cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Hardianto Djanggih
Contact Email
hardianto.djanggih@umi.ac.id
Phone
+6285394360777
Journal Mail Official
hardianto.djanggih@gmail.com
Editorial Address
Jl. Urip Sumoharjo No.225, Sinrijala, Kec. Panakkukang, Kota Makassar, Sulawesi Selatan 90231
Location
Kota makassar,
Sulawesi selatan
INDONESIA
Journal of Lex Generalis (JLG)
Published by Universitas Muslim Indonesia
ISSN : 2722788X     EISSN : 27227871     DOI : -
Core Subject : Social,
Law, Crime, Criminology & Criminal Justice
Journal of Lex Generalis (JLG) adalah jurnal peer-review yang diterbitkan oleh Magister llmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Muslim Indonesia, yang diterbitkan 12 (Dua Belas) kali setahun pada bulan Juni & Desember. Diterbitkan dalam Bahasa Indonesia, Sebagai upaya memperluas wacana hukum Indonesia untuk mengakses kontributor dan pembaca berbahasa Indonesia. Namun, kebaruan masalah merupakan prioritas dalam penerbitan. Ruang lingkup artikel yang diterbitkan dalam jurnal ini berurusan dengan berbagai topik di bidang Teori Hukum, Teori Hukum Perdata, Teori Hukum Pidana, Hukum Islam, Hukum Konstitusi, dan bagian lain terkait masalah kontemporer dalam Hukum.
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Hukum
Articles 445 Documents
 40   41   42   43   44 
Efektifvitas Fungsi Penyidik Dalam Mengungkapkan Tindak Pidana Pembunuhan Berencana: Studi Kasus Polres Enrekang Kurnia Kurnia; Mulyati Pawennei; A. Istiqlal Assaad
Journal of Lex Generalis (JLG) Vol. 4 No. 2 (2023): Journal of Lex Generalis (JLG)
Publisher : Journal of Lex Generalis (JLG)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Tujuan penelitian menganalisis efektivitas peranan penyidik dalam mengungkap kasus tindak pidana pembunuhan berencana. Penelitian ini adalah tipe yang digunakan adalah penelitian hukum empiris. Hasil penelitian menunjukkan bahwa 1) Efektivitas fungsi penyidik dalam mengungkap tindak pidana pembunuhan berencana kurang efektiv atau belum dapat terlaksana dengan baik. Hal ini dikarenakan disebabkan karena kasus pembunuhan berencana secara signifikan tiap tahunnya mengalami peningkatan jumlah kasus dan ada beberapa perkara yang tidak terproses dikarenakan beberapa faktor kendala sebagaimana digambarkan dalam tabel satu. 2) faktor-faktor yang mempengaruhi efektivitas fungsi penyidik dalam mengungkap tindak pidana pembunuhan berencana.yaitu, faktor substansi hukum, faktor struktur hukum, faktor sarana/prasarana, dan masyarakat. The research objective is to analyze the effectiveness of the role of investigators in uncovering cases of premeditated murder. This research is a type used in empirical legal research. The results of the study show that 1) The effectiveness of the investigator's function in uncovering criminal acts of premeditated murder is less effective or has not been carried out properly. This is due to the fact that cases of premeditated murder have significantly increased the number of cases every year and there are several cases that are not processed due to several constraining factors as described in table one. 2) the factors that affect the effectiveness of the function of investigators in uncovering criminal acts of premeditated murder, namely, legal substance factors, legal structure factors, facilities/infrastructure factors, and society.
Euthanasia Ditinjau Dari Hukum Pidana Dan Hak Asasi Manusia Andi Rama Irasandi Sofyant; Syahruddin Nawi; Anzar Makkuasa
Journal of Lex Generalis (JLG) Vol. 4 No. 2 (2023): Journal of Lex Generalis (JLG)
Publisher : Journal of Lex Generalis (JLG)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Tujuan penelitian menganalisis aturan terkait Praktek Euthanasia dalam pandangan Hak Asasi Manusia dan Hukum Pidana serta Implikasi Hukum dan Hak Asasi Manusia terhadap praktek Euthanasia di Indonesia. Penelitian ini adalah penelitian Normatif (Doktrinal). Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Praktek Euthanasia dipandang dari pandangan Hak Asasi Manusia maka sangat bertentangan dengan beberapa UUD 1945 yang mengatur tentang Hak Asasi Manusia, Pasal 28A, Pasal 28G ayat (2), dan Pasal 28I ayat (1), UU Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, pasal 4, pasal 9 ayat (1), dan pasal 33 ayat (2) selain itu Bila dilihat dari kacamata hukum, khususnya hukum pidana, maka euthanasia dapat dikategorikan ke dalam kejahatan terhadap nyawa orang, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 334 KUHP. The research objective is to analyze the rules related to Euthanasia Practices from the point of view of Human Rights and Criminal Law as well as the Legal and Human Rights Implications for Euthanasia practices in Indonesia. This research is normative (doctrinal) research. The results of this study indicate that the Euthanasia Practice is viewed from a Human Rights viewpoint, so it is very much in conflict with several of the 1945 Constitution which regulates Human Rights, Article 28A, Article 28G paragraph (2), and Article 28I paragraph (1), Law Number 39 of 1999 concerning Human Rights, article 4, article 9 paragraph (1), and article 33 paragraph (2) other than that From a legal point of view, especially criminal law, euthanasia can be categorized as a crime against people's lives, as stipulated and punishable in Article 334 of the Criminal Code.
Pelaksanaan Sanksi Kebiri Terhadap Pelaku Kekerasan Seksual Terhadap Anak: Studi Di Kejaksaan Negeri Makassar Dan Pengadilan Negeri Makassar Rian Ananda Jultika; Mulyati Pawennei; Hardianto Djanggih
Journal of Lex Generalis (JLG) Vol. 4 No. 2 (2023): Journal of Lex Generalis (JLG)
Publisher : Journal of Lex Generalis (JLG)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Tujuan penelitian menganalisis pelaksanaan sanksi kebiri terhadap pelaku kekerasan seksuaI terhadap anak di Kejaksaan Negeri Makassar dan Pengadilan Negeri Makassar dan Faktor yang mempengaruhi pelaksanaan sanksi kebiri. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum empiris. Hasil penelitian menunjukkan bahwa: (1) perlu ditinjau kembali pelaksanaannya sanksi kebiri di Indonesia. Aturan ini di dalam pelaksanaannya masih belum jelas dan aturan tersebut dirasa bertentangan dengan aturan lain seperti aturan mengenai Hak Asasi Manusia dan juga dari aturan yang ada di kedokteran, dan peneliti juga menemukan bahwa aturan ini dalam penerapannya terdapat efek samping yang di rasa cukup berbahaya bagi pelaku, (2) faktor yang mempengaruhi pelaksanaan kebiri yaitu faktor yaitu Faktor Hukumnya sendiri ( Undang- Undang), Faktor Penegak Hukum, Faktor Sarana Dan Fasilitas Yang Mendukung Penegakan Hukum, Faktor Masyarakat, dan juga Faktor Kebudayaan / Kultur. The research objective is to analyze the implementation of castration sanctions against perpetrators of sexual violence against children at the Makassar District Attorney and the Makassar District Court and the factors that influence the implementation of castration sanctions. This study uses empirical legal research methods. The research results show that: (1) it is necessary to review the implementation of castration sanctions in Indonesia. The implementation of this rule is unclear and it is felt that this rule is in conflict with other rules such as rules regarding human rights and also from existing rules in medicine, and researchers also found that this rule has side effects that are considered quite dangerous for perpetrators. , (2) factors that influence the implementation of castration, namely factors namely the legal factors themselves (laws), law enforcement factors, factors of facilities and facilities that support law enforcement, community factors, and also cultural/cultural factors.
Efektivitas Tugas Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Sebagai Pendamping Terhadap Korban Pelecehan Seksual Di Kota Makassar Andi Riski Mujahidah Masdi; Mulyati Pawennei; Andi Risma
Journal of Lex Generalis (JLG) Vol. 4 No. 2 (2023): Journal of Lex Generalis (JLG)
Publisher : Journal of Lex Generalis (JLG)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Tujuan penelitian menganalisis efektivitas tugas Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak sebagai pendamping terhadap korban pelecehan seksual di Kota Makassar dan faktor-faktor yang mempengaruhi. Penelitian ini menggunakan penelitian hukum empiris. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa : (1) Efektivitas Tugas Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dapat dikatakan masih kurang efektif dikarenakan masih sering terjadinya tindakan pelecehan seksual dan kasus tersebut semakin bertambah seiring berjalannya waktu (2) faktor yang mempengaruhi terjadinya pelecehan seksual tersebut yakni faktor biologis, faktor lingkungan, faktor pendidikan, dan faktor perkembangan teknologi. The research objective is to analyze the effectiveness of the work of the Women's Empowerment and Child Protection Office as a companion to victims of sexual harassment in Makassar City and the influencing factors. This study uses empirical legal research. The results of this study indicate that: (1) The effectiveness of the duties of the Women's Empowerment and Child Protection Service can be said to be still ineffective because acts of sexual harassment are still frequent and these cases are increasing over time (2) factors that influence the occurrence of sexual harassment are biological factors, environmental factors, educational factors, and technological development factors.
Kedudukan Hukum Barang Bukti yang Merupakan Harta Pailit Dalam Sita Pidana Sitti Hajani; Sufirman Rahman; Anggreany Arief
Journal of Lex Generalis (JLG) Vol. 4 No. 2 (2023): Journal of Lex Generalis (JLG)
Publisher : Journal of Lex Generalis (JLG)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Tujuan penelitian menganalisis implikasi hukum terhadap ketidakselarasan pengaturan penyitaan akibat putusan pernyataan pailit, dan 2). Untuk mengetahui dan menganalisis kedudukan hukum barang bukti yang merupakan harta pailit dalam sita pidana. Tipe penelitian ini adalah normatif. Hasil Penelitian penulis mendapatkan bahwa: 1). Implikasi hukum terhadap ketidakselarasan pengaturan penyitaan akibat putusan pernyataan pailit yaitu menimbulkan adanya benturan kewenangan antara penyidik dengan kurator dalam hal penyitaan, sehingga tujuan hukum yaitu kepastian hukum, keadilan dan kemanfaatan tidak dapat dicapai. 2). Kedudukan hukum barang bukti yang merupakan harta pailit dalam sita pidana yaitu harta pailit yang disita oleh penyidik untuk sementara waktu berada dalam penyitaan negara melalui penyidik guna kepentingan penyidikan, penuntutan, dan persidangan sehingga pada akhirnya status hukum terhadap barang bukti harta pailit yang disita akan ditentukan berdasarkan putusan pidana serta dapat dikembalikan kepada yang berhak dalam hal ini kurator. The research objective is to analyze the legal implications of the inconsistency of foreclosure arrangements due to bankruptcy declaration decisions, and 2). To find out and analyze the legal position of evidence constituting bankrupt assets in a criminal confiscation. This type of research is normative. Research results in the authors find that: 1). The legal implication for the inconsistency of foreclosure arrangements due to the bankruptcy declaration decision is that it creates a conflict of authority between the investigator and the curator in the matter of confiscation, so that the legal objectives of legal certainty, justice and expediency cannot be achieved. 2). The legal position of evidence constituting bankrupt assets in a criminal confiscation, namely bankrupt assets confiscated by investigators is temporarily in state confiscation through investigators for the purposes of investigation, prosecution and trial so that in the end the legal status of confiscated bankrupt assets will be determined based on the criminal verdict and can be returned to those who are entitled in this case the curator
Efektivitas Penanggulangan Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika Di Kota Makassar: Studi Kasus Di Polrestabes Makassar Adi Verry Anggeryawan; Sufirman Rahman; Askari Razak
Journal of Lex Generalis (JLG) Vol. 4 No. 2 (2023): Journal of Lex Generalis (JLG)
Publisher : Journal of Lex Generalis (JLG)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Tujuan penelitian menganalisis efektivitas penanggulangan tindak pidana penyalahgunaan narkotika di Polrestabes Kota Makassar dan faktor-faktor yang mempengaruhi. Metode Penelitian ini menggunakan Penelitian hukum empiris. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa: (1) Efektivitas penanggulangan tindak pidana penyalahgunaan narkotika di Polrestabes Kota Makassar kurang efektiv dikarenakan kasus penyalahgunaan narkotika pada tahun 2021 secara signifikan mengalami peningkatan dan berfluktuasi. Meskipun telah berupaya dilaksanakan sesuai dengan mekanisme penanggulangan (2) Faktor- faktor yang mempengaruhi efektivitas penanggulangan tindak pidana penyalahgunaan narkotika di Polrestabes Kota Makassar adalah kaidah hukum yaitu kebijakan yang berubah-ubah, penegak hukum yaitu adanya struktur organisasi satuan reserse narkoba, sarana/prasarana yang belum cukup memadai, kurangnya kesadaran hukum dalam masyarakat. The research objective is to analyze the effectiveness of overcoming criminal acts of narcotics abuse at the Polrestabes City of Makassar and the influencing factors. This research method uses empirical legal research. The results of this study indicate that: (1) The effectiveness of dealing with criminal acts of narcotics abuse at the Makassar City Polrestabes is less effective because narcotics abuse cases in 2021 have significantly increased and fluctuated. Although it has attempted to be implemented in accordance with the coping mechanism (2) The factors that influence the effectiveness of overcoming the crime of narcotics abuse at the Makassar City Polrestabes are the rule of law, namely changing policies, law enforcers, namely the organizational structure of the narcotics investigation unit, facilities/infrastructure that inadequate, lack of legal awareness in society.
Efektivitas Pemanfaatan Hak Atas Tanah Terlantar Untuk Kepentingan Umum Di Kabupaten Buton Tengah Dewi Yulinang; Sufirman Rahman; Anzar Makkuasa
Journal of Lex Generalis (JLG) Vol. 4 No. 2 (2023): Journal of Lex Generalis (JLG)
Publisher : Journal of Lex Generalis (JLG)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Tujuan penelitian menganalisis pemeliharaan pemanfaatan pengelolaan hak atas tanah terlantar untuk kepentingan umum dan faktor-faktor yang mempengaruhi. Penelitian ini menggunakan penelitian hukum empiris. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa : (1) Evektifitas Pemanfaatan Hak Atas Tanah Terlantar masih sangatlah kurang, dengan hal ini menunjukkan tidak mencapai tujuan utama dari Undang-Undang No.5 Tahun 1960 Tentang Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA). (2) Faktor-faktor yang mempengaruhi kurangnya keefektifan pemanfaatan hak atas tanah terlantar dipengaruhi faktor pemenrintah, masyarakat, kurangnya sarana dan prasarana, serta penertiban pemerintah. The research objective is to analyze the maintenance of the utilization of rights over abandoned land for the public interest and the influencing factors. This study uses empirical legal research. The results of this study indicate that: (1) The effectiveness of the Utilization of the Right to Abandoned Land is still very lacking, which means that it does not achieve the main objective of Law No. 5 of 1960 concerning the Basic Agrarian Law (UUPA). (2) Factors that affect the lack of effectiveness in the use of rights over abandoned land are influenced by factors from the government, society, lack of facilities and infrastructure, and government control.
Efektivitas Penyidikan Terhadap Tindak Pidana Malapraktik Kedokteran Di Kota Makassar: Studi Kasus Di Polrestabes Makassar Febby Yuzela Tilalepta; Syahruddin Nawi
Journal of Lex Generalis (JLG) Vol. 4 No. 2 (2023): Journal of Lex Generalis (JLG)
Publisher : Journal of Lex Generalis (JLG)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Tujuan penelitian menganalisis efektivitas penyidikan terhadap tindak pidana malapraktik kedokteran di Polrestabes Kota Makassar dan faktor-faktor yang mempengaruhi. Metode Penelitian ini menggunakan data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh melalui wawancara sedangkan data sekunder diperoleh melalui dokumen-dokumen, jurnal-jurnal ilmiah maupun artikel ilmiah. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa: (1) Efektivitas penyidikan terhadap tindak pidana malapraktik kedokteran di Polrestabes Kota Makassar kurang efektiv dikarenakan minimnya kasus dugaan malapraktik kedokteran yang terproses di Polrestabes Kota Makassar. (2) Faktor-faktor yang mempengaruhi efektivitas penyidikan terhadap tindak pidana malapraktik kedokteran di Polrestabes Kota Makassar adalah kaidah hukum yaitu kebijakan yang belum berlaku optimal, penegak hukum yaitu adanya struktur organisasi satuan reskrim Polrestabes Kota Makassar, sarana/prasarana yang belum cukup memadai, kurangnya kesadaran hukum dalam masyarakat. The research objective is to analyze the effectiveness of the investigation into the crime of medical malpractice at Polrestabes Makassar City and the influencing factors. This research method uses primary data and secondary data. Primary data was obtained through interviews while secondary data was obtained through documents, scientific journals and scientific articles. The results of this study indicate that: (1) The effectiveness of investigations into criminal acts of medical malpractice at the Makassar City Polrestabes is less effective due to the minimum number of suspected medical malpractice cases being processed at the Makassar City Polrestabes. (2) The factors that influence the effectiveness of investigations into criminal acts of medical malpractice at the Makassar City Polrestabes are the rule of law, namely policies that have not been optimally applied, law enforcers, namely the organizational structure of the Makassar City Police criminal unit, inadequate facilities/infrastructure, lack of legal awareness in society.
Efektivitas Penyidikan Terhadap Penyalahguna Narkotika: Studi Kasus Polrestabes Makassar Cikita Fatika Sari Hidayat; Mulyati Pawennei; Salmawati Salmawati
Journal of Lex Generalis (JLG) Vol. 4 No. 2 (2023): Journal of Lex Generalis (JLG)
Publisher : Journal of Lex Generalis (JLG)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Tujuan penelitian menganalisis efektivitas penyidikan terhadap penyalahgunaan narkotika di Polrestabes Makasssar. Penelitian ini adalah tipe yang digunakan adalah penelitian hukum empiris. Metode penelitian yang digunakan adalah metode deskriptif menggunakan data primer dan sekunder dengan dengan menggunakan bahan-bahan hukum yang mengikat yang terdiri dari peraturan perundang-undangan dan mengambil bahan-bahan yang erat hubungannya dengan bahan hukum primer. Hasil penelitian menunjukkan bahwa 1) efektivitas penyidikan terhadap penyalahgunaan narkotika di Polrestabes Makassar kurang efektiv atau belum terlaksana dengan baik, disebabkan karena kasus tindak pidana narkotika secara signifikan tiap tahunnya mengalami peningkatan jumlah kasus dan 2) faktor-faktor yang mempengaruhi efektivitas penyidikan terhadap terhadap penyalahgunaan narkotika di Polrestabes Makassar yaitu, substansi hukum, sruktur hukum, sarana/prasarana, dan masyarakat. The research objective is to analyze the effectiveness of investigations into narcotics abuse at the Makassar Polrestabes. This research is a type used in empirical legal research. The research method used is descriptive, using primary and secondary data using binding legal materials consisting of laws and regulations and taking materials closely related to primary legal materials. The results of the study show that 1) the effectiveness of investigations into narcotics abuse at the Makassar Polrestabes is less effective or has not been carried out properly, because narcotics crime cases have significantly increased the number of cases each year and 2) factors that influence the effectiveness of investigations into narcotics abuse in Polrestabes Makassar namely, legal substance, legal structure, facilities/infrastructure, and society.
Kedudukan Status Anak Yang Lahir Dari Perkawinan Di Bawah Tangan Berdasarkan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Aris Agus; Syahruddin Nawi; Abdul Qahar
Journal of Lex Generalis (JLG) Vol. 4 No. 2 (2023): Journal of Lex Generalis (JLG)
Publisher : Journal of Lex Generalis (JLG)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Tujuan penelitian menganalisis status anak yang dilahirkan di pernikahan nikah di bawah tangan dan kedudukan anak yang dilahirkan di pernikahan di bawah tangan setelah adanya putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VII/2010. Tipe penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum Normatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa 1) status anak yang dillahirkan di pernikahan di bawah tangan itu menurut Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan pasal 42 yang menyatakan “anak sah adalah anak yang dilahirkan dalam atau sebagai akibat perkawinan yang sah” dan pasal 43 ayat (1) juga menyatakan “anak yang di lahirkan di luar pernikahan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibu dan keluarga ibunya” dan pasal 2 ayat (1) mendefinisikan perkawinan sah apabila dilakukan menurut hukum Masing-masing agamanya dan kepercayaannya. 2) kedudukan anak setelah adanya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VII/2010, akibat dari adanya putusan Mahkamah Konsitusi tersebut timbullah hubungan perdata antara anak dengan ayah atau ibu yang mengakuinya atau dengan cara membuktikan secara teknologi melalui tes DNA, Dengan timbulnya hubungan perdata tersebut maka anak luar kawin statusnya berubah menjadi anak luar kawin yang telah diakui. The research objective is to analyze the status of children born in underhanded marriages and the status of children born in underhanded marriages after the Constitutional Court decision No. 46/PUU-VII/2010. The type of research used is normative legal research. The results of the study show that 1) the status of children born in underhand marriage is according to Law Number 1 of 1974 concerning marriage article 42 which states "a legitimate child is a child born in or as a result of a legal marriage" and article 43 paragraph ( 1) also states "a child born out of wedlock only has a civil relationship with the mother and the mother's family" and article 2 paragraph (1) defines a valid marriage if it is carried out according to the law of each religion and belief. 2) the position of the child after the Constitutional Court Decision No. 46/PUU-VII/2010, as a result of the Constitutional Court's decision a civil relationship arises between the child and the father or mother who admits it or by proving it technologically through a DNA test, With the emergence of a civil relationship Accordingly, the status of a child out of wedlock changes to a child out of wedlock who has been recognized.

Page 42 of 45 | Total Record : 445

 40   41   42   43   44 

Filter by Year

2020 2023


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol. 4 No. 3 (2023): Journal of Lex Generalis (JLG) Vol. 4 No. 2 (2023): Journal of Lex Generalis (JLG) Vol. 4 No. 1 (2023): Journal of Lex Generalis (JLG) Vol. 3 No. 12 (2022): Journal of Lex Generalis (JLG) Vol. 3 No. 11 (2022): Journal of Lex Generalis (JLG) Vol. 3 No. 10 (2022): Journal of Lex Generalis (JLG) Vol. 3 No. 9 (2022): Journal of Lex Generalis (JLG) Vol. 3 No. 8 (2022): Journal of Lex Generalis (JLG) Vol. 3 No. 7 (2022): Journal of Lex Generalis (JLG) Vol. 3 No. 5 (2022): Journal of Lex Generalis (JLG) Vol. 3 No. 4 (2022): Journal of Lex Generalis (JLG) Vol. 3 No. 3 (2022): Journal of Lex Generalis (JLG) Vol. 3 No. 2 (2022): Journal of Lex Generalis (JLG) Vol. 3 No. 1 (2022): Journal of Lex Generalis (JLG) Vol. 2 No. 12 (2021): Journal of Lex Generalis (JLG) Vol. 2 No. 11 (2021): Journal of Lex Generalis (JLG) Vol. 2 No. 10 (2021): Journal of Lex Generalis (JLG) Vol. 2 No. 9 (2021): Journal of Lex Generalis (JLG) Vol. 2 No. 8 (2021): Journal of Lex Generalis (JLG) Vol. 2 No. 7 (2021): Journal of Lex Generalis (JLG) Vol. 2 No. 6 (2021): Journal of Lex Generalis (JLG) Vol. 2 No. 5 (2021): Journal of Lex Generalis (JLG) Vol. 2 No. 4 (2021): Journal of Lex Generalis (JLG) Vol. 2 No. 3 (2021): Journal of Lex Generalis (JLG) Vol. 2 No. 2 (2021): Journal of Lex Generalis (JLG) Vol. 2 No. 1 (2021): Journal of Lex Generalis (JLG) Vol. 1 No. 7 (2020): Journal of Lex Generalis (JLG) Vol. 1 No. 6 (2020): Journal of Lex Generalis (JLG) Vol. 1 No. 5 (2020): Journal of Lex Generalis (JLG) Vol. 1 No. 4 (2020): Journal of Lex Generalis (JLG) Vol. 1 No. 3 (2020): Journal of Lex Generalis (JLG) Vol. 1 No. 2 (2020): Journal of Lex Generalis (JLG) Vol. 1 No. 1 (2020): Journal of Lex Generalis (JLG) More Issue