Journal of Lex Generalis (JLG)
Journal of Lex Generalis (JLG) adalah jurnal peer-review yang diterbitkan oleh Magister llmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Muslim Indonesia, yang diterbitkan 12 (Dua Belas) kali setahun pada bulan Juni & Desember. Diterbitkan dalam Bahasa Indonesia, Sebagai upaya memperluas wacana hukum Indonesia untuk mengakses kontributor dan pembaca berbahasa Indonesia. Namun, kebaruan masalah merupakan prioritas dalam penerbitan. Ruang lingkup artikel yang diterbitkan dalam jurnal ini berurusan dengan berbagai topik di bidang Teori Hukum, Teori Hukum Perdata, Teori Hukum Pidana, Hukum Islam, Hukum Konstitusi, dan bagian lain terkait masalah kontemporer dalam Hukum.
Articles
445 Documents
<![CDATA[Pewarisan Menurut Undang-Undang Hukum Perdata Serta Aspeknya Terhadap Kedudukan Istri Dalam Perkawinan Kedua ]]>
<![CDATA[Najda Najda]]>;
<![CDATA[Sufirman Rahman]]>;
<![CDATA[Salle Salle]]>
<![CDATA[ Journal of Lex Generalis (JLG) Vol. 4 No. 1 (2023): Journal of Lex Generalis (JLG) ]]>
Publisher : <![CDATA[Journal of Lex Generalis (JLG) ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
<![CDATA[Tujuan penelitian menganalisis pertimbangan Hukum oleh Hakim Pengadilan Agama Polewali Mandar Sehingga memutuskan untuk Pewarisan menurut undang-undang Hukum perdata serta aspeknya terhadap kedudukan Istri dalam perkawinan kedua. Penelitian ini merupakan penelitian Empiris.Hasil penelitian diperoleh bahwa pertimbangan hukum dan alasan yang digunakan oleh hakim dalam menyelesaikan perkara “Pewarisan menurut undang-undang Hukum perdata serta aspeknya terhadap kedudukan Istri dalam perkwinan kedua” Menggunakan pasal 3 ayat (1),pasal 25 ayat (2) KUHPerdata yang mana suatu “Pewarisan menurut undang-undang hukum perdata serta aspeknya terhadap kedudukan Istri dalam perkawinan kedua” sebab palsu atau terlarang,tidak memiliki kekuatan tanpa mempertimbangkan adanya pewarisan menurut undang-undang Hukum perdata. The research objective is to analyze the legal considerations of the judges of the Polewali Mandar Religious Court so that they decide to inherit according to civil law laws and their aspects regarding the position of the wife in the second marriage. This research is empirical research. The research results show that the legal considerations and reasons used by judges in settling the case "Inheritance according to the Civil Law Act and its aspects regarding the wife's position in the second marriage" Using Article 3 paragraph (1), Article 25 paragraph ( 2) Civil Code which is an "inheritance according to civil law and its aspects to the position of the wife in a second marriage" because it is fake or forbidden, has no power without considering inheritance according to civil law laws.]]>
<![CDATA[Pelaksanaan Isbat Nikah Terhadap Perkawinan Tidak Tercatat di Pengadilan Agama Raha ]]>
<![CDATA[Aisyah Yusriyyah Ahdal]]>;
<![CDATA[Syahruddin Nawi]]>;
<![CDATA[Hasbuddin Khalid]]>
<![CDATA[ Journal of Lex Generalis (JLG) Vol. 4 No. 1 (2023): Journal of Lex Generalis (JLG) ]]>
Publisher : <![CDATA[Journal of Lex Generalis (JLG) ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
<![CDATA[Tujuan penelitian menganalisis pelaksanaan pemberian putusan dan penetapan atas perkara Isbat Nikah di Pengadilan Agama Raha dan faktor-faktor yang mempengaruhi. Metode penelitian ini menggunakan tipe penelitian hukum empiris. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa: (1) Dalam pelaksanaan pemberian putusan dan penetapan atas perkara Isbat Nikah di Pengadilan Agama Raha, sejumlah perkara Isbat Nikah dinyatakan ditolak atau tidak dapat diterima, sehingga tujuan dari diajukannya Isbat Nikah, yaitu untuk mendapatkan pengesahan atas perkawinan yang dilangsungkan sebagai bentuk jaminan perlindungan dan kepastian hukum dalam perkawinan, tidak berjalan sebagaimana mestinya; (2) Faktor-faktor yang mempengaruhi dan menyebabkan perkara Isbat Nikah di Pengadilan Agama Raha dinyatakan ditolak atau tidak dapat diterima, adalah: 1) Wali nikah bukan wali yang berhak; 2) Mempelai wanita masih dalam masa iddah; 3) Para pemohon tidak mampu membuktikan permohonannya; dan 4) Adanya poligami tanpa izin pengadilan. The research objective is to analyze the implementation of the decision-making and determination of the Marriage Isbat case at the Raha Religious Court and the influencing factors. This research method uses the type of empirical legal research. The results of this study indicate that: (1) In the implementation of the issuance of decisions and determinations on cases of Isbat Nikah in the Raha Religious Court, a number of cases of Isbat Nikah were declared rejected or unacceptable, so that the purpose of submitting Isbat Nikah was to obtain validation of the marriages that took place as a form of guarantee of legal protection and certainty in marriage, does not work as it should; (2) The factors that influence and cause cases of marriage approval in the Raha Religious Court to be declared rejected or unacceptable are: 1) The marriage guardian is not the legal guardian; 2) The bride is still in her iddah period; 3) The applicants are unable to prove their application; and 4) The existence of polygamy without court permission.]]>
<![CDATA[Analisis Hukum Tentang Pengemudi Sepeda motor Oleh Siswa Ditinjau Dari Sudut Undang-Undang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan: Studi Kabupaten Gowa ]]>
<![CDATA[A. Muh. Fachri Al Ahya]]>;
<![CDATA[Syahruddin Nawi]]>;
<![CDATA[Kamri Ahmad]]>
<![CDATA[ Journal of Lex Generalis (JLG) Vol. 4 No. 1 (2023): Journal of Lex Generalis (JLG) ]]>
Publisher : <![CDATA[Journal of Lex Generalis (JLG) ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
<![CDATA[Tujuan penelelitian menganalisis apakah siswa yang mengemudikan sepeda motor telah dilengkapi dengan Surat Izin Mengemudi (SIM) di Gowa. Penelitian ini menggunakan data primer melalui wawancara dengan pihak terkait dan pengedaran angket atau kuesioner Hasil Penelitian ini menunjukkan bahwa seluruh siswa yang mengemudikan kendaraan bermotor tidak memiliki Surat Izin Mengemudi karena belum berusia 17 tahun atau telah berusia 17 tahun akan tetapi tidak memiliki SIM, siswa dapat mengemudikan Sepeda motor dengan tidak dilengkapi oleh Surat Izin Mengemudi karena kurangnya pengawasan dan penindakan yang dilakukan oleh aparat penegak hukum terlebih kegiatan mengemudikan kendaraan bermotor atas keinginan sendiri dari siswa; penelitian yang telah dilakukan menunjukkan bahwa faktor siswa mengemudikan kendaraan bermotor bukan hanya karena lemahnya pengawasan/penindakan dan keinginan sendiri dari siswa tetapi terdapat Faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya pelanggaran lalu lintas oleh siswa yang mengemudikan Sepeda motor adalah faktor lingkungan/pergaulan, faktor keluarga dan faktor kurangnya kesadaran untuk mentaati peraturan yang ada. The research objective is to analyze whether students who drive motorbikes have been equipped with a driving license (SIM) in Gowa. This study uses primary data through interviews with related parties and distributing questionnaires. The results of this study indicate that all students who drive motorized vehicles do not have a driver's license because they are not yet 17 years old or are 17 years old but do not have a driver's license, students can drive Motorcycles that are not equipped with a driving license due to lack of supervision and enforcement by law enforcement officials, especially when students drive motorized vehicles at their own will; research that has been done shows that the factors of students driving motorized vehicles are not only due to weak supervision/enforcement and self-will from students but there are factors that cause traffic violations by students who drive motorbikes are environmental/social factors, family factors and social factors. lack of awareness to comply with existing regulations.]]>
<![CDATA[Efektivitas Pelaksanaan Pengambilan Sidik Jari Sebagai Alat Bukti Petunjuk Dalam Mengungkap Tindak Pidana Pembunuhan Tingkat Penyidikan: Studi Kasus Polrestabes Makassar ]]>
<![CDATA[Nur Aisya Fatma]]>;
<![CDATA[Mulyati Pawennei]]>;
<![CDATA[Anzar Makkuasa]]>
<![CDATA[ Journal of Lex Generalis (JLG) Vol. 4 No. 1 (2023): Journal of Lex Generalis (JLG) ]]>
Publisher : <![CDATA[Journal of Lex Generalis (JLG) ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
<![CDATA[Tujuan penelitian menganalisis efektivitas pelaksanaan pengambilan sidik jari sebagai alat bukti petunjuk dalam proses penyidikan tindak pidana pembunuhan; (2) Mengetahui, menganalisis, dan menjelaskan faktor-faktor yang dapat menghambat pengambilan sidik jari dalam pelaksanaan pemeriksaan di tempat kejadian perkara. Penelitian ini berlokasi di Polrestabes Makassar menggunakan penelitian empiris yaitu penelitian yang adanya data-data lapangan sebagai sumber data utama, seperti data primer hasil wawancara dengan 3 orang kepolisian unit INAFIS dan data sekunder dengan mengolah data 5 tahun terakhir Hasil penelitian ini menunjukan bahwa: (1) Efektivitas pelaksanaan pengambilan sidik jari dilakukan oleh pihak kepolisian kurang efektif karena dari 22 kasus hanya 8 kasus sidik jari yang sempurna; (2) Hambatan dalam proses penyidikan terdiri dari 2 faktor yaitu faktor internal dan eksternal. The research objective is to analyze the effectiveness of the implementation of fingerprinting as evidence in investigating a crime of murder; (2) Knowing, analysing, and explain the factors that can hinder the taking of fingerprints in carrying out examinations at the crime scene. This research is located at Polrestabes Makassar using empirical research, namely research with field data as the main data source, such as primary data from interviews with 3 INAFIS unit police officers and secondary data by processing data from the last 5 years. The results of this study show that: (1) ) The effectiveness of the implementation of fingerprint taking by the police was less effective because out of 22 cases, only 8 fingerprint cases were perfect; (2) Obstacles in the investigation process consist of 2 factors, namely internal and external factors.]]>
<![CDATA[Perbedaan Putusan Hakim Pada Setiap Tingkatan Peradilan Di Indonesia ]]>
<![CDATA[Yehezkiel Roring]]>;
<![CDATA[James V.L. Pontoh]]>
<![CDATA[ Journal of Lex Generalis (JLG) Vol. 4 No. 1 (2023): Journal of Lex Generalis (JLG) ]]>
Publisher : <![CDATA[Journal of Lex Generalis (JLG) ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
<![CDATA[Indonesia mempunyai lembaga hukum yang mempunyai tugas serta kewenangannya pada setiap peradilan yang ada di Indonesia yang mempunyai peran dalam menciptakan dunia peradilan yang bersih tanpa adanya penyalahgunaan kewenangan dalam dunia peradilan. Mahkamah agung sebagai lembaga peradilan negara yang tertinggi mempunyai tugas dan fungsi sebagai pengawas internal pada tingkatan peradilan. Hakim juga manusia tidak pernah terlepas dari kesalahan atau kekeliruan dalam tugas yang ia jalankan. seseorang yang telah dijatuhi hukuman oleh pengadilan mempunyai hak dalam mengajukan upaya hukum baik sebelum atau sesudah diputuskan dalam pengadilan tingkat pertama, tingkat banding dan upaya hukum di tingkat kasasi ke Mahkamah Agung. Mahkamah Agung merupakan puncak dari upaya hukum dalam mencari keadilan melalui proses peradilan baik sebagai pengadilan tingkat kasasi maupun pengadilan untuk pemeriksaan peninjauan kembali. Indonesia has legal institutions that have duties and authorities in every judiciary in Indonesia that have a role in creating a clean world of justice without any abuse of authority in the world of justice. The Supreme Court as the highest state judicial institution has duties and functions as an internal supervisor at the judicial level. Judges are also human beings who are never free from errors or mistakes in the tasks they carry out. a person who has been sentenced by a court has the right to file legal remedies either before or after being decided at the court of first instance, appellate level and legal remedies at the cassation level to the Supreme Court. The Supreme Court is the culmination of legal efforts in seeking justice through the judicial process both as a court of cassation and a court for review examination.]]>
<![CDATA[Legalitas Pemanfaatan Unmaned Aerial Vehicle (UAV) Berdasarkan Konvensi Chicago 1944 Dan Pengaturan Hukum Udara Di Indonesia ]]>
<![CDATA[Fabrianus Edmund Sumendap]]>;
<![CDATA[Ricky Thomson Waworga]]>
<![CDATA[ Journal of Lex Generalis (JLG) Vol. 4 No. 1 (2023): Journal of Lex Generalis (JLG) ]]>
Publisher : <![CDATA[Journal of Lex Generalis (JLG) ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
<![CDATA[Tujuan penelitian menganalisis legalitas penggunaan UAV menurut hukum udara internasional yang ditinjau dari Konvensi Chicago 1944. Mengetahui legalitas penggunaan UAV berdasarkan pengaturan hukum udara nasional yang berlaku di Indonesia. Metode penulisan yang digunakan pada penulisan ini ialah penulisan hukum yuridis normatif berdasarkan studi kepustakaan, yang bertujuan memberikan solusi terhadap permasalahan pada penulisan ini. Melihat dari perkembangan teknologi dalam dunia penerbangan yang semakin pesat di era modern, baik dari segi penerbangan sipil maupun militer, akan lebih baik jika dilakukan pemutakhiran terhadap Konvensi Chicago 1944 tentang Penerbangan Sipil Internasional agar konvensi ini tidak habis dimakan waktu akibat perkembangan dunia penerbangan yang berkembang begitu pesat, demikian pula dengan Hukum udara di Indonesia yakni Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan juga harus dimutakhirkan sehingga tidak jauh tertinggal dari perkembangan dunia penerbangan era modern seperti sekarang ini. The research objective is to analyze the legality of using UAVs according to international air law in terms of the 1944 Chicago Convention. To find out the legality of using UAVs based on the national air law regulations that apply in Indonesia. The writing method used in this writing is the writing of normative juridical law based on literature studies, which aims to provide solutions to the problems in this writing. Looking at the technological developments in the world of aviation which are increasing rapidly in the modern era, both in terms of civil and military aviation, it would be better if an update was made to the 1944 Chicago Convention on International Civil Aviation so that this convention does not run out due to the developments in the world of aviation which are developing so rapidly. rapidly, as well as the air law in Indonesia, namely the Law of the Republic of Indonesia Number 1 of 2009 concerning Aviation must also be updated so that it is not far behind the development of the world of aviation in the modern era as it is today.]]>
<![CDATA[Tinjaun Kriminologis Terhadap Penyalahgunaan Narkotika Oleh Anak di Kota Makassar: Studi Kasus Polrestabes Makassar ]]>
<![CDATA[Ilham Sabaruddin]]>;
<![CDATA[Hambali Thalib]]>;
<![CDATA[Agussalim A. Gadjong]]>
<![CDATA[ Journal of Lex Generalis (JLG) Vol. 4 No. 1 (2023): Journal of Lex Generalis (JLG) ]]>
Publisher : <![CDATA[Journal of Lex Generalis (JLG) ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
<![CDATA[Tujuan penelelitian menganalisis apakah siswa yang mengemudikan sepeda motor telah dilengkapi dengan Surat Izin Mengemudi (SIM) di Gowa. Penelitian ini menggunakan data primer melalui wawancara dengan pihak terkait dan pengedaran angket atau kuesioner Hasil Penelitian ini menunjukkan bahwa seluruh siswa yang mengemudikan kendaraan bermotor tidak memiliki Surat Izin Mengemudi karena belum berusia 17 tahun atau telah berusia 17 tahun akan tetapi tidak memiliki SIM, siswa dapat mengemudikan Sepeda motor dengan tidak dilengkapi oleh Surat Izin Mengemudi karena kurangnya pengawasan dan penindakan yang dilakukan oleh aparat penegak hukum terlebih kegiatan mengemudikan kendaraan bermotor atas keinginan sendiri dari siswa; penelitian yang telah dilakukan menunjukkan bahwa faktor siswa mengemudikan kendaraan bermotor bukan hanya karena lemahnya pengawasan/penindakan dan keinginan sendiri dari siswa tetapi terdapat Faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya pelanggaran lalu lintas oleh siswa yang mengemudikan Sepeda motor adalah faktor lingkungan/pergaulan, faktor keluarga dan faktor kurangnya kesadaran untuk mentaati peraturan yang ada. The research objective is to analyze the factors that cause drug abuse by children in the city of Makassar; (2) What efforts have been made by the Makassar Polrestabes to prevent and eradicate the abuse and circulation of narcotics in the city of Makassar. This research uses an empirical legal research type. The research results show that: (1) Narcotics abuse is generally carried out by children aged between 12 to 17 years who are very potential and productive. This is caused by a variety of very complex influences. There are several factors that trigger drug abuse by children, namely: family factors, social/environmental factors, economic factors, legal factors. (2) The efforts made by the Makassar Polrestabes to prevent and suppress abuse of narcotics against children, namely preventive efforts where the Makassar Polrestabes conduct socialization/counselling and anti-drug campaigns regarding the dangers of using narcotics. As for the repressive efforts carried out by the Makassar Polrestabes, they took tough action on people who were directly involved in the abuse of narcotics, including the perpetrators and narcotics dealers themselves.]]>
<![CDATA[Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Korban Kejahatan Eksploitasi Secara Ekonomi ]]>
<![CDATA[Andi Fajar Agusnawan]]>;
<![CDATA[Hambali Thalib]]>;
<![CDATA[Nur Fadhilah Mappaselleng]]>
<![CDATA[ Journal of Lex Generalis (JLG) Vol. 4 No. 2 (2023): Journal of Lex Generalis (JLG) ]]>
Publisher : <![CDATA[Journal of Lex Generalis (JLG) ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
<![CDATA[Tujuan penelitian menganalisis perlindungan hukum yang diberikan undang-undang kepada anak sebagai korban kejahatan eksploitasi secara ekonomi; (2) Mengetahui dan menganalisis upaya perlindungan hukum yang dilakukan Kepolisian Resort Bone kepada anak sebagai korban kejahatan eksploitasi secara ekonomi. Penelitian ini menggunakan data primer yang diperoleh dari penelitian lapangan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa: (1) Perlindungan hukum yang diberikan undang-undang kepada anak sebagai korban kejahatan eksploitasi secara ekonomi belum berjalan secara optimal, karena kurangnya koordinasi kerjasama dalam rangka mencegah ketidakseimbangan kegiatan perlindungan anak secara keseluruhan. (2) Upaya perlindungan hukum yang dilakukan Kepolisian Resort Bone terhadap anak sebagai korban kejahatan eksploitasi secara ekonomi adalah dengan memberikan perlindungan pre-emtif, preventif dan represif. The research objective is to analyze the legal protection provided by law to children as victims of economic exploitation crimes; (2) Know and analyse legal protection efforts made by the Bone Resort Police for children as victims of economic exploitation crimes. This study uses primary data obtained from field research. The results of this study indicate that: (1) The legal protection provided by law to children as victims of exploitation crimes has not run optimally economically, due to a lack of coordination of cooperation in order to prevent an imbalance in child protection activities as a whole. (2) Legal protection efforts carried out by the Bone Resort Police against children as victims of crimes of economic exploitation are by providing pre-emptive, preventive and repressive protection.]]>
<![CDATA[Efektivitas Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Pengalihan Jaminan Fidusia: Studi Di Kota Makassar ]]>
<![CDATA[Faizal Faizal]]>;
<![CDATA[Syahruddin Nawi]]>;
<![CDATA[Muhammad Arif]]>
<![CDATA[ Journal of Lex Generalis (JLG) Vol. 4 No. 2 (2023): Journal of Lex Generalis (JLG) ]]>
Publisher : <![CDATA[Journal of Lex Generalis (JLG) ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
<![CDATA[Tujuan penelitian menganalisis efektivitas penegakan hukum terhadap tindak pidana pengalihan jaminan fidusia di Kota Makassar. Penelitian ini menggunakan tipe penelitian Yuridis Empiris karena penekanannya adalah menelaah yang berkaitan dengan efektivitas penegakan hukum jaminan fidusia di kota makassar. Hasil Penelitian menunjukkan bahwa : Penegakan Hukum terhadap Tindak Pidana Pengalihan Jaminan Fidusia di Kota Makassar belum efektif disebabkan karena faktor-faktor Penegakan Hukum, Sarana Prasarana, dan Masyarakat. Perlindungan hukum yang didapat oleh pihak kreditur terbagi menjadi dua yaitu perlindungan hukum preventif dan perlindungan hukum represif. The research objective is to analyze the effectiveness of law enforcement against the crime of transferring fiduciary guarantees in Makassar City. This study uses the Juridical Empirical type of research because the emphasis is on examining the effectiveness of law enforcement on fiduciary guarantees in the city of Makassar. The results of the study show that: Law Enforcement of the Crime of Transferring Fiduciary Guarantees in Makassar City has not been effective due to factors of Law Enforcement, Infrastructure, and Society. Legal protection obtained by creditors is divided into two, namely preventive legal protection and repressive legal protection.]]>
<![CDATA[Penerapan Sanksi Pemecatan Bagi Prajurit Tni Yang Terbukti Melakukan Penyalahgunaan Narkotika : Studi Nomor 76-K/Pm Iii-16/Ad/Ix/2021 ]]>
<![CDATA[Syahrul Nasution]]>;
<![CDATA[La Ode Husen]]>;
<![CDATA[Kamri Ahmad]]>
<![CDATA[ Journal of Lex Generalis (JLG) Vol. 4 No. 2 (2023): Journal of Lex Generalis (JLG) ]]>
Publisher : <![CDATA[Journal of Lex Generalis (JLG) ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
<![CDATA[Tujuan penelitian menganalisis Penerapan Sanksi pemecatan prajurit TNI yang terbukti melakukan penyalahgunaan narkotika ; dan 2) Mengetahui dan menganalisis pertimbangan hakim dalam menjatuhkan sanksi pidana pemecatan terhadap prajurit TNI yang melakukan tindak pidana Narkotika.. Penelitian ini menggunakan tipe penelitian Yuridis Empiris. Hasil Penelitian menunjukkan bahwa: sesuai dengan Pasal 6 KUHPM yang menyatakan terhadap anggota militer yang melakukan tindak pidana selain dijatuhi pidana pokok juga dapat dijatuhi pidana tambahan. Jenis pidana tambahan tersebut berupa pemecatan dari dinas militer, penurunan pangkat dan pencabutan hak-hak tertentu, untuk pidana tambahan yang berupa pemecatan dinas dari militer dan penurunan pangkat tentunya tidak diatur dalam hukum pidana umum. The research objective is to analyze the application of sanctions for the dismissal of TNI soldiers who are proven to have abused narcotics, and 2) to know and analyse the judge's considerations in imposing criminal sanctions on the dismissal of TNI soldiers who commit narcotics crimes. This study uses an empirical juridical research type. The results of the study show that: in accordance with Article 6 of the Criminal Procedure Code which states that members of the military who commit crimes other than being subjected to the main punishment can also be subject to additional punishment. This type of additional punishment is in the form of dismissal from military service, demotion and revocation of certain rights, for additional punishment in the form of dismissal from military service and demotion, of courses, it is not regulated in general criminal law.]]>
