cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Roby Satya Nugraha
Contact Email
robysatyanugraha@unpak.ac.id
Phone
+6288211921727
Journal Mail Official
robysatyanugraha@unpak.ac.id
Editorial Address
Address: Street. Pakuan PO Box 452 Bogor 16143 Jawa Barat Indonesia · Tlp: 085888098038 · Fax: 0251-8320123 Article submissions can be sent to pajoul@unpak.ac.id
Location
Kota bogor,
Jawa barat
INDONESIA
Pakuan Justice Journal of Law (PAJOUL)
Published by Universitas Pakuan
ISSN : 2746041x     EISSN : 27460428     DOI : https://doi.org/10.33751/pajoul
Core Subject : Social,
Law, Crime, Criminology & Criminal Justice
Pakuan Justice memuat beberapa kajian dan kajian terhadap disiplin ilmu hukum terpilih di beberapa cabang Ilmu Hukum seperti Sosiologi Hukum Sejarah Hukum Hukum Pidana Hukum Perdata Hukum Pemerintah Hukum Ekonomi Bisnis Hukum Internasional Hukum Ekonomi Syariah dan lain-lain
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Hukum
Articles 37 Documents
 1   2   3   4 
EKSISTENSI PERADILAN ADAT PADA SISTEM HUKUM PIDANA DI INDONESIA DALAM UPAYA PEMBAHARUAN HUKUM PIDANA NASIONAL Rantau Isnur Eka; Do do
Pakuan Justice Journal of Law (PAJOUL) Vol 2, No 1 (2021): Volume 2, Nomor 1 Januari-Juni 2021
Publisher : Universitas Pakuan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (474.39 KB) | DOI: 10.33751/pajoul.v2i1.3409

Abstract

ABSTRAK  Meskipun secara formal lembaga peradilan adat belum termasuk dalam lingkup peradilan umum, namun dalam kenyataannya dilapangan mekanisme ini menjadi alternatif lain yang kerap ditempuh para pencari keadilan terutama dalam masyarakat yang masih berbasis kepada pola kehidupan tradisional dengan norma-norma yang menjadi tatanannya. Rasa keadilan yang tidak terpenuhi oleh sistem hukum formal, kadang justru dapat dipenuhi oleh mekanisme peradilan adat. Metode penelitian menggunakan metode yuridis normatif dengan menitik beratkan pada studi kepustakaan. analisis dilakukan terhadap norma hukum, baik hukum dalam aturan perundangundangan maupun hukum dalam putusan-putusan pengadilan). Adapun kesimpulan dari penlitian ini adalah bahwa Eksistensi Peradilan Hukum Adat dalam sistem Hukum di Indonesia sangat penting untuk memberikan penyelesaian terkait masalah hukum secara umum yang bersinggungan dengan kepentingan pemangku masyarakat Adat dan Masyarakat Adat itu sendiri. Dasar keberadaan Peradilan Adat telah diakui eksistensinya dalam Sistem Hukum di Indonesia yang dapat ditelusuri keberadaannya dari beberapa peraturan perundang-undangan yang telah ada.                                                                                             Kata Kunci : Hukum Adat, Peradilan Adat, Masyarakat Adat  ABSTRACT  Although formally customary judiciary institutions are not yet included in the scope of general justice, in reality this mechanism is another alternative that is often pursued by justice seekers, especially in societies that are still based on traditional patterns of life with the norms that constitute them. The sense of justice that is not fulfilled by the formal legal system can sometimes be fulfilled by the customary justice mechanism. The research method uses the normative juridical method with an emphasis on literature study. analysis is carried out on legal norms, both law in statutory regulations and law in court decisions). The conclusion of this research is that the existence of Customary Law Courts in the legal system in Indonesia is very important to provide solutions to legal problems in general that intersect with the interests of the stakeholders of the Indigenous people and the Indigenous Peoples themselves. The basis for the existence of Adat Justice has been recognized for its existence in the Legal System in Indonesia which can be traced to its existence from several existing laws and regulations.  Keywords: Customary Law, Adat Justice, Indigenous Peoples
PERLINDUNGAN HUKUM DALAM SENGKETA ANTARA KONSUMEN KENDARAAN BERMOTOR DENGAN LEMBAGA PEMBIAYAAN DIHUBUNGKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1999 TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN Yuyut Prayuti Z; Rsika Yulianti; Indra Yutika
Pakuan Justice Journal of Law (PAJOUL) Vol 1, No 1 (2020): Vol 1 No 1 tahun 2020
Publisher : Universitas Pakuan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (180.514 KB) | DOI: 10.33751/pajoul.v1i1.2311

Abstract

ABSTRAK Menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 setiap konsumen haruslah dilindungi hak-haknya serta jaminan mengenai perlindungan konsumen mendapat cukup perhatian karena sebagai konsumen seharusnya dilindungi dari berbagai kecurangan transaksi diberikan hak untuk mendapatkan informasi yang jelas dan tentunya hak untuk tidak diskriminasi, apakah perbuatan mengambil yang dilakukan oleh debt collector dikategorikan sebagai perbuatan melanggar hukum berdasarkan Undang Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen dan Peraturan perundang undangan lainnya? Kesimpulan adalah pengambilan kendaraan bermotor secara paksa dalam perjanjian pembiayaan adalah konsumen telah melakukan wanprestasi (tidak membayar angsuran sesuai yang diperjanjikan), namun apabila kendaraan bermotor sebagai obyek jaminan fidusia tidak didaftarkan oleh perusahaan pembiayaan pada Kantor Pendaftaran Fidusia, maka pengambilan paksa tersebut tidak sah, sebab hak kebendaan dari perjanjian fidusia tidak lahir, sehingga perusahaan pembiayaan selaku kreditor tidak dapat menggunakan ketentuan dalam Pasal 29 Undang-Undang Jaminan Fidusia. Seandainya fidusia tersebut didaftarkan sesuai Peraturan Menteri Keuangan (PMK) No. 130/PMK.010/2012, dan jika tidak didaftarkan, namun pengambilan kendaraan bermotor (eksekusinya) harus melibatkan aparat kepolisian. Hal ini sesuai dengan Peraturan Kapolri (Perkap) No 8/2011 menjelaskan bagaimana tata cara pengambilan objek perjanjian kredit yang di atasnya sudah melekat jaminan fidusia, dan sepengetahuan RT/RW setempat.Keywords : Sengketa, Konsumen, Lembaga Pembiayaan. ABSTRACTAccording to Law Number 8 of 1999, every consumer must be protected for their rights and guarantees regarding consumer protection get enough attention because as consumers are protected from various fraudulent transactions that are given the right to get clear information and of course the right not to be a legal entity, what are the actions that Is taking done by debt collectors categorized as an illegal act based on Law Number 8 of 1999 concerning Consumer Protection and other invitation regulations? The conclusion is that driving a motorized vehicle forcibly in financing is that the consumer has committed default (did not pay the installments as agreed), but the motor vehicle as an object of fiduciary security does not register by the finance company at the Fiduciary Registration Office, so the force is invalid, because of the material rights of The fiduciary agreement was not born, so the finance company as the creditor cannot use the provisions in Article 29 of the Fiduciary Guarantee Law. If the fiduciary is registered according to the Minister of Finance Regulation (PMK) No. 130 / PMK.010 / 2012, and if it is not registered, the taking of a motorized vehicle (its execution) must involve the police. This is in accordance with the Chief of Police Regulation (Perkap) No. 8/2011 explaining how the promised decision-making procedure is attached with a fiduciary guarantee, and with the knowledge of the local RT / RW.Keywords: Disputes, Consumers, Financing Institutions.
KEPASTIAN HUKUM DALAM PEMBERIAN PINJAMAN ONLINE PADA KOPERASI SIMPAN PINJAM BERDASARKAN UNDANG UNDANG NOMOR 25 TAHUN 1992 TENTANG PERKOPERASIAN STUDI KASUS KOPERASI SIMPAN PINJAM CIPTA USAHA MANDIR Overni Waruwu
Pakuan Justice Journal of Law (PAJOUL) Vol 2, No 2 (2021): Volume 2, Nomor 2 Juli-Desember2021
Publisher : Universitas Pakuan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33751/pajoul.v2i2.4385

Abstract

ABSTRAK Penelitian ini bertujaun untuk membahas permasalahan hukum kepastian hukum dalam pemberian pinjaman online pada koperasi simpan pinjam berdasarkan undang undang nomor 25 tahun 1992 tentang perkoperasian. Penelitian ini berdasar dari aturan perkoperasian dan ketentuan hukum layanan pinjam meminjam secara online, dengan melibatkan koperasi simpan pinjam cipta usaha mandiri sebagai objek penelitian. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum Yuridis Normatif atau penelitian hukum kepustakaan dalam penelitian ini menganalisis bahan pustaka untuk mengkaji dan menganalisis data yang berkaitan dengan bahan hukum premier yang kemudian bahan dan hasil penelitian tersebut diolah dan dianalisis untuk diambil kesimpulannya. Hasil pelelitian menunjukan bahwa dalam aturan hukum yang berlaku di indoneseia maka koperasi simpan pinjam dalam melakukan kegiatan layanan pinjam meminjam berbasis online terdapat beberapa aturan hukum yang mendukung kegiatan koperasi simpan pinjam, dan penelitian ini menunjukan bahwa dalam transaksi online mengalami beberapa hambatan dalam kepastian hukum, dimana dalam jaminan hukum pengembalian pinjaman pada koperasi simpan pinjam cipta usaha mandiri tepat waktu, dan juga kepastian hukum menjamin kerahasiaan data anggota koperasi simpan pinjam. Masalah dalam transaksi online pada koperasi simpan pinjam cipta usaha mandiri, selama ini adalah anggota tidak bisa memenuhi kewajibannya sesuai apa yang diperjanjikan. maka dalam hal penanganan masalah diperlukan tahapan-tahapan untuk menjaga kelancaran pembayaran guna untuk menjaga komunikasi antara Koperasi dengan Anggota, mulai dari mendatangi anggota yang bermasalah, memberikan penagihan berupa surat, memeberikan surat penggilan untuk menemui pengurus di kantor, hingga gugatan kepengadilan apabila semua tahan sebelumnya anggota tidak mengindahkannya. Oleh karena itu, penulis berpendapat bahwa diperlukan upaya pemerintah untuk memastikan ada jaminan terhadap data anggota sebagai pengguna, dan juga kepastian hukum atas jaminan kepada koperasi atas pengembalian pinjaman secara tepat waktu.ABSTRAK This research aims to discuss the legal issue of legal certainty in providing online loans to savings and loan cooperatives based on law number 25 of 1992 concerning cooperatives. This research is based on cooperative rules and legal provisions for online lending and borrowing services, involving independent business savings and loan cooperatives as the object of research. The method used in this research is normative juridical legal research or library law research. In this study, it analyzes library materials to study and analyze data related to premier legal materials, which are then processed and analyzed to draw conclusions. The results of the study show that in the legal rules that apply in Indonesia, savings and loan cooperatives in carrying out online-based lending and borrowing service activities, there are several legal rules that support the activities of savings and loan cooperatives, and this research shows that in online transactions there are several obstacles in legal certainty, where in legal guarantees the repayment of loans to independent business savings and credit cooperatives on time, and also legal certainty guarantees the confidentiality of data of members of savings and loan cooperatives. The problem in online transactions at independent business savings and loan cooperatives, so far is that members cannot fulfill their obligations as agreed. So in terms of handling problems, steps are needed to maintain smooth payments in order to maintain communication between the Cooperative and Members, starting from visiting problematic members, providing invoices in the form of letters, giving summons to meet with the management at the office, to lawsuits if all are detained beforehand. the members ignored him. Therefore, the authors argue that government efforts are needed to ensure that there is a guarantee of member data as users, and also legal certainty for guarantees to cooperatives for timely loan repayments. Keywords: savings and loan cooperatives, online loans
BANGUNAN GEDUNG RUMAH SAKIT DI KABUPATEN CIANJUR DI LIHAT DARI UNDANG-UNDANG NO 44 TAHUN 2009 TENTANG RUMAH SAKIT DAN UNDANG-UNDANG NO 28 TAHUN 2002 TENTANG BANGUNANGEDUNG Alfies sihombing; Yeni Nuraeni; Wiwin Triyunarti
Pakuan Justice Journal of Law (PAJOUL) Vol 3, No 1 (2022): Volume 3, Nomor 1 Januari-Juni 2022
Publisher : Universitas Pakuan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33751/pajoul.v3i1.5831

Abstract

ABSTRAK  Rumah Sakit merupakan sarana publik dibidang kesehatan yang sangat dibutuhkan masyarakat. Sebagai sarana publik dibidang kesehatan, maka diperlukan sumber daya manusia, alat kesehatan bahkan sarana yang menunjang dalam pelayanan kesehatan tersebut. Sebagai sarana publik maka Rumah Sakit pun harus mempunyai gedung yang kemanfaatan disesuaikan dengan fungsinya. Bangunan gedung Rumah Sakit harus memenuhi persayaratan administratif dan persayaratan tehnis. Persyaratan administratif akan terbit ketika persyaratan tehnis dipenuhi. Salah satunya adalah sertifikat laik fungsi. Berdasarkan peraturan gedung bisa dimanfaatkan sesuai fungsi apabila SLF sudah terbit. SLF ini adalah keandalan bangunan gedung yang menjadi syarat secara tehnis. Kegagalan bangunan gedung disesuaikan dengan permasalahan yang ditemukan dilapangan, dengan begitu sanksi dapat diturunkan sesuai dengan permasalahan yang muncul.  Kata kunci, Rumah Sakit, bangunan Gedung, Sertifikat Laik Fungsi  ABSTRACT  The hospital is a public facility in the health sector that is needed by the community. As a public facility in the health sector, human resources, medical equipment, and even facilities that support the health service are needed. As a public facility, the hospital must also have a building whose benefits are adjusted to its function. Hospital buildings must meet administrative and technical requirements. Administrative requirements will be issued when the technical requirements are met. One of them is a function-worthy certificate. Based on building regulations, it can be used according to its function when the SLF has been issued. This SLF is the reliability of the building which is a technical requirement. The failure of the building is adjusted to the problems found in the field, so sanctions can be lowered according to the problems that arise.  Keywords, Hospital, Building, Function-worthy Certificate  
KEADILAN RESTORATIF SEBAGAI WAHANA KEBIJAKAN NON-PIDANA DALAM SISTEM PERADILAN (Analisis Socio Legal Dalam Pengisian Kesenjangan Hukum Acara Di Indonesia Sebagai Upaya Untuk Memulihkan Kejahatan Anak) Yenny Febrianty; Krisna Murti
Pakuan Justice Journal of Law (PAJOUL) Vol 3, No 1 (2022): Volume 3, Nomor 1 Januari-Juni 2022
Publisher : Universitas Pakuan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33751/pajoul.v3i1.5857

Abstract

AbstrakTulisan ini ialah untuk membuktikan bahwa tujuan pemidanaan bukanlah untuk menghukum, tetapi untuk memperbaiki moral dan perilaku di kemudian hari serta untuk memberikan pendidikan agar tidak terjerumus ke dalam lingkungan yang salah. Apabila seorang anak yang dilakukan atau diduga melakukan kejahatan membutuhkan perlindungan hukum yang mendesak. Isu hukum perlindungan anak merupakan sarana untuk melindungi generasi penerus bangsa. Semua hukum yang berlaku berlaku untuk melindungi anak. Perlindungan ini sangat penting karena anak merupakan bagian dari masyarakat dengan disabilitas fisik dan mental. Oleh karena itu, anak membutuhkan perlindungan dan perhatian khusus. Berdasarkan Undang-Undang tentang Pengadilan Anak, yaitu Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997, proses peradilan bagi anak yang pelaku perbuatan melawan hukum juga diatur dalam Undang-Undang Perlindungan Anak Nomor 23 Tahun 2002, yang juga memberikan hak perlindungan kepada anak.  Kata Kunci : Restoratif, Kebijakan Non Pidana, Kejahatan Anak, Socio Legal.  AbstractThis paper is to prove that the purpose of punishment is not to punish, but to improve morals and behavior in the future and to provide education so as not to fall into the wrong environment. If a child committed or suspected of committing a crime requires urgent legal protection. The issue of child protection law is a means to protect the nation's next generation. All applicable laws apply to protect children. This protection is very important because children are part of the community with physical and mental disabilities. Therefore, children need special protection and attention. Based on the Law on Juvenile Courts, namely Law Number 3 of 1997, the judicial process for children who are perpetrators of unlawful acts is also regulated in the Child Protection Law Number 23 of 2002, which also provides protection rights to children. Keywords: Restorative, Non-Criminal Policy, Child Crime, Socio Legal.
EKSEKUSI PUTUSAN PERADILAN TATA USAHA NEGARA YANG TELAH MEMPUNYAI KEKUATAN HUKUM TETAP Momon Mulyana; Aria Caesar Kusumaatmaja
Pakuan Justice Journal of Law (PAJOUL) Vol 3, No 1 (2022): Volume 3, Nomor 1 Januari-Juni 2022
Publisher : Universitas Pakuan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33751/pajoul.v3i1.6191

Abstract

AbstrakSebagai negara hukum yang demokratis, Indonesia memiliki sistem ketatanegaraan yang memiliki lembaga eksekutif, legislatif dan yudikatif. Untuk mengontrol kekuasaan eksekutif diperlukan lembaga yudikatif atau kehakiman. Salah satu bentuk kontrol yudisial atas tindakan administrasi pemerintah adalah melalui lembaga peradilan. Dalam konteks inilah maka Peradilan Tata Usaha Negara dibentuk dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 1986, tentang Peradilan Tata Usaha Negara beserta perubahanya, Lahirnya Peradilan Tata Usaha Negara merupakan tuntutan masyarakat Indonesia yang merasa haknya sebagai warga negara dilanggar oleh pemerintah, selain itu untuk mencegah terjadinya maladministrasi, serta segala bentuk penyalahgunaan wewenang oleh pemerintah. lemahnya kekuatan hukum Putusan PTUN membuat masyarakat cemas akan kekuatan hukum dari putusan PTUN yang membawa angin kedamaian bagi masyarakat yang dilanggar haknya oleh pemerintah. Masyarakat menjadi ragu akan kekuatan hukum yang dimiliki oleh lembaga peradilan ini dalam menegakkan keadilan manakala terjadi penyalahgunaan wewenang oleh pemerintah. Lemahnya kekuatan hukum putusan PTUN ini disebabkan beberapa kendala yaitu: Tidak adanya lembaga eksekutorial khusus atau lembaga sanksi yang berfungsi untuk melaksanakan putusan, rendahnya tingkat kesadaran pejabat Tata Usaha Negara dalam menaati putusan Pengadilan Tata Usaha Negara, serta tidak adanya pengaturan yang lebih tegas mengenai pelaksanaan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara, dalam rangka mewujudkan harapan masyarakat, maka upaya hukum yang dapat dilakukan adalah upaya hukum pidana berupa melaporkan pejabat TUN,dan upaya hukum perdata yaitu berupa gugatan ganti rugi.Kata kunci Kata Kunci : Kekuatan Eksekutorial, kekuatan hukum, Mekanisme, Hambatan dan Upaya. AbstractAs a democratic legal state, Indonesia has a constitutional system that has executive, legislative and judicial institutions. To control the executive power, a judicial or judicial institution is needed. One form of judicial control over government administrative actions is through the judiciary. In this context, the State Administrative Court was formed by Law no. 5 of 1986, concerning the State Administrative Court and its amendments, the birth of the State Administrative Court is a demand of the Indonesian people who feel that their rights as citizens have been violated by the government, in addition to preventing maladministration, as well as all forms of abuse of authority by the government. The weak legal force of the Administrative Court Decisions makes the public anxious about the legal force of the Administrative Court's decision which brings a wind of peace to the people whose rights have been violated by the government. The public becomes doubtful about the legal power possessed by this judicial institution in upholding justice when there is abuse of authority by the government. The weak legal force of the PTUN decision is due to several obstacles, namely: The absence of a special executive or sanction institution that functions to implement the decision, the low level of awareness of State Administrative officials in obeying the decisions of the State Administrative Court, and the absence of stricter regulations regarding the implementation of decisions. The State Administrative Court, in order to realize the expectations of the community, the legal remedies that can be taken are criminal legal remedies in the form of reporting TUN officials, and civil legal remedies in the form of claims for compensation. Keywords: Executional Power, Legal Force, Mechanism, Barriers and Efforts.
PERADILAN AGAMA DAN OPTIMALISASINYA DALAM PENYELESAIAN SENGKETA WARIS ISLAM BERBASIS PANCASILA Yenny Febrianty; Andi Muhammad Asrun
Pakuan Justice Journal of Law (PAJOUL) Vol 3, No 2 (2022): Volume 3, Nomor 2 Juni-Desember 2022
Publisher : Universitas Pakuan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33751/pajoul.v3i2.7159

Abstract

AbstrakHukum waris Islam di Indonesia tidak terlepas dari aturan-aturan dalam sistem hukum nasional dan aturan dan ketentuan dari kitab suci Al Quran. Peradilan Agama adalah peradilan tempat penyelesaian sengketa soal keperdataan khusus bagi orang-orang beragama Islam. Berdasarkan hal tersebut maka penulis dalam makalah ini mengkaji dan menganalisa tulisan ini dalam perumusan masalah yang antara lain tentang, hakikat peradilan agama dalam penyelesaian sengketa waris Islam yang berbasis nilai-nilai Pancasila  dan Optimalisasi peradilan agama dalam era globalisasi guna menyelesaikan sengketa waris Islam dalam sistem hukum nasional berbasis Pancasila. Metode pendekatan sosiolegal  dan  pendekatan Yuridis Normatif, dengan data sekunder sebagai sumbernya. Dari hasil pembahasan dalam penulisan ini menunjukan bahwa hakikat dari peradilan agama dalam praktek penyelesaian sengketa waris Islam tergantung pada status dan kedudukan pengadilan agama itu sendiri khususnya dalam penyelesian sengketa waris, yang mana  pelaksana kekuasaan kehakiman di era reformasi dalam peradilan agama dalam segi peraturan per undang-undangannya sudah jelas diatur bahwa setiap orang Islam di Indonesia apabila bersengketa khususnya waris harus melalui peradilan agama.. Kondisi tersebut diharapkan tidak lagi mengundang perdebatan mengenai kehadirannya dalam sistem kekuasaan kehakiman di Indonesia. Menjalankan peradilan agama menjadi tanggungjawab dan kewajiban konstitusional, yang penghapusannya hanya mungkin kalau ada perubahan UUD. Dan Cara mengembalikan seperti semula sistem pengadilan agama dalam menyelesaikan sengketa waris Islam dalam sistem hukum nasional berbasis Pancasila dapat dimulai dari tingkat individu umat agama Islam itu sendiri. Pemeluk agama Islam harus meyakini dalam keimanan Islam nya bahwa aturan-aturan hidup yang harus mereka taati dan jalani adalah aturan-aturan yang bersumber dari Al Quran dan Hadist. Sejalan dengan itu maka apabila pemeluk agama Islam bersengketa soal waris Islam, mereka menempuh berpekara di peradilan agama, karena peradilan  agama memakai atau memutus dengan syariat Islam. Kata kunci :Peradilan Agama, Hukum Waris Islam, Sistem Hukum Nasional, Pancasila AbstractIslamic inheritance law in Indonesia is inseparable from the rules in the national legal system and the rules and regulations of the holy book of Al-Quran. Religious courts are courts where dispute settlement of civil matters specifically for people of the Muslim faith. Based on this, the authors in this paper examine and analyze this paper in the formulation of the problem which includes, among other things, the nature of religious justice in resolving Islamic inheritance disputes based on Pancasila values the and Optimization of religious justice in the era of globalization to resolve Islamic inheritance disputes in the legal system nationalism based on Pancasila. Sociolegal approach and Normative Juridical approach, with secondary data as the source. From the results of the discussion in this paper, it shows that the nature of the religious court in the practice of resolving Islamic inheritance disputes depends on the status and position of the religious court itself, especially in the settlement of inheritance disputes, which is the executor of judicial power in the reform era in the religious court in terms of regulations per law. the invitation clearly stipulates that every Muslim in Indonesia must go through the religious court if there is a dispute, especially inheritance. It is hoped that this condition will no longer invite debate about its presence in the judicial power system in Indonesia. Running the religious courts is a constitutional responsibility and obligation, the abolition of which is only possible if an amendment to the Constitution exists. And how to restore the religious court system to its original state in resolving Islamic inheritance disputes in a Pancasila-based national legal system can start from the individual level of the Muslim community itself. Adherents of Islam must believe in their Islamic faith that the rules of life that they must obey and live are rules that originate from the Al-Quran and Hadith. In line with that, if adherents of the Islamic religion dispute Islamic inheritance, they will pursue litigation in the religious court, because the religious court uses or decides on Islamic law. Keywords: Religious Courts, Islamic Inheritance Law, National Legal System, Pancasila
IMPLEMENTASI PERAN POLISI KEHUTANAN TERHADAP PERLINDUNGAN KAWASAN HUTAN DI SUMATERA BARAT Marisa Meliana Fitri; Aldri Frinaldi
Pakuan Justice Journal of Law (PAJOUL) Vol 3, No 2 (2022): Volume 3, Nomor 2 Juni-Desember 2022
Publisher : Universitas Pakuan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33751/pajoul.v3i2.6823

Abstract

Hutan merupakan paru-paru dunia, namun kerusakan hutan yang terjadi saat ini tidak bisa terelakkan lagi. Implementasi peran polisi hutan merupakan salah satu bentuk kebijakan yang dibentuk oleh pemerintah guna menjaga perlindungan kawasan hutan seperti yang tertuang pada UU RI Nomor 41 tahun 1999 Pasal 51(2). Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana implementasi peran polisi kehutanan terhadap perlindungan kawasan hutan di Sumatera Barat. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah literatur review atau kajian pustaka terhadap beberapa penelitian sebelumnya. Dengan berbagai permasalahan atau pelanggaran yang terjadi pada kawasan hutan polisi kehutanan memiliki tugas pokok untuk penyiapan, pelaksanaan, pembinaan atau pengembangan, pemantauan, evaluasi dan pelaporan upaya perlindungan kawasan hutan secara preemtif, preventif dan represif. Namun dalam pelaksanaannya terdapat berbagai kendala seperti kuantitas dan kualitas polisi hutan, regulasi dan sarana prasarana.
PERADILAN AGAMA DAN OPTIMALISASINYA DALAM PENYELESAIAN SENGKETA WARIS ISLAM BERBASIS PANCASILA Yenny Febrianty; Andi Muhammad Asrun
Pakuan Justice Journal of Law (PAJOUL) Vol 3, No 2 (2022): Volume 3, Nomor 2 Juni-Desember 2022
Publisher : Universitas Pakuan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33751/pajoul.v3i2.7159

Abstract

AbstrakHukum waris Islam di Indonesia tidak terlepas dari aturan-aturan dalam sistem hukum nasional dan aturan dan ketentuan dari kitab suci Al Quran. Peradilan Agama adalah peradilan tempat penyelesaian sengketa soal keperdataan khusus bagi orang-orang beragama Islam. Berdasarkan hal tersebut maka penulis dalam makalah ini mengkaji dan menganalisa tulisan ini dalam perumusan masalah yang antara lain tentang, hakikat peradilan agama dalam penyelesaian sengketa waris Islam yang berbasis nilai-nilai Pancasila  dan Optimalisasi peradilan agama dalam era globalisasi guna menyelesaikan sengketa waris Islam dalam sistem hukum nasional berbasis Pancasila. Metode pendekatan sosiolegal  dan  pendekatan Yuridis Normatif, dengan data sekunder sebagai sumbernya. Dari hasil pembahasan dalam penulisan ini menunjukan bahwa hakikat dari peradilan agama dalam praktek penyelesaian sengketa waris Islam tergantung pada status dan kedudukan pengadilan agama itu sendiri khususnya dalam penyelesian sengketa waris, yang mana  pelaksana kekuasaan kehakiman di era reformasi dalam peradilan agama dalam segi peraturan per undang-undangannya sudah jelas diatur bahwa setiap orang Islam di Indonesia apabila bersengketa khususnya waris harus melalui peradilan agama.. Kondisi tersebut diharapkan tidak lagi mengundang perdebatan mengenai kehadirannya dalam sistem kekuasaan kehakiman di Indonesia. Menjalankan peradilan agama menjadi tanggungjawab dan kewajiban konstitusional, yang penghapusannya hanya mungkin kalau ada perubahan UUD. Dan Cara mengembalikan seperti semula sistem pengadilan agama dalam menyelesaikan sengketa waris Islam dalam sistem hukum nasional berbasis Pancasila dapat dimulai dari tingkat individu umat agama Islam itu sendiri. Pemeluk agama Islam harus meyakini dalam keimanan Islam nya bahwa aturan-aturan hidup yang harus mereka taati dan jalani adalah aturan-aturan yang bersumber dari Al Quran dan Hadist. Sejalan dengan itu maka apabila pemeluk agama Islam bersengketa soal waris Islam, mereka menempuh berpekara di peradilan agama, karena peradilan  agama memakai atau memutus dengan syariat Islam. Kata kunci :Peradilan Agama, Hukum Waris Islam, Sistem Hukum Nasional, Pancasila AbstractIslamic inheritance law in Indonesia is inseparable from the rules in the national legal system and the rules and regulations of the holy book of Al-Quran. Religious courts are courts where dispute settlement of civil matters specifically for people of the Muslim faith. Based on this, the authors in this paper examine and analyze this paper in the formulation of the problem which includes, among other things, the nature of religious justice in resolving Islamic inheritance disputes based on Pancasila values the and Optimization of religious justice in the era of globalization to resolve Islamic inheritance disputes in the legal system nationalism based on Pancasila. Sociolegal approach and Normative Juridical approach, with secondary data as the source. From the results of the discussion in this paper, it shows that the nature of the religious court in the practice of resolving Islamic inheritance disputes depends on the status and position of the religious court itself, especially in the settlement of inheritance disputes, which is the executor of judicial power in the reform era in the religious court in terms of regulations per law. the invitation clearly stipulates that every Muslim in Indonesia must go through the religious court if there is a dispute, especially inheritance. It is hoped that this condition will no longer invite debate about its presence in the judicial power system in Indonesia. Running the religious courts is a constitutional responsibility and obligation, the abolition of which is only possible if an amendment to the Constitution exists. And how to restore the religious court system to its original state in resolving Islamic inheritance disputes in a Pancasila-based national legal system can start from the individual level of the Muslim community itself. Adherents of Islam must believe in their Islamic faith that the rules of life that they must obey and live are rules that originate from the Al-Quran and Hadith. In line with that, if adherents of the Islamic religion dispute Islamic inheritance, they will pursue litigation in the religious court, because the religious court uses or decides on Islamic law. Keywords: Religious Courts, Islamic Inheritance Law, National Legal System, Pancasila
KORBAN PERKOSAAN DITINJAU DARI VIKTIMOLOGI DALAM TINDAK PIDANA KEJAHATAN PERKOSAAN Alfies Sihombing; Yeni Nuraeni
Pakuan Justice Journal of Law (PAJOUL) Vol 3, No 2 (2022): Volume 3, Nomor 2 Juni-Desember 2022
Publisher : Universitas Pakuan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33751/pajoul.v3i2.7654

Abstract

AbstrakTujuan Penelitian ini ialah untuk menjelaskan bahwa terjadinya tindak korban kejahatan perkosaan, membuat penderitaan yang dialami oleh korban kejahatan perkosaan tidaklah mudah untuk dilupakan oleh korban. Trauma dalam kejadian itu akan selalu diingat seumur hidupnya, sebaliknya bagi pelaku kejahatan perkosaan, akan sangat mudah melupakan kejadian itu. Pada beberapa kasus, sebagian besar korban perkosaan lebih memilih berdiam diri, pasrah menerima nasib atas penderitaan yang ditanggungnya daripada melaporkan kejadian yang menimpanya ke aparat kepolisian. Angka statistik jumlah perkosaan yang tercatat di Kepolisian, besar kemungkinan adalah angka minimal. Di luar itu, diduga masih banyak kasus-kasus perkosaan lain yang tidak teridentifikasi. Kata Kunci : Perkosaan, Viktimologi AbstractThe purpose of this study is to explain that the occurrence of acts of rape victims, makes the suffering experienced by victims of rape crimes not easy for victims to forget. The trauma from that incident will always be remembered for the rest of his life, on the other hand, for perpetrators of rape, it will be very easy for them to forget this incident. In several cases, the majority of rape victims prefer to remain silent, resigned to accepting their fate for their suffering rather than reporting what happened to them to the police. The statistical figures for the number of rapes registered with the police are probably the minimum. Apart from that, it is suspected that there are many other cases of rape that have not been identified. Keywords: Rape, Victimology

Page 3 of 4 | Total Record : 37

 1   2   3   4 

Filter by Year

2020 2025


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol 6, No 1 (2025): Volume 6, Nomor 1 Januari-Juni 2025 Vol 4, No 2 (2023): Volume 4, Nomor 2 Juli-Desember 2023 Vol 3, No 2 (2022): Volume 3, Nomor 2 Juni-Desember 2022 Vol 3, No 1 (2022): Volume 3, Nomor 1 Januari-Juni 2022 Vol 2, No 2 (2021): Volume 2, Nomor 2 Juli-Desember2021 Vol 2, No 1 (2021): Volume 2, Nomor 1 Januari-Juni 2021 Vol 1, No 2 (2020): Volume 1, Nomor 2 Juli-Desember 2020 Vol 1, No 1 (2020): Vol 1 No 1 tahun 2020