cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Wahyu Mutajab
Contact Email
wahyu@iblam.ac.id
Phone
+6282186310996
Journal Mail Official
Wahyu@iblam.ac.id
Editorial Address
CV. Era Digital Nusantara Taman Balaraja blok G 2 no.1 RT 03 RW 08 Desa Parahu Kec. Sukamulya Kab. Tangerang - Banten 15610
Location
Kota tangerang,
Banten
INDONESIA
Journal Evidence Of Law
Published by CV. Era Digital Nusantara
ISSN : 28303350     EISSN : 28285301     DOI : 10.59066/jel
Core Subject : Humanities, Social,
Humanities Law, Crime, Criminology & Criminal Justice
Journal Evidence Of Law merupakan jurnal yang diterbitkan oleh CV. Era Digital Nusantara, terbit secara berkala 3 kali dalam 1 tahun sejak tahun 2022 pada bulan Januari, Mei dan Septemeber dengan ISSN Print: 2830-3350 , ISSN Online:2828-5301 berbahasa Indonesia dan berbahasa Inggris. Journal Evidence Of Law menerima naskah tulisan baik hasil pemikiran normatif maupun hasil penelitian empiris, dengan cakupan dibidang hukum pidana, hukum perdata, hukum tata negara/hukum administrasi negara, hukum internasional, hukum Islam, hukum lingkungan, hukum pemerintahan daerah dan Hukum Pemerintahan Desa maupun hukum adat.
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Hukum
Articles 457 Documents
 38   39   40   41   42 
Urgensi Pemenuhan Standar Pelayanan Jangka Waktu Dalam Proses Penyidikan Tindak Pidana Perspektif Pelayanan Publik Latukau, Fikry; Ananda Yunanto, Nurahmat; Hidayat, Rahmad Sujud
Journal Evidence Of Law Vol. 4 No. 3 (2025): Journal Evidence Of Law (Desember)
Publisher : CV. Era Digital Nusantara

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.59066/jel.v4i3.2134

Abstract

Penelitian ini mengkaji urgensi pemenuhan standar pelayanan jangka waktu dalam proses penyidikan tindak pidana dalam perspektif pelayanan publik. Permasalahan lamanya jangka waktu penyidikan di Indonesia seringkali melanggar hak asasi manusia dan menurunkan kepercayaan publik terhadap lembaga penegak hukum. Dalam kajian ini, asas legalitas dalam Hukum Administrasi Negara (HAN) menjadi landasan utama untuk menjamin kepastian hukum dan mencegah penyalahgunaan wewenang dalam proses penyidikan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis urgensi pemenuhan standar pelayanan jangka waktu penyidikan dan dampaknya terhadap pelayanan publik. Penelitian ini menggunakan metode penelitian normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Hasil penelitian1 menunjukkan bahwa kepastian hukum dan perlindungan HAM menjadi dasar utama dalam menentukan jangka waktu penyidikan. Pemenuhan standar pelayanan jangka waktu penyidikan merupakan elemen penting dalam mewujudkan pelayanan publik yang transparan, akuntabel, dan berkualitas. Penelitian ini merekomendasikan pentingnya reformasi hukum acara pidana, khususnya mengenai jangka waktu penyidikan, serta penguatan pengawasan dan akuntabilitas aparat penegak hukum.
Tinjauan Hukum Penguasaan Tanah Di Daerah Garis Sempadan Tepi Danau Laut Tawar Musmulyadi , Musmulyadi; Fauzi , Harry; Muslim, Bohari; Putra , M.Fadli Ferdiansyah
Journal Evidence Of Law Vol. 4 No. 3 (2025): Journal Evidence Of Law (Desember)
Publisher : CV. Era Digital Nusantara

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.59066/jel.v4i3.2185

Abstract

Tanah tidak hanya memiliki nilai ekonomi, tetapi juga berkaitan dengan dimensi sosial, politik, budaya, serta pertahanan dan keamanan. Pasal 9 ayat (1) Peraturan Daerah Kabupaten Aceh Tengah Nomor 39 Tahun 2001 menetapkan bahwa garis sempadan Danau Laut Tawar ditentukan paling sedikit 50 meter dari tepi danau ke arah darat. Kawasan ini ditetapkan sebagai area lindung setempat dan secara hukum tidak diperuntukkan bagi pembangunan permukiman. Namun, dalam praktiknya, kawasan sempadan danau telah dikuasai dan dimanfaatkan sebagai hak milik. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji status hukum kepemilikan tanah di kawasan sempadan Danau Laut Tawar, mengidentifikasi hambatan yang dihadapi pemerintah daerah dalam pengaturannya, serta menganalisis upaya yang telah dilakukan untuk mengatasi permasalahan tersebut. Penelitian ini menggunakan pendekatan hukum empiris dengan menggabungkan studi kepustakaan dan wawancara lapangan terhadap responden dan informan terkait. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun peraturan membatasi kawasan sempadan hanya pada hak pakai yang memerlukan izin pemerintah, penguasaan tanah dilakukan tanpa izin resmi. Kondisi ini dipengaruhi oleh kurangnya sosialisasi peraturan, rendahnya kesadaran hukum masyarakat, serta lemahnya pengawasan pemerintah, yang mendorong terjadinya klaim kepemilikan secara de facto.
Analisis Yuridis Tanggung Jawab Platform Media Sosial terhadap Konten Berbahaya bagi Anak di Indonesia Wirianingsih Wirianingsih
Journal Evidence Of Law Vol. 5 No. 1 (2026): Journal Evidence Of Law (April)
Publisher : CV. Era Digital Nusantara

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.59066/jel.v5i1.2125

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis tanggung jawab hukum platform media sosial terhadap konten berbahaya yang berdampak pada anak di Indonesia. Penelitian menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual. Data sekunder diperoleh dari studi kepustakaan terhadap regulasi, laporan lembaga resmi, dan literatur, dianalisis secara deskriptif kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Indonesia telah memiliki UU No. 1 Tahun 2024 tentang ITE, UU No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, dan PP Tunas Tahun 2025 sebagai instrumen perlindungan. Namun, implementasi tanggung jawab platform masih terkendala lemahnya mekanisme pengawasan, moderasi konten, dan penegakan sanksi. Kesimpulan, Platform media sosial wajib aktif mencegah dan menangani konten berbahaya bagi anak. Diperlukan penguatan regulasi teknis, sistem moderasi berbasis usia, serta kolaborasi pemerintah, platform, dan masyarakat untuk menciptakan ekosistem digital yang aman bagi anak.
Tinjauan Yuridis Terhadap Perlindungan Nasabah Pengguna Mobile Banking atas Risiko Kehilangan Dana Chindy Ardelia Gunawan; Hasdiana Juwita Bintang; Siti Nurhayati
Journal Evidence Of Law Vol. 5 No. 1 (2026): Journal Evidence Of Law (April)
Publisher : CV. Era Digital Nusantara

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.59066/jel.v5i1.2152

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis perlindungan hukum yang tersedia bagi pengguna mobile banking di Indonesia dan meninjau kembali penalaran yudisial mengenai alokasi liabilitas, khususnya dalam kaitannya dengan Putusan Pengadilan Negeri Medan No. 16/Pdt.Sus–BPSK/2025/PN Mdn. Dengan menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan undang-undang dan kasus, penelitian ini mengkaji Undang-Undang Perlindungan Konsumen, Hukum Perbankan, dan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perlindungan hukum bagi konsumen diklasifikasikan menjadi tindakan pencegahan dan represif. Perlindungan preventif diberikan melalui kewajiban keamanan yang dibebankan pada bank, sedangkan perlindungan represif diterapkan melalui mekanisme penyelesaian sengketa. Namun demikian, implementasinya tetap terbatas karena ketidakseimbangan pembuktian dan standar tanggung jawab yang tidak jelas. Studi ini menyimpulkan bahwa reformasi peraturan yang lebih ketat dan prinsip tanggung jawab yang lebih jelas diperlukan untuk memperkuat perlindungan konsumen dalam transaksi mobile banking.
Legal Analysis of the Imporance of Halal Certification for Sheshallbake Products (Review of the Consumer Protection Law and Halal Certification Regulations) Wijaya, Lukas Christopher; Erwin Radityo, Mochammad; Fitrianto, Bambang
Journal Evidence Of Law Vol. 5 No. 1 (2026): Journal Evidence Of Law (April)
Publisher : CV. Era Digital Nusantara

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.59066/jel.v5i1.2153

Abstract

Halal certification has a strategic position in the food industry, including SheShallBake products, as it serves as a mechanism to protect consumers from ingredients that do not comply with Islamic law. How are the regulations for halal certification registration for SheShallBake products, and what are the responsibilities of business actors and the legal consequences for food products that do not have halal certification. This study uses a normative juridical approach to analyze positive legal provisions, as well as an empirical juridical approach through interviews with business owners to understand practices in the field. The findings show that halal certification provides safety guarantees for consumers through a comprehensive verification process and serves as a means of legal protection against potential violations. This research encourages increased awareness among business actors regarding the importance of halal certification and the need for more transparent and accountable regulations. Thus, the implementation of halal certification on SheShallBake products is expected to increase consumer confidence while strengthening the halal food industry sector in Indonesia.
Tinjauan Yuridis Terhadap Keseimbangan Perlindungan Hukum Antara Anak Pelaku Dan Korban Melalui Pendekatan Restorative Justice Ika Yunita Setya Dewi; Vieta Imelda Cornelis; Nur Handayati; Fitri Ayuningtyas
Journal Evidence Of Law Vol. 5 No. 1 (2026): Journal Evidence Of Law (April)
Publisher : CV. Era Digital Nusantara

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.59066/jel.v5i1.2159

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis keseimbangan perlindungan hukum antara pelaku anak sebagai tindak pidana dan korban melalui penerapan restorative justice dalam sistem hukum Indonesia. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan peraturan-undangan dan konseptualisasi, dengan menelaah Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, serta peraturan pelaksana terkait. Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara normatif mekanisme restorative justice telah diakomodasi melalui diversi kebijakan yang bertujuan menghindarkan anak dari proses peradilan formal dan pidana penjara. Namun dalam praktik penerapannya masih ditemukan kecenderungan perlindungan hukum yang lebih dominan terhadap pelaku anak dibandingkan pemulihan hak korban, khususnya dalam aspek restitusi dan Pemulihan psikologis. Oleh karena itu, diperlukan penguatan peran negara dan aparat penegak hukum untuk memastikan bahwa pelaksanaan keadilan restoratif tidak hanya melindungi kepentingan terbaik pelaku anak, tetapi juga menjamin hak-hak korban secara adil dan proporsional.
Politik Hukum Omnibus Law di Indonesia: Analisis Kritis dan Studi Perbandingan Internasional Aji Bawono; Broto Laksito, FX. Hastowo
Journal Evidence Of Law Vol. 5 No. 1 (2026): Journal Evidence Of Law (April)
Publisher : CV. Era Digital Nusantara

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.59066/jel.v5i1.2160

Abstract

Penelitian ini bertujuan menganalisis politik hukum dalam penerapan omnibus law melalui Undang-Undang Cipta Kerja di Indonesia serta membandingkannya dengan praktik di negara lain. Penelitian ini dilatarbelakangi oleh kompleksitas regulasi dan kebutuhan deregulasi ekonomi, namun implementasinya menimbulkan berbagai persoalan hukum dan sosial ekonomi.Metode yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan statute, konseptual, dan komparatif, serta dianalisis secara kualitatif-deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa politik hukum UU Cipta Kerja berorientasi pada deregulasi dan peningkatan investasi, yang mendorong pergeseran dari welfare state menuju market-oriented law, dengan implikasi terhadap perlindungan sosial dan partisipasi publik.Penelitian ini mengidentifikasi adanya kesenjangan kajian berupa minimnya analisis yang mengintegrasikan perspektif politik hukum dengan dampak sosial ekonomi dalam pendekatan komparatif lintas negara. Penelitian ini mengisi kesenjangan tersebut dengan menggabungkan analisis normatif yuridis dan perspektif sosial ekonomi dalam evaluasi kebijakan omnibus law.Kontribusi ilmiah penelitian ini terletak pada penguatan kajian politik hukum sebagai instrumen kebijakan ekonomi dalam konteks negara berkembang, serta memberikan dasar konseptual bagi pentingnya penguatan partisipasi publik dalam proses legislasi guna meningkatkan legitimasi dan kualitas pembentukan hukum.
Perjanjian dibawah Tangan dengan Jual Beli Kavling Tanah Melalui Pembayaran Secara Angsuran Eko Tamina
Journal Evidence Of Law Vol. 5 No. 1 (2026): Journal Evidence Of Law (April)
Publisher : CV. Era Digital Nusantara

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.59066/jel.v5i1.2181

Abstract

Penelitian bertujuan untuk menentukan perlindungan hukum dari penjual dan pembeli dalam perjanjian pembelian dengan kavling tanah dalam pembayaran angsuran yang dilakukan di bawah tangan dan mengalihkan hak atas tanah dalam penjualan dan pembelian kavling tanah oleh penjual ke pembeli dengan pembayaran angsuran dilakukan di bawah. Penelitian ini merupakan hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan. Penelitian ini menggunakan data sekunder dengan sumber data meliputi bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Teknik pengumpulan data melalui studi yang dilakukan oleh penulis dokumen. Analisis menggunakan metode induktif. Berdasarkan hasil survei terungkap bahwa perlindungan hukum para pihak kavling tanah membeli perjanjian jual beli dengan tangan angsuran yang dilakukan oleh CV Patok Emas dengan pembeli kavling tanah tergantung pada bagaimana para pihak melakukan perjanjian jual beli. Kekuasaan hukum yang dipegang oleh Perjanjian Jual Beli yang dibuat di bawah kekuatan tangan hanya berdasarkan Pasal 1338 KUHPerdata. Dalam hal terjadi perselisihan dan salah satu pihak menyangkal Perjanjian Jual Beli adalah perjanjian yang dibuat dianggap belum dibuat, meskipun penggunaan Bagian 1320 dan Bagian 1338 ayat (1) KUHPerdata sebagai alasan, karena transfer tanah belum terjadi. Proses dan prosedur menerapkan petak transisi hak atas tanah di Kantor Pertanahan Lampung Timur, sementara proses jual beli petak tanah CV Patok Emas diadakan di depan Pejabat Akta Tanah.
Tindak Pidana yang dilakukan Oleh Penyedia Jasa Pekerja Seks Komersial (Mucikari) Melalui Media Sosial Maharani, Nisrina Nova; Prawesthi, Wahyu; Damayanti, Sri Sukmana; Widodo, Ernu
Journal Evidence Of Law Vol. 5 No. 1 (2026): Journal Evidence Of Law (April)
Publisher : CV. Era Digital Nusantara

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.59066/jel.v5i1.2190

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis konstruksi pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku yang berperan sebagai perantara dalam praktik prostitusi melalui media sosial serta mengkaji kesesuaian pengaturan hukum positif dengan perkembangan modus kejahatan tersebut. Pertanyaan utama penelitian menyoroti bagaimana hukum pidana mengkualifikasikan perbuatan tersebut dan sejauh mana norma yang berlaku mampu memberikan kepastian dan efektivitas penegakan hukum. Penelitian menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan kasus. Data diperoleh melalui studi kepustakaan terhadap bahan hukum primer, sekunder, dan tersier, serta dianalisis secara kualitatif dengan teknik interpretasi sistematis dan teleologis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa praktik perantaraan prostitusi melalui media sosial tetap memenuhi unsur tindak pidana sebagaimana diatur dalam ketentuan hukum pidana terkait perbuatan memudahkan atau mengambil keuntungan dari perbuatan cabul, meskipun dilakukan melalui sarana digital. Namun, terdapat kelemahan normatif dalam aspek pembuktian, definisi operasional, dan sinkronisasi regulasi dengan hukum teknologi informasi. Temuan ini menegaskan perlunya pembaruan hukum pidana yang adaptif terhadap perkembangan teknologi, termasuk penguatan regulasi mengenai alat bukti elektronik dan formulasi delik yang mampu menjangkau kejahatan berbasis siber. Penelitian ini berkontribusi pada pengembangan kajian hukum pidana modern dengan menekankan integrasi antara perlindungan moralitas sosial dan respons terhadap digitalisasi kejahatan, serta merekomendasikan harmonisasi kebijakan hukum.
Pelaksanaan Diversi dalam Sistem Peradilan Pidana Anak: Studi Empiris terhadap Anak Pelaku Penganiayaan di Polres Pohuwato Devi Sapitri Nusi; Fence M. Wantu; Nuvazria Achir
Journal Evidence Of Law Vol. 5 No. 1 (2026): Journal Evidence Of Law (April)
Publisher : CV. Era Digital Nusantara

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.59066/jel.v5i1.2216

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis pelaksanaan diversi terhadap anak sebagai pelaku penganiayaan serta faktor penghambat pelaksanaan diversi terhadap anak sebagai pelaku penganiayaan. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian empiris dengan pendekatan kualitatif. Hasil penelitian dari penelitian ini adalah, pelaksanaan diversi di kepolisian Resor Pohuwato dilaksanakan secara musyawarah yang pertama, menyediakan pendamping masyarakat untuk melakukan studi sosial serta tenaga sosial yang berpengalaman untuk menyusun laporan sosial terkait anak-anak yang menjadi korban dan saksi. Kedua penyidik juga menghadapi kendala dalam menghadirkan berbagai pihak yang diperlukan, seperti terlapor beserta orang tuanya, pelapor, pekerja sosial profesional atau tenaga kesejahteraan sosial, serta pembimbing kemasyarakatan, aparat desa, pendampingan dari dinas perlindungan perempuan dan anak dan dinas sosial. Ketiga, apabila proses diversi mencapai hasil yang disepakati, maka akan disusun surat perjanjian diversi. Selanjutnya, ketua pengadilan negeri akan mengeluarkan keputusan mengenai kesepakatan diversi yang akan diminta oleh penyidik agar para pihak melaksanakan kesepakatan tersebut. Terakhir, pembimbing kemasyarakatan akan menyusun laporan mengenai pelaksanaan kesepakatan diversi selama proses berlangsung, yang kemudian diikuti dengan penerbitan surat perintah penghentian penyidikan (SP3) oleh penyidik. Faktor penghambat pelaksanaan diversi di Kepolisian Resor Pohuwato terhadap anak sebagai pelaku penganiayaan disebabkan oleh dua faktor, yaitu: faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal yang menjadi faktor penghambat dalam pelaksanaan diversi di Kepolisian Resor Pohuwato yaitu terbatasnya sarana dan prasarana. Sedangkan faktor eksternal terdiri dari: (1) pihak korban yang tidak ingin memaafkan pihak pelaku, (2) sulitnya menghadirkan kedua belah pihak, (3) permintaan korban yang susah untuk dipenuhi, (4) faktor kesadaran hukum masyarakat, (5) anak yang takut menghadapi proses hukum.

Page 40 of 46 | Total Record : 457

 38   39   40   41   42 

Filter by Year

2022 2026


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol. 5 No. 1 (2026): Journal Evidence Of Law (April) Vol. 4 No. 3 (2025): Journal Evidence Of Law (Desember) Vol. 4 No. 2 (2025): Journal Evidence Of Law (Agustus) Vol. 4 No. 1 (2025): Journal Evidence Of Law (April) Vol. 3 No. 3 (2024): Journal Evidence Of Law (Desember) Vol. 3 No. 2 (2024): Journal Evidence Of Law (Agustus) Vol. 3 No. 1 (2024): Journal Evidence Of Law (April) Vol. 2 No. 3 (2023): Journal Evidence Of Law (Desember) Vol. 2 No. 2 (2023): Journal Evidence Of Law (Agustus) Vol. 2 No. 1 (2023): Journal Evidence Of Law (April) Vol. 1 No. 3 (2022): Journal Evidence Of Law (Desember) Vol. 1 No. 2 (2022): Journal Evidence Of Law (Agustus) Vol. 1 No. 1 (2022): Journal Evidence Of Law (April) More Issue