendekatan sosiologis yang kemudian disajikan dengan metode deskriptif kualitatif dengan analisis argumentatif. Hasil penelitian menunjukan bahwa yang menjadi faktor utama dalam bebas bersyarat bagi anak binaan adalah : 1) faktor internal, yaitu kelakuan anak tersebut saat berada didalam LPKA Lombok Tengah, dan 2) faktor eksternal, yaitu kondisi lingkungan masyarakat sekitar lokasi anak binaan berasal. Serta yang menjadi hambatan dalam pelaksanaan bebas bersyarat ini ada lah hambatan prosedural (faktor teknis) dan hambatan dari keluarga anak binaan yang lamban melengkapi dokumen bebas bersyarat anak binaan yang bersangkutan (faktor nonteknis).
PENDEKATAN KEARIFAN LOKAL DALAM RESOLUSI KONFLIK ANTAR UMAT BERAGAMA STUDI KASUS MASYARAKAT MULTIKULTUR DI LOMBOK Aditi, I Gusti Ayu
Jurnal Hukum Agama Hindu Widya Kerta Vol 8 No 1 (2025): Volume 8 Nomor 1 Juni 2025
Publisher : Prodi Hukum Agama Hindu Jurusan Dharma Sastra IAHN Gde Pudja Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.53977/wk.v8i1.2478

Abstract

Gap penelitian ini menunjukkan pentingnya eksplorasi lebih lanjut tentang bagaimana kearifan lokal dapat menjadi solusi efektif dalam mencegah konflik akibat segregasi sosial dan perbedaan agama di Lombok. Penelitian ini merupakan penilitian hukum empiris yang mempergunakan data utama berupa data primer atau data yang diperoleh secara langsung dari masyarakat berdasarkan hasil observasi wawancara dan dokumentasi, dalam hal ini sebagai subyek yang dijadikan informan yakni tokoh masyarakat dan tokoh agama yang mendudukui jabatan di Forun kerukunan umat beragama{(FKUB). Penyelesaian konflik akan lebih tepat jika menggunakan model-model penyelesaian yang disesuaikan dengan kondisi wilayah serta budaya setempat dimana permasalahan konflik itu terjadi. Penyelesaian yang ideal adalah jika dilakukan atas inisiatif penuh dari masyarakat bawah yang masih memegang teguh adat lokal serta sadar akan pentingnya budaya lokal dalam menjaga dan menjamin keutuhan masyarakat. Sehubungan dengan penyelesaian konflik pada masyarakat Lombok NTB dikenal adanya prisip-prinsip pokok penyelesaian konflik sebab dalam masyarakat Lombok tidak mengkehendaki putusan kalah menang dalam menyelesaikan suatu konflik, akan tetapi harus mengarah kepada perdamaian yang diselesaikan dengan musyawarah mufakat. Dalam upaya penyelesaian konflik itu, kedua belah pihak bisa saling menjaga perasaan masing-masing. Sebagai rekomendasi Untuk dapat menguatkan SKB tiga Mentri tersebut perlu di imlementasikan dalam bentuk Perda untuk pelaksanaan kegiatan yang melibtatkan umat beragama yang berbeda, seperti antara lain , acara Pujawali di Pure Lingsar pada saat sasih Keenam , Sima krame dapat dilaksanakan dalam bentuk kegiatan gotong royong dalam rangka membersihkan lingkungan wilayah tempat tinggal setempat
Dominasi Anak Laki-Laki dalam Mendapatkan Hak Waris Menurut Hukum Hindu Santoso, Budiarto
Jurnal Hukum Agama Hindu Widya Kerta Vol 8 No 2 (2025): Volume 8 Nomor 2 November 2025
Publisher : Prodi Hukum Agama Hindu Jurusan Dharma Sastra IAHN Gde Pudja Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Masalah waris bukan lagi menjadi sesuatu yang rahasia dalam kehidupan masyarakat Indonesia. Ragam suku telah melahirkan adat-istiadat yang beraneka ragam dengan kearifan lokalnya masing-masing. Berbicara kewarisan berarti mencakup mengenai tata cara pengoveran dan penguasaan harta warisan yang terdapat dalam kebiasaan masyarakat tersebut. Pewarisan dalam Hukum Waris Hindu selalu dikaitkan dengan keberadaan anak laki-laki. Antara anak laki-laki dan Perempuan memiliki perbedaan yang mendasar yakni dalam hal menjadi ahli waris. Bagi Masyarakat awam tentu saja hal tersebut menjadi sangat tidak adil dan terkesan pilih kasih. Namun demikian bahwa penerapan aturan tersebut memiliki alasan dan tujuan tertentu yang harus difahami dengan baik. Tujuan penulisan ini yakni untuk mengetahui kedudukan perempuan dalam mendapatkan hak waris harta peninggalan orang tua dan penyebab dominasi laki-laki dalam mendapatkan warisan menurut Hukum Hindu di Desa Basarang Jaya. Metode yang digunakan dalam penelitian ini yaitu metode penelitian hukum empiris dengan pendekatan historis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pada masyarakat Hindu di Desa Basarang Jaya mempunyai aturan hukum yakni bagi anak perempuan tidak mendapat warisan. Sebaliknya anak laki-laki begitu diistimewakan sehingga mendapat warisan secara penuh. Konsekwensi dari penerimaan suatu warisan yakni anak laki-laki memiliki tanggungjawab yang besar terhadap kedua orang tua, mengurus ritual kematian, mengurus leluhur dan wajib ikut serta dalam kegiatan kemasyarakatan adat. Hasil penelitian ini juga diharapkan mampu memberi pemahaman dan alasan mengapa anak laki-laki mendominasi dalam hal mendapat warisan pada masyarakat Hindu
EFEKTIVITAS PROGRAM KELUARGA HARAPAN (PKH) DALAM UPAYA PENGENTASAN KEMISKINAN Ratnadewi, Ni Nyoman Ernita; Rizal, Pahrur; Bagiartha W, I Putu Pasek; Sridiani, Ni Wayan; Lukman, Dwi Ratna Kamala Sari
Jurnal Hukum Agama Hindu Widya Kerta Vol 8 No 2 (2025): Volume 8 Nomor 2 November 2025
Publisher : Prodi Hukum Agama Hindu Jurusan Dharma Sastra IAHN Gde Pudja Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Dalam rangka meningkatkan Kualitas Hidup Masyarakat, pemerintah menyusun berbagai program yang salah satunya adalah Program Keluarga Harapan yang dimulai sejak tahun 2007 sampai dengan saat ini. Tujuan dari pelaksanaan PKH ini Adalah untuk memberikan bantuan tunai bersyarat kepada Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang bertujuan mengurangi kemiskinan dan meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Terdapat Permensos No. 1 Tahun 2018 yang berisi tentang ketentuan umum, hak dan kewajiban keluarga penerima manfaat PKH, pelaksanaan dan ketentuan-ketentuan lainnya. Penelitian ini merupakan penelitian Normatif Empiris dengan menggunakan pendekatan Perundang-undangan, konseptual dan sosial. Adapun jenis data Adalah data kulaitatif dengan menggunakan sumber data primer dan sekunder. Di Desa Duman terdapat 230 keluarga penerima manfaat PKH yang sudah didistribusikan kepada warga Desa yang memang berhak mendapatkannya. Dari hasil penelitian menyatakan bahwa Efekttivitas penggunaan dana PKH oleh pemerintah kepada masyarakat Desa Duman Kecamatan Lingsar Belum sepenuhnya Efektif terutama dari factor hukum, penegak hukum, Masyarakat dan Budaya Masyarakat, sedangkan dari factor fasilitas sudah berjalan baik dan efektif melihat penyaluran dana PKH melalui 1 pintu (Bank) sedangkan Upaya Pemerintah Dalam Mencegah Penyalahgunaan Pengalokasian Dana PKH Oleh Masyarakat Desa Duman Kecamatan Lingsar dilakukan dengan 2 cara yakni Upaya preventif dengan melakukan sosialisasi dan edukasi, pengusulan peningkatan kriteria penerima manfaat, dan melakukan pendampingan. Serta Upaya Represif dengan cara melakukan pengawasan dan audit, mengusulkan pencabutan hak dan pelaporan anonim.
NEGARA HUKUM DI ERA ALGORITMA : ALGORITMA REFORMULASI REGULASI ARTIFICIAL INTELLIGENCE UNTUK MENJAMIN PERLINDUNGAN HAM DI INDONESIA Aprianti, Nurul; Damayanti, Gusti Ayu Ratih
Jurnal Hukum Agama Hindu Widya Kerta Vol 8 No 2 (2025): Volume 8 Nomor 2 November 2025
Publisher : Prodi Hukum Agama Hindu Jurusan Dharma Sastra IAHN Gde Pudja Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.53977/wk.v8i2.3312

Abstract

Era algoritma yang ditandai oleh penetrasi kecerdasan artifisial (Artificial Intelligence/AI) telah membawa peluang besar sekaligus risiko serius bagi pemenuhan dan perlindungan Hak Asasi Manusia (HAM) di Indonesia. Meskipun Indonesia merupakan negara hukum sebagaimana diamanatkan UUD 1945, kerangka regulasi terkait AI masih bersifat parsial, sektoral, dan belum mengatur secara komprehensif mengenai tata kelola algoritma, transparansi, akuntabilitas, serta mekanisme pertanggungjawaban atas keputusan otomatis. Kondisi ini menimbulkan celah hukum di tengah meningkatnya kasus penyalahgunaan AI seperti deepfake, penipuan digital, bias algoritmik, hingga komersialisasi data pribadi. Penelitian ini menganalisis urgensi reformulasi regulasi AI di Indonesia dengan menekankan prinsip negara hukum, HAM, dan relevansi pembelajaran dari praktik internasional seperti EU AI Act, AI Governance Framework Singapura, dan regulasi algoritma di Tiongkok. Hasil kajian menunjukkan bahwa Indonesia membutuhkan model regulasi komprehensif berbasis klasifikasi risiko, pembentukan lembaga pengawas AI independen, penerapan prinsip transparansi dan non-diskriminasi, serta integrasi standar HAM internasional. Reformulasi ini mendesak agar pengembangan dan penggunaan AI tetap menjunjung martabat manusia, keadilan sosial, dan kepastian hukum di tengah revolusi digital.
PEMENUHAN HAK-HAK KORBAN KEKERASAN SEKSUAL DI INDONESIA Efendi, Saparudin; Tekayadi, Suntarajaya Kwangtama; Nurfatlah, Titin
Jurnal Hukum Agama Hindu Widya Kerta Vol 8 No 2 (2025): Volume 8 Nomor 2 November 2025
Publisher : Prodi Hukum Agama Hindu Jurusan Dharma Sastra IAHN Gde Pudja Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Kekerasan seksual terhadap perempuan di Indonesia terus mengalami peningkatan setiap tahun, menunjukkan lemahnya sistem perlindungan korban dan kuatnya budaya patriarki. Meskipun Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS) telah disahkan untuk melindungi korban, realisasi hak atas penanganan, perlindungan, dan pemulihan masih menghadapi berbagai kendala. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi dan optimalisasi pemenuhan hak-hak korban kekerasan seksual di Indonesia. Metode yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual. Hasil penelitian menunjukkan bahwa hambatan utama terletak pada minimnya pemahaman aparat penegak hukum, stigma sosial terhadap korban, serta keterbatasan infrastruktur hukum seperti fasilitas rumah aman dan tenaga profesional. Kesimpulan dari penelitian ini menegaskan bahwa keberhasilan implementasi UU TPKS memerlukan sinergi antar lembaga, pelatihan berperspektif korban bagi aparat, serta edukasi masyarakat yang berkelanjutan guna menciptakan sistem perlindungan yang responsif, inklusif, dan bermartabat bagi korban kekerasan seksual.

Page 5 of 6 | Total Record : 51

 2   3   4   5   6 

Filter by Year

2021 2025


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol 8 No 2 (2025): Volume 8 Nomor 2 November 2025 Vol 8 No 1 (2025): Volume 8 Nomor 1 Juni 2025 Vol 7 No 2 (2024): Volume 7 Nomor 2 Nopember 2024 Vol 7 No 1 (2024): Volume 7 Nomor 1 Juni 2024 Vol 6 No 2 (2023): Volume 6 Nomor 2 Nopember 2023 Vol 6 No 1 (2023): Volume 6 Nomor 1 Juni 2023 Vol 5 No 01 (2022): Volume 5 No 1 Juni 2022 Vol 5 No 2 (2022): Vo. 5 No. 2 Nopember 2022 Vol 3 No 2 (2020): Volume 3 No. 2 Nopember 2020 Vol 4 No 2 (2021): Volume 4 NO 2 Nopember 2021 Vol 4 No 1 (2021): Volume 4 No 1 Juni 2021 More Issue