Garuda - Garba Rujukan Digital

IMPLEMENTASI KEWENANGAN PENYIDIK PEGAWAI NEGERI SIPIL DALAM PENEGAKAN PERATURAN DAERAH DI KABUPATEN BOGOR Yayat Mardiat
Pakuan Justice Journal of Law (PAJOUL) Vol 2, No 1 (2021): Volume 2, Nomor 1 Januari-Juni 2021
Publisher : Universitas Pakuan

ABSTRAK Fokus penelitian ini adalah implementasi kewenangan Penyidik Pegawai Negeri Sipil dalam penegakan Peraturan Daerah di Kabupaten Bogor, dengan tujuan dapat memahami fungsi Penyidik Pegawai Negeri Sipil, apa kewenangan dan bagaimana implementasi kewenangan tersebut. Penelitian ini menggunakan Teori Kewenangan yang merupakan hak yang dimiliki seorang pejabat pemerintah atau institusi dan lembaga pemerintahan untuk menjalankan wewenang berdasarkan undang-undang. Teori Penegakan Hukum, proses mewujudkan keinginan- keinginan hukum dalam hal ini pikiran badan-badan pembuat undang-undang yang dirumuskan dalam peraturan-peraturan. Teori Sanksi, untuk dapat mengetahui apakah sanksi memberikan pengaruh terhadap sikap patuh atau tidak patuh terhadap norma yang dimuat dalam peraturan daerah. Peneliti menjabarkan bentuk-bentuk wewenang, dan macam-macam sanksi dalam proses penegakan hukum. Penelitian menggunakan Metode Normatif Empiris, sedangkan sifat penelitian yang digunakan dalam penelitian ini deskriftif analitis. Teknik pengambilan data menggunakan kepustakaan, penelitian lapangan, dan wawancara. Berdasarkan hasil penelitian dapat penulis simpulkan: a. Fungsi PPNS yaitu sebagai pegawai negeri sipil yang diberikan wewenang untuk melakukan 2. Kewenangan PPNS Kabupaten Bogor mempunyai wewenang untuk melakukan penyidikan terhadap masyarakat atau badan hukum yang melakukan pelanggaran terhadap peraturan daerah. Faktor pendukung meliputi kualitas aparatur baik sisi kemampuan skill dalam melakukan penyidikan dan latar belakang pendidikan dan dukungan dari sisi regulasi/kebiijakan pemerintah. Sementara penghambat mliputi minimnya sarana/prasana, masih kurangnya jumlah PPNS dan sanksi yang tidak tegas. Kata Kunci: PPNS, penegakan peraturan daerah, Implementasi. ABSTRACT The focus of this research is the implementation of the authority of Civil Servant Investigators in the enforcement of Regional Regulations in Bogor Regency, with the aim of being able to understand the function of Civil Servant Investigators, what authority is and how the authority is implemented. This study uses Authority Theory, which is the right of a government official or government institution and institution to exercise authority based on law. Law Enforcement Theory, the process of realizing legal desires, in this case the minds of lawmaking bodies formulated in regulations. Sanction Theory, to find out whether sanctions have an effect on obedience or disobedience to the norms contained in regional regulations. Researchers describe the forms of authority and types of sanctions in the law enforcement process. The study used the Normative Empirical Method, while the nature of the research used in this study was analytical descriptive. Data collection techniques using literature, field research, and interviews. Based on the research results, the authors conclude : a. The PPNS function is as a civil servant who is given the authority to perform 2. Authority PPNS Bogor Regency has the authority to carry out investigations against the public or legal entities that violate local regulations. Supporting factors include the quality of the apparatus both in terms of skills in conducting investigations and educational background and support from the side of government regulations / policies. Meanwhile, the obstacles include the lack of facilities / infrastructure, the insufficient number of PPNS and unclear sanctions Keywords: PPNS, enforcement of local regulations, implementation.

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PENGGUNA PINJAMAN ONLINE (PINJOL) ILEGAL Rayyan Sugangga; Erwin Hari Sentoso
Pakuan Justice Journal of Law (PAJOUL) Vol 1, No 1 (2020): Vol 1 No 1 tahun 2020
Publisher : Universitas Pakuan

ABSTRACT In the last few years to date, OJK which is part of the Investment Alert Task Force is still found and is using illegal online loan services. Pinjol illegal online besides can not be controlled, many of which cause problems for its users, some problems lead to the related borrowers who are not strongly collected by debt collectors. This article uses the normative legal research method while still paying attention to empirical / sociological / non-doctrinal / social-legal legal research. The results of the study found that loans through illegal online loans do not require user payments, then also research results in other countries can be used to overcome the difficulties of these illegal loans.Keywords: Illegal Online Loans, User Protection, User Awareness ABSTRAK Dalam beberapa tahun terakhir hingga saat ini, OJK yang tergabung dalam Satgas Waspada Investasi masih menemukan dan memblokir layanan pinjaman online ilegal. Pinjol online ilegal ini selain tidak dapat dikontrol, banyak menimbulkan masalah bagi penggunanya, beberapa kasus berujung ke peminjam yang mengakhiri hidupnya karena tidak kuat ditagih oleh debt collector. Artikel ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan tetap memperhatikan penelitian hukum empiris/sosiologis/non doctrinal/socio-legal. Hasil penelitian menemukan bahwa peminjaman melalui pinjol online ilegal tidak menghilangkan kewajiban pembayaran hutang pengguna, lalu juga terdapat hasil perbandingan di negara lain yang dapat diadopsi untuk mengatasi permasalahan pinjol ilegal ini.Kata Kunci : Pinjaman Online Ilegal, Perlindungan Pengguna, Kesadaran Pengguna

IMPLEMENTASI HUKUMAN TAMBAHAN KEBIRI KIMIA TERHADAP PELAKU KEJAHATAN KEKERASAN SEKSUAL TERHADAP ANAK BERDASARKAN PP NO. 70 TAHUN 2020 (TINJAUAN YURIDIS PUTUSAN PERKARA PIDANA KHUSUS NO. 69/Pid.Sus/2019/PN.Mjk) Hartawati ,; L. Alfies Sihombing; Yeni Nuraeni
Pakuan Justice Journal of Law (PAJOUL) Vol 2, No 2 (2021): Volume 2, Nomor 2 Juli-Desember2021
Publisher : Universitas Pakuan

ABSTRAK Peneltian ini mengenai Implementasi hukuman tambahan kebiri kimia yang diatur dalam pasal 81 ayat (7) UU No 17 tahun 2016 tentang Perlindungan Anak, untuk pertama kalinya di Indonesia sanksi tambahan berupa tindakan kebiri kimia kepada pelaku kejahatan seksual terhadap anak akan diterapkan, Pengadilan Negeri Mojokerto dalam amar putusan perkara pidana khusus No. 69/Pid.Sus/2019/PN.Mjk telah menjatuhkan hukuman pokok 12 tahun penjara, subsideir 6 bulan kurungan, denda Rp. 100.000.000,- dan hukuman tambahan kebiri kimia kepada terdakwa Muh. Aris yang telah melakukan kejahatan kekerasan seksual kepada sembilan anak. Terlepas dari pro dan kontra hukuman kebiri kimia, putusan majelis hakim Pengadilan Negri Mojokerto ini patut di apresiasi karena telah mengimplemtasikan aturan undang-undang yang sudah ada dan masih berlaku ke dalam sebuah keputusan hukum. Demi menjamin kepastian hukum, sebuah keputusan pengadilan yang telah inkrah haruslah dilaksanakan, berdasarkan PP No. 70 tahun 2020 hukuman kebiri kimia terhadap pelaku kejahatan kekerasan seksual dapat dilaksanakan secara konkrit, jelas dan terukur sehingga dampaknya ke depan menurunkan angka kejahatan kekerasan seksual dan menimbulkan efek jera kepada pelaku serta demi tegaknya kepastian hukum di negara Indonesia yang berdaulat. Maka sudah sepatutnya negara melalui pemerintahnya berupaya keras untuk mewujudkan rasa aman bagi masyarakat dari ancaman kejahatan, dengan tujuan agar upaya untuk melindungi keamanan dan keselamatan anak-anak Indonesia dari ancaman kekerasaan seksual dapat terwujud. Keywords : kekerasan seksual, kebiri kimia, efek jera. ABSTRACT The implementation of the additional chemical castration penalty stipulated in article 81 paragraph (7) of Law No. 17 of 2016 concerning Child Protection, for the first time in Indonesia additional sanctions in the form of chemical castration against perpetrators of sexual crimes against children will be applied , Mojokerto District Court in special criminal case No. verdict 69 / Pid.Sus / 2019 / PN Mjk has imposed a basic sentence of 12 years in prison, 6 months of imprisonment, a fine of Rp. 100,000,000 and an additional sentence of chemical castration on the defendant Muh. Aris, who has committed crimes of sexual violence against nine children regardless of the pros and cons of chemical castration punishment, the decision of the panel of judges at the Mojokerto District Court deserves appreciation for being able to apply existing rules to a legal decision. A court decision that has been submitted must be implemented, based on Government Regulation no. 70 of 2020 chemical castration punishment for perpetrators of sexual violence crimes can be implemented in a concrete, clear and measured manner to reduce the number of crimes of sexual violence for the sake of upholding legal certainty in a sovereign country. So it is fitting for the state through its government to strive to create a sense of security for society from the threat of crime, with the aim that efforts to protect the security and safety of Indonesian children from the threat of sexual violence can be realized.Keywords : sexual offender, chemical castration, deterrent effect

KEJAKSAAN SEBAGAI PEMOHON DALAM MENGAJUKAN KEPAILITAN Yenny Febrianty Febrianty
Pakuan Justice Journal of Law (PAJOUL) Vol 1, No 2 (2020): Volume 1, Nomor 2 Juli-Desember 2020
Publisher : Universitas Pakuan

ABSTRACT Prosecutors with special powers can act inside or outside the court for and on behalf of the state or government. Based on the provisions in Article 2 paragraph (2) Law Number 37 of 2004 in conjunction with Government Regulation Number 17 of 2000, it is stipulated that the Prosecutor's Office as one of the parties that can file bankruptcy, with the conditions that must be met is that no other party submits a similar application for the sake of public interest. Therefore, it is necessary to strengthen the implementation of the Attorney's Office's authority as a petitioner in filing for bankruptcy in the midst of Indonesian society so that the general public's understanding of the Attorney's authority can be applied and beneficial to people who are about to go bankrupt. The law under study is the ius constitendum. The data used are primary data and secondary data, data collection techniques are interview data collection and library materials. The implementation of the exercise of the authority of the Attorney General's Office as an applicant in bankruptcy for the sake of the public interest is regulated in the applicable laws and regulations. The provision which states that an application for bankruptcy in the public interest can only be carried out if there is no party filing an application for bankruptcy, it is best if an exception is granted by the legislators, in the event that the Attorney requests bankruptcy for the public interest involving the interests of the state, the Prosecutor's Office should be empowered to act on behalf or as proxies. from state institutions that directly have debts and receivables against Debtors, so that institutions that have a direct relationship between debts and debtors do not think that the AGO is working independently without paying attention to the interests of the institution. Keywords: Attorney General's Office, Petitioner, Bankruptcy ABSTRAK Kejaksaan dengan kuasa khusus dapat bertindak di dalam maupun di luar pengadilan untuk dan atas nama negara atau pemerintah. Berdasarkan ketentuan dalam Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 jo Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2000 diatur bahwa Kejaksaan sebagai salah satu pihak yang dapat mengajukan kepailitan, dengan persyaratan yang harus dipenuhi adalah tidak ada pihak lain yang mengajukan permohonan serupa demi kepentingan umum. Oleh karena itulah perlu kiranya memperkuat implementasi kewenangan Kejakasaan ini sebagai pemohon dalam mengajukan kepailitan di tengah masyarakat Indonesia sehingga pemahaman masyarakat umum terhadap kewenangan Kejaksaan tersebut dapat diterapkan dan bermanfaat bagi masyarakat yang akan berpekara kepailitan tersebut. Hukum yang dikaji adalah ius constitendum. Data yang digunakan adalah data primer dan data sekunder, teknik pengumpulan data berupa pengumpulan data wawancara dan bahan-bahan perpustakaan. Implementasi pelaksanaan kewenangan Kejaksaan sebagai pemohon dalam kepailitan demi kepentingan umum diatur dalam aturan per Undang-Undangan yang berlaku. Ketentuan yang menyatakan permohonan pailit untuk kepentingan umum hanya dapat dilakukan apabila tidak ada pihak yang mengajukan permohonan pailit sebaiknya diberikan pengecualian oleh pembuat undang-undang, dalam hal Kejaksaan memohon pailit untuk kepentingan umum yang menyangkut kepentingan negara Kejaksaan sebaiknya diberi wewenang untuk bertindak mewakili atau sebagai kuasa dari lembaga negara yang secara langsung memiliki utang piutang terhadap Debitor, agar lembaga yang secara langsung memiliki hubungan utang piutang terhadap Debitor tidak menganggap Kejaksaan bekerja secara mandiri tanpa mengindahkan kepentingan dari lembaga tersebut. Kata kunci: Kejaksaan, Pemohon, Kepailitan

PENERAPAN HUKUM ISLAM DAN KEPASTIAN HUKUM DALAM PEMENUHAN HAK-HAK ANAK PASCA PERCERAIAN BERDASARKAN PASAL 45 UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1974 TENTANG PERKAWINAN Sulardi ,; Mustaqim ,; Sri Ayu Astuti
Pakuan Justice Journal of Law (PAJOUL) Vol 2, No 2 (2021): Volume 2, Nomor 2 Juli-Desember2021
Publisher : Universitas Pakuan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33751/pajoul.v2i2.4388

ABSTRAKAkibat dari putusan perceraian membawa konsekuensi logis yaitu adanya korban dalam peristiwa putusnya ikatan perkawinan dalam kehidupan manusia yang telah melaksanakan ikrar pernikahan dan memiliki tanggung jawab adanya anak-anak yang dihasilkan dari pernikahan tersebut.Adanya anak dalam perkawinan yang sudah putus membawa akibat tersendiri tidak saja secara psikologis dengan trauma, tetapi juga menimbulkan kelalaian dari orang tua yang bercerai dalam memenuhi kebutuhan hak hidup dasar anak.Maka dibutuhkan kepastian hukum guna memberikan perlindungan hukum terhadap hak-hak anak yang sering terabaikan.Hak-hak anak ini dalam putusan perceraian, sering kali diabaikan oleh pihak yang melaksanakan perceraian yaitu abai dalam pemberian keseimbangan kasih sayang, demikian juga terhadap nafkah kehidupan. Hak-hak anak dinyatakan secara jelas dan rinci dalam hukum Islam, yang terkandung dalam ayat-ayat al- Qur'an dan haditshadits Rasulullah saw. Hukum Islam di Indonesia yang berkaitan dengan perkawinan, perceraian dan hak-hak anak kesemuanay telah dimuat di dalam Kompilasi hukum Islam. Landasan hukum yang digunakan dalam melaksanakan pemenuhan hak-hak anak bertumpu pada Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta prinsip-prinsip dasar Konvensi Hak Anak yang disahkan tahun 1990 kemudian masuk ke dalam Undang-Undang No. 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan terutama di dalam Pasal 45 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, UndangUndang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak. telah mengatur pula kewajiban-kewajiban orang tua terhadap anak. Perlindungan dan jaminan terhadap pemeliharaan anak disebutkan dalam pasal 41 Undang-Undang No. 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan yang pada intinya bahwa ketika terjadi perceraian, baik ibu atau bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya, dan bahwa bapak yang bertanggung-jawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak. Sehingga putusnya perkawinan orang tua tidak boleh menjadi alasan terabaikannya pemeliharaan anak. Dalam Kompilasi Hukum Islam didefinisikan apa maksud pemeliharaan anak dalam KetentuanUmum. Pada kenyataanya masih banyak anak –anak yang terlantar akibat dari tidak adanya kepastian hukum atas pemenuhan hakhak anak pasca perceraian orang tuanya. Maka peneliti melihat begitu sangat penting penerapan ketentuan kepastian hukum Islam dalam perlindungan hakhak anak berdasarkan ketetapan hukum yang berlaku guna menerapkan Maslahah Al Mursalah bagi anak-anak dengan nasabnya sesuai yang difirmankan Allah SWT dalam Surat Al- Ahzab ayat 5, ini ditujukan agar tidak kehilangan atas keberlanjutan tanggung jawab sesuai syariatnya. Kata Kunci : Penerapan Hukum Islam, Kepatian Hukum dan Hak-Hak Anak .ABSTRACTThe decision for divorce resulted in a logical consequence as there are victims in the event of dissolution of the marriage in human life who have taken the wedding vow and have the responsibility for children from the marriage. The existence of children in a dissolved marriage has its own consequences. Not only does it psychologically cause trauma, but it also makes the divorced parents negligent in fulfilling their children's basic support. Therefore, it is necessary to have legal certainty to provide legal protection for children's rights which are often neglected. These children’s rights in the decision for divorce are frequently neglected by the parties in the divorce, such as negligence in providing a love and live support in balanced manner. The children’s rights are stated clearly and in detail in Islamic Law, which is set out in the verses of the Koran and the hadiths of the Prophet. The Islamic Law in Indonesia relating to marriage, divorce and children's rights have all been included in the Compilation of Islamic Law. The legal basis used in fulfilling the children's rights focuses on the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia and the basic principles of the Convention on the Children’s Rights which was passed in 1990 and further incorporated into Law No. 1 of 1974 concerning Marriage, principally in Article 45 of Law No. 1 of 1974 concerning Marriage have also regulated the obligations of parents towards children. Protection and guarantees for children care are stated in Article 41 of Law no. 1 of 1974 concerning Marriage, which basically states that in case of divorce, both parents are still required to care for and educate their children, and that the father must be responsible for all the costs of care and education needed by the children. Hence, the dissolution of a parent's marriage should not be an excuse for neglecting children care. The Compilation of Islamic Law defined the children care in the General Provisions. In fact, there are still many abandoned children as a result of the absence of legal certainty for the fulfillment of children's rights after their parents' divorce. Thus, theresearcher found that it is very important to implement the provisions of Islamic legal certainty to protect children's rights based on applicable legal provisions in order to implement Maslahah Al Mursalah (Consideration for Public Interests) for children with their lineage according to the words of Allah SWT in Surah Al-Ahzab verse 5. This is intended to maintain the sustained responsibilities in accordance with the Sharia. Keywords: Implementation of Islamic Law, Legal Certainty and Children's Rights

IMPLEMENTASI KEWENANGAN PEJABAT BADAN PERTANAHAN NASIONAL DALAM PROSES PENGUKURAN TANAH HAK MILIK ADAT UNTUK PENDAFTARAN HAK ATAS TANAH PERTAMA KALI BERDASARKAN ASAS CONTRADICTIORE DELIMITATIE Asep Permana; Sri Ayu Astuti; Mus taqim
Pakuan Justice Journal of Law (PAJOUL) Vol 2, No 1 (2021): Volume 2, Nomor 1 Januari-Juni 2021
Publisher : Universitas Pakuan

ABSTRAK Salah satu kewenangan pejabat BPN adalah menerbitkan sertifikat hak atas bidang tanah milik perseorangan atau badan hukum di setiap kabupaten atau kota. Berbagai permasalahan yang muncul dilapangan. Tidak hanya sertifikat tanah pemohon yang belum tuntas, namun juga terdapat kendala dalam penerbitan sertifikat hak atas tanah pada saat proses pengukuran dimana kurangnya kesadaran pemegang hak untuk menjaga batas bidang tanah, tanda batas yang hilang, Batas yang tumpang tindih seringkali menjadi kendala dalam pengukuran. Belum lagi jika para pihak tidak hadir pada saat penetapan batas (karena kesibukan dan alasannya) sehingga persoalan sengketa waris / budel tanah yang sudah pasti membuat proses musyawarah sangat sulit dilakukan dalam waktu singkat. waktu. Dengan tenggat waktu dan target pendaftaran hak atas tanah yang sangat ketat, menjadi sangat sulit bagi petugas pengukur untuk memperhatikan dan memastikan prosedur penerbitan sertifikat berjalan sesuai dengan prinsip Contradictiore Delimitatie. Berkaitan dengan hal tersebut, maka permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian ini adalah: 1) Apa kewenangan aparat Badan Pertanahan Nasional untuk proses pengukuran yang tidak melibatkan pemilik lahan yang berbatasan dengan pemohon? 2) Indikator dan solusi apa yang perlu diterapkan untuk mencegah penyimpangan dari proses pengukuran yang tidak melibatkan pemilik lahan yang berbatasan dengan pemohon? Untuk menjawab permasalahan diatas maka penulis melakukan penelitian dengan menggunakan metode penelitian yuridis normatif, untuk memperoleh data sekunder melalui wawancara dengan Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Bogor, sedangkan untuk data primer penulis melakukan studi pustakawan dengan mempelajari buku-buku yang berkaitan dengan materi dan hukum agraria. . -Bahan lain yang berhubungan dengan skripsi ini. Berdasarkan hasil penelitian, penulis menyimpulkan: Hasil penelitian menunjukkan bahwa untuk mencapai kepastian hukum atas objek persil tanah, kegiatan pengukuran lapangan tidak lepas dari kegiatan pemetaan. Oleh karena itu dalam peraturan perundang-undangan di bidang pertanahan sering disebut dengan kegiatan Pengukuran dan Pemetaan Kadastral yang bertujuan untuk Membuat Kerangka Pemetaan Dasar, Peta Dasar, Peta Persil Tanah dan Peta Registrasi. Indikator yang dapat diterapkan agar proses pengukuran bidang tanah yang subjek hukumnya tidak diketahui dalam rangka pendaftaran tanah dapat berjalan dengan baik.Kata Kunci: Pelaksanaan Kewenangan, Pendaftaran Hak Atas Tanah. ABSTRACT One of the authorities of BPN officials is to issue land title certificates to parcels of land owned by individuals or legal entities in each regency or city. Various problems that arise in the field. Not only the non-completion of the land certificate for the applicant, but there were also problems in the issuance of land title certificates during the measurement process where the lack of awareness of rights holders to maintain the boundaries of land parcels, missing boundary marks, overlapping boundaries often became obstacles in measurement. This is not to mention if the parties are not present at the time of the boundary determination (due to their busyness and reasons) so that the issue of inheritance disputes / budel land which is certain makes the consensus process very difficult to do in a short time. With the deadline and the target for registration of land rights which is very tight, it becomes very difficult for measuring officers to pay attention to and ensure that the certificate issuance procedure runs according to the Contradictiore Delimitatie principle. In this regard, the issues that will be discussed in the research are: 1) What is the authority of the National Land Agency officials for the measurement process that does not involve land owners who border the applicant? 2) What indicators and solutions need to be applied to prevent deviations from the measurement process that does not involve land owners who border the applicant? To answer the above problems, the authors conducted research using the normative juridical research method, to obtain secondary data through interviews with the Bogor Regency National Land Agency, while for primary data the authors conducted a librarian study by studying books related to agrarian law and materials. -Other materials related to this thesis. Based on the results of the research, the authors conclude: The results of the researcher show that in order to achieve legal certainty for the object of the land parcel, the field measurement activity cannot be separated from the mapping activity. Therefore, in laws and regulations in the land sector, it is often referred to as Cadastral Measurement and Mapping activities which aim to Create a Basic Mapping Framework, Base Map, Land Parcel Map and Registration Map. Indicators that can be applied so that the measurement process of land parcels whose legal subjects are unknown in the context of land registration can run well. If they find this, the measuring officer in the field must ask for a power of attorney from the owner of the land object to show the boundaries. Keywords: Authority Implementation, Registration of Land Rights.

KEDUDUKAN PIHAK KETIGA TERHADAP PERMOHONAN PRAPERADILAN Dita Aditya; Otto Yudianto; Erny Herlin Setyorini
Pakuan Justice Journal of Law (PAJOUL) Vol 1, No 1 (2020): Vol 1 No 1 tahun 2020
Publisher : Universitas Pakuan

ABSTRACTThe research objective is to analyze legis ratios related to the authority of third parties in their position to conduct legal remedies by positioning them as petitioners in pretrial against the authority inherent in investigators or public prosecutors in the law enforcement process by comparing to cases contained in the South Jakarta District Court decision number 24 / Pid /Pra/2018/PN.Jkt.Sel (South Jakarta District Court Decision) filed by a third party with an interest. The writing of the scientific work under study is guided by the method of normative legal research. Based on this study, it offers that in cases that cause losses to States parties that suffer losses other than those that are represented by the government, but the impact of such losses is also felt by the wider community. The public at large can carry out supervision and correction of parties who are given authority as law enforcement officials through requests for testing of actions that are not in accordance with the provisions expressly facilitated in the provisions of Article 77 of the Criminal Procedure Code (KUHAP). In line with the termination and affirmation through the decision of the Constitutional Court Number 98 / PUU-X / 2012 (MK Decree No. 98), the community as victims of corruption acts are given space as petitioners in the pretrial petition represented by Non-Governmental Organizations (NGOs) as NGOs parties who have a position in the provisions of Article 80 of the Criminal Code. An interpretation of the authority of NGOs as a party that has a position in submitting efforts against the actions of investigators and / or public prosecutors in the South Jakarta District Court decision can provide a value of justice for the wider community as a party that also receives losses on offenses that harm State finances.Keywords : Pretrial, Third Party ABSTRAKTujuan penelitian yaitu menganalisis ratio legis terkait kewenangan pihak ketiga dalam kedudukannya melakukan upaya hukum dengan memposisikan sebagai pemohon dalam praperadilan terhadap kewenangan yang melekat pada penyidik ataupun penuntut umum dalam proses penegakan hukum dengan menkomparasikan pada kasus yang terdapat di putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan nomor 24/Pid/Pra/2018/PN.Jkt.Sel (Putusan PN Jaksel) yang dimohonkan oleh pihak ketiga yang berkepintangan. Penulisan pada karya ilmiah yang diteliti mempedomani pada metode penelitian hukum normatif. Penelitian ini menawarkan bahwa pada kasus yang menimbulkan kerugian Negara pihak yang mengalami kerugian selain dialami oleh Negara yang diwakili oleh pemerintah tetapi dampak atas kerugian tersebut juga dirasakan oleh masyarakat luas. Masyarakat luas dapat melakukan pengawasan dan koreksi terhadap pihak yang diberikan kewenangan sebagai aparatur penegak hukum melalui permohonan pengujian atas tindakan yang tidak sesuai dengan ketentuan yang secara tegas difasilitasi dalam ketentuan Pasal 77 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP). Sejalan dengan telah diputusnya dan pemberian penegasan melalui putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 98/PUU-X/2012 (Putusan MK No. 98), Masyarakat sebagai korban dari tindak pidana korupsi diberikan ruang sebagai pemohon dalam permohonan praperadilan dengan diwakili Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) sebagai pihak yang memiliki kedudukan dalam ketentuan Pasal 80 KUHAP. Adanya interpretasi terhadap kewenangan LSM sebagai pihak yang memiliki kedudukan dalam mengajukan upaya terhadap tindakan penyidik dan/atau penuntut umum dalam putusan PN Jaksel tersebut dapat memberikan nilai keadilan bagi masyarakat luas sebagai pihak yang juga menerima kerugian atas delik yang merugikan keuangan Negara.Kata Kunci : Praperadilan, Pihak Ketiga

LARANGAN PEMBUKAAN LAHAN DENGAN CARA MEMBAKAR MENURUT PASAL 69 AYAT (1) HURUF H UNDANG-UNDANG 32 TAHUN 2009 TENTANG PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP DALAM PERSPEKTIF NEGARA HUKUM KESEJAHTERAAN Kurniaty M Latif; Hotma P Sibuea; Yennie K Milono
Pakuan Justice Journal of Law (PAJOUL) Vol 2, No 2 (2021): Volume 2, Nomor 2 Juli-Desember2021
Publisher : Universitas Pakuan

ABSTRAK Penelitian ini membahas apa maksud dan tujuan yang melatar belakangi larangan pembukaan lahan dengan cara membakar menurut Pasal 69 ayat (1) Undang- Undang 32 Tahun 2009. Dan apakah izin pembukaan lahan dengan cara membakar Pasal 69 ayat (2) Undang-Undang 32 Tahun 2009 bertentangan dengan prinsip perlindungan lingkungan hidup dan prinsip hukum Internasional. Penelitian ini bertujuan mengkaji permasalahahn yang ada tentang pembukaan lahan dengan cara membakar. Metode penelitian yang digunakan adalah jenis penelitian hukum normatif yang didukung data empiris dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Hasil penelitian menunjukan bahwa pembukaan lahan dengan cara membakar Pasal 69 ayat (1) tidak bisa dilakukan karena melanggar hak orang lain atas lingkungan hidup yang baik dan sehat, dan melanggar kepentingan umum. Oleh karena itu, negara hukum kesejahteraan dengan wewenang intervensi yang luas harus memastikan pembukaan lahan dengan cara membakar tidak dilakukan. Perbolehan pasal 69 ayat (2) untuk membuka lahan dengan cara membakar bertentangan dengan prinsip hukum Internasional yang terdapat dalam Konferensi dan Deklarasi hukum Internasional bidang lingkungan hidup serta bertentangan dengan prinsip perlindungan lingkungan hidup di Indonesia. Berdasarkan penelitian tersebut saran dari penulis adalah pembukaan lahan dengan cara membakar tidak bisa dilakukan dengan alasan apapun dan menghapus Pasal 69 ayat (2) Undang- Undang 32 Tahun 2009. Kata kunci : larangan membakar lahan; This research discusses the aims and objectives behind the prohibition of land clearing by burning according to Article 69 paragraph (1) of Law 32 of 2009. And whether the permit for clearing land by burning Article 69 paragraph (2) of Law 32 of 2009 contrary to the principles of environmental protection and the principles of international law. This study aims to examine the existing problems regarding land clearing by burning. The research method used is a type of normative legal research supported by empirical data with a statutory approach and a conceptual approach. The results showed that land clearing by burning Article 69 paragraph (1) could not be done because it violated the rights of others to a good and healthy environment, and violated the public interest. Therefore, the welfare state law with broad intervention powers must ensure that land clearing by burning is not carried out. Acquisition of article 69 paragraph (2) to clear land by burning is contrary to the principles of international law contained in the Conference and the Declaration of International law in the field of the environment and against the principle of environmental protection in Indonesia. Based on the research, the suggestion from the author is that land clearing by burning cannot be done for any reason and to delete Article 69 paragraph (2) of Law 32 of 2009.Key words: prohibition of burning land

KEWENANGAN JAKSA PENUNTUT UMUM (JPU) DALAM MELAKUKAN UPAYA HUKUM LUAR BIASA (PENINJAUAN KEMBALI) DITINJAU DARI HUKUM PIDANA (STUDI KASUS DJOKO CHANDRA) Mali Diaan; Sri Ayu Astuti; yeny Nuraeni
Pakuan Justice Journal of Law (PAJOUL) Vol 1, No 2 (2020): Volume 1, Nomor 2 Juli-Desember 2020
Publisher : Universitas Pakuan

ABSTRACT One of the debates in criminal procedural law at this time is the issue of judicial review, which until now is considered to be still causing controversy by various law enforcers and academics that have not reflected legal certainty and justice. The research method uses the normative juridical method with an emphasis on literature study. analysis is carried out on legal norms, both law in statutory regulations and law in court decisions). The conclusion of this research is that Re- examination (PK) is an extraordinary legal effort given by law to convicts or their heirs who are victims of injustice from the implementation of the criminal penalty itself, but it is possible for the public prosecutor to file an appeal, if the free decision contains and includes “Nonuridical” considerations in a decision so that the decision is considered “exceeding” the limit of the authority to judge (excess of power), such as considerations of release on political, humanitarian, religious reasons, and so on. Keywords: Reconsideration, Public Prosecutor, Authority ABSTRAK Salah satu yang menjadi perdebatan dalam hukum acara pidana saat ini adalah mengenai masalah upaya hukum Peninjauan Kembali yang sampai sekarang ini dinilai masih menimbulkan kontroversi oleh berbagai kalangan penegak hukum dan akademisi yang belum mencerminkan kepastian dan keadilan hukum. Metode penelitian menggunakan metode yuridis normatif dengan menitik beratkan pada studi kepustakaan. analisis dilakukan terhadap norma hukum, baik hukum dalam aturan perundang-undangan maupun hukum dalam putusan-putusan pengadilan). Adapun kesimpulan dari penlitian ini adalah bahwa Peninjuan Kembali (PK) merupakan upaya hukum luar biasa yang diberikan undang-undang kepada terpidana atau ahli warisnya yang menjadi korban ketidakadilan dari pelaksanaan hukuman pidana itu sendiri namun penuntut umum dimungkinkan mengajukan kasasi, apabila putusan bebas mengandung dan memasukkan Pertimbangan “nonyuridis” dalam putusan sehingga putusan dianggap “melampaui” batas kewenangan mengadili (excess of power), seperti pertimbangan pembebasan atas alasan politik, kemanusiaan, agama, dan sebagainya. Kata Kunci : Peninjauan Kembali, Jaksa Penuntut Umum, Kewenangan

ESSENSI MAZHAB SEJARAH DALAM PERKEMBANGAN FILSAFAT HUKUM Iwan Darmawan; Roby Satya Nugraha; Sobar Sukmana
Pakuan Justice Journal of Law (PAJOUL) Vol 3, No 1 (2022): Volume 3, Nomor 1 Januari-Juni 2022
Publisher : Universitas Pakuan

AbstrakMazhab sejarah merupakan mazhab dalam filsafat hukum yang sangat penting dalam perkembangan filsafat hukum. Konsepsinya yang mengedepankan jiwa bangsa (volkgeis), dengan ungkapan yang dikemukakan Von Savigny “das recht wird nicht gemacht, est ist und wird mit dem volke”, yang mengandung arti “hukum itu tidak dibuat, tetapi tumbuh dan berkembang bersama masyarakat”. Konsepsi ini sangat berpengaruh bagi perumusan konsep hukum tidak hanya di Jerman, tetapi sudah meluas ke luar Jerman termasuk Indonesia. Kelebihan konsepsi mazhab sejarah ini mampu memandang bahwa hukum-hukum yang berasal dari masa lalu merupakan hukum yang pernah dijalankan di masa lalu, dan sedikit banyak akan mempengaruhi hukum yang berlaku di masa sekarang, karena jiwa bangsa (volkgeist), sesuai dengan jiwa masyarakatnya yang merupakan sumber dari segala hukum yang tumbuh dan berkembang dalam masyarakat tersebut dari waktu ke waktu dan dari masa ke masa. Filsuf-filsuf yang lahir dan menjadi pelopor bagi mazhab sejarah ini mendasarkan pemikirannya bahwa hukum terbentuk di luar legislasi, artinya hukum tidak dibuat oleh lembaga formal, tetapi tumbuh dan berkembang di masyarakat secara alami. Kata kunci : Mazhab Sejarah, Jiwa Bangsa (Volkgeist), Filsafat Hukum. AbstrakThe historical school is a school in legal philosophy which is very important in the development of legal philosophy. The concept is the soul of the nation (volkgeis), with the phrase put forward by Von Savigny "das recht wird nicht gemacht, est ist und wird mit dem volke", which means "law is not made, but grows and develops with the community". This conception is very influential for the formulation of legal concepts not only in Germany, but also outside Germany, including Indonesia. The advantage of this historical school of thought is that it is able to view that laws originating from the past are laws that have been implemented in the past, and will more or less affect the laws that apply in the present, because the spirit of the nation (volkgeist), is in accordance with the soul of the people who are the source of all laws that grow and develop in the community from time to time and from time to time. Philosophers who were born and became pioneers for this school of history based their thinking that law is formed outside of legislation, meaning that law is not made by formal institutions, but grows and develops in society naturally. Keywords : School of History, Soul of the Nation (Volkgeist), Philosophy of Law.

Home Page

OAI Link

Editorial Team

Contact

Reviewer

Google Scholar

Contact Name
Roby Satya Nugraha

Contact Email
robysatyanugraha@unpak.ac.id

Phone
+6288211921727

Journal Mail Official
robysatyanugraha@unpak.ac.id

Editorial Address
Address: Street. Pakuan PO Box 452 Bogor 16143 Jawa Barat Indonesia · Tlp: 085888098038 · Fax: 0251-8320123 Article submissions can be sent to pajoul@unpak.ac.id

Location
Kota bogor,

Jawa barat

INDONESIA

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Home Page

OAI Link

Editorial Team

Contact

Reviewer

Google Scholar

Contact Name Roby Satya Nugraha

Contact Email robysatyanugraha@unpak.ac.id

Phone +6288211921727

Journal Mail Official robysatyanugraha@unpak.ac.id

Editorial Address Address: Street. Pakuan PO Box 452 Bogor 16143 Jawa Barat Indonesia · Tlp: 085888098038 · Fax: 0251-8320123 Article submissions can be sent to pajoul@unpak.ac.id

Location Kota bogor, Jawa barat INDONESIA

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Contact Name
Roby Satya Nugraha

Contact Email
robysatyanugraha@unpak.ac.id

Phone
+6288211921727

Journal Mail Official
robysatyanugraha@unpak.ac.id

Editorial Address
Address: Street. Pakuan PO Box 452 Bogor 16143 Jawa Barat Indonesia · Tlp: 085888098038 · Fax: 0251-8320123 Article submissions can be sent to pajoul@unpak.ac.id

Location
Kota bogor,

Jawa barat

INDONESIA