cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Wahyu Mutajab
Contact Email
wahyu@iblam.ac.id
Phone
+6282186310996
Journal Mail Official
Wahyu@iblam.ac.id
Editorial Address
CV. Era Digital Nusantara Taman Balaraja blok G 2 no.1 RT 03 RW 08 Desa Parahu Kec. Sukamulya Kab. Tangerang - Banten 15610
Location
Kota tangerang,
Banten
INDONESIA
Journal Evidence Of Law
Published by CV. Era Digital Nusantara
ISSN : 28303350     EISSN : 28285301     DOI : 10.59066/jel
Core Subject : Humanities, Social,
Humanities Law, Crime, Criminology & Criminal Justice
Journal Evidence Of Law merupakan jurnal yang diterbitkan oleh CV. Era Digital Nusantara, terbit secara berkala 3 kali dalam 1 tahun sejak tahun 2022 pada bulan Januari, Mei dan Septemeber dengan ISSN Print: 2830-3350 , ISSN Online:2828-5301 berbahasa Indonesia dan berbahasa Inggris. Journal Evidence Of Law menerima naskah tulisan baik hasil pemikiran normatif maupun hasil penelitian empiris, dengan cakupan dibidang hukum pidana, hukum perdata, hukum tata negara/hukum administrasi negara, hukum internasional, hukum Islam, hukum lingkungan, hukum pemerintahan daerah dan Hukum Pemerintahan Desa maupun hukum adat.
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Hukum
Articles 388 Documents
 35   36   37   38   39 
Analisis Hukum Penerbitan Sertifikat Hak Atas Tanah Yang Cacat Hukum Administrasi (Studi Badan Pertanahan Nasional Kota Baubau) Arianto, Arianto; Muhammad , La Ode; Faharudin, Faharudin
Journal Evidence Of Law Vol. 4 No. 3 (2025): Journal Evidence Of Law (Desember)
Publisher : CV. Era Digital Nusantara

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.59066/jel.v4i3.2052

Abstract

penelitian ini untuk mengetahui bagaimana penyelesaian hukum terhadap sertifikat hak atas tanah yang cacat hukum administrasi. Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian yuridis normatif empiris adalah jenis penelitian hukum yang menggabungkan dua pendekatan, yaitu yuridis normatif (menganalisis hukum positif/peraturan tertulis) dan yuridis empiris (mengkaji bagaimana hukum tersebut diterapkan di masyarakat). Pendekatan gabungan ini bertujuan untuk menganalisis ketentuan hukum tertulis yang berlaku lalu mengkaji implementasi atau pelaksanaannya secara faktual di lapangan untuk mendapatkan gambaran yang lebih komprehensif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa prosedur penyelesaian hukum pembatalan sertifikat hak atas tanah yang cacat hukum administrasi ada dua 2 yaitu: 1. Pengajuan permohonan pembatalan ke Menteri Agraria dan Tata Ruang/BPN. 2. Melalui jalur penyelesaian sengketa oleh pengadilan (PTUN).
Analisis Hukum Tanggung Jawab Nahkoda Terhadap Keselamatan Pelayaran Baktiar, Baktiar; Faharudin, Faharudin; Husein, Saddam
Journal Evidence Of Law Vol. 4 No. 3 (2025): Journal Evidence Of Law (Desember)
Publisher : CV. Era Digital Nusantara

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.59066/jel.v4i3.2053

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk Untuk mengetahui tanggung jawab nakhoda terhadap keselamatan pelayaran. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah Kualitatif Deskriptif dimana peneliti mendapatkana data dari berbagai sumber melalui Penelitian Kepustakaan (LibraryResearch) dan Penelitian Lapangan (Field Research). Di lapangan peneliti mengumpulkan data derngan metode wawancara dan observasi. Hasil penelitian yaitu tanggung jawab nahkoda dalam keselamatan pelayaran merupakan tanggung jawab Nakhoda dan seorang Nakhoda kapal juga dapat di mintai tanggung jawab akibat kelalaian, Faktor yang menyebabkan tidak terlaksananya tanggung jawab Hukum Nakhoda Kapal disebabkan oleh faktor internal meliputi kurangnya kompetensi dan skill serta mental dan disiplin yang kurang dalam melaksanakan tugasnya dan kurangnya pemahaman tentang peraturan perundang-undangan pelayaran. Kesimpulan dari penelitian ini yaitu secara umum tugas seorang Nakhoda kapal adalah bertanggung jawab ketika membawa sebuah kapal dalam pelayaran baik itu dari pelabuhan satu menuju ke pelabuhan lainnya dengan selamat dan keberadaan nakhoda terhadap sebuah kapal sangat berperan menjaga keselamatan berlayar menuju pelabuhan tujuan Pertanggungjawaban nahkoda diatur sebagaimana dalam pasal 342 ayat (2) KUHD yang merupakan imbangan atas kedudukannya sebagai pemimpin kapal yang tertuang di dalam Pasal 341 ayat (1) KUHD. Adapun juga, Pertanggung jawaban Administrasi ini merupakan pertanggung jawab yang muncul setelah adanya Putusan dari Mahkamah Pelayaran yang menyatakan bahwa seorang Nakhoda bersalah atau tidak. Mahkamah pelayaran tidak memiliki otoritas untuk memutus perkara dalam aspek keperdataan maupun pidana sekalipun timbul kaitannya dengan kecelakaan kapal, karena hal tersebut merupakan aspek peradilan umum .
Analisis Pemekaran Kelurahan Di Indoensia Menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 31 Tahun 2006 Faharudin, Faharudin
Journal Evidence Of Law Vol. 4 No. 3 (2025): Journal Evidence Of Law (Desember)
Publisher : CV. Era Digital Nusantara

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.59066/jel.v4i3.2054

Abstract

Penelitian ini membahas tentang Analisis Pemekaran Kelurahan Di Indoensia Menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 31 Tahun 20, Pemekaran kelurahan sebagai respons terhadap luas wilayah dan kendala geografis yang menghambat pelayanan publik menjadi tidak efektif dan efisien, meningkatkan kualitas pelayanan publik, mempercepat pembangunan, dan mengatasi ketimpangan wilayah di tingkat kelurahan. Permendagri No. 31 Tahun 2006 mengatur secara spesifik tentang Pembentukan, Penghapusan, dan Penggabungan Kelurahan, memberikan pedoman teknis kepada pemerintah daerah.Mengatur persyaratan dasar pembentukan kelurahan baru, seperti luas wilayah minimal, jumlah penduduk, dan kondisi sosial budaya, serta mekanisme pembentukan, penggabungan kelurahan. Metode penelitian menggunakan Penelitian yuridis (doktrinal) dengan pendekatan studi kepustakaan (library research) untuk menganalisis peraturan perundang-undangan terkait. enis dan sumber bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini adalah bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder dengan teknik pengumpulan data melalui studi kepustakaan dengan mempelajari buku, jurnal, artikel, peraturan perundang-undangan dan bahan hukum lainnya, kemudian dianalisis dengan metode Deduktif.Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemekaran bukan hanya sekadar pemecahan wilayah, tetapi juga penyatuan wilayah (penggabungan) untuk membentuk kelurahan baru yang lebih efektif. Permendagri Nomor 31 tahun 2006 menjadi instrumen penting dalam mengatur pemekaran kelurahan, meski implementasinya di lapangan seringkali dihadapkan pada tantangan yuridis dan praktis terkait syarat dan pelaksanaan, memerlukan peninjauan berkala untuk memastikan tujuan pelayanan publik tercapai.
Analisis Hukum Pengisian Jabatan Lurah Di Kota Baubau Syarifuddin, Yusri; Muhaimin, La Ode; Faharudin, Faharudin
Journal Evidence Of Law Vol. 4 No. 3 (2025): Journal Evidence Of Law (Desember)
Publisher : CV. Era Digital Nusantara

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.59066/jel.v4i3.2062

Abstract

Penelitian ini berjudul Pengangkatan Lurah di Kota Baubau Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014. Tujuan peneliti ini untuk mengetahui bagaimana cara pengangkatan Lurah sekaligus menganalisa dalam Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 terhadap pengangkatan Lurah menurut Undang-Undang No. 23 Tahun 2014. Metode penelitian yang dalam penelitian ini metode penelitian normatif-empiris ini juga mengenai implementasi ketentuan hukum normatif (undang-undang) dalam aksinya disetiap peristiwa hukum tertentu yang terjadi dalam suatu masyarakat. Pendekatan masalah penelitian ini adalah: Pendekatan Perundang-Undangan dan Konseptual. Adapun pengumpulan data menggunakan bahan pustaka yang mana adalah suatu alat pengumpulan data yang dilakukan melalui data tertulis. Data-data tertulis terdiri dari buku-buku, artikel, jurnal, laporan penelitian, peraturan perundang-undangan atau lainnya. Hasil dari penelitian ini bahwa lurah diangkat oleh kepala daerah kabupaten/kota Khusunya Kota Baubau adalah Walikota. asal usulan dari sekretaris daerah (sekda), sekda membuat surat permohonan kepada Walikota, jika Walikota menyetuji, walikota dapat langsung memanggil dan melantik calon lurah tersebut, sedangkan lurah diangkat oleh Walikota atas penunjukan dari camat. Dan camat membuat surat permohonan kepada bupati/walikota. Jika bupati menyetujinya maka buapti/walikota melantik calon lurah tersebut.dalam Undang- Undang No. 23 Tahun 2014 tertulis beberapa persyaratan untuk calon calon lurah, sedangkan lurah juga harus diangkat dari pegawai negeri sipil, minimal pangkat atau golongan yang dimiliki lurah yaitu peñata III/C dan masa kerjanya dipemerintahan paling sedikit 10 tahun juga bagi calon lurah harus mengerti segala bentuk pemerintahan dikelurahan.
Analisis Komparatif Sanksi Pidana Tindak Pidana Pencucian Uang dalam UU TPPU 2010 dan KUHP Baru Kurniawan, Armi; Rahman , Adi Nur
Journal Evidence Of Law Vol. 4 No. 3 (2025): Journal Evidence Of Law (Desember)
Publisher : CV. Era Digital Nusantara

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.59066/jel.v4i3.2072

Abstract

Pengesahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP Baru) membawa implikasi besar terhadap pengaturan tindak pidana pencucian uang (TPPU) yang sebelumnya diatur dalam UU No. 8 Tahun 2010. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis secara komparatif pengaturan sanksi pidana bagi pelaku TPPU dalam kedua undang-undang tersebut. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan perbandingan. Hasil penelitian menunjukkan adanya disparitas signifikan, di mana KUHP Baru cenderung menurunkan ancaman pidana penjara maksimal dari 20 tahun menjadi 15 tahun, sekaligus memperkenalkan sistem denda kategoris. Perubahan ini mencerminkan pergeseran paradigma hukum pidana dari retributive justice ke corrective justice. Meskipun sistem denda kategoris diharapkan memberikan kepastian hukum yang lebih baik, penurunan maksimum pidana penjara berpotensi mengurangi efek jera. Kesimpulan penelitian ini menekankan perlunya sinkronisasi hukum dan pemahaman yang mendalam dari aparat penegak hukum terhadap integrasi hukum ini untuk menghindari dualisme penerapan sanksi.
Konsep Penanggulangan Mafia Peradilan Di Indonesia Suaib, Sujarwadi; Muhaimin, La Ode; Husein, Saddam
Journal Evidence Of Law Vol. 4 No. 3 (2025): Journal Evidence Of Law (Desember)
Publisher : CV. Era Digital Nusantara

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.59066/jel.v4i3.2073

Abstract

Praktik mafia peradilan merupakan salah satu persoalan mendasar dalam sistem hukum Indonesia yang ditandai dengan penyalahgunaan kewenangan aparat penegak hukum melalui suap, kolusi, dan manipulasi proses peradilan. Fenomena ini berlangsung secara sistemik sehingga berdampak pada tergerusnya keadilan substantif, menurunnya kepastian hukum, serta melemahnya kepercayaan publik. Berbagai kasus yang melibatkan hakim, panitera, jaksa, dan aparat penegak hukum lainnya menunjukkan bahwa mekanisme penanggulangan yang selama ini diterapkan belum mampu menyentuh akar persoalan secara komprehensif. Mafia peradilan di Indonesia selama ini masih didominasi oleh pendekatan normatif dan represif, sehingga belum efektif. Di sisi lain, konsep peradilan Al-Qadha menempatkan syariah sebagai standar objektif hukum serta menekankan integritas moral hakim. Prinsip-prinsip tersebut mampu menekan praktik koruptif dalam peradilan. Konsep peradilan Al-Qadha memiliki relevansi untuk dijadikan kerangka konseptual alternatif dalam penanggulangan mafia peradilan di Indonesia. Adopsi prinsip-prinsip peradilan Al-Qadha tidak harus dimaknai sebagai penggantian sistem hukum nasional atau perubahan dasar negara, melainkan bisa digunakan sebagai bagian dari reformasi peradilan agar memperkuat sistem hukum, integritas hakim, kepastian hukum, dan keadilan substantif.
Legal Analysis of Online Gambling with the Higgs Domino Island Online Game Mode According to The Perspective Criminal Law in Indonesia Novaisal, Ahmad; Sumarno, Sumarno; Halawa , Firman
Journal Evidence Of Law Vol. 4 No. 3 (2025): Journal Evidence Of Law (Desember)
Publisher : CV. Era Digital Nusantara

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.59066/jel.v4i3.2074

Abstract

This study discusses the legal analysis of online gambling practices using the Higgs Domino Islands game from the perspective of criminal law in Indonesia. The purpose of the study is to assess the extent to which applicable laws and regulations are able to ensnare gambling activities camouflaged through digital game media. The research method uses a normative juridical approach by examining the provisions of the Criminal Code, Law Number 7 of 1974 concerning the Regulation of Gambling, and Law Number 11 of 2008 concerning Electronic Information and Transactions. The results of the study indicate that the Higgs Domino Islands game has characteristics that fulfill the elements of gambling because it involves betting, opportunities, and real economic benefits. However, law enforcement is still not optimal due to limited regulations that do not explicitly regulate the form of digital gambling and technical obstacles in proving electronic transactions. Legal updates and increased capacity of law enforcement officers are needed to be able to keep up with the development of digital technology. This research is expected to contribute to strengthening criminal law policies in facing the challenges of online gambling in the digital era.
The Application of Law Towards The Right to Health Services for Community Inmates (Study of Class II A Binjai Prison) Gultom, Andi; Maulana Siregar, Abdul Rahman; Ramadani , Suci
Journal Evidence Of Law Vol. 4 No. 3 (2025): Journal Evidence Of Law (Desember)
Publisher : CV. Era Digital Nusantara

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.59066/jel.v4i3.2075

Abstract

Correctional inmates are members of society who, unable to adapt to life in other communities, commit violations that require isolation and serve their sentences. During this process, they will be placed in a correctional institution (LAPAS). Law No. 22 of 2022 concerning Corrections regulates the right to health services for all inmates. This is a crucial factor for inmates in facilitating all correctional activities in the prison. The research was conducted in Binjai City, specifically at the Class II A Binjai Correctional Institution (Lapas) Office. This study used an empirical juridical approach. Data obtained in the field were presented descriptively using an empirical normative approach.This study aimed to determine the provision of health services to inmates at the Class II A Binjai Prison and the obstacles faced in providing these services to inmates at the Class II A Binjai Prison. Based on the author's research findings, the health services provided are in accordance with applicable laws and regulations. However, overcapacity has resulted in suboptimal services. Obstacles faced in providing health services to inmates come from within the inmates themselves, due to the large number of inmates not yet registered as BPJS Kesehatan holders, a lack of awareness of administrative regulations, and overcapacity, which results in suboptimal health services
Criminal Law Politics on The Granting of Reintegration Rights to Community Inmates (Study at Class II A Binjai Prison) Nasution, Sudarno Hariadi; Maulana Siregar, Abdul Rahman; Ismaidar, Ismaidar
Journal Evidence Of Law Vol. 4 No. 3 (2025): Journal Evidence Of Law (Desember)
Publisher : CV. Era Digital Nusantara

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.59066/jel.v4i3.2076

Abstract

Indonesia's national legal policy is based on the state's vision, as formulated in the Preamble to the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia, namely to protect the entire nation, advance public welfare, and enhance the nation's intellectual life, as well as to contribute to maintaining world order to achieve social justice.This research was conducted in Binjai City, specifically at the Class II A Binjai Penitentiary Office. This research employed an empirical juridical approach. Data obtained in the field were presented descriptively using an empirical normative approach.This research aimed to determine the criminal law policy regarding the granting of reintegration rights to inmates at the Class II A Binjai Penitentiary and the obstacles encountered in granting reintegration rights to inmates at the Class II A Binjai Penitentiary. Based on the research findings, the author found that the implementation of the rules and policies granting reintegration rights to inmates is based on Law No. 12 of 1995, which has been amended by Law No. 22 of 2022 concerning Corrections. The obstacles faced in granting reintegration rights come from the correctional inmates themselves due to a lack of concern for the administrative rules and conditions stipulated for granting reintegration rights to correctional inmates.
Kewenangan Perusahaan Umum Daerah Pasar Kota Manado Sebagai Badan Usaha Milik Daerah Dalam Melakukan Kerja Sama Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 Lumenta, Matthew A.N; Frederik, Wulanmas Anna P.G.; Soepeno, Muhammad Hero
Journal Evidence Of Law Vol. 4 No. 3 (2025): Journal Evidence Of Law (Desember)
Publisher : CV. Era Digital Nusantara

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.59066/jel.v4i3.2099

Abstract

Perusahaan Umum Daerah (Perumda) sebagai salah satu bentuk Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) memiliki peran strategis dalam mendukung penyelenggaraan pelayanan publik sekaligus mendorong peningkatan pendapatan asli daerah. Salah satu kewenangan penting Direksi Perumda adalah melakukan kerja sama dengan pihak ketiga, khususnya dalam rangka pengembangan usaha dan modernisasi layanan. Namun demikian, kewenangan tersebut tidak bersifat absolut, melainkan dibatasi oleh ketentuan normatif dalam Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah. Artikel ini bertujuan untuk menganalisis kewenangan Direksi Perusahaan Umum Daerah Pasar dalam melakukan kerja sama menurut Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 serta mengkaji implementasi Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 dalam penyelenggaraan kerja sama antara Perumda Pasar Manado dengan PT. Mitra Kasih Perkasa dalam rangka digitalisasi pasar sebagai bentuk pelaksanaan peraturan tersebut. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Direksi Perumda Pasar pada prinsipnya berwenang melakukan kerja sama sepanjang memenuhi asas saling menguntungkan dan tidak merugikan kepentingan daerah, namun untuk kerja sama tertentu yang berkaitan dengan pendayagunaan aset tetap dan ekuitas, Direksi wajib memperoleh persetujuan Kuasa Pemilik Modal. Implementasi Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 dalam penyelenggaraan kerja sama antara Perumda Pasar Manado dengan PT. Mitra Kasih Perkasa dalam rangka digitalisasi pasar secara normatif menunjukan kesesuai dengan prinsip-prinsip hukum dan tata kelola perusahaan yang baik dengan tetap menjaga prinsip transparansi, akuntabilitas, kemandirian, tanggung jawab, dan kewajaran dalam setiap tahapan kerja sama sebagaimana diatur dalam peraturan tersebut.

Page 38 of 39 | Total Record : 388

 35   36   37   38   39 

Filter by Year

2022 2025


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol. 4 No. 3 (2025): Journal Evidence Of Law (Desember) Vol. 4 No. 2 (2025): Journal Evidence Of Law (Agustus) Vol. 4 No. 1 (2025): Journal Evidence Of Law (April) Vol. 3 No. 3 (2024): Journal Evidence Of Law (Desember) Vol. 3 No. 2 (2024): Journal Evidence Of Law (Agustus) Vol. 3 No. 1 (2024): Journal Evidence Of Law (April) Vol. 2 No. 3 (2023): Journal Evidence Of Law (Desember) Vol. 2 No. 2 (2023): Journal Evidence Of Law (Agustus) Vol. 2 No. 1 (2023): Journal Evidence Of Law (April) Vol. 1 No. 3 (2022): Journal Evidence Of Law (Desember) Vol. 1 No. 2 (2022): Journal Evidence Of Law (Agustus) Vol. 1 No. 1 (2022): Journal Evidence Of Law (April) More Issue