cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Hardianto Djanggih
Contact Email
hardianto.djanggih@umi.ac.id
Phone
+6285394360777
Journal Mail Official
hardianto.djanggih@gmail.com
Editorial Address
Jl. Urip Sumoharjo No.225, Sinrijala, Kec. Panakkukang, Kota Makassar, Sulawesi Selatan 90231
Location
Kota makassar,
Sulawesi selatan
INDONESIA
Journal of Lex Generalis (JLG)
Published by Universitas Muslim Indonesia
ISSN : 2722788X     EISSN : 27227871     DOI : -
Core Subject : Social,
Law, Crime, Criminology & Criminal Justice
Journal of Lex Generalis (JLG) adalah jurnal peer-review yang diterbitkan oleh Magister llmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Muslim Indonesia, yang diterbitkan 12 (Dua Belas) kali setahun pada bulan Juni & Desember. Diterbitkan dalam Bahasa Indonesia, Sebagai upaya memperluas wacana hukum Indonesia untuk mengakses kontributor dan pembaca berbahasa Indonesia. Namun, kebaruan masalah merupakan prioritas dalam penerbitan. Ruang lingkup artikel yang diterbitkan dalam jurnal ini berurusan dengan berbagai topik di bidang Teori Hukum, Teori Hukum Perdata, Teori Hukum Pidana, Hukum Islam, Hukum Konstitusi, dan bagian lain terkait masalah kontemporer dalam Hukum.
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Hukum
Articles 445 Documents
 41   42   43   44   45 
Studi Kriminologi Kejahatan Seksual Terhadap Anak Di Kabupaten Gowa Abdi Azis; Sufirman Rahman; Mohammad Arif
Journal of Lex Generalis (JLG) Vol. 4 No. 2 (2023): Journal of Lex Generalis (JLG)
Publisher : Journal of Lex Generalis (JLG)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Tujuan penelitian menganalisis penyebab terjadinya tindakan kekerasan seksual terhadap anak dikabupaten Gowa dan upaya apa yang akan dilakukan untuk menekan jumlah kejahatan kekerasan seksual terhadap anak di kabupaten Gowa. Penelitian ini adalah penelitian hukum empiris. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa 1. Rendahnya pengamalan ajaran agama menjadi penyebab terbesar terjadinya kejahatan kekerasan seksual terhadap anak dikabupaten gowa. 2. Upaya yang dilakukan oleh pihak yang berwenang belum cukup untuk menanggulangi kejahatan kekerasan sekdual terhadap anak. Hal tersebut dapat dilihat dari semakin meningkatnya jumlah kejahatan kekerasan seksual terhadap anak. Rekomendasi penelitian ini adalah meningkatkan pengamalan nilai-nilai keagamaan di masyarakat dan pihak yang berwenang membatasi masyarakat untuk dapat mengakses hal-hal yang dapat meningkatkan terjadinya kejahatan kekerasan seksual terhadapa anak seperti situs pornografi, minuman keras, dan narkotika serta memberikan pemahaman terhadap orang tua untuk dapat meningkatkan pengawasan terhadap anaknya. This research objective is to analyze the causes of acts of sexual violence against children in the Gowa district and what efforts will be made to reduce the number of crimes of sexual violence against children in the Gowa district. This research is empirical legal research. The results of this study indicate that 1. The low practice of religious teachings is the biggest cause of crimes of sexual violence against children in the Gowa Regency. 2. The efforts made by the authorities have not been sufficient to tackle crimes of sexual violence against children. This can be seen from the increasing number of crimes of sexual violence against children. The recommendation of this research is to increase the practice of religious values ​​in society and the authorities to limit the public from being able to access things that can increase the occurrence of crimes of sexual violence against children such as pornographic, alcoholic and narcotic sites and provide understanding to parents so that they can improve supervision of their children.
Akibat Hukum Perkawinan Dibawah Umur: Studi Di Pengadilan Agama Pangkajene Syarif Hidayat; Mulyati Pawennei; Anzar Makkuasa
Journal of Lex Generalis (JLG) Vol. 4 No. 2 (2023): Journal of Lex Generalis (JLG)
Publisher : Journal of Lex Generalis (JLG)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Tujuan penelitian untuk menganalisis akibat hukum yang dapat ditimbulkan ketika terjadinya perkawinan di bawah umur. Metode penelitian dalam penelitian ini menggunakan tipe penelitian emperis. Hasil peneltian ini menunjukkan bahwa: (1). Akibat hukum yang dapat ditimbulkan ketika terjadinya perkawinan di bawah umur adalah banyaknya permohanan dispensasi juga di sertai dengan adanya kasus perceraian di bawah umur perkawinan tiap tahun nya di pengadilan agama pangkajene (pangkep) (2) penerapan undang – undang nomor 16 tahun 2019 mengenai batas usia perkawinan belum efektif di pangkep karena dilihat dari masih banykanya permohonan dispensasi perkawinan tiap tahunya di sertai tanggapan para penegak hukum tentang efektivitas undang – undang nomor 16 tahun 2019. This research objective to analyze the legal consequences that can arise when underage marriages occur. The research method in this study uses an empirical research type. The results of this research show that: (1). The legal consequences that can arise when underage marriages occur are the many requests for dispensation also accompanied by the existence of underage marriage divorce cases every year in the Pangkajene (pangkep) religious court (2) application of law number 16 of 2019 concerning age limits marriage has not been effective in Pangkep because it can be seen from a large number of requests for dispensation for marriage every year, accompanied by responses from law enforcers about the effectiveness of law number 16 of 2019.
Efektivitas Penerapan Pasal 7 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Oleh Hakim Dalam Perkara Dispensasi Kawin Aris Saifudin; Sufirman Rahman; Sahban Sahban
Journal of Lex Generalis (JLG) Vol. 4 No. 3 (2023): Journal of Lex Generalis (JLG)
Publisher : Journal of Lex Generalis (JLG)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis efektivitas penerapan Pasal 7 ayat 2 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan oleh Hakim pemeriksa perkara dalam memberikan ijin dispensasi kawin pada penetapan perkara Nomor 33/Pdt.P/2022/PA.Buk, dan faktor apa saja yang menjadi pertimbangan Hakim pemeriksa perkara dalam memberikan ijin dispensasi kawin pada penetapan perkara a quo. Penelitian ini adalah penelitian hukum yuridis empiris dimana metode penelitian hukum yang mengamati argumentasi hukum dan alasan-alasan yang melatarbelakangi Hakim dalam menjatuhkan penetapan perkara permohonan Dispensasi Kawin pada Pengadilan Agama Bungku. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa: (1) Efektivitas Penerapan Pasal 7 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Oleh Hakim dalam perkara 33/Pdt.P/2022/PA.Buk berjalan kurang efektif. (2) Faktor yang menjadi pertimbangan hakim pemeriksa perkara dalam memberikan ijin Dispensasi Kawin dalam perkara nomor 33/Pdt.P/2022/PA.Buk antara lain sebab anak Pemohon pernah hamil akibat hubungannya dengan calon suaminya dijadikan sebagai sebuah alasan yang sangat mendesak dan bukti yang cukup dalam penetapan perkara tersebut, namun dalam pertimbangan hakim seyogyanya membutuhkan pertimbangan yang kompleks dalam penetapannya mencakup dari faktor kesehatan, psikologis, sosiologis, budaya, pendidikan, kesehatan, dan ekonomi si anak, dan hal tersebut harus diperhatikan oleh hakim sebagaimana yang tercantum pada PERMA Nomor 5 Tahun 2019 pada pasal 16 huruf (h). This study aims to analyze the effectiveness of the implementation of Article 7 Paragraph 2 of Law Number 16 of 2019 concerning Amendments to Law Number 1 of 1974 concerning Marriage by the examining judge in granting permission for marriage dispensation in the case of Case Number 33/Pdt.P/2022/PA.Buk, and to analyze the factors that are considered by the examining judge in granting permission for marriage dispensation in the aforementioned case. This study is an empirical juridical research that uses a legal research method that observes legal arguments and reasons that underlie the judge's decision in granting the marriage dispensation request at the Bungku Religious Court. The results of this study show that: (1) the effectiveness of the application of Article 7 of Law Number 16 of 2019 concerning Amendments to Law Number 1 of 1974 concerning Marriage by the judge in case 33/Pdt.P/2022/PA.Buk is less effective. (2) The factors considered by the examining judge in granting permission for marriage dispensation in case number 33/Pdt.P/2022/PA.Buk include the fact that the applicant's child had become pregnant as a result of her relationship with her prospective husband, which was considered a pressing reason and sufficient evidence in the decision-making process. However, the judge's decision should also take into account complex considerations that include factors such as the child's health, psychology, sociology, culture, education, health, and economic status, as stipulated in PERMA Number 5 of 2019, Article 16, letter (h).
Implikasi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 Terhadap Kedudukan Anak di Luar Nikah Dikaitkan dengan Kompilasi Hukum Islam Sitti Salma; Abd Rahman; Zainuddin Zainuddin
Journal of Lex Generalis (JLG) Vol. 4 No. 3 (2023): Journal of Lex Generalis (JLG)
Publisher : Journal of Lex Generalis (JLG)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Tujuan penelitian menganalisis pemenuhan rasa keadilan masyarakat terkait Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 tentang anak di luar nikah dalam Perspektif Hukum Islam dalam hal ini Kompilasi Hukum Islam. Penelitian ini merupakan penelitian kepustakaan (library research). Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa (1.) Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 terkait pemenuhan rasa keadilan masyarakat dalam perspektif hukum Islam dalam penerapan hukum utamanya dalam pengambilan keputusan di pengadilan yang berdasarkan dengan Putusan MK tersebut bahwa seorang anak di luar perkawinan berhak mendapatkan hak keperdataan dari ayah biologisnya yang dapat dibuktikan dengan ilmu pengetahuan dan teknologi. (2.) Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 berdampak positif terhadap anak kedudukan anak diluar nikah. Putusan tersebut menegaskan kembali ayah biologis/kandung merupakan pihak yang bertanggung jawab terhadap perlindungan anak sebagaimana terdapat dalam ketentuan UU Perlindungan Anak, yang perlu dilakukan upaya sinkronisasi yaitu tanggung jawab ayah biologis/kandung dengan anak yang diluar perkawinan yang sah. Tujuan penelitian menganalisis pemenuhan rasa keadilan masyarakat terkait Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 tentang anak di luar nikah dalam Perspektif Hukum Islam dalam hal ini Kompilasi Hukum Islam. Penelitian ini merupakan penelitian kepustakaan (library research). Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa (1.) Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 terkait pemenuhan rasa keadilan masyarakat dalam perspektif hukum Islam dalam penerapan hukum utamanya dalam pengambilan keputusan di pengadilan yang berdasarkan dengan Putusan MK tersebut bahwa seorang anak di luar perkawinan berhak mendapatkan hak keperdataan dari ayah biologisnya yang dapat dibuktikan dengan ilmu pengetahuan dan teknologi. (2.) Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 berdampak positif terhadap anak kedudukan anak diluar nikah. Putusan tersebut menegaskan kembali ayah biologis/kandung merupakan pihak yang bertanggung jawab terhadap perlindungan anak sebagaimana terdapat dalam ketentuan UU Perlindungan Anak, yang perlu dilakukan upaya sinkronisasi yaitu tanggung jawab ayah biologis/kandung dengan anak yang diluar perkawinan yang sah.
Penyalahgunaan Narkoba Di Kalangan Remaja Perpektif Sosiologi Hukum Muhammad Iqbal
Journal of Lex Generalis (JLG) Vol. 4 No. 2 (2023): Journal of Lex Generalis (JLG)
Publisher : Journal of Lex Generalis (JLG)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Tujuan penelitian menganalisis penyalahgunaan narkoba di kalangan remaja perspektif sosiologi hukum dan akibat hukum penyalahgunaan narkoba di kalangan remaja. Metode penelitian yang digunakan adalah “tipe penelitian hukum doktrinal” ataupun “penelitian hukum normatif (normative legal research)”. Hasil penelitian bahwa Penyalahgunaan Narkoba Di Kalangan Remaja Perspektif Sosiologi Hukum dipengaruhi oleh Alasan Remaja Menggunakan Narkoba, Peran Orang Tua, Guru, Lembaga Pemerintah dan Masyarakat, Pendekatan terhadap Remaja Pemakai Narkoba khusus di Sekolah dan Pencegahan dan Penanggulangan Narkoba. Akibat hukum penyalahgunaan narkoba dikalangan remaja dapat dikenai hukuman pidana berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang memuat empat kategorisasi tindakan melawan hukum yang dilarang oleh undang-undang dan dapat diancam dengan sanksi pidana. The aim of the research is to analyze drug abuse among teenagers from a legal sociological perspective and the legal consequences of drug abuse among teenagers. The research method used is "doctrinal legal research type" or "normative legal research". The research results show that drug abuse among teenagers from a sociological legal perspective is influenced by the reasons why teenagers use drugs, the role of parents, teachers, government institutions and society, the approach to teenagers who use drugs specifically at school and the prevention and control of drugs. The legal consequences of drug abuse among teenagers can be subject to criminal penalties based on the provisions of Law Number 35 of 2009 concerning Narcotics which contains four categories of unlawful acts that are prohibited by law and can be threatened with criminal sanctions.

Page 45 of 45 | Total Record : 445

 41   42   43   44   45 

Filter by Year

2020 2023


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol. 4 No. 3 (2023): Journal of Lex Generalis (JLG) Vol. 4 No. 2 (2023): Journal of Lex Generalis (JLG) Vol. 4 No. 1 (2023): Journal of Lex Generalis (JLG) Vol. 3 No. 12 (2022): Journal of Lex Generalis (JLG) Vol. 3 No. 11 (2022): Journal of Lex Generalis (JLG) Vol. 3 No. 10 (2022): Journal of Lex Generalis (JLG) Vol. 3 No. 9 (2022): Journal of Lex Generalis (JLG) Vol. 3 No. 8 (2022): Journal of Lex Generalis (JLG) Vol. 3 No. 7 (2022): Journal of Lex Generalis (JLG) Vol. 3 No. 5 (2022): Journal of Lex Generalis (JLG) Vol. 3 No. 4 (2022): Journal of Lex Generalis (JLG) Vol. 3 No. 3 (2022): Journal of Lex Generalis (JLG) Vol. 3 No. 2 (2022): Journal of Lex Generalis (JLG) Vol. 3 No. 1 (2022): Journal of Lex Generalis (JLG) Vol. 2 No. 12 (2021): Journal of Lex Generalis (JLG) Vol. 2 No. 11 (2021): Journal of Lex Generalis (JLG) Vol. 2 No. 10 (2021): Journal of Lex Generalis (JLG) Vol. 2 No. 9 (2021): Journal of Lex Generalis (JLG) Vol. 2 No. 8 (2021): Journal of Lex Generalis (JLG) Vol. 2 No. 7 (2021): Journal of Lex Generalis (JLG) Vol. 2 No. 6 (2021): Journal of Lex Generalis (JLG) Vol. 2 No. 5 (2021): Journal of Lex Generalis (JLG) Vol. 2 No. 4 (2021): Journal of Lex Generalis (JLG) Vol. 2 No. 3 (2021): Journal of Lex Generalis (JLG) Vol. 2 No. 2 (2021): Journal of Lex Generalis (JLG) Vol. 2 No. 1 (2021): Journal of Lex Generalis (JLG) Vol. 1 No. 7 (2020): Journal of Lex Generalis (JLG) Vol. 1 No. 6 (2020): Journal of Lex Generalis (JLG) Vol. 1 No. 5 (2020): Journal of Lex Generalis (JLG) Vol. 1 No. 4 (2020): Journal of Lex Generalis (JLG) Vol. 1 No. 3 (2020): Journal of Lex Generalis (JLG) Vol. 1 No. 2 (2020): Journal of Lex Generalis (JLG) Vol. 1 No. 1 (2020): Journal of Lex Generalis (JLG) More Issue