Journal of Lex Generalis (JLG)
Journal of Lex Generalis (JLG) adalah jurnal peer-review yang diterbitkan oleh Magister llmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Muslim Indonesia, yang diterbitkan 12 (Dua Belas) kali setahun pada bulan Juni & Desember. Diterbitkan dalam Bahasa Indonesia, Sebagai upaya memperluas wacana hukum Indonesia untuk mengakses kontributor dan pembaca berbahasa Indonesia. Namun, kebaruan masalah merupakan prioritas dalam penerbitan. Ruang lingkup artikel yang diterbitkan dalam jurnal ini berurusan dengan berbagai topik di bidang Teori Hukum, Teori Hukum Perdata, Teori Hukum Pidana, Hukum Islam, Hukum Konstitusi, dan bagian lain terkait masalah kontemporer dalam Hukum.
Articles
445 Documents
<![CDATA[Penegakan Hukum Delik Aduan Di Kota Parepare: Studi Kasus: No.218/Pid.Sus/2019/Pn.Pre dan No. 219/Pid.Sus/2019/Pn.Pre ]]>
<![CDATA[Rasdiyanah Rasdiyanah]]>;
<![CDATA[Sufirman Rahman]]>;
<![CDATA[Nasrullah Arsyad]]>
<![CDATA[ Journal of Lex Generalis (JLG) Vol. 4 No. 2 (2023): Journal of Lex Generalis (JLG) ]]>
Publisher : <![CDATA[Journal of Lex Generalis (JLG) ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
<![CDATA[Tujuan penelitian menganalisis efektivitas penegakan hukum delik aduan di kota parepare dan faktor yang mempengaruhi. Metode penelitian dalam penelitian ini menggunakan metode pendekatan normatif dan empiris. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui wawancara dan mengambil salinan putusan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa: (1) Efektivitas Penegakan Hukum Delik Aduan di Kota Parepare masih kurang efektif dalam hal penegakan hukum, khususnya dalam kasus delik aduan Putusan No.218/Pid.Sus/2019/Pn.Pre dan No.219/Pid.Sus/2019/Pn.Pre. (2) faktor-faktor yang mempengaruhi kurang efektifnya penegakan hukum delik aduan di kota parepare yakni dikarenakan kualitas aparat penegak hukum yang masih kurang kompeten baik dari segi pengetahuan hukum dan juga kurangnya kesadaran hakiki aparat penegak hukum dalam berbangsa dan bernegara. The research objective is to analyze the effectiveness of law enforcement on complaint offences in the city of Parepare and the influencing factors. The research method in this study uses normative and empirical approaches. Data collection techniques were carried out through interviews and taking a copy of the decision. The results of this study indicate that: (1) Law Enforcement Effectiveness of Complaint Offenses in Parepare City is still not effective in terms of law enforcement, especially in cases of complaint offences on Decisions No.218/Pid.Sus/2019/Pn.Pre and No.219/Pid.Sus/2019/Pn.Pre. (2) the factors that affect the ineffectiveness of law enforcement on complaint offences in the city of Parepare are the quality of law enforcement officials who are still incompetent both in terms of legal knowledge and also the lack of awareness of the true nature of law enforcement officials in the nation and state.]]>
<![CDATA[Efektivitas Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika Dan Obat-Obat Terlarang: Studi Kasus Di Kepolisian Resort Sinjai ]]>
<![CDATA[Andi Nur Indah Sari]]>;
<![CDATA[Syahruddin Nawi]]>;
<![CDATA[Zainuddin Zainuddin]]>
<![CDATA[ Journal of Lex Generalis (JLG) Vol. 4 No. 2 (2023): Journal of Lex Generalis (JLG) ]]>
Publisher : <![CDATA[Journal of Lex Generalis (JLG) ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
<![CDATA[Tujuaan penelitian menganalisis efektivitas penegakan hukum terhadap tindak pidana penyalahgunaan narkotika dan obat-obat terlarang di Kepolisian Resort Sinjai. Metode penelitian menggunakan penelitian hukum empiris. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa: (1) Efektivitas penegakan hukum terhadap tindak pidana penyalahgunaan narkotika dan obat-obat terlarang di Kepolisian Resort Sinjai masih kurang efektiv dikarenakan kasus penyalahgunaan narkotika tiap tahunnya mengalami peningkatan. (2) Faktor-faktor yang mempengaruhi efektivitas penegakan hukum terhadap tindak pidana penyalahgunaan narkotika dan obat-obat terlarang di Kepolisian Resort Sinjai adalah kaidah hukum yaitu kebijakan yang belum berlaku secara optimal, penegak hukum yaitu adanya struktur organisasi di Kepolisian Resort Sinjai, sarana/prasarana yang belum memadai, kurangnya kesadaran hukum masyarakat. The research objective is to analyze the effectiveness of law enforcement against criminal acts of abuse of narcotics and illegal drugs at the Sinjai Resort Police. The research method uses empirical legal research. The results of this study indicate that: (1) The effectiveness of law enforcement against the crime of narcotics and drug abuse at the Sinjai Resort Police is still ineffective because narcotics abuse cases have increased every year. (2) The factors influencing the effectiveness of law enforcement against the crime of abuse of narcotics and illegal drugs at the Sinjai Resort Police are the rule of law, namely policies that have not been applied optimally, law enforcement, namely the existence of an organizational structure at the Sinjai Resort Police, facilities/infrastructure inadequate, lack of public legal awareness.]]>
<![CDATA[Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Korban Tindak Pidana Pencabulan ]]>
<![CDATA[Nurindah Asliana]]>;
<![CDATA[Hambali Thalib]]>;
<![CDATA[Abdul Qahar]]>
<![CDATA[ Journal of Lex Generalis (JLG) Vol. 4 No. 2 (2023): Journal of Lex Generalis (JLG) ]]>
Publisher : <![CDATA[Journal of Lex Generalis (JLG) ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
<![CDATA[Tujuan penelitian menganalisis Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Korban Tindak Pidana Pencabulan; (2) menganalisis Penerapan Hukum Dalam Tindak Pidana Pencabulan Terhadap Anak (Studi Kasus No.9/Pid.sus/2022/ PN.Mrs. Penelitian ini menggunakan metode hukum normatif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa : (1) Perlindungan Hukum Sebagai Korban Tindak Pidana Pidana Pencabulan diatur dalam Undang – Undang Perlindungan anak, Undang – Undang Perlindungan saksi dan korban, Peraturan Pemerintah No. 78 Tahun 2021, dan Undang – undang Lainnya. Bentuk Perlindungan Hukum terhadap anak meliputi perlindungan dalam proses peradilan dan perlindungan kesejahteraan anak. (2) Penerapan hukum sebagai pelaku tindak pidana pencabulan terhadap anak dalam kasus putusan No. 9/Pid.sus/2022/PN.Mrs belum sesuai dengan nilai keadilan. The research objective is to analyze the legal protection of children as victims of criminal acts of obscenity; (2) analyze the application of law in the crime of sexual abuse of children (Case Study No.9/Pid.sus/2022/ PN.Mrs. This study uses normative legal methods. The results of this study indicate that: (1) Legal protection as a victim of an act of Criminal abuse is regulated in the Child Protection Act, the Witness and Victim Protection Law, Government Regulation No. 78 of 2021, and other laws. Forms of legal protection for children include protection in the judicial process and protection of children's welfare. (2) ) The application of the law as the perpetrator of the criminal act of sexual abuse of children in the case of decision No. 9/Pid.sus/2022/PN.Mrs is not in accordance with the value of justice.]]>
<![CDATA[Efektivitas Fungsi Penegakan Hukum Keimigrasian dalam Penerbitan Dokumen Perjalanan Republik Indonesia ]]>
<![CDATA[ Journal of Lex Generalis (JLG) Vol. 4 No. 2 (2023): Journal of Lex Generalis (JLG) ]]>
Publisher : <![CDATA[Journal of Lex Generalis (JLG) ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
<![CDATA[Tujuan penelitian menganalisis efektivitas fungsi penegakan hukum keimigrasian dalam penerbitan dokumen perjalanan Republik Indonesia dan faktor-faktor yang mempengaruhi. Metode penelitian dalam penelitian ini menggunakan tipe penelitian empiris. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa: (1) Efektivitas fungsi penegakan hukum keimigrasian dalam penerbitan dokumen perjalanan Republik Indonesia sudah efektif dan telah dilaksanakan sesuai prosedur. Namun, masih belum maksimal dalam pelaksanaannya. Masih ada kendala dan hambatan dalam penegakan hukum keimigrasian terutama fungsi pengawasan.; (2) Faktor-faktor yang berpengaruh terhadap efektivitas fungsi penegakan hukum keimigrasian dalam penerbitan dokumen perjalanan Republik Indonesia di Wilayah hukum Kantor Imigrasi Kelas I TPI Makassar, yaitu; faktor hukum, faktor penegak hukum, faktor sarana dan prasarana, faktor masyarakat, dan budaya hukum. The research objective is to analyze the effectiveness of the immigration law enforcement function in issuing travel documents of the Republic of Indonesia and the influencing factors. The research method in this study uses an empirical research type. The results of this study indicate that: (1) The effectiveness of the immigration law enforcement function in issuing travel documents of the Republic of Indonesia has been effective and has been carried out according to procedures. However, it is still not maximal in its implementation. There are still obstacles and obstacles in enforcing immigration law, especially the oversight function; (2) Factors that influence the effectiveness of the immigration law enforcement function in issuing travel documents of the Republic of Indonesia in the jurisdiction of Class I Immigration Office TPI Makassar, namely; legal factors, law enforcement factors, facilities and infrastructure factors, community factors, and legal culture.]]>
<![CDATA[Efektivitas Penyidikan Tindak Pidana Pemalsuan Merek: Studi Kepolisian Daerah Sulawesi Selatan ]]>
<![CDATA[sudarmin Sudarmin]]>;
<![CDATA[Syahruddin Nawi]]>;
<![CDATA[Ilham Abbas]]>
<![CDATA[ Journal of Lex Generalis (JLG) Vol. 4 No. 2 (2023): Journal of Lex Generalis (JLG) ]]>
Publisher : <![CDATA[Journal of Lex Generalis (JLG) ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
<![CDATA[Tujuan menganalisis efektivitas penyidikan tindak pidana pemalsuan merek di wilayah hukum kepolisian daerah sulawesi selatan, dan faktor-faktor yang mempengaruhi. Tipe penelitian ini adalah yuridis empiris. Hasil Penelitian penulis mendapatkan bahwa: 1). Efektivitas penyidikan tindak pidana pemalsuan merek di wilayah hukum Kepolisian Daerah Sulawesi Selatan kurang berjalan secara efektif. Hal ini dikarenakan pemahaman penyidik Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Sulsel dalam menentukan dan menemukan unsur-unsur kejahatan dari perbuatan pelaku. 2). Faktor yang mempengaruhi efektivitas penyidikan tindak pidana pemalsuan merek di wilayah hukum kepolisian daerah sulawesi selatan yaitu; substansi, struktur, dan budaya hukum. Pada ketiga faktor tersebut yang paling berpengaruh terhadap tindak pidana pemalsuan merek adalah substansi hukum. The research objective is to analyze the effectiveness of the investigation into the crime of counterfeiting trademarks in the jurisdiction of the South Sulawesi Regional Police, and the influencing factors. This type of research is empirical juridical. Research results in the authors find that: 1). The effectiveness of the investigation into the crime of counterfeiting trademarks in the jurisdiction of the South Sulawesi Regional Police is not running effectively. This is due to the understanding of investigators from the Special Criminal Investigation Directorate of the South Sulawesi Regional Police in determining and finding the elements of crime from the perpetrator's actions. 2). Factors that influence the effectiveness of investigations into criminal acts of brand counterfeiting in the jurisdiction of the South Sulawesi Regional Police, namely; substance, structure, and legal culture. The three factors that have the most influence on the crime of brand counterfeiting are legal substance.]]>
<![CDATA[Fungsi Kepolisian Dalam Menanggulangi Tindak Pidana Pencurian Dengan Kekerasan: Studi Kasus Di Polrestabes Makassar ]]>
<![CDATA[Muh Iqlal Saifullah]]>;
<![CDATA[Mulyati Pawennei]]>;
<![CDATA[Salle Salle]]>
<![CDATA[ Journal of Lex Generalis (JLG) Vol. 4 No. 2 (2023): Journal of Lex Generalis (JLG) ]]>
Publisher : <![CDATA[Journal of Lex Generalis (JLG) ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
<![CDATA[Tujuan penelitian menganalisis peran kepolisian dalam menanggulangi tindak pidana pencurian dengan kekerasan dan faktor-faktor yang menjadi penghambat dalam menanggulangi tindak pidana pencurian dengan kekerasan. Penelitian ini menggunakan tipe penelitian Yuridis Empiris karena penekanannya adalah menelaah yang berkaitan dengan fungsi kepolisian dalam menanggulangi tindak pidana pencurian dengan kekerasan. Sehingga data yang dibutuhkan dalam penelitian ini adalah data primer dan sekunder. Teknik pengumpulan datanya dengan melakukan wawancara untuk mendapatkan data yang valid. Hasil Penelitian menunjukkan bahwa : fungsi kepolisian dalam menanggulangi tindak pidana pencurian dengan kekerasan kurang efektif atau kurang berjalan dengan baik karena adanya hambatan seperti sarana dan prasarana. Faktor yang mempengaruhi peranan dan fungsi kepolisian dalam menanggulangi tindak pidana pencurian dengan kekerasan adalah struktur hukum, budaya hukum, kesadaran hukum masyarakat serta sarana dan prasarana. The research objective is to analyze the role of the police in overcoming criminal acts of theft with violence and the factors that become obstacles in tackling criminal acts of theft with violence. This research uses the Juridical Empirical type of research because the emphasis is on examining the functions of the police in tackling criminal acts of theft with violence. So the data needed in this study are primary and secondary data. The data collection technique is by conducting interviews to obtain valid data. The results of the study show that: the function of the police in tackling criminal acts of theft with violence is less effective or not running well because of obstacles such as facilities and infrastructure. Factors that influence the role and function of the police in tackling the crime of theft with violence are the legal structure, legal culture, legal awareness of the community and facilities and infrastructure.]]>
<![CDATA[Efektivitas Pemenuhan Hak-Hak Perempuan dan Anak Pasca Perceraian Studi di Pengadilan Agama Takalar Kelas II ]]>
<![CDATA[Bahjah Zal Fitri]]>;
<![CDATA[Syahruddin Nawi]]>;
<![CDATA[Anggreany Arief]]>
<![CDATA[ Journal of Lex Generalis (JLG) Vol. 4 No. 2 (2023): Journal of Lex Generalis (JLG) ]]>
Publisher : <![CDATA[Journal of Lex Generalis (JLG) ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
<![CDATA[Tujuan penelitian menganalisis efektivitas pemenuhan hak-hak perempuan dan anak pasca perceraian di Pengadilan Agama Takalar. Penelitian ini menggunakan penelitian empiris. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pemenuhan hak-hak perempuan dan anak pasca perceraian di Pengadilan Agama Takalar tidak terpenuhi secara efektif. Faktor-faktor yang menghambat pemenuhan hak-hak perempuan dan anak pasca perceraian di Pengadilan Agama yakni: faktor kurangnya kesadaran suami dan ayah (enggan), faktor ekonomi suami dan ayah, faktor kurangnya informasi yang dapat diperoleh para pihak (perempuan) dan faktor tidak adanya regulasi yang tegas dan mengatur adanya sanksi bagi suami dan ayah jika tidak memenuhi hak-hak perempuan dan anak pasca perceraian. The research objective is to analyze the effectiveness of fulfilling the rights of women and children after divorce at the Takalar Religious Court. This study uses empirical research. The results of this study indicate that the fulfilment of women's and children's rights post-divorce in the Takalar Religious Court was not fulfilled effectively. Factors that impede the fulfilment of women's and children's rights post-divorce in the Religious Courts, namely: factors of lack of awareness of husbands and fathers (reluctant), economic factors of husbands and fathers, factors of lack of information that can be obtained by parties (women) and factors of no strict regulations and stipulate sanctions for husbands and fathers if they do not fulfil the rights of women and children after divorce.]]>
<![CDATA[Efektivitas Perlindungan Hukum Terhadap Data Pribadi Konsumen Dalam Registrasi SIM Card di Indosat ]]>
<![CDATA[Kyka Rezki Dwiyana]]>;
<![CDATA[Sufirman Rahman]]>;
<![CDATA[Nur Fadhilah Mappaselleng]]>
<![CDATA[ Journal of Lex Generalis (JLG) Vol. 4 No. 2 (2023): Journal of Lex Generalis (JLG) ]]>
Publisher : <![CDATA[Journal of Lex Generalis (JLG) ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
<![CDATA[Tujuan penelitian menganalisis efektivitas perlindungan hukum konsumen dalam registrasi SIM Card; dan (2) menganalisis faktor – faktor yang menyebabkan terjadinya penyalahgunaan data pribadi dalam proses registrasi data pribadi dalam proses registrasi SIM Card. Metode penelitian ini adalah penelitian hukum empiris. Hasil penelitian Efektivitas Perlindungan Hukum Terhadap Data Pribadi Konsumen Dalam Registrasi SIM Card Di Indosat belum efektif dikarenakan masih adanya ketidak tahuan masyarakat terhadap undang-undang perlindungan konsumen dan masih adanya beberapa oknum yang masih menyalahgunakan data pribadi orang lain secara ilegal. Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi terjadinya penyalahgunaan data pribadi dalam registrasi SIM Card yaitu; 1. Faktor Pengetahuan Hukum, 2. Budaya Masyarakat, dan 3. Sarana dan Prasarana. The research objective is to analyze the effectiveness of consumer legal protection in SIM card registration, and (2) analyze the factors that lead to the misuse of personal data in the process of registering personal data in the SIM Card registration process. This research method is empirical legal research. The results of the research on the Effectiveness of Legal Protection of Consumer Personal Data in SIM Card Registration at Indosat have not been effective because there is still ignorance of public about consumer protection laws and there are still some individuals who still illegally abuse other people's personal data. The factors that influence the misuse of personal data in SIM card registration are; 1. Legal Knowledge Factor, 2. Community Culture, and 3. Facilities and Infrastructure.]]>
<![CDATA[Relevansi Alasan Pengajuan Isbat Nikah di Pengadilan Agama Majene ]]>
<![CDATA[Anisa Pratiwi]]>;
<![CDATA[Sufirman Rahman]]>;
<![CDATA[Anzar Makkuasa]]>
<![CDATA[ Journal of Lex Generalis (JLG) Vol. 4 No. 2 (2023): Journal of Lex Generalis (JLG) ]]>
Publisher : <![CDATA[Journal of Lex Generalis (JLG) ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
<![CDATA[Tujuan penelitian menganalisis Relevasi alasan Pengajuan Isbat nikah di Pengadilan Agama Majene dan antisipasi penyelundupan hukum dalam perkara legalisasi isbat nikah di Pengadilan Agama Majene. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa isbat nikah merupakan solusi bagi masyarakat dalam melegalkan perkawianannya yang telah dilaksanakan dengan dibawah tangan ke Pengadilan Agama setempat. Terkait alasan-alasan permohonan isbat nikah yang diajukan para Pemohon di Pengadilan Agama Majene berdasarkan Pasal 7 ayat (3) Kompilasi Hukum Islam diketahui kesimpulan bahwa alasan para Pemohon sebagian masih relevan dan sebagian kurang relevan. The research objective is to analyze the relevance of the reasons for applying for marriage certificates at the Majene Religious Court and to anticipate law smuggling in the legalization of marriage certificates at the Majene Religious Court. This study uses normative legal research methods. The results of this study indicate that marriage consecration is a solution for the community in legalizing their marriage which has been carried out under the hand of the local Religious Court. With regard to the reasons for the application for marriage confirmation submitted by the Petitioners at the Majene Religious Court based on Article 7 paragraph (3) of the Compilation of Islamic Law, it is known that the conclusion is that some of the Petitioners' reasons are still relevant and some are less relevant.]]>
<![CDATA[Efektivitas Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan: Studi Kasus Pada Bapemperda DPRD Provinsi Sulawesi Selatan ]]>
<![CDATA[Andi Asrul Sani]]>;
<![CDATA[Lauddin Marsuni]]>;
<![CDATA[Askari Razak]]>
<![CDATA[ Journal of Lex Generalis (JLG) Vol. 4 No. 2 (2023): Journal of Lex Generalis (JLG) ]]>
Publisher : <![CDATA[Journal of Lex Generalis (JLG) ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
<![CDATA[Tujuan penelitian menganalisi Pelaksanaan Fungsi Pengawasan Terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah Oleh Bapemperda DPRD Provinsi Sulawesi Selatan. Metode Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum empiris. Hasil peneltiian bahwa Pelaksanaan tugas dan wewenang DPRD Sulawesi Selatan dalam melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan perda, pada dasarnya DPRD Provinsi Sulawesi Selatan telah berusaha semaksimal mungkin untuk melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan perda dengan baik. Hal ini dapat dilihat dari upaya DPRD dalam melakukan pengawasan terhadap jalannya perda yang secara rutin pada tiap-tiap komisi maupun alat kelengkapan DPRD selalu menjadwalkan baik raker maupun kunker dalam hal pelaksanaan perda guna mengetahui apakah perda sudah dijalankan sesuai dengan peraturan yang telah ditetapkan apa belum, selain itu kegiatan terhadap evaluasi terhadap efektivitas perda juga dilakukan. Faktor-faktor yang menghambat jalannya pelaksanaan dalam melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan peraturan daerah, antara lain:Faktor sumber daya manusia, Faktor sarana prasarana, ketersediaan tenaga ahli/kelompok pakar akademisi. Masih ditemukan peraturan daerah yang berlaku secara yuridis, padahal sudah tidak sesuai dengan kondisi/kebutuhan hukum. The research objective is to analyze the Implementation of the Supervision Function on the Implementation of Regional Regulations by Bapemperda DPRD South Sulawesi Province. This research method uses empirical legal research methods. The results of the study show that the implementation of the duties and powers of the South Sulawesi DPRD in supervising the implementation of regional regulations, basically the DPRD of South Sulawesi Province has made every effort to carry out supervision of the implementation of regional regulations properly. This can be seen from the efforts of the DPRD in supervising the running of the regional regulations, which routinely in each commission and apparatus of the DPRD always schedule meetings and kunkers in terms of implementing regional regulations to find out whether the regional regulations have been carried out in accordance with the regulations that have been set or not. In addition, activities to evaluate the effectiveness of regional regulations were also carried out. Factors hindering the implementation of regional regulations include human resources, infrastructure, and the availability of experts/groups of academic experts. There are still regional regulations that apply legally, even though they are no longer in accordance with legal conditions/needs.]]>
