cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Wahyu Mutajab
Contact Email
wahyu@iblam.ac.id
Phone
+6282186310996
Journal Mail Official
Wahyu@iblam.ac.id
Editorial Address
CV. Era Digital Nusantara Taman Balaraja blok G 2 no.1 RT 03 RW 08 Desa Parahu Kec. Sukamulya Kab. Tangerang - Banten 15610
Location
Kota tangerang,
Banten
INDONESIA
Journal Evidence Of Law
Published by CV. Era Digital Nusantara
ISSN : 28303350     EISSN : 28285301     DOI : 10.59066/jel
Core Subject : Humanities, Social,
Humanities Law, Crime, Criminology & Criminal Justice
Journal Evidence Of Law merupakan jurnal yang diterbitkan oleh CV. Era Digital Nusantara, terbit secara berkala 3 kali dalam 1 tahun sejak tahun 2022 pada bulan Januari, Mei dan Septemeber dengan ISSN Print: 2830-3350 , ISSN Online:2828-5301 berbahasa Indonesia dan berbahasa Inggris. Journal Evidence Of Law menerima naskah tulisan baik hasil pemikiran normatif maupun hasil penelitian empiris, dengan cakupan dibidang hukum pidana, hukum perdata, hukum tata negara/hukum administrasi negara, hukum internasional, hukum Islam, hukum lingkungan, hukum pemerintahan daerah dan Hukum Pemerintahan Desa maupun hukum adat.
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Hukum
Articles 388 Documents
 35   36   37   38   39 
Konsep Rehabilitasi bagi Pecandu dan Penyalahguna Narkotika dalam Perspektif Keadilan Wijaya, Obbi; Edrisy, Ibrahim Fikma
Journal Evidence Of Law Vol. 4 No. 3 (2025): Journal Evidence Of Law (Desember)
Publisher : CV. Era Digital Nusantara

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.59066/jel.v4i3.1980

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji konsep rehabilitasi bagi pecandu dan penyalahguna narkotika dalam perspektif keadilan. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Bahan hukum diperoleh melalui studi kepustakaan yang dianalisis secara kualitatif dan deskriptif-analitis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa rehabilitasi merupakan instrumen hukum yang mencerminkan tujuan pemidanaan modern, yaitu perbaikan pelaku dan pencegahan pengulangan tindak pidana. Ditinjau dari perspektif keadilan, rehabilitasi mencerminkan keadilan korektif dan restoratif serta sejalan dengan perlindungan hak asasi manusia. Namun demikian, penerapan rehabilitasi masih menghadapi berbagai hambatan, antara lain perbedaan pemahaman aparat penegak hukum, keterbatasan fasilitas, serta stigma sosial terhadap pecandu narkotika. Oleh karena itu, rehabilitasi perlu diterapkan secara konsisten dan proporsional sebagai bagian dari penegakan hukum yang berkeadilan dan berorientasi pada pemulihan.
Paradigma Pemidanaan Baru dalam KUHP 2023: Alternatif Sanksi dan Keadilan Restoratif dalam Peradilan Pidana Daffi Iqbal, Atthala; Edrisy, Ibrahim Fikma
Journal Evidence Of Law Vol. 4 No. 3 (2025): Journal Evidence Of Law (Desember)
Publisher : CV. Era Digital Nusantara

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Artikel ini bertujuan untuk menganalisis paradigma pemidanaan baru dalam KUHP 2023, khususnya terkait penguatan alternatif sanksi pidana dan penerapan prinsip keadilan restoratif dalam sistem peradilan pidana. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual, yang didukung oleh studi kepustakaan terhadap peraturan perundang-undangan dan literatur hukum yang relevan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa KUHP 2023 secara eksplisit mengakomodasi alternatif pemidanaan non-penjara, seperti pidana pengawasan, pidana kerja sosial, fleksibilitas pidana denda, penyelesaian perkara di luar jalur formal, serta penguatan mekanisme ganti kerugian bagi korban. Pengaturan tersebut mencerminkan pergeseran orientasi pemidanaan dari penghukuman pelaku menuju pemulihan korban dan keseimbangan sosial. Paradigma pemidanaan baru dalam KUHP 2023 diharapkan mampu menciptakan sistem peradilan pidana yang lebih adil, efektif, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat, dengan tetap menjamin kepastian hukum dan perlindungan hak asasi manusia.
Tinjauan Hukum terhadap Penyelesaian Wanprestasi dalam Perjanjian Endorsement antara Influencer dan Pelaku Usaha Berdasarkan KUH Perdata dan UU ITE Edha, Lufie Satriani; Edrisy, Ibrahim Fikma
Journal Evidence Of Law Vol. 4 No. 3 (2025): Journal Evidence Of Law (Desember)
Publisher : CV. Era Digital Nusantara

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.59066/jel.v4i3.2001

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penyelesaian wanprestasi dalam perjanjian endorsement antara influencer dan pelaku usaha berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata) dan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE). Wanprestasi dalam perjanjianendorsement dapat terjadi ketika salah satupihak tidakmemenuhi kewajibannya sesuai yang disepakati yang dapat menimbulkan kerugian bagi pihak lainnya. Penelitian ini menggunakan metode analisis hukum normatif dengan meninjau ketentuan-ketentuan dalam KUH Perdata dan UU ITE yang relevan dengan penyelesaian sengketa wanprestasi dalam perjanjian endorsement. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun KUH Perdata sudah mengatur wanprestasi dan penerapan UU ITE sangat penting mengingat endorsement dilakukan melalui platform media sosial yang memiliki karakteristik hukum berbeda dengan transaksi tradisional. Maka perlu adanya pengaturan hukum yang lebih spesifik yang mengakomodasi dinamika perjanjian endorsement di dunia digital. Implikasi dari penelitian ini adalah memberikan pemahaman yang lebih mendalam mengenai penyelesaian sengketa dalam perjanjian endorsement danmendorong adanya pengaturanyanglebihjelas dalam hukumdigital untuk menangani wanprestasi.
The Effectiveness of Criminal Law Supervison on Regional Employee Management in the Era of Autonomy Yenni Pakpahan, Berlian Evi; Ismaidar, Ismaidar; Ramadani, Suci
Journal Evidence Of Law Vol. 4 No. 3 (2025): Journal Evidence Of Law (Desember)
Publisher : CV. Era Digital Nusantara

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.59066/jel.v4i3.2031

Abstract

The purpose of this study is to analyze the importance of legal supervision in maintaining regional personnel management in accordance with the merit system and the principles of good governance. The method used in this study is a normative juridical approach by examining relevant legislation, legal literature, and public administration doctrines. The results of the analysis show that the effectiveness of legal supervision plays an important role in preventing abuse of authority, nepotism, and the politicization of positions in local government. Effective legal supervision can strengthen performance-based civil service systems, increase the professionalism of the civil service, and ensure a clean and accountable bureaucracy.In conclusion, the application of effective legal supervision in regional personnel management is a fundamental requirement in the era of autonomy. Strong legal supervision is not only a means of controlling the implementation of regional authority, but also a means of fostering and strengthening the integrity of the apparatus in realizing good governance.
Batasan Kebebasan Berekspresi Food Vlogger: Tinjauan Yuridis atas Dugaan Pencemaran Nama Baik dalam Konten Codeblu Ermanda, Yopi; Nur Rohman, Adi
Journal Evidence Of Law Vol. 4 No. 3 (2025): Journal Evidence Of Law (Desember)
Publisher : CV. Era Digital Nusantara

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.59066/jel.v4i3.2041

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis batasan kebebasan berekspresi food vlogger dalam perspektif hukum Indonesia melalui tinjauan yuridis atas dugaan pencemaran nama baik dalam konten Codeblu. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan kasus. Hasil kajian menunjukkan bahwa konten ulasan kuliner dapat dikategorikan sebagai bentuk kebebasan berekspresi sepanjang disampaikan secara proporsional, berbasis fakta, dan dilandasi itikad baik. Sebaliknya, konten yang disampaikan tanpa kehati-hatian dan berpotensi merugikan reputasi pihak lain dapat menimbulkan implikasi hukum berdasarkan Undang-Undang No. 1 Tahun 2024 2024 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE).
Tuntutan Ekonomi Dalam Rumah Tangga: Dampak Terjadinya Korupsi Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Kalimantan Barat Suryono, Fery; Kawakib, Kawakib
Journal Evidence Of Law Vol. 4 No. 3 (2025): Journal Evidence Of Law (Desember)
Publisher : CV. Era Digital Nusantara

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.59066/jel.v4i3.2044

Abstract

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif-analitis dengan metode grounded theory, penelitian ini mewawancarai sembilan tersangka TPK dan tujuh anggota keluarganya selama Januari–Maret 2025. Temuan menunjukkan bahwa seluruh tersangka (100%) mendefinisikan kerukunan rumah tangga melalui pemenuhan kebutuhan material, terutama pendidikan anak dan pertunjukan status sosial. Empat pola korupsi dominan teridentifikasi bahwa pengalihan dana proyek untuk kebutuhan pokok, selian itu dampak kebutuhan hidup dan status sosial serta gaya hidup pada zaman modern dan kebituhan biaya pendidikan menyebabkan mudah penerimaan suap untuk kebituhan rumah tangga; dan penyalahgunaan dana darurat. Lebih dari separuh tersangka (66,7%) mengakui keterlibatan keluarga dalam rasionalisasi korupsi, yang menunjukkan adanya familial complicity. Implikasinya, pemberantasan korupsi perlu beralih dari pendekatan represif-individual ke pencegahan primer berbasis keluarga. 
Implementasi Undang-Undang Republik indonesia Nomor. 13 Tahun 2006 Terhadap Saksi dan Korban Dalam Sistem Peradilan Pidana di Indonesia Yani, Emily Dewi; Utomo, St. Laksanto; Rohman, Adi Nur
Journal Evidence Of Law Vol. 4 No. 3 (2025): Journal Evidence Of Law (Desember)
Publisher : CV. Era Digital Nusantara

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.59066/jel.v4i3.2045

Abstract

Artikel ini bertujuan menganalisis efektivitas implementasi UU Nomor 13 Tahun 2006 jo. UU Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi dan Korban, serta mengidentifikasi kendala dalam sistem peradilan pidana. Karena keberadaan hukum sejatinya berfungsi sebagai instrumen vital dalam menjaga ketertiban sosial dan keseimbangan hidup bermasyarakat. Namun, realitas di Indonesia menunjukkan bahwa saksi dan korban sering berada pada posisi rentan terhadap intimidasi yang menghambat pencapaian kebenaran materiil. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan menelaah norma hukum, doktrin, dan putusan pengadilan melalui pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan kasus. Data dikumpulkan melalui studi kepustakaan yang bersumber dari bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara normatif, regulasi nasional telah memberikan jaminan perlindungan komprehensif yang mencakup aspek fisik, hukum, psikologis, hingga hak restitusi dan kompensasi. Penguatan peran Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) secara legal telah memperkuat kedudukan mereka sebagai subjek hukum. Namun, secara empiris, efektivitasnya masih terhambat kendala struktural seperti keterbatasan anggaran, rendahnya sensitivitas aparat yang masih berparadigma retributif, serta lemahnya koordinasi antarlembaga. Penelitian ini menyimpulkan perlunya harmonisasi kebijakan dan sinergi wajib antar institusi penegak hukum guna mewujudkan sistem perlindungan yang berkelanjutan dan berkeadilan.
Analisis Kedudukan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bombana Dalam Sistem Pemerintahan Daerah Yang Demokratis Sudiami, Sudiami; Faharudin, Faharudin; Husein, Saddam
Journal Evidence Of Law Vol. 4 No. 3 (2025): Journal Evidence Of Law (Desember)
Publisher : CV. Era Digital Nusantara

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.59066/jel.v4i3.2047

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaturan tentang kedudukan DPRD Kabupaten Bombana dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah saat ini menurut prinsip demokrasi dan untuk menemukan kedudukan DPRD yang dapat menjadi suatu law reform bagi penyelenggaraan pemerintahan daerah yang demokratis. Metode penelitian yang digunakan adalah Tipe penelitian yang penulis gunakan dalam penelitian tesis ini merupakan penelitian yuridis normatif-empiris, yaitu jenis penelitian hukum yang menggabungkan kajian hukum normatif (analisis peraturan perundang-undangan dan teori) dengan kajian empiris (penelitian lapangan mengenai implementasi hukum di masyarakat), sering disebut sebagai applied law research atau penelitian terapan, untuk melihat kesesuaian antara hukum di atas kertas dengan realitas di lapangan (law in action). Tujuannya adalah memahami bagaimana hukum positif diterapkan dalam kasus nyata dan apakah penerapannya sudah efektif atau belum, dengan mengumpulkan data sekunder dan primer. Pendekatan dalam penelitian hukum yuridis normatif menjadi lima pendekatan, yaitu: Pendekatan perundang-Undangan dan Pendekatan konseptual. Hasil penelitian ini adalah: Kedudukan DPRD dalam sistem peraturan perundang-undangan sejak awal mula undang-undang pemerintahan daerah hingga undang-undang yang berlaku sekarang yaitu Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 mengalami perubahan, berkaitan dengan kedudukan DPRD yang dinyatakan berada dibawah kepala daerah atau kepala daerah memiliki posisi yang superior, hingga DPRD diposisikan sebagai mitra kerja yang sejajar dengan kepala daerah. Revisi pasal tentang kedudukan DPRD perlu dilakukan agar mempertegas kembali posisi kemitraan kerja yang sesungguhnya antara DPRD Dan kepala daerah. Bukan saling membawahi antar keduanya. Sehingga produk hukum yang dihasilkan berupa peraturan perundang-undangan adalah produk hukum melalui kebijakan politik yang jelas.
Kewenangan Kepala Desa Dalam Penetapan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa Dalam Rangka Good Governance Sukman, Sukman; Faharudin, Faharudin; Ode Muhaimin, La
Journal Evidence Of Law Vol. 4 No. 3 (2025): Journal Evidence Of Law (Desember)
Publisher : CV. Era Digital Nusantara

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.59066/jel.v4i3.2048

Abstract

Penelitian ini membahas tentang proses penetapan dan pelaksanaan APBDesa dari sisi kewenangan kepala desa dalam proses tersebut. Hal ini                   bertujuan untuk mengetahui apakah kepala desa sudah menjalankan kewenangannya sesuai dengan peraturan yang berlaku dalam mewujudkan transparansi dalam penetapan dan pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) Desa Lipu Kecamatan Kadatua Kabupaten Buton Selatan. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif dengan studi kasus, yaitu mendiskripsikan kewenangan kepala desa dalam penetapan dan pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) di Desa Lipu Kecamatan Kadatua Kabupaten Buton Selatan, untuk dibandingkan dengan peraturan yang berlaku, dan dengan keadaannya di lapangan yang terjadi di Desa Lipu Kecamatan Kadatua Kabupaten Buton Selatan dalam mewujudkan good governance.Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa kepala desa udah melaksanakan kewenangannya dalam penetapan dan pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) di Desa Lipu Kecamatan Kadatua Kabupaten Buton Selatan, yaitu setelah tahap perencanaan yang sudah melalui proses penggalian informasi mengenai apa saja yang dibutuhkan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan kemajuan desa, kepala desa menetapkan APBDesa. Hal ini berarti Kepala Desa telah mewujudkan good governance dalam bentuk asas transparansi karena dalam proses penetapan dan pelaksanaan APBDesa tersebut telah melibatkan aspirasi masyarakat dan mengikutsertakan masyarakat itu sendiri dalam setiap prosesnya sebagai bentuk dari asas transparansi itu sendiri. Namun, secara teknis masih terdapat sedikit kendala, yaitu tentang kepedulian dan peran aktif masyakat terhadap proses penetapan dan pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa), yang nantinya akan berakibat pada lambatnya kemajuan desa itu sendiri.
Implementasi Permendiknas Nomor 8 Tahun 2025 Tentang Juknis Penggunaan Dana BOSP Terhadap Penggunaan Dana Bantuan Operasional Satuan Pendidikan Di SMA Negeri 1 Baubau Harmain, La Ode Muhammad; Faharudin, Faharudin; Husein, Saddam
Journal Evidence Of Law Vol. 4 No. 3 (2025): Journal Evidence Of Law (Desember)
Publisher : CV. Era Digital Nusantara

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.59066/jel.v4i3.2051

Abstract

Penelitian ini membahasa tentang Implementasi Permendiknas Nomor 8 Tahun 2025 Tentang Juknis Penggunaan Dana BOSP Terhadap Penggunaan Dana Bantuan Operasional Satuan Pendidikan Di SMA Negeri 1 Baubau. Permendikdasmen No. 8 Tahun 2025 mengatur petunjuk teknis (Juknis) penggunaan Dana Bantuan Operasional Satuan Pendidikan (BOSP) untuk meningkatkan akses dan mutu pendidikan dasar dan menengah. Dana BOSP mencakup BOS Reguler dan BOS Kinerja, bertujuan membantu biaya operasional sekolah negeri dan swasta.  Tujuan Penelitian ini adalah untuk mengetahui Implementasi Permendiknas Nomor 8 Tahun 2025 Tentang Juknis Penggunaan Dana BOSP Terhadap Penggunaan Dana Bantuan Operasional Satuan Pendidikan Di SMA Negeri 1 Baubau.Metode penelitian adalah menggunakan type penelitian yuridis normatif empirik yaitu penelitian yang mengkonsepkan hukum sebagai apa yang tertulis dalam peraturan perundang-undangan atau hukum dikonsepsikan sebagai kaidah atau norma yang merupakan patokan berperilaku manusia yang dianggap pantas dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan analitis. Pendekatan analitis tujuannya adalah mengetahui makna yang dikandung dalam peraturan perundang-undangan secara konsepsional, sekaligus mengetahui penerapannya dalam praktik. Penggunaan metode penelitian yuridis normatif Empirik dan pendekatan analitis disesuaikan dengan judul penelitian, sedangkan studinya dilakukan pada kasus di SMA Negeri 1 Baubau Kota Baubau. Metode ini digunakan untuk menyesuaikan peraturan yang ada dengan ketentuan-ketentuan yang telah ditetapkan. Hasil dan Pembahasan Penyusunan RKAS: Kepala sekolah membentuk tim BOS sekolah (kepala sekolah, bendahara, guru, komite, orang tua/wali) untuk menyusun Rencana Kegiatan dan Anggaran Satuan Pendidikan (RKAS) secara partisipatif. Struktur Penggunaan Dana: Pembayaran honor guru dibatasi maksimal 20% (negeri) dan 40% (swasta) dari 50% pagu alokasi Dana BOS Reguler. Alokasi dana untuk komponen lain seperti pengembangan profesional, pemeliharaan, dan pembelajaran diatur lebih rinci. Sistem Pelaporan: Penggunaan dana diinput ke aplikasi RKAS Kemendikbudristek dan dilaporkan secara digital, meningkatkan transparansi dan akuntabilitas. Dampak: Peningkatan kapasitas pengelola sekolah, perbaikan sistem administrasi, serta perubahan perilaku pengelolaan keuangan yang lebih disiplin.

Page 37 of 39 | Total Record : 388

 35   36   37   38   39 

Filter by Year

2022 2025


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol. 4 No. 3 (2025): Journal Evidence Of Law (Desember) Vol. 4 No. 2 (2025): Journal Evidence Of Law (Agustus) Vol. 4 No. 1 (2025): Journal Evidence Of Law (April) Vol. 3 No. 3 (2024): Journal Evidence Of Law (Desember) Vol. 3 No. 2 (2024): Journal Evidence Of Law (Agustus) Vol. 3 No. 1 (2024): Journal Evidence Of Law (April) Vol. 2 No. 3 (2023): Journal Evidence Of Law (Desember) Vol. 2 No. 2 (2023): Journal Evidence Of Law (Agustus) Vol. 2 No. 1 (2023): Journal Evidence Of Law (April) Vol. 1 No. 3 (2022): Journal Evidence Of Law (Desember) Vol. 1 No. 2 (2022): Journal Evidence Of Law (Agustus) Vol. 1 No. 1 (2022): Journal Evidence Of Law (April) More Issue