cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Wahyu Mutajab
Contact Email
wahyu@iblam.ac.id
Phone
+6282186310996
Journal Mail Official
Wahyu@iblam.ac.id
Editorial Address
CV. Era Digital Nusantara Taman Balaraja blok G 2 no.1 RT 03 RW 08 Desa Parahu Kec. Sukamulya Kab. Tangerang - Banten 15610
Location
Kota tangerang,
Banten
INDONESIA
Journal Evidence Of Law
Published by CV. Era Digital Nusantara
ISSN : 28303350     EISSN : 28285301     DOI : 10.59066/jel
Core Subject : Humanities, Social,
Humanities Law, Crime, Criminology & Criminal Justice
Journal Evidence Of Law merupakan jurnal yang diterbitkan oleh CV. Era Digital Nusantara, terbit secara berkala 3 kali dalam 1 tahun sejak tahun 2022 pada bulan Januari, Mei dan Septemeber dengan ISSN Print: 2830-3350 , ISSN Online:2828-5301 berbahasa Indonesia dan berbahasa Inggris. Journal Evidence Of Law menerima naskah tulisan baik hasil pemikiran normatif maupun hasil penelitian empiris, dengan cakupan dibidang hukum pidana, hukum perdata, hukum tata negara/hukum administrasi negara, hukum internasional, hukum Islam, hukum lingkungan, hukum pemerintahan daerah dan Hukum Pemerintahan Desa maupun hukum adat.
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Hukum
Articles 393 Documents
 36   37   38   39   40 
Balancing Public Trust and Legal Literacy: Assessing Community Readiness for Electronic Land Certificates within Digital Land Administration Widyawati , Sri
Journal Evidence Of Law Vol. 4 No. 3 (2025): Journal Evidence Of Law (Desember)
Publisher : CV. Era Digital Nusantara

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.59066/jel.v4i3.2192

Abstract

The digitalization of land administration particularly through the implementation of Electronic Land Certificates constitutes a key component of Indonesia’s national land administration reform agenda. However, the success of this policy is not determined solely by technological readiness and regulatory frameworks, but also by the social and legal readiness of the community as the primary users of land services. This article aims to analyze community readiness for Electronic Land Certificates by examining the relationship between public trust and legal literacy. The study employs a descriptive-quantitative approach with interpretative analysis based on questionnaire data collected from residents of Duri Kepa Subdistrict who participated in a community service program organized by the Faculty of Law, Universitas Esa Unggul Jakarta, on 12 August 2025. The findings reveal a structural gap between high levels of public trust in land administration institutions and Land Deed Officials (PPAT) and low levels of procedural understanding regarding land registration, Electronic Land Certificates, and personal data protection risks. This gap indicates the emergence of trust-based compliance, in which acceptance of digital land services relies more on institutional legitimacy than on substantive legal understanding. The article argues that such compliance is inherently fragile and may undermine the sustainability of land administration digitalization if not accompanied by systematic legal education, a human-centered approach, and the strengthened role of Land Deed Officials (PPAT) as legal facilitators in the transition toward a digital land administration system.
Urgensi Pemenuhan Standar Pelayanan Jangka Waktu Dalam Proses Penyidikan Tindak Pidana Perspektif Pelayanan Publik Latukau, Fikry; Ananda Yunanto, Nurahmat; Hidayat, Rahmad Sujud
Journal Evidence Of Law Vol. 4 No. 3 (2025): Journal Evidence Of Law (Desember)
Publisher : CV. Era Digital Nusantara

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.59066/jel.v4i3.2134

Abstract

Penelitian ini mengkaji urgensi pemenuhan standar pelayanan jangka waktu dalam proses penyidikan tindak pidana dalam perspektif pelayanan publik. Permasalahan lamanya jangka waktu penyidikan di Indonesia seringkali melanggar hak asasi manusia dan menurunkan kepercayaan publik terhadap lembaga penegak hukum. Dalam kajian ini, asas legalitas dalam Hukum Administrasi Negara (HAN) menjadi landasan utama untuk menjamin kepastian hukum dan mencegah penyalahgunaan wewenang dalam proses penyidikan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis urgensi pemenuhan standar pelayanan jangka waktu penyidikan dan dampaknya terhadap pelayanan publik. Penelitian ini menggunakan metode penelitian normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Hasil penelitian1 menunjukkan bahwa kepastian hukum dan perlindungan HAM menjadi dasar utama dalam menentukan jangka waktu penyidikan. Pemenuhan standar pelayanan jangka waktu penyidikan merupakan elemen penting dalam mewujudkan pelayanan publik yang transparan, akuntabel, dan berkualitas. Penelitian ini merekomendasikan pentingnya reformasi hukum acara pidana, khususnya mengenai jangka waktu penyidikan, serta penguatan pengawasan dan akuntabilitas aparat penegak hukum.
Tinjauan Hukum Penguasaan Tanah Di Daerah Garis Sempadan Tepi Danau Laut Tawar Musmulyadi , Musmulyadi; Fauzi , Harry; Muslim, Bohari; Putra , M.Fadli Ferdiansyah
Journal Evidence Of Law Vol. 4 No. 3 (2025): Journal Evidence Of Law (Desember)
Publisher : CV. Era Digital Nusantara

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.59066/jel.v4i3.2185

Abstract

Tanah tidak hanya memiliki nilai ekonomi, tetapi juga berkaitan dengan dimensi sosial, politik, budaya, serta pertahanan dan keamanan. Pasal 9 ayat (1) Peraturan Daerah Kabupaten Aceh Tengah Nomor 39 Tahun 2001 menetapkan bahwa garis sempadan Danau Laut Tawar ditentukan paling sedikit 50 meter dari tepi danau ke arah darat. Kawasan ini ditetapkan sebagai area lindung setempat dan secara hukum tidak diperuntukkan bagi pembangunan permukiman. Namun, dalam praktiknya, kawasan sempadan danau telah dikuasai dan dimanfaatkan sebagai hak milik. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji status hukum kepemilikan tanah di kawasan sempadan Danau Laut Tawar, mengidentifikasi hambatan yang dihadapi pemerintah daerah dalam pengaturannya, serta menganalisis upaya yang telah dilakukan untuk mengatasi permasalahan tersebut. Penelitian ini menggunakan pendekatan hukum empiris dengan menggabungkan studi kepustakaan dan wawancara lapangan terhadap responden dan informan terkait. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun peraturan membatasi kawasan sempadan hanya pada hak pakai yang memerlukan izin pemerintah, penguasaan tanah dilakukan tanpa izin resmi. Kondisi ini dipengaruhi oleh kurangnya sosialisasi peraturan, rendahnya kesadaran hukum masyarakat, serta lemahnya pengawasan pemerintah, yang mendorong terjadinya klaim kepemilikan secara de facto.

Page 40 of 40 | Total Record : 393

 36   37   38   39   40 

Filter by Year

2022 2025


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol. 4 No. 3 (2025): Journal Evidence Of Law (Desember) Vol. 4 No. 2 (2025): Journal Evidence Of Law (Agustus) Vol. 4 No. 1 (2025): Journal Evidence Of Law (April) Vol. 3 No. 3 (2024): Journal Evidence Of Law (Desember) Vol. 3 No. 2 (2024): Journal Evidence Of Law (Agustus) Vol. 3 No. 1 (2024): Journal Evidence Of Law (April) Vol. 2 No. 3 (2023): Journal Evidence Of Law (Desember) Vol. 2 No. 2 (2023): Journal Evidence Of Law (Agustus) Vol. 2 No. 1 (2023): Journal Evidence Of Law (April) Vol. 1 No. 3 (2022): Journal Evidence Of Law (Desember) Vol. 1 No. 2 (2022): Journal Evidence Of Law (Agustus) Vol. 1 No. 1 (2022): Journal Evidence Of Law (April) More Issue