cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Wahyu Mutajab
Contact Email
wahyu@iblam.ac.id
Phone
+6282186310996
Journal Mail Official
Wahyu@iblam.ac.id
Editorial Address
CV. Era Digital Nusantara Taman Balaraja blok G 2 no.1 RT 03 RW 08 Desa Parahu Kec. Sukamulya Kab. Tangerang - Banten 15610
Location
Kota tangerang,
Banten
INDONESIA
Journal Evidence Of Law
Published by CV. Era Digital Nusantara
ISSN : 28303350     EISSN : 28285301     DOI : 10.59066/jel
Core Subject : Humanities, Social,
Humanities Law, Crime, Criminology & Criminal Justice
Journal Evidence Of Law merupakan jurnal yang diterbitkan oleh CV. Era Digital Nusantara, terbit secara berkala 3 kali dalam 1 tahun sejak tahun 2022 pada bulan Januari, Mei dan Septemeber dengan ISSN Print: 2830-3350 , ISSN Online:2828-5301 berbahasa Indonesia dan berbahasa Inggris. Journal Evidence Of Law menerima naskah tulisan baik hasil pemikiran normatif maupun hasil penelitian empiris, dengan cakupan dibidang hukum pidana, hukum perdata, hukum tata negara/hukum administrasi negara, hukum internasional, hukum Islam, hukum lingkungan, hukum pemerintahan daerah dan Hukum Pemerintahan Desa maupun hukum adat.
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Hukum
Articles 388 Documents
 34   35   36   37   38 
Efektivitas Penegakan Hukum terhadap Kecelakaan Kapal Tahun 2020 – 2025 di Mahkamah Pelayaran Tora Yuliana; Marshanda Bintang Dianti Putri
Journal Evidence Of Law Vol. 4 No. 3 (2025): Journal Evidence Of Law (Desember)
Publisher : CV. Era Digital Nusantara

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.59066/jel.v4i3.1941

Abstract

Tujuan dari penelitian ini untuk menganalisis kasus kecelakaan kapal dalam wilayah penanganan Mahkamah Pelayaran. Kecelakaan kapal sebagian besar disebabkan oleh factor tenggelam, tubrukan, kandas, dan terbakar. Metode yang digunakan meliputi observasi langsung, pengumpulan data, wawancara, dan dokumentasi lapangan selama 3 (tiga) bulan. Hasil kegiatan praktik kerja lapangan menunjukkan bahwa penegakan hukum maritim mencakup proses pemberkasan dokumen persidangan serta penerapan hukum nasional dan internasional yang berlandaskan konvensi IMO, yaitu SOLAS, MARPOL, SAR, dan STCW sebagai standar keselamatan dan tanggung jawab hukum di bidang pelayaran.
Menakar Nilai keadilan dalam pungutan pajak negara atas jual beli Tanah Muchtar, Andhyka; Herlina, Herlina; Handayani, Eka Rizdky
Journal Evidence Of Law Vol. 4 No. 3 (2025): Journal Evidence Of Law (Desember)
Publisher : CV. Era Digital Nusantara

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.59066/jel.v4i3.1946

Abstract

Penelitian ini menganalisis masalah sistem pungutan pajak negara atas jual beli tanah, Dimana pada penerapan sistem pemungutan pajak seharusnya berbasis pada sistem Self Assessmean sistem dimana wajib pajak menghitung sendiri besaran pajaknya akan tetapi dalam pelaksanaannya sistem self assessmena tidak dijalankan sebagaimana mestinya. Metode penelitian dalam penulisan menggunakan metode Normatif dengan pendekatan konsep dan pendekatan Undang-undang. Adapun hasil penelitian yang ditemukan yaitu Pertama dalam pemungutan pajak peralihan hak atas tanah cenderung terjadi bentuk -bentuk Tindakan yang tidak memperlihatkan adanya kepastian hukum dalam pemungutan pajak peralihan hak atas tanah. Bentuk bentuk tersebut antara lain: Adanya penyalah gunaan kewenangan fiscus, Tidak menerapkan Asas-asas Pembebanan pajak, tidak melakukan pemungutan pajak berdasarkan siste Self Assessmean sistem. Kedua Self Assessment perlu diperkuat dengan penerapan sistem tax deal sistem. Tax deal sistem adalah sistem kesepakatan yang dapat dilakukan oleh fiscus dan wajib pajak untuk menentukan besaran pajak yang akan dibebankan berdasarkan nilai tanah yang wajar sebelum jual beli dilakukan.
Dampak Unilateralisme Perdagangan Internasional Terhadap Arus Perdagangan Global dan Peran WTO Mutalib, Abdul; Sutrisno, Andri; Annas, Muhammad
Journal Evidence Of Law Vol. 4 No. 3 (2025): Journal Evidence Of Law (Desember)
Publisher : CV. Era Digital Nusantara

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.59066/jel.v4i3.1949

Abstract

Penelitian ini mengkaji dampak kebijakan unilateralisme dalam perdagangan internasional terhadap arus perdagangan global dan menganalisis peran World Trade Organization (WTO) dalam menghadapi tren tersebut. Menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan konseptual dan perundang-undangan, penelitian ini menganalisis ketentuan hukum internasional dalam kerangka GATT/WTO serta prinsip keadilan dan non-diskriminasi. Fokus kajian meliputi parameter pembenaran kebijakan unilateralisme, tantangan implementasi, dan dampaknya terhadap negara berkembang. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kebijakan unilateral seperti tarif safeguard AS terhadap produk baja Indonesia dan larangan impor minyak sawit oleh Uni Eropa melalui RED II telah mengganggu arus perdagangan global dan merugikan negara berkembang. Meskipun terdapat parameter pembenaran yang meliputi ketentuan hukum internasional, prinsip keadilan non-diskriminasi, dan mekanisme penyelesaian sengketa, implementasinya menghadapi kendala berupa tidak adanya standar objektif yang tegas, potensi penyalahgunaan justifikasi lingkungan atau keamanan, dan ketegangan antara kedaulatan nasional dengan komitmen multilateral. WTO sebagai organisasi multilateral menghadapi tantangan dalam menegakkan prinsip multilateralisme di tengah meningkatnya kebijakan sepihak negara-negara maju. Penelitian ini menyimpulkan bahwa diperlukan penguatan mekanisme objektif dalam menguji validitas justifikasi kebijakan unilateral untuk mencegah diskriminasi dan menjaga keseimbangan sistem perdagangan global yang adil bagi semua negara anggota.
Dampak Perjudian Online Terhadap Keharmonisan Suami Istri dalam Rumah Tangga di Kota Pontianak Nadeak, Poltak Mulyanto; Rohman, Adi Nur
Journal Evidence Of Law Vol. 4 No. 3 (2025): Journal Evidence Of Law (Desember)
Publisher : CV. Era Digital Nusantara

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.59066/jel.v4i3.1954

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis secara empiris dampak perjudian daring terhadap keharmonisan rumah tangga di kalangan pasangan suami istri di Kota Pontianak, dengan fokus khusus pada aspek hukum, sosial, dan psikologis. Penelitian ini dimotivasi oleh meningkatnya kasus perceraian dan kekerasan dalam rumah tangga yang berasal dari kecanduan perjudian daring, di tengah lemahnya penegakan hukum digital dan rendahnya kesadaran masyarakat akan risiko sosialnya. Secara yuridis, praktik perjudian daring melanggar Pasal 27(2) dan Pasal 45(2) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU TIK), Pasal 303 KUHP Indonesia, dan bertentangan dengan prinsip tanggung jawab perkawinan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Studi ini menggunakan metode kualitatif deskriptif dengan pendekatan empiris-hukum, yang melibatkan wawancara mendalam, observasi terbatas, dan dokumentasi dengan pelaku, pasangan yang terdampak, dan tokoh masyarakat di Pontianak. Temuan menunjukkan bahwa perjudian daring memiliki dampak multidimensional terhadap keharmonisan rumah tangga: (1) secara ekonomi, menyebabkan pengabaian keluarga dan kemiskinan relatif; (2) secara psikologis, hal itu menimbulkan stres, trauma, dan krisis kepercayaan; dan (3) secara sosial-hukum, hal itu melemahkan ikatan keluarga dan menurunkan kesadaran hukum masyarakat. Faktor-faktor utama yang berkontribusi meliputi tekanan ekonomi, lemahnya kontrol sosial, dan akses digital yang terbuka. Upaya pencegahan harus dilakukan melalui strategi integratif berdasarkan pendekatan hukum, sosial-pendidikan, dan psiko-rehabilitatif, dengan memperkuat kerja sama antar lembaga dan meningkatkan literasi digital masyarakat. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi landasan untuk memperkuat kebijakan publik dan penegakan hukum dalam menjaga ketahanan keluarga di era digital.
Analisis Hukum Kewajiban Memberi Nafkah Pasca Perceraian pada Anak Balita Nisfu Kurnia, Chahya Naila; Salsabila, Diny Khalisha; Murofikoh, Dede Ika
Journal Evidence Of Law Vol. 4 No. 3 (2025): Journal Evidence Of Law (Desember)
Publisher : CV. Era Digital Nusantara

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.59066/jel.v4i3.1955

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kewajiban pemberian nafkah kepada anak balita pasca perceraian dalam perspektif hukum positif Indonesia dan hukum Islam, serta mengkaji permasalahan implementasinya dalam praktik. Anak balita merupakan kelompok usia yang sangat rentan dan bergantung sepenuhnya pada orang tua, sehingga memerlukan perlindungan hukum yang optimal meskipun terjadi perceraian. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan pendekatan perbandingan antara hukum positif dan Kompilasi Hukum Islam. Data diperoleh melalui studi kepustakaan dengan menelaah peraturan perundang-undangan, doktrin hukum, serta hasil penelitian terdahulu yang relevan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa baik hukum positif maupun hukum Islam secara tegas menempatkan kewajiban nafkah anak balita sebagai tanggung jawab orang tua, khususnya ayah, yang tidak gugur akibat perceraian. Prinsip kepentingan terbaik bagi anak menjadi landasan utama dalam penetapan kewajiban nafkah tersebut. Namun, dalam praktiknya, pelaksanaan kewajiban nafkah anak balita masih menghadapi berbagai kendala, seperti rendahnya kepatuhan terhadap putusan pengadilan, lemahnya mekanisme eksekusi, serta rendahnya kesadaran hukum masyarakat. Kondisi ini menyebabkan hak-hak anak balita belum terpenuhi secara optimal. Oleh karena itu, diperlukan penguatan penegakan hukum dan peningkatan kesadaran hukum masyarakat guna menjamin perlindungan dan kesejahteraan anak balita pasca perceraian.
Analisis Dispensasi Perkawinan Terhadap Anak di Bawah Umur: Studi Kasus Penetapan Pengadilan Agama Serang Nomor: 1968/PDT.P/2020/PA.SRG Berliana, Intan; Murofikoh, Dede Ika
Journal Evidence Of Law Vol. 4 No. 3 (2025): Journal Evidence Of Law (Desember)
Publisher : CV. Era Digital Nusantara

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.59066/jel.v4i3.1956

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dasar pertimbangan hukum hakim dalam memberikan dispensasi perkawinan terhadap anak di bawah umur serta mengkaji ketentuan hukum dispensasi perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019. Fokus penelitian diarahkan pada studi kasus Penetapan Pengadilan Agama Serang Nomor 1968/Pdt.P/2020/PA.Srg, yang mencerminkan praktik pemberian dispensasi perkawinan di lingkungan peradilan agama. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan studi kasus, melalui penelaahan terhadap peraturan perundang-undangan, penetapan pengadilan, serta literatur hukum yang relevan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pertimbangan hakim dalam mengabulkan dispensasi perkawinan tidak hanya didasarkan pada aspek normatif hukum positif, tetapi juga mempertimbangkan faktor sosial, moral, dan keagamaan, seperti kekhawatiran orang tua terhadap pergaulan anak, potensi stigma sosial, serta adanya restu dan keterlibatan keluarga. Penelitian ini juga menemukan bahwa meskipun Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 telah memperketat batas usia perkawinan demi perlindungan anak, ketiadaan parameter teknis yang jelas terkait kesiapan anak menyebabkan ruang interpretasi yang luas bagi hakim. Oleh karena itu, dispensasi perkawinan masih berpotensi menjadi celah hukum yang melegitimasi perkawinan anak apabila tidak disertai pertimbangan yang ketat. Penelitian ini menegaskan pentingnya penerapan prinsip kepentingan terbaik bagi anak serta perlunya pedoman yang lebih jelas bagi hakim dalam memutus perkara dispensasi perkawinan.
Hukum Islam Dan Problematika Pencatatan Perkawinan di Indonesia Ritonga, Dedi Anton; Hasanah, Uswatun
Journal Evidence Of Law Vol. 4 No. 3 (2025): Journal Evidence Of Law (Desember)
Publisher : CV. Era Digital Nusantara

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.59066/jel.v4i3.1959

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pandangan Hukum Islam terhadap kewajiban pencatatan perkawinan serta mengkaji permasalahan yang muncul dalam penerapannya di Indonesia. Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Data diperoleh melalui studi kepustakaan terhadap Al-Qur’an, hadis, pendapat para ulama, serta peraturan perundang-undangan yang berlaku, seperti Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan (UU Perkawinan) dan Kompilasi Hukum Islam (KHI). Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara normatif Hukum Islam memandang pencatatan perkawinan sebagai instrumen administratif yang tidak menentukan sah atau tidaknya perkawinan, namun sangat dianjurkan demi kemaslahatan dan mencegah mudarat. Di sisi lain, hukum positif Indonesia mewajibkan pencatatan perkawinan sebagai syarat untuk memperoleh pengakuan hukum. Perbedaan pemahaman ini menjadi salah satu faktor munculnya praktik perkawinan tidak tercatat (nikah siri), yang berimplikasi pada lemahnya perlindungan hukum bagi pihak-pihak yang terlibat. Oleh karena itu, diperlukan penguatan pemahaman masyarakat mengenai pentingnya pencatatan perkawinan sebagai upaya harmonisasi antara Hukum Islam dan hukum nasional.
Progresivisme Hukum Atas Tindak Pidana Pencabulan Terhadap Mayat yang dilakukan Oleh Pengidap Nekrofilia Fadzilla, Nova Romadzoni; Enggarsasi, Umi; Suharti, Titik
Journal Evidence Of Law Vol. 4 No. 3 (2025): Journal Evidence Of Law (Desember)
Publisher : CV. Era Digital Nusantara

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.59066/jel.v4i3.1960

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dasar pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku pencabulan mayat oleh pengidap nekrofilia serta menilai relevansi kemampuan bertanggung jawab pelaku dalam konteks hukum pidana nasional. Pertanyaan utama yang ingin dijawab adalah bagaimana konstruksi pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku nekrofilia dan norma hukum apa yang dapat dijadikan dasar pemidanaan. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang- undangan, konseptual, dan kasus, melalui studi kepustakaan terhadap peraturan perundang- undangan, doktrin hukum pidana, serta literatur psikologi forensik. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perbuatan pencabulan terhadap mayat dapat dikualifikasikan sebagai tindak pidana melalui penafsiran sistematis Pasal 271 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP, namun pemidanaan bergantung pada kemampuan bertanggung jawab pelaku. Penelitian ini berkontribusi pada penguatan integrasi antara hukum pidana dan psikologi forensik dalam menangani kejahatan seksual non-konvensional. Kesimpulannya, diperlukan pengaturan pidana yang lebih eksplisit serta standar pemeriksaan kejiwaan yang komprehensif guna menjamin kepastian hukum dan keadilan substantif, sekaligus membuka ruang bagi penelitian lanjutan berbasis komparatif dan kebijakan kriminal.
Analisis Yuridis Pada Putusan Pengancaman dan Pemerasan Serta Penyebaran Konten Pornografi Pada Media Sosial (Studi Putusan Hakim 142/Pid.Sus/2021/PN Kbu) Yunis, Al Fikrullah; Setyanegara, Ery
Journal Evidence Of Law Vol. 4 No. 3 (2025): Journal Evidence Of Law (Desember)
Publisher : CV. Era Digital Nusantara

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.59066/jel.v4i3.1974

Abstract

Artikel ini membahas analisis yuridis terhadap putusan hakim dalam perkara pengancaman dan pemerasan dengan modus penyebaran konten pornografi melalui media sosial, sebagaimana tertuang dalam Putusan Nomor 142/Pid.Sus/2021/PN Kbu di Pengadilan Negeri Kotabumi. Penelitian ini menggunakan metode pendekatan normatif dengan menelaah peraturan perundang-undangan yang relevan, khususnya Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi, serta Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, disertai analisis terhadap pertimbangan hukum hakim. Hasil penelitian menunjukkan bahwa unsur tindak pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 27 ayat (1) juncto Pasal 45 ayat (1) UU ITE telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan. Namun demikian, putusan hakim dinilai belum sepenuhnya mencerminkan rasa keadilan substantif, khususnya bagi korban, karena pidana yang dijatuhkan relatif lebih ringan dibandingkan tuntutan jaksa penuntut umum serta belum mempertimbangkan dampak psikologis dan sosial jangka panjang yang dialami korban. Oleh karena itu, artikel ini menegaskan pentingnya pendekatan keadilan yang lebih berorientasi pada perlindungan dan pemulihan korban dalam perkara kejahatan siber bermuatan kesusilaan.
Analisis Yuridis Pada Putusan Pengancaman dan Pemerasan Serta Penyebaran Konten Pornografi Pada Media Sosial (Studi Putusan Hakim 142/Pid.Sus/2021/PN Kbu) Yunis, Al Fikrullah; Setyanegara, Ery
Journal Evidence Of Law Vol. 4 No. 3 (2025): Journal Evidence Of Law (Desember)
Publisher : CV. Era Digital Nusantara

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.59066/jel.v4i3.1975

Abstract

Tindak pidana adalah merupakan salah satu bentuk dari perilaku menyimpang yang selalu ada dan melekat pada setiap masyarakat, sehingga tidak ada masyarakat yang tidak terlibat dari perbuatan tindak pidana. Tindak pidana tersebut merupakan suatu ancaman yang sangat nyata terhadap norma-norma sosial. Indonesia menganut asas legalitas (principle of legality). Banyaknya masyarakat yang telah menggunakan media elektronik dan media sosial yang memudahkan untuk berkomunikasi memicu banyaknya kejahatan pemerasan dan pengancaman yang saat ini sedang marak. telah datang seorang laki-laki yang melaporkan kejadian peristiwa mendistribusikandan/atau mentramisikan dan/atau membuatdapat diaksesnya informasi elektronikdan/atau dokumen yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaanAnalisis Yuridis Pada Putusan Pengancaman dan Pemerasan Penyebaran Konten Pornografi Di Internet Di Lampung Utara Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, dengan memperhatikan fakta hukum yang terungkap, maka majelis akan langsung memilih dakwaan Pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 45 Ayat (1) Jo. Pasal 27 Ayat (1) UU RI No. 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas UU No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut Setiap Orang, dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan / atau mentransmisikan dan / atau membuat dapat diaksesnya informasi dan / atau dokumen elektronik, yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan telah terpenuhi semua. Putusan Pengancaman dan Pemerasan Penyebaran Konten Pornografi Di Internet Di Lampung Utara itu sudah memberikan rasa keadilan bagi korban, Hakim dalam memutus perkara pidana dengan putusan Nomor 142/Pid.Sus/2021/PN Kbu dengan pertimbangan hal-hal yang memberatkan yaitu perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat dan akibat perbuatan terdakwa, korban merasa malu, sementara hal-hal yang meringankan adalah terdakwa belum pemah dihukum, terdakwa berlaku sopan di persidangan, dan terdakwa merasa bersalah, menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi. Berpatokan pada uraian pertimbangan hal-hal yang memberatkan dan meringankan dalam penjatuhan pidana tersebut, penulis pada dasarnya tidak menyetujui terhadap putusan hakim yang ambil didalam persidangan karena terlalu ringan hukuman yang diterima oleh terdakwa yang tidak memiliki rasa keadilan juga terhadap korban. Hakim tidak memikirkan dampat korban kedepannya terhadap perbuatanyang dilakukan oleh terdakwa, seharusnya hakim memutus minimal sama atau lebih tinggi daripada tuntuan jaksa penunut umum. Kata Kunci: Pengancaman, Pemerasan, Konten Pornografi

Page 36 of 39 | Total Record : 388

 34   35   36   37   38 

Filter by Year

2022 2025


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol. 4 No. 3 (2025): Journal Evidence Of Law (Desember) Vol. 4 No. 2 (2025): Journal Evidence Of Law (Agustus) Vol. 4 No. 1 (2025): Journal Evidence Of Law (April) Vol. 3 No. 3 (2024): Journal Evidence Of Law (Desember) Vol. 3 No. 2 (2024): Journal Evidence Of Law (Agustus) Vol. 3 No. 1 (2024): Journal Evidence Of Law (April) Vol. 2 No. 3 (2023): Journal Evidence Of Law (Desember) Vol. 2 No. 2 (2023): Journal Evidence Of Law (Agustus) Vol. 2 No. 1 (2023): Journal Evidence Of Law (April) Vol. 1 No. 3 (2022): Journal Evidence Of Law (Desember) Vol. 1 No. 2 (2022): Journal Evidence Of Law (Agustus) Vol. 1 No. 1 (2022): Journal Evidence Of Law (April) More Issue