cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Roby Satya Nugraha
Contact Email
robysatyanugraha@unpak.ac.id
Phone
+6288211921727
Journal Mail Official
robysatyanugraha@unpak.ac.id
Editorial Address
Address: Street. Pakuan PO Box 452 Bogor 16143 Jawa Barat Indonesia · Tlp: 085888098038 · Fax: 0251-8320123 Article submissions can be sent to pajoul@unpak.ac.id
Location
Kota bogor,
Jawa barat
INDONESIA
Pakuan Justice Journal of Law (PAJOUL)
Published by Universitas Pakuan
ISSN : 2746041x     EISSN : 27460428     DOI : https://doi.org/10.33751/pajoul
Core Subject : Social,
Law, Crime, Criminology & Criminal Justice
Pakuan Justice memuat beberapa kajian dan kajian terhadap disiplin ilmu hukum terpilih di beberapa cabang Ilmu Hukum seperti Sosiologi Hukum Sejarah Hukum Hukum Pidana Hukum Perdata Hukum Pemerintah Hukum Ekonomi Bisnis Hukum Internasional Hukum Ekonomi Syariah dan lain-lain
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Hukum
Articles 37 Documents
 1   2   3   4 
PERJANJIAN KERJASAMA BILATERAL ANTARA INDONESIA DAN CHINA DALAM PRESPEKTIF PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR NEGARA Nugraha, Roby Satya; Astri, Patrisia Maudilia
Pakuan Justice Journal of Law (PAJOUL) Vol 4, No 2 (2023): Volume 4, Nomor 2 Juli-Desember 2023
Publisher : Universitas Pakuan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33751/pajoul.v4i2.8717

Abstract

ABSTRAKTujuan Penelitian ini ialah untuk menjelaskan perkembangan dunia yang ditandai dengan pesatnya kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi telah meningkatkan intensitas hubungan dan interdependensi antarnegara. Sejalan dengan peningkatan hubungan tersebut, semakin meningkat pula kerjasama internasional dalam berbagai bentuk perjanjian internasional termasuk dalam pembangunan infrastruktur. Salah satu kerjasama internasional yang dilakukan oleh Pemerintah Republik Indonesia adalah dengan Pemerintah China. Jenis penelitian ini adalah penelitian normatif yang bersifat deskriptif analitis, menggunakan data sekunder dengan teknik pengumpulan data melalui penelitian kepustakaan (library research) dan melakukan pengolahan data dengan kualitatif. Adapun masalah yang didapatkan ialah apakah kerjasama bilateral ini membawa dampak baik bagi Indonesia. diperoleh kesimpulan bahwa kerjasama bilateral antara Indonesia dan China dalam pembangunan infrastruktur akan memberikan dampak positif bagi peningkatan perekonomian di Indonesia. Kata Kunci : Bilateral, Infrastruktur. ABSTRACTThe purpose of this research is to explain the development of the world which is marked by the rapid progress of science and technology which has increased the intensity of relations and interdependence between countries. In line with the increase in these relations, international cooperation is also increasing in various forms of international agreements including in infrastructure development. One of the international cooperation carried out by the Government of the Republic of Indonesia is with the Government of China. This type of research is normative research which is descriptive analytical, using secondary data with data collection techniques through library research and conducting qualitative data processing. The problem encountered is whether this bilateral cooperation has a good impact on Indonesia. it was concluded that bilateral cooperation between Indonesia and China in infrastructure development will have a positive impact on improving the economy in Indonesia.
KOMPARASI PENJATUHAN PIDANA MATI MENURUT KUHP DAN KITAB KUTARAMANAWA DHARMASASTRA KERAJAAN MAJAPAHIT Nurjanah, Khairun NIsa; Darmawan, Iwan; Iskandar, Eka Ardianto
Pakuan Justice Journal of Law (PAJOUL) Vol 4, No 2 (2023): Volume 4, Nomor 2 Juli-Desember 2023
Publisher : Universitas Pakuan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33751/pajoul.v4i2.8722

Abstract

AbstrakTujuan penelitian ini untuk menggali pengetahuan tentang bagaimana komparasi penjatuhan pidana mati menurut KUHP dan Kitab Kutaramanawa Dharmasastra Kerajaan Majapahit yang memberikan manfaat bagi pengayaan sejarah hukum pidana Indonesia dan memberikan suatu refleksi bagi pembaharuan hukum pidana Indonesia. Pidana mati didefinisikan sebagai pidana yang merampas satu kepentingan hukum, yakni jiwa atau nyawa manusia. Pidana ini sepanjang sejarahnya memang menuai banyak pro dan kontra, pengaturan pidana mati bahkan terdapat dalam Kitab Kutaramanawa Dharmasastra Kerajaan Majapahit tersebar dalam 45 Pasal kejahatan. Peradaban Majapahit meninggalkan hukum dan undang – undang yang dijadikan dasar dalam menjalankan roda pemerintahan, penegakan hukum dan peradilan. Ternyata hal itu belum mendapatkan perhatian serius baik dari DPR dan Pemerintah Indonesia. Dari permasalahan tersebut, mendorong peneliti untuk melahirkan beberapa pertanyaan penelitian, yaitu : apa alasan penjatuhan pidana mati menurut KUHP dan KMD, bagaimanakah penjatuhan pidana mati menurut KUHP dan KMD, bagaimanakah penerapan pidana mati menurut KUHP dan KMD. Untuk menjawab penelitian tersebut, penelitian hanya memfokuskan kepada aspek penjatuhan hukum pidananya saja melalui penelitian hukum normatif yang didukung oleh penelitian empiris dengan pendekatan sejarah (historical approach) dan pendekatan undang – undang (statute approach). Kata Kunci : Pidana Mati, Sejarah Hukum, Kitab Kutaramanawa Dharmasastra Kerajaan Majapahit AbstractThe purpose of this study is to explore knowledge about how the comparison of death penalty punishment according to the Criminal Code and the Book of Kutaramanawa Dharmasastra of the Majapahit Kingdom which provides benefits for the enrichment of the history of Indonesian criminal law and provides a reflection for the reform of Indonesian criminal law. The death penalty is defined as a crime that deprives one legal interest, namely human life or life. This crime throughout its history has indeed reaped many pros and cons, the death penalty arrangement is even contained in the Book of Kutaramanawa Dharmasastra Majapahit Kingdom spread in 45 articles of crime. Majapahit civilization left behind laws and laws that were used as the basis for running the wheels of government, law enforcement and justice. It turns out that it has not received serious attention from both the DPR and the Government of Indonesia. From these problems, it encourages researchers to give birth to several research questions, namely: what is the reason for imposing the death penalty according to the Criminal Code and KMD, how is the death penalty imposed according to the Criminal Code and KMD, how is the application of the death penalty according to the Criminal Code and KMD. To answer this research, the research only focuses on aspects of criminal law imposition through normative legal research supported by empirical research with a historical approach and a statute approach. Keywords: Death Penalty, Legal History, The Book of Kutaramanawa Dharmasastra Majapahit Kingdom.
KEADILAN BAGI PETANI PEMULIA: ANALISIS PERLINDUNGAN HAK ATAS VARIETAS TANAMAN BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NO. 29 TAHUN 2000 Rusdi, Awan A.; Satory, Agus; Sihombing, Alfies L.
Pakuan Justice Journal of Law (PAJOUL) Vol 6, No 1 (2025): Volume 6, Nomor 1 Januari-Juni 2025
Publisher : Universitas Pakuan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33751/pajoul.v6i1.11573

Abstract

ABSTRAK Undang-Undang PVT dibentuk sebagai konsekuensi dari kewajiban internasional Indonesia yang meratifikasi WTO dan perjanjian TRIPS. Tujuan utama dari undang-undang ini adalah untuk mendorong pemuliaan tanaman agar menghasilkan varietas unggul baru dengan memberikan hak ekonomi dan moral kepada para pemulia atas karya mereka. Namun, Undang-Undang PVT belum mengatur hak petani pemulia dan hak petani lainnya dengan jelas dan seimbang. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis perlindungan hak petani pemulia dalam kerangka Undang-Undang PVT menggunakan teori keadilan dari John Rawls, khususnya prinsip perbedaan yang menekankan bahwa ketidaksetaraan sosial dan ekonomi dapat diterima asalkan memberikan keuntungan bagi pihak yang paling tidak mampu. Metode yang digunakan adalah penelitian hukum yuridis normatif, yang didukung oleh data empiris dan menempatkan hukum sebagai sistem norma. Pengaturan hak PVT dalam undang-undang ini cenderung hanya melindungi pemulia tanaman, mengabaikan kepentingan petani pemulia. Banyak pasal yang membatasi kemampuan petani pemulia untuk mengembangkan benih baru melalui metode pemuliaan tradisional, dengan persyaratan kriteria Baru, Unik, Seragam, dan Stabil (BUSS), serta pendaftaran yang melibatkan banyak dokumen elektronik dan biaya yang beragam. Sayangnya, Undang-Undang PVT lebih banyak menguntungkan pemulia tanaman dan perusahaan benih, sementara hak-hak petani pemulia masih terpinggirkan. Penelitian ini menggarisbawahi pentingnya penguatan regulasi yang lebih adil dan seimbang bagi semua pihak terkait. Kata Kunci: PetaniPemulia, Hak PVT, Teori Keadilan John Rawls ABSTRACT Plant Variety Protection (PVP) Act was established as a consequence of Indonesia's international obligations stemming from its ratification of the WTO and the TRIPS Agreement. The primary objective of this law is to encourage plant breeding to produce new superior varieties by granting economic and moral rights to breeders for their creations. However, the PVP act has not clearly and equitably defined the rights of breeders and the rights of other farmers. This research aims to analyze the protection of farmers plant breeder rights within the framework of the PVP act, utilizing John Rawls' theory of justice, particularly the difference principle, which emphasizes that social and economic inequalities are permissible only if they benefit the least advantaged parties. The methodology used is a normative juridical research approach supported by empirical data, which views law as a system of norms. The regulation of PVP rights in this law tends to predominantly protect plant breeders, neglecting the interests of plant breeders among farmers. Numerous provisions restrict the ability of plant breeders to develop new seeds through traditional breeding methods, enforcing the criteria of New, Unique, Uniform, and Stable (DUS), as well as registration requirements involving substantial electronic documentation and varying fees. Unfortunately, the PVP act largely favors plant breeders and seed companies, while the rights of plant breeders remain marginalized. This study underscores the importance of strengthening regulations that are more equitable and balanced for all stakeholders involved. Keyword: BreederFamers, PVTRight, Theory of Justice John Rawls
IMPLIKASI HUKUM PENGHAPUSAN PRESIDENTIAL THRESHOLD 20% DALAM PENCALONAN PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN OLEH MAHKAMAH KONSTITUSI Nugraha, Iman; Riyanti As, Lili; Sianipar, Osner Johnson; Asrun, Muhammad Andi; Mahipal, Mahipal
Pakuan Justice Journal of Law (PAJOUL) Vol 6, No 1 (2025): Volume 6, Nomor 1 Januari-Juni 2025
Publisher : Universitas Pakuan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33751/pajoul.v6i1.11941

Abstract

ABSTRAK Tulisan ini membahas dinamika hukum dan politik terkait ketentuan presidential threshold (PT) sebesar 20% dalam sistem pemilihan presiden di Indonesia. PT diatur dalam Pasal 222 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, yang telah menimbulkan banyak perdebatan dan gugatan hukum. Tujuan awal PT adalah untuk memperkuat sistem presidensial dan menyederhanakan jumlah pasangan calon presiden dan wakil presiden. Namun, penerapannya dianggap menghambat demokratisasi dan membatasi pilihan politik rakyat. Sejak pertama kali diterapkan, Mahkamah Konstitusi telah menolak berbagai gugatan yang meminta pembatalan ketentuan ini, hingga akhirnya pada 2 Januari 2025, MK menyatakan bahwa PT 20% tidak lagi memiliki kekuatan hukum mengikat. Penelitian ini menggunakan pendekatan normatif-empiris dan teori-teori demokrasi, sistem presidensial, dan hukum tata negara. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perubahan sikap MK mencerminkan respons terhadap desakan publik untuk menciptakan sistem pemilu yang lebih inklusif dan demokratis.Kata Kunci: Presidential Threshold, Mahkamah Konstitusi, Demokrasi, Pemilu, KonstitusiABSTRACT This paper examines the legal and political dynamics surrounding the 20% presidential threshold (PT) requirement in Indonesia’s presidential election system. The PT is regulated under Article 222 of Law Number 7 of 2017 concerning General Elections, which has sparked significant public debate and numerous legal challenges. Initially, the PT was intended to strengthen the presidential system and streamline the number of presidential and vice-presidential candidates. However, in practice, it has been criticized for hindering democratization and limiting political choices for voters. Since its implementation, the Constitutional Court consistently rejected petitions seeking to annul the provision, until finally, on January 2, 2025, the Court declared that the 20% threshold no longer holds binding legal force. This study employs a normative-empirical approach, drawing on theories of democracy, presidential systems, and constitutional law. The findings indicate that the Court’s shift in stance reflects a response to growing public demands for a more inclusive and democratic electoral system. Keywords: Presidential Threshold, Constitutional Court, Democracy, Election, Constitution
PERBANDINGAN HUKUM PEMIDANAAN TINDAK PIDANA OLEH PENDERITA SKIZOFRENIA DI INDONESIA DAN AUSTRALIA Angela, Inriana; Susanti, Emilia
Pakuan Justice Journal of Law (PAJOUL) Vol 6, No 1 (2025): Volume 6, Nomor 1 Januari-Juni 2025
Publisher : Universitas Pakuan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33751/pajoul.v6i1.8009

Abstract

   AbstrakPertanggungjawaban pidana tidak hanya melihat tentang hukum saja tetapi juga menyangkut moral atau kesusilaan umum yang ada pada masyarakat, tidak semua orang atau pelaku yang melakukan tindak pidana dapat dimintai pertaanggungjawaban pidana atau dijatuhi pemidanaan apabila melakukan perbuatan pidana dan melawan hukum, orang yang melakukan perbuatan pidana hanya dapat dijatuhi pidana apabila orang tersebut terbukti secara sah dan dapat dilihat juga dari unsur kesalahannya. Penelitian ini bertujuan untuk membandingkan hukum pemidanaan tindak pidana yang dilakukan oleh penderita skizofrenia di Indonesia dan Australia. Penelitian ini termasuk penelitian yuridis normatif. Adapun sumber data yang digunakan adalah sumber data premier, sekunder, dan tersier serta menggunakan pendekatan kualitatif. Hasil penelitian dan pembahasan ini menunjukkan bahwa kebijakan hukum di Indonesia menerapkan bahwa memungkinkannya seorang dengan kondisi gangguan jiwa maupun penyakit mental lainnya mendapatkan pernyataan kurang mampu dalam menanggungjawabkan pidana atau dengan artian orang yang melakukan tindak pidana dapat dikurangi catatan dalam pidananya yang terdapat dalam Pasal 42 RKUHP, sedangkan kebijakan hukum di Australia menerapkan bahwa pelaku yang melakukan tindak pidana yang seharusnya dipenjarakan menjadi dibebaskan namun harus tunduk pada perintah yang dikeluarkan oleh jasa perawatan dimana pelaku mendapatkan perawatan mengenai penyakit kesehatan mental dari setiap pelaku yang melakukan tindak pidana yang memiliki kesehatan mental.Kata kunci: Pertanggungjawaban, Skizofrenia, Perbandingan Hukum   AbstrakCriminal liability does not only concern the law but also concerns general moral or decency values that are adhered to by society, not all people or perpetrators of criminal acts can be held criminally responsible or sentenced to criminal action if they commit criminal acts and violate the law, people who commit crimes Punishment will only be sentenced if he is legally proven and also seen from the elements of his guilt. This study aims to compare the laws on criminal offenses committed by people with schizophrenia in Indonesia and Australia. This research includes normative juridical research. The data sources used are premier, secondary, and tertiary data sources and use a qualitative approach. The results of this research and discussion indicate that legal policy in Indonesia applies that allows a person with a mental disorder or other mental illness to receive a statement of inability to bear criminal responsibility or in the sense that a person who commits a crime can be reduced in his criminal records contained in Article 42 RKUHP, whereas the legal policy in Australia implements that perpetrators who commit crimes that should be imprisoned become released but must submit to orders issued by treatment services where perpetrators receive treatment regarding mental health illness from every perpetrator who commits a crime who has mental health. Keywords: Criminal Liability, Schizophrenia, Legal Comparison
Implikasi Hukum Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 67/Puu-XI/2013 Terhadap Penyelesaian Tunggakan Iuran Jkn Bpjs Kesehatan Oleh Perseroan Terbatas Dalam Proses Hukum PKPU/Pailit As, Lili Riyanti; Sobar, Fidji Muhammad; Satory, Agus
Pakuan Justice Journal of Law (PAJOUL) Vol 6, No 1 (2025): Volume 6, Nomor 1 Januari-Juni 2025
Publisher : Universitas Pakuan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33751/pajoul.v6i1.11572

Abstract

AbstrakPutusan Mahkamah Konstitusi Nomor 67/PUU-XI/2013 menegaskan kedudukan tunggakan iuran JKN BPJS Kesehatan sebagai kewajiban prioritas dalam proses Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) dan kepailitan. Penelitian ini bertujuan menganalisis implikasi hukum putusan tersebut, kendala teknis dan interpretasi yang dihadapi dalam pelaksanaannya, serta memberikan rekomendasi untuk mengoptimalkan implementasi di lapangan. Berdasarkan metode yuridis normatif, penelitian ini menemukan bahwa meskipun Putusan MK memberikan dasar hukum yang kuat, implementasinya menghadapi berbagai hambatan, seperti tidak adanya regulasi teknis yang jelas, interpretasi yang tidak seragam di kalangan pelaku hukum, dan kurangnya keterlibatan aktif BPJS Kesehatan dalam proses hukum. Dalam beberapa kasus, hak BPJS Kesehatan untuk menerima pembayaran tunggakan iuran kerap diabaikan karena kurangnya pemahaman dan prioritas yang diberikan oleh kurator atau hakim. Kesimpulan penelitian ini menegaskan perlunya penguatan regulasi teknis, peningkatan peran aktif BPJS Kesehatan, dan harmonisasi pemahaman di antara para pelaku hukum untuk memastikan implementasi Putusan MK berjalan efektif. Langkah-langkah ini penting untuk mendukung keberlanjutan program JKN dan perlindungan hak pekerja atas jaminan Kesehatan.Kata Kunci: Putusan Mahkamah Konstitusi, BPJS Kesehatan, tunggakan iuran JKN, PKPU, kepailitan. AbstractThe Constitutional Court Decision Number 67/PUU-XI/2013 affirms the status of overdue JKN BPJS Health contributions as a priority obligation in the process of Debt Payment Obligation Postponement (PKPU) and bankruptcy. This research aims to analyze the legal implications of this decision, the technical challenges and interpretations faced during its implementation, and to provide recommendations for optimizing its practical application. Based on a normative juridical method, this study finds that while the MK Decision provides a strong legal basis, its implementation encounters various obstacles, such as the lack of clear technical regulations, inconsistent interpretations among legal practitioners, and insufficient active involvement of BPJS Health in the legal process. In some cases, BPJS Health's rights to receive overdue contribution payments are often overlooked due to a lack of understanding and priority given by curators or judges. The research concludes that there is a need for strengthening technical regulations, enhancing the active role of BPJS Health, and harmonizing understanding among legal actors to ensure the effective implementation of the MK Decision. These steps are crucial for supporting the sustainability of the JKN program and protecting workers' rights to health insurance.  Keywords: Constitutional Court Decision, BPJS Health, JKN contribution arrears, PKPU, bankruptcy.
Menggagas Constitutional Review TAP MPR: Solusi Atas Potens Konflik dengan UUD NRI Tahun 1945 Nugraha, Iman; Putra, Bagus Candra; Satory, Agus
Pakuan Justice Journal of Law (PAJOUL) Vol 6, No 1 (2025): Volume 6, Nomor 1 Januari-Juni 2025
Publisher : Universitas Pakuan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33751/pajoul.v6i1.11578

Abstract

 ABSTRAK Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat (Tap MPR) memiliki peran penting dalam sejarah ketatanegaraan Indonesia, namun setelah amandemen UUD 1945, kedudukannya berubah signifikan. Tap MPR tidak lagi memiliki kekuatan hukum tertinggi dan dikeluarkan dari hierarki peraturan perundang-undangan. Perubahan ini memunculkan kontroversi, terutama terkait potensi pertentangan antara Tap MPR dan UUD 1945. Tanpa mekanisme pengujian yang jelas, sulit untuk menilai konstitusionalitas Tap MPR yang dihasilkan sebelum reformasi. Penelitian ini mengusulkan pengujian konstitusionalitas Tap MPR melalui Mahkamah Konstitusi atau melalui mekanisme yang melibatkan MPR dengan mencerminkan kehendak rakyat. Studi ini juga membandingkan mekanisme judicial review di negara lain, seperti Amerika Serikat dan Jerman, untuk memberi solusi bagi penguatan supremasi konstitusi dan kepastian hukum di Indonesia. Kata Kunci: TAP MPR, Constitutional Review, UUD NRI Tahun 1945, Hirarki Perundang-undangan, Amandemen.ABSTRACT The Decrees of the People's Consultative Assembly (Tap MPR) have played a significant role in the constitutional history of Indonesia. However, following the amendments to the 1945 Constitution, their status has undergone a substantial shift, with Tap MPR no longer holding the highest legal authority and being removed from the hierarchy of legislation. This change has sparked controversy, particularly regarding the potential conflicts between pre-reform Tap MPR and the 1945 Constitution. Without a clear review mechanism, assessing the constitutionality of pre-reform Tap MPR remains challenging. This study proposes a constitutional review mechanism for Tap MPR, either through the Constitutional Court or a special process involving the MPR that reflects the people's will. The study also examines judicial review practices in other countries, such as the United States and Germany, to offer solutions for strengthening constitutional supremacy and ensuring legal certainty in Indonesia. Keywords: Tap MPR, Constitutional Review, UUD NRI Tahun 1945, Legislative Hierarchy, Amendments.

Page 4 of 4 | Total Record : 37

 1   2   3   4 

Filter by Year

2020 2025


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol 6, No 1 (2025): Volume 6, Nomor 1 Januari-Juni 2025 Vol 4, No 2 (2023): Volume 4, Nomor 2 Juli-Desember 2023 Vol 3, No 2 (2022): Volume 3, Nomor 2 Juni-Desember 2022 Vol 3, No 1 (2022): Volume 3, Nomor 1 Januari-Juni 2022 Vol 2, No 2 (2021): Volume 2, Nomor 2 Juli-Desember2021 Vol 2, No 1 (2021): Volume 2, Nomor 1 Januari-Juni 2021 Vol 1, No 2 (2020): Volume 1, Nomor 2 Juli-Desember 2020 Vol 1, No 1 (2020): Vol 1 No 1 tahun 2020