cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Wahyu Mutajab
Contact Email
wahyu@iblam.ac.id
Phone
+6282186310996
Journal Mail Official
Wahyu@iblam.ac.id
Editorial Address
CV. Era Digital Nusantara Taman Balaraja blok G 2 no.1 RT 03 RW 08 Desa Parahu Kec. Sukamulya Kab. Tangerang - Banten 15610
Location
Kota tangerang,
Banten
INDONESIA
Journal Evidence Of Law
Published by CV. Era Digital Nusantara
ISSN : 28303350     EISSN : 28285301     DOI : 10.59066/jel
Core Subject : Humanities, Social,
Humanities Law, Crime, Criminology & Criminal Justice
Journal Evidence Of Law merupakan jurnal yang diterbitkan oleh CV. Era Digital Nusantara, terbit secara berkala 3 kali dalam 1 tahun sejak tahun 2022 pada bulan Januari, Mei dan Septemeber dengan ISSN Print: 2830-3350 , ISSN Online:2828-5301 berbahasa Indonesia dan berbahasa Inggris. Journal Evidence Of Law menerima naskah tulisan baik hasil pemikiran normatif maupun hasil penelitian empiris, dengan cakupan dibidang hukum pidana, hukum perdata, hukum tata negara/hukum administrasi negara, hukum internasional, hukum Islam, hukum lingkungan, hukum pemerintahan daerah dan Hukum Pemerintahan Desa maupun hukum adat.
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Hukum
Articles 388 Documents
 35   36   37   38   39 
Legal Aspects of the Implementation of Customary Laws in Enforcment in the Raja Ampat Marine Conservation Area in Raja Ampat, Southwest Papua Mongdong , Meity; Cornelis , Vieta Imelda; Astutik , Sri; Soekorini , Noenik
Journal Evidence Of Law Vol. 4 No. 3 (2025): Journal Evidence Of Law (Desember)
Publisher : CV. Era Digital Nusantara

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.59066/jel.v4i3.2110

Abstract

Indonesia, as the world's largest archipelago, has enormous marine resource potential, but the main challenge it faces is weak law enforcement in maintaining ecosystem sustainability. Raja Ampat, known as the center of marine biodiversity in the world, faces serious threats in the form of illegal fishing, hunting of protected species, and excessive exploitation of resources. The urgency of this research lies in the gap between the proven effectiveness of customary law and the limited legitimacy of formal state law. The main question asked is to what extent customary law can serve as an instrument for enforcing marine conservation law within the framework of the national legal system. This study uses a normative legal method with a statute and conceptual approach. Primary legal materials consist of legislation, court decisions, and regional regulations, while secondary legal materials consist of academic literature and previous research results. Data collection techniques were carried out through literature studies with qualitative analysis using deductive logic. The results of the study show that customary law, particularly the practice of sasi in Raja Ampat, has proven effective in increasing coral cover, improving fish biomass, and reducing violations by up to 90%. However, this effectiveness has not yet gained strong formal legitimacy in the national legal system. Constitutional recognition of customary law is still normative and is not yet supported by clear operational regulations. The conclusion of this study emphasizes that the integration of customary law into the national legal system through a co-management model is a strategic step to strengthen marine conservation. The practical implication is the need for regulations that support the role of indigenous peoples in monitoring, while theoretically this study enriches the study of legal pluralism. Further studies are recommended to explore the long-term impact of integrating customary law on the welfare of coastal communities and the resilience of marine ecosystems.
Analisis Yuridis Terhadap Beban Pembuktian Terbalik dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi Parisuda, I Dewa Rai; Ucuk Suyono, Yoyok; Soekorini, Noenik
Journal Evidence Of Law Vol. 4 No. 3 (2025): Journal Evidence Of Law (Desember)
Publisher : CV. Era Digital Nusantara

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.59066/jel.v4i3.2111

Abstract

Penelitian ini membahas penerapan sistem pembalikan beban pembuktian dalam kasus korupsi di Indonesia, khususnya sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU PTPK). Sistem ini menempatkan beban pembuktian pada terdakwa untuk membuktikan ketidakbersalahannya, yang dalam praktiknya sering bertentangan dengan prinsip praduga tak bersalah dan hak asasi manusia terdakwa. Studi ini menggunakan pendekatan yuridis normatif dengan menganalisis ketentuan Pasal 12 B ayat (1), Pasal 37, Pasal 37 A, dan Pasal 38 UU PTPK serta putusan pengadilan terkait. Hasil studi menunjukkan bahwa penerapan pembalikan beban pembuktian perlu dilakukan dengan hati-hati dan selektif agar tidak menghilangkan hak-hak pokok terdakwa. Model teoretis pembalikan beban pembuktian “Balanced Probability of Principles” dari Oliver Stolpe dapat menjadi alternatif dalam membuktikan harta kekayaan terdakwa. Namun, pembalikan beban pembuktian yang langsung terkait dengan kesalahan terdakwa (schuld) masih sulit diterapkan tanpa mengorbankan prinsip praduga tak bersalah. Oleh karena itu, disarankan agar dilakukan perubahan kebijakan legislatif atau dirumuskan formula baru untuk ketentuan pembalikan beban pembuktian agar selaras dengan prinsip-prinsip umum hukum acara pidana dan perlindungan hak asasi manusia terdakwa.
Pembagian Waris Bagi Anak angkat yang Tidak Diangkat Secara Sah Ditinjau Dari KUH Perdata Indah Sari, Evy Nur; Subekti, Subekti; Handayati, Nur; Amiq, Bachrul
Journal Evidence Of Law Vol. 4 No. 3 (2025): Journal Evidence Of Law (Desember)
Publisher : CV. Era Digital Nusantara

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.59066/jel.v4i3.2112

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menentukan hak waris anak angkat yang tidak terdaftar, pertimbangan orang tua angkat dalam memberikan warisan, serta perlindungan hukum yang tersedia bagi anak angkat yang tidak terdaftar. Dalam masyarakat patrilineal atau matrilineal, jika orang tua tidak memiliki keturunan atau ahli waris, keponakan atau keponakan perempuan yang memiliki hubungan darah diadopsi sebagai pengganti. Keponakan atau keponakan perempuan ini dirawat, dibesarkan, dan dididik berdasarkan rasa kekeluargaan dan kemanusiaan. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif dengan pendekatan yuridis normatif. Pendekatan ini didasarkan pada hukum yang berlaku dan kenyataan praktis, yang didasarkan pada data primer berupa literatur dan data sekunder berupa literatur. Hasil penelitian menunjukkan bahwa anak angkat yang tidak terdaftar tidak berhak atas warisan dari orang tua angkatnya karena, berdasarkan statusnya, mereka tidak dapat menjadi ahli waris. Namun, anak-anak yang diadopsi tetap memiliki bagian dari harta yang ditinggalkan oleh orang tua angkat mereka, yaitu melalui hibah atau wasiat wajib, yang diatur hingga maksimal 1/3 dari harta pewaris. Pertimbangan orang tua angkat dalam memberikan warisan kepada anak-anak yang diadopsi tidak hanya didasarkan pada status mereka sebagai anak yang diadopsi, tetapi juga pada fakta bahwa mereka masih memiliki hubungan dengan orang tua kandung anak yang diadopsi yang telah meninggal. Perlindungan hukum bagi anak angkat yang tidak terdaftar dapat diperoleh berdasarkan Pasal 209 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), serta ketentuan pendukung lainnya. Oleh karena itu, meskipun tidak terdaftar, anak angkat tetap memiliki hak yang dilindungi secara hukum dan dapat menerima bagian dari warisan orang tua angkatnya melalui hibah atau wasiat.
Piercing the Corporate Veil Sebagai Instrumen Pertanggungjawaban Pidana Korporasi dalam Kejahatan Deforestasi: Analisis Normatif Kritis Terhadap Penegakan Hukum Lingkungan di Indonesia Marysa Putri, Samara Hersiti; Chyntia Widyastari, Desak Nyoman Ayu; Pangestu, Yanuarta Esa; Nasoetion, Dhifa Nabila; Isnani, Ismi Kinanthi; Saputra, Justin Nugroho; Taufik , Moch
Journal Evidence Of Law Vol. 4 No. 3 (2025): Journal Evidence Of Law (Desember)
Publisher : CV. Era Digital Nusantara

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.59066/jel.v4i3.2113

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menguji urgensi dan mekanisme penerapan doktrin Piercing the Corporate Veil (PCV) dalam ranah hukum pidana lingkungan sebagai solusi untuk menembus impunitas pengendali korporasi. Melalui pendekatan yuridis-normatif yang digabungkan dengan statute approach, conceptual approach, dan case approach, penelitian ini menganalisis tiga putusan pengadilan kunci: Putusan PT Kaswari Unggul, PT Natural Persada Mandiri, dan PT Kallista Alam. Temuan penelitian menunjukkan bahwa penerapan strict liability tanpa disertai PCV hanya menghasilkan keadilan restoratif yang semu, di mana korporasi membayar denda sebagai "biaya operasional" sementara kebijakan destruktif tetap berlanjut. Penelitian ini juga mengidentifikasi celah normatif dalam Perma No. 13 Tahun 2016 yang belum secara eksplisit mengatur mekanisme pembuktian untuk menjangkau beneficial owner. Sebagai kebaruan (novelty), penelitian ini mengusulkan integrasi regulasi Beneficial Ownership (Perpres 13/2018) dengan pasal pidana UU PPLH melalui doktrin PCV untuk merekonstruksi paradigma pertanggungjawaban pidana yang tidak hanya menghukum "kulit" korporasi, tetapi juga jantung pengendaliannya.
Pengaruh Penggunaan Media Sosial Terhadap Peningkatan Tindak Pidana Kejahatan Siber (Cyber) di Kota Balikpapan Pratama Putra, Andi Syadi; Cornelis, Vieta Imelda; Hamdani, Fathul; Paramitha, Vallencia Nandya
Journal Evidence Of Law Vol. 4 No. 3 (2025): Journal Evidence Of Law (Desember)
Publisher : CV. Era Digital Nusantara

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.59066/jel.v4i3.2115

Abstract

Perkembangan media sosial sebagai ruang interaksi digital telah membawa implikasi hukum yang signifikan, khususnya terkait meningkatnya tindak pidana kejahatan siber. Intensitas penggunaan media sosial yang tinggi di wilayah perkotaan, termasuk Kota Balikpapan, tidak selalu diimbangi dengan literasi digital dan kesadaran hukum yang memadai. Kondisi ini menciptakan kerentanan struktural yang dimanfaatkan pelaku kejahatan siber melalui berbagai modus, seperti penipuan daring, penyalahgunaan identitas, dan peretasan akun. Urgensi penelitian ini terletak pada kebutuhan akan kajian empiris berbasis wilayah yang mampu menjelaskan relasi antara penggunaan media sosial, pola kejahatan siber, dan efektivitas penegakan hukum di tingkat lokal. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh media sosial terhadap peningkatan kejahatan siber di Kota Balikpapan serta mengidentifikasi kendala penegakan hukum yang dihadapi aparat. Pertanyaan utama yang ingin dijawab adalah bagaimana media sosial berkontribusi terhadap terjadinya kejahatan siber dan sejauh mana sistem hukum mampu merespons fenomena tersebut. Penelitian ini menggunakan desain penelitian hukum empiris dengan pendekatan kualitatif. Data dikumpulkan melalui wawancara mendalam dengan aparat penegak hukum, pemangku kepentingan terkait, dan pengguna media sosial, serta didukung oleh observasi dan studi dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa media sosial berperan signifikan dalam membentuk pola kejahatan siber melalui mekanisme interaksi sosial digital dan rendahnya pengawasan. Temuan juga mengungkap adanya keterbatasan kapasitas penegakan hukum, khususnya dalam pembuktian digital dan literasi siber. Penelitian ini berkontribusi pada penguatan pemahaman teoretis dan praktis mengenai kejahatan siber berbasis media sosial. Kesimpulan penelitian menegaskan perlunya pendekatan hukum yang adaptif, penguatan literasi digital, dan kolaborasi lintas sektor. Penelitian selanjutnya disarankan untuk mengembangkan pendekatan kuantitatif atau komparatif lintas wilayah guna memperkaya analisis empiris.
Pengaruh Analisis Hukum Terhadap Operasional Apotek Tanpa Surat Izin Apotek (SIA) di Indonesia Femuz, Frederick; Cornelis , Vieta Imelda; Soekorini, Noenik; Sidarta, Dudik Djaja
Journal Evidence Of Law Vol. 4 No. 3 (2025): Journal Evidence Of Law (Desember)
Publisher : CV. Era Digital Nusantara

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.59066/jel.v4i3.2116

Abstract

Fenomena operasional apotek tanpa Surat Izin Apotek (SIA) di Indonesia menjadi masalah serius yang mengancam keamanan kesehatan masyarakat dan menantang efektivitas penegakan hukum di sektor kefarmasian. Meskipun peraturan perundang-undangan seperti UU No. 36 Tahun 2009, PP No. 51 Tahun 2009, dan Permenkes No. 9 Tahun 2017 telah mengatur secara tegas kewajiban perizinan, praktik di lapangan menunjukkan kesenjangan signifikan antara norma dan realitas. Penelitian ini bertujuan untuk: (1) menganalisis pengaturan hukum operasional apotek tanpa SIA, dan (2) mengidentifikasi langkah pencegahan serta penanggulangan keberadaan apotek ilegal. Metode penelitian menggunakan pendekatan yuridis-empiris dengan desain kualitatif deskriptif. Data primer diperoleh melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi di Jakarta Selatan, Jakarta Timur, dan Bekasi, sementara data sekunder berasal dari peraturan perundang-undangan, literatur, dan putusan pengadilan. Teknik purposive sampling digunakan untuk memilih 125 apotek sebagai sampel penelitian. Hasil penelitian menunjukkan bahwa 36% apotek beroperasi tanpa SIA, sebagian menjual obat keras tanpa resep. Faktor penyebab meliputi hambatan birokrasi, tingginya biaya perizinan, lemahnya pengawasan yang bersifat reaktif, keterbatasan personel pengawas, dan rendahnya kesadaran hukum masyarakat. Implementasi hukum belum efektif karena sanksi yang dijatuhkan tidak menimbulkan efek jera, serta koordinasi antar lembaga pengawas masih lemah. Kesimpulan penelitian menegaskan perlunya reformasi tata kelola perizinan melalui digitalisasi OSS yang lebih adaptif, penguatan kapasitas pengawas, pengawasan berbasis risiko, serta peningkatan edukasi hukum dan kesehatan publik. Penelitian ini berkontribusi pada penguatan strategi penegakan hukum di sektor kesehatan dan mendorong kolaborasi multisektor dalam mengatasi peredaran obat ilegal. Penelitian selanjutnya disarankan untuk mengkaji efektivitas penerapan teknologi pengawasan dan peran masyarakat dalam pelaporan pelanggaran.
Implikasi Hukum Pengaturan Ketenagakerjaan Terhadap Penggunaan Tenaga Kerja Luar Daerah Berkahlian Khusus pada Perusahaan Migas di Balikpapan Seven Jon, Jeslyn Josephine; Sidarta, Dudik Djaja; Paramitha, Vallencia Nandya; Ayuningtiyas, Fitri
Journal Evidence Of Law Vol. 4 No. 3 (2025): Journal Evidence Of Law (Desember)
Publisher : CV. Era Digital Nusantara

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.59066/jel.v4i3.2117

Abstract

Balikpapan City, as the national centre for the oil and gas industry, has a complex labour market dynamics due to the high demand for skilled workers. Balikpapan City Regulation No. 5 of 2023 on Labour Management serves as a legal instrument to regulate the proportion of local and non-local workers, particularly in the oil and gas sector, with the aim of enhancing the empowerment of local workers. This study aims to answer two main questions: (1) what forms of supervision and sanctions are imposed on oil and gas companies that fail to comply with the regional regulation, and (2) what are the legal implications for the use of non-local labour. The research method used is normative legal research with a statutory approach and a conceptual approach. Data was obtained from primary, secondary, and tertiary legal sources through literature review, then analysed qualitatively using deductive logic to connect legal norms and field practices. The research findings indicate that oversight of local regulation implementation still faces challenges, such as limited oversight resources, inconsistencies between regional and national regulations, and low reporting consistency by companies. The sanctions stipulated are administrative in nature, but their implementation has not been optimal. Legally, local regulations provide legitimacy for local governments to regulate local labour priorities, but they have the potential to cause conflicts with central regulations related to equal employment opportunities. In conclusion, the effectiveness of local regulations is highly dependent on strengthening supervision, harmonising regulations, and improving the competence of local workers through training and certification. Further research is recommended to examine an integrated oversight model that integrates the roles of government, companies, and society in ensuring the protection of local labour in strategic sectors.
Kekuatan Hukum Petok D Sebagai Tanda Bukti Kepemilikan Tanah dalam Penyelesaian Tanah dalam Penyelesaian Sengketa (Studi Kasus Tanah Bengkok Kebayan III Desa Gedongmulyo Kecamatan Lasem Jawa Tengah) Wildan Irhansyah , Muhammad Ardi; Borman, M.Syahrul; Prawesthi, Wahyu
Journal Evidence Of Law Vol. 4 No. 3 (2025): Journal Evidence Of Law (Desember)
Publisher : CV. Era Digital Nusantara

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.59066/jel.v4i3.2133

Abstract

Penelitian ini bertujuan menganalisis kedudukan hukum Petok D dalam sistem hukum agraria Indonesia dan menjelaskan perannya dalam praktik penguasaan serta penyelesaian sengketa tanah bengkok di tingkat desa. Pertanyaan utama yang ingin dijawab adalah sejauh mana Petok D memiliki kekuatan pembuktian hukum dan bagaimana implikasinya bagi masyarakat pemegang tanah. Penelitian ini menggunakan desain penelitian hukum empiris dengan pendekatan yuridis sosiologis dan bersifat kualitatif. Data dikumpulkan melalui wawancara mendalam dengan masyarakat pemegang Petok D, aparatur desa, dan pejabat pertanahan, disertai observasi lapangan dan studi kepustakaan terhadap peraturan perundang-undangan, doktrin, serta yurisprudensi. Analisis data dilakukan secara deskriptif kualitatif dengan mengaitkan temuan empiris dan norma hukum yang berlaku. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Petok D tidak memiliki kekuatan hukum sebagai bukti kepemilikan hak atas tanah, melainkan hanya bernilai sebagai bukti administratif penguasaan. Ketergantungan masyarakat terhadap Petok D menciptakan kepastian hukum semu dan meningkatkan kerentanan sengketa. Temuan ini berkontribusi pada pemahaman empiris mengenai pluralisme hukum pertanahan dan menegaskan perlunya percepatan legalisasi tanah. Kesimpulan penelitian menekankan pentingnya pendekatan sosio-legal dalam kebijakan pertanahan serta merekomendasikan penelitian lanjutan terkait model legalisasi tanah berbasis komunitas.

Page 39 of 39 | Total Record : 388

 35   36   37   38   39 

Filter by Year

2022 2025


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol. 4 No. 3 (2025): Journal Evidence Of Law (Desember) Vol. 4 No. 2 (2025): Journal Evidence Of Law (Agustus) Vol. 4 No. 1 (2025): Journal Evidence Of Law (April) Vol. 3 No. 3 (2024): Journal Evidence Of Law (Desember) Vol. 3 No. 2 (2024): Journal Evidence Of Law (Agustus) Vol. 3 No. 1 (2024): Journal Evidence Of Law (April) Vol. 2 No. 3 (2023): Journal Evidence Of Law (Desember) Vol. 2 No. 2 (2023): Journal Evidence Of Law (Agustus) Vol. 2 No. 1 (2023): Journal Evidence Of Law (April) Vol. 1 No. 3 (2022): Journal Evidence Of Law (Desember) Vol. 1 No. 2 (2022): Journal Evidence Of Law (Agustus) Vol. 1 No. 1 (2022): Journal Evidence Of Law (April) More Issue