Journal of Lex Generalis (JLG)
Journal of Lex Generalis (JLG) adalah jurnal peer-review yang diterbitkan oleh Magister llmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Muslim Indonesia, yang diterbitkan 12 (Dua Belas) kali setahun pada bulan Juni & Desember. Diterbitkan dalam Bahasa Indonesia, Sebagai upaya memperluas wacana hukum Indonesia untuk mengakses kontributor dan pembaca berbahasa Indonesia. Namun, kebaruan masalah merupakan prioritas dalam penerbitan. Ruang lingkup artikel yang diterbitkan dalam jurnal ini berurusan dengan berbagai topik di bidang Teori Hukum, Teori Hukum Perdata, Teori Hukum Pidana, Hukum Islam, Hukum Konstitusi, dan bagian lain terkait masalah kontemporer dalam Hukum.
Articles
445 Documents
<![CDATA[Efektivitas Diversi Sebagai Bentuk Penyelesaian Perkara Pidana Kecelakaan Lalu Lintas Yang Melibatkan Tersangka Anak Dibawah Umur ]]>
<![CDATA[Rudi Yunus]]>;
<![CDATA[Sufirman Rahman]]>;
<![CDATA[Ilham Abbas]]>
<![CDATA[ Journal of Lex Generalis (JLG) Vol. 4 No. 2 (2023): Journal of Lex Generalis (JLG) ]]>
Publisher : <![CDATA[Journal of Lex Generalis (JLG) ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
<![CDATA[Tujuan penelitian menganalisi Proses Hukum Diversi Perkara Pidana Kecelakaan Lalu Lintas Yang Melibatkan Tersangka Anak Dibawah Umur di Polres Gowa. Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum empiris. Hasil penelitian menunjukkan (1) Proses hukum diversi dalam perkara pidana kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan tersangka anak dibawah umur pada wilayah hukum Polres Gowa dilakukan dengan prosedur dan tata cara diversi sebagaimana yang telah diatur dalam undang-undang nomor 11 tahun 2012 tentang sistem peradilan pidana anak yaitu dilakukan melalui musyawarah dengan melibatkan anak dan orang tua/walinya, korban dan/atau orang tua/walinya, pembimbing kemasyarakatan, dan Pekerja Sosial Profesional berdasarkan pendekatan keadilan restoratif untuk mencapai kesepakatan bersama (damai) belum berjalan dengan maksimal karena beberapa faktor (2) Faktor-faktor yang mempengaruhi proses hukum diversi terhadap perkara pidana kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan tersangka anak dibawah umur pada wilayah hukum Polres Gowa adalah Faktor Hukum, Faktor Penegak Hukum, Faktor Sarana dan Prasarana, Faktor Masyarakat dan Faktor Kebudayaan.. The research objective is to analyze the legal process of diversion in traffic accident criminal cases involving underage suspects at the Gowa Police. This type of research is empirical legal research. The results of the study show (1) The legal process of diversion in traffic accident criminal cases resulting in the suspect being a minor in the jurisdiction of the Gowa Police is carried out with diversion procedures and procedures as stipulated in law number 11 of 2012 concerning the juvenile justice system namely carried out through deliberations involving children and their parents/guardians, victims and/or their parents/guardians, social counsellors, and Professional Social Workers based on a restorative justice approach to reach a mutual agreement (peace) has not run optimally due to several factors (2) Factors that influence the legal process of diversion in traffic accident criminal cases resulting in underage suspects in the jurisdiction of the Gowa Police are Legal Factors, Law Enforcement Factors, Facilities and Infrastructure Factors, Community Factors and Cultural Factors.]]>
<![CDATA[Efektivitas Layanan Elektronik Menurut Permen Agraria No. 1 Tahun 2021 Dalam Pemeliharaan Data Pendaftaran Tanah Di Kantor Pertanahan Kabupaten Gowa ]]>
<![CDATA[Wendy Amelia Triani]]>;
<![CDATA[Sufirman Rahman]]>;
<![CDATA[Ilham Abbas]]>
<![CDATA[ Journal of Lex Generalis (JLG) Vol. 4 No. 2 (2023): Journal of Lex Generalis (JLG) ]]>
Publisher : <![CDATA[Journal of Lex Generalis (JLG) ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
<![CDATA[Tujuan penelitian menganalisi efektivitas pelaksanaan layanan elektronik menurut Permen Agraria No. 1 Tahun 2021 dalam pemeliharaan data pendaftaran tanah di kantor pertanahan kabupaten gowa dan faktor-faktor yang berpengaruh. Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum normatif empiris. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan layanan elektronik menurut Permen Agraria No. 1 Tahun 2021 dalam pemeliharaan data pendaftaran tanah di Kantor Pertanahan Kabupaten Gowa adalah belum efektif, Faktor yang berpengaruh adalah sumber daya manusia, sarana dan prasarana dan kualitas data elektronik. Saran: Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) sebagai penyelenggara layanan elektronik dibidang pertanahan, pemanfaatan layanan elektronik lebih dimaksimalkan, sumber daya manusia yang lebih profesional, serta kontrol kualitas data ditingkatkan sehingga hasil yang lebih maksimal. The research objective is to analyze the effectiveness of the implementation of electronic services according to the Minister of Agrarian Affairs No. 1 of 2021 in maintaining land registration data at the Gowa District Land Office and influencing factors. This type of research is empirical normative legal research. The results of the study show that the implementation of electronic services according to the Minister of Agrarian Affairs No. 1 of 2021 in maintaining land registration data at the Gowa Regency Land Office is not yet effective. Influential factors are human resources, facilities and infrastructure and quality of electronic data. Suggestion: Ministry of Agrarian Affairs and Spatial Planning/National Land Agency (ATR/BPN) as an electronic service provider in the land sector, maximize the use of electronic services, and more professional human resources, and improve data quality control so that results are maximized.]]>
<![CDATA[Efektivitas Program Strategis Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap Dalam Meminimalisir Sengketa Tanah Di Kantor Pertanahan Kabupaten Bone ]]>
<![CDATA[Sahrul Sahrul]]>;
<![CDATA[Sufirman Rahman]]>;
<![CDATA[Salle Salle]]>
<![CDATA[ Journal of Lex Generalis (JLG) Vol. 4 No. 2 (2023): Journal of Lex Generalis (JLG) ]]>
Publisher : <![CDATA[Journal of Lex Generalis (JLG) ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
<![CDATA[Tujuan penelitian menganalisis Efektivitas Pelaksanaan Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) Dalam Meminimalisir Sengketa Tanah Di Kantor Pertanahan Kabupaten Bone. Penelitian Ini Adalah Tipe Penelitian Hukum Empirik. Hasil Penelitian Menunjukkan Bahwa Pelaksanaan Program Strategis Nasional Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap Dalam Meminimalisir Sengketa Tanah Di Kantor Pertanahan Kabupaten Bone Adalah Belum Efektif, Dapat Dibuktikan Dengan Banyak Bidang Tanah Yang Sudah Terpetakan Belum Terbit Sertipikat Karena Pemiliknya Tidak Jelas. Faktor-Faktor Yang Berpengaruh Pelaksanaan Program Strategis Nasional Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap Dalam Meminimalisir Sengketa Tanah Di Kantor Pertanahan Kabupaten Bone Adalah Subtansi Hukum, Struktur Hukum, Dan Kultur Hukum Masyarakat. Saran Pemanfaatan Teknologi Dan Sumber Daya Manusia Lebih Ditingkatkan Dan Penyuluhan Hukum Yang Lebih Maksimal Tentang Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL)..]]>
<![CDATA[Fungsi Bawaslu Dalam Penanganan Pelanggaran Pemilihan Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Tahun 2020 Di Kabupaten Poso ]]>
<![CDATA[Fernyta Rosnani Ranuntu]]>;
<![CDATA[Syahruddin Nawi]]>;
<![CDATA[Hardianto Djanggih]]>
<![CDATA[ Journal of Lex Generalis (JLG) Vol. 4 No. 2 (2023): Journal of Lex Generalis (JLG) ]]>
Publisher : <![CDATA[Journal of Lex Generalis (JLG) ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
<![CDATA[Tujuan penelitian menganalisis fungsi Badan Pengawas Pemilu Kabupaten Poso terhadap penyelesaian pelanggaran pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah tahun 2020. Jenis Penelitian menggunakan penelitian hukum empiris. Hasil penelitian bahwa (1) Fungsi Badan Pengawas Pemilu Kabupaten Poso Terhadap penanganan Pelanggaran Pemilihan Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Tahun 2020 bahwa Bawaslu Kabupaten Poso Bersama Gakkumdu telah memproses dugaan tindak pidana dengan melibatkan unsur Gakkumdu. (2) Faktor-Faktor yang mempengaruhi fungsi Badan Pengawas Kabupaten Poso penyelesaian pelanggaran pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah tahun 2020, yakni faktor substansi hukum, Faktor struktur hukum dan Faktor budaya hukum. The research objective is to analyze the function of the Poso Regency Election Supervisory Body in resolving violations in the 2020 regional head and deputy regional head elections. This type of research uses empirical legal research. The results of the study are (1) The Function of the Poso Regency Election Supervisory Body Regarding Violations in the 2020 Regional Head and Deputy Regional Head Elections that the Poso Regency Bawaslu with Gakkumdu have processed alleged criminal acts involving Gakkumdu elements. (2) Factors affecting the function of the Poso Regency Supervisory Board for the settlement of violations in the 2020 regional head and deputy regional head elections, namely legal substance factors, legal structure factors and legal culture factors.]]>
<![CDATA[Peran Penyidik Kepolisian Dalam Penaganan Tindak Pidana Narkoba Di Wilayah Hukum Kepolisian Resort Gowa ]]>
<![CDATA[Tarmizi Tarmizi]]>;
<![CDATA[Syahruddin Nawi]]>;
<![CDATA[Hardianto Djanggih]]>
<![CDATA[ Journal of Lex Generalis (JLG) Vol. 4 No. 2 (2023): Journal of Lex Generalis (JLG) ]]>
Publisher : <![CDATA[Journal of Lex Generalis (JLG) ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
<![CDATA[Penelitian ini bertujuan untuk (1) mengetahui dan menganalisis Pelaksanaan Peran Penyidik Satuan Res Narkoba Polres Gowa Dalam Menyelesaikan Tindak Pidana Narkoba Di Wilayah Hukum Kepolisian Resort Gowa; (2) mengetahui dan menganalisis hambatan Penyidik Polres Gowa Dalam Penanganan Tindak Pidana Narkoba. Metode penelitian dalam penelitian ini menggunakan tipe penelitian empiris. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui wawancara Data analisis Menggunakan Metode Analisis Deskriptif Dengan Menggunakan Teori efektivitas hukum sebagai Pisau Analisis Penelitian ini. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa: (1) Peran kepolisian dalam penegakan hukum terhadap tindak pidana narkotika di Kabupaten Gowa dilakukan berdasarkan ketentuan perundang-undangan, untuk memberantas penyakit masyarakat yaitu masalah narkotika. (2) Hambatan yang ditemui penyidik dalam melakukan penanganan tidak pidana narkotika di Wilayah Kepolisian Resort Gowa yakni, Tidak adanya sarana dan prasarana, Rendahnya kesadaran hukum masyarakat di kabupaten gowa, Rendahnya Kualitas beberapa anggota polisi, Ketakutan masyarakat melaporkan penyalahgunaan narkotika sehingga minim informasi. This research aims to (1) understand and analyze the Implementation of the Investigator's Role in the Narcotics Unit of the Gowa District Police in Resolving Narcotics Crimes in the Jurisdiction of the Gowa District Police; (2) identify and analyze the obstacles faced by the Gowa District Police Investigators in Handling Narcotics Crimes. The research method employed in this study is empirical research. Data collection was carried out through interviews, and the data analysis used the Descriptive Analysis Method by employing the Law Effectiveness Theory as the Research Analysis Tool. The results of this study indicate that: (1) The role of the police in law enforcement against narcotics crimes in the Gowa Regency is carried out based on legal provisions to eradicate social problems, namely drug issues. (2) The obstacles faced by investigators in handling narcotics crimes in the Gowa District Police jurisdiction include the lack of facilities and infrastructure, low legal awareness among the community in Gowa Regency, low quality of some police officers, and the community's fear of reporting drug abuse, resulting in minimal information.]]>
<![CDATA[Implementasi Aplikasi Sistem Informasi Pelayanan Terpadu Pengadilan Agama (Sipuang) Terhadap Pemenuhan Hak Informasi Di Pengadilan Agama Makassar ]]>
<![CDATA[ Journal of Lex Generalis (JLG) Vol. 4 No. 2 (2023): Journal of Lex Generalis (JLG) ]]>
Publisher : <![CDATA[Journal of Lex Generalis (JLG) ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
<![CDATA[Tujuan penelitian menganalisis implementasi aplikasi Sistem Informasi Pelayanan Terpadu Pengadilan Agama (SIPUANG) terhadap pemenuhan hak informasi di Pengadilan Agama Makassar. Penelitian ini menggunakan data primer melalui kuesioner sebanyak 23 responden yang terdiri dari advocat, masyarakat pencari keadilan dan aparatur peradilan di Pengadilan Agama Makassar. Data sekunder diperoleh dari literatur berupa perundang-undangan, buku referensi, jurnal, kamus, media cetak dan elektronik serta dari dokumen resmi. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa: (1) implementasi aplikasi Sistem Informasi Pelayanan Terpadu Pengadilan Agama (SIPUANG) terhadap pemenuhan hak informasi di Pengadilan Agama Makassar berjalan kurang optimal: (2) faktor hukum dan faktor penegak hukum merupakan faktor yang menjadi kendala implementasi aplikasi Sistem Informasi Pelayanan Terpadu Pengadilan Agama (SIPUANG) terhadap pemenuhan hak informasi di Pengadilan Agama Makassar. This research objective is to analyze the implementation of the Integrated Service Information System application for the Religious Courts (SIPUANG) on the fulfilment of information rights in the Religious Courts of Makassar. This study uses primary data from a questionnaire of 23 respondents consisting of advocates, justice seekers and judicial officials at the Makassar Religious Court. Secondary data were obtained from literature in the form of legislation, reference books, journals, dictionaries, print and electronic media as well as from official documents. The results of this study indicate that: (1) the implementation of the Integrated Service Information System application for the Religious Courts (SIPUANG) for fulfilling the right to information at the Religious Courts of Makassar is not optimal: (2) legal factors and law enforcement factors are factors that become obstacles to the implementation of the Information System application Integrated Services of the Religious Courts (SIPUANG) for fulfilling the right to information at the Makassar Religious Court.]]>
<![CDATA[Efektivitas Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Kekarantinaan Kesehatan Pada Saat Terjadi Kedaruratan Kesehatan Di Kota Makassar ]]>
<![CDATA[Adelia Apriyanti]]>;
<![CDATA[La Ode Husen]]>;
<![CDATA[Nurul Qamar]]>
<![CDATA[ Journal of Lex Generalis (JLG) Vol. 4 No. 2 (2023): Journal of Lex Generalis (JLG) ]]>
Publisher : <![CDATA[Journal of Lex Generalis (JLG) ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
<![CDATA[Tujuan penelitian menganalisis efektivitas penegakan hukum dibidang kekarantinaan Kesehatan pada pelaksanaan PSBB di Kota Makassar dan faktor apa yang mempengaruhi efektivitas penegakan hukum di bidang kekarantinaan kesehatan pada pelaksanaan PSBB di Kota Makassar Penelitian ini adalah tipe yang digunakan adalah penelitian hukum empiris. Hasil penelitian menunjukkan bahwa 1) efektivitas penegakan hukum dibidang kekarantinaan kesehatan pada pelaksanaan PBB di Kota Makassar belum efektif atau belum terlaksana dengan baik secara signifikan tiap tahunnya mengalami peningkatan jumlah kasus dan ada beberapa perkara yang tidak terproses 2)Faktor-faktor apakah yang mempengaruhi efektivitas penegakan hukum dibidang kekarantinaan kesehatan pada pelaksanaan PBB di Kota Makassar, faktor Penegak hukum, dan Faktor sarana/prasaraan dan faktor masyarakat. This research objective is to analyze the effectiveness of law enforcement in the field of health quarantine during the implementation of the PSBB in Makassar City and what factors influence the effectiveness of law enforcement in the field of health quarantine during the implementation of the PSBB in Makassar City. This type of research is empirical legal research. The results of the study show that 1) the effectiveness of law enforcement in the field of health quarantine in the implementation of PBB in Makassar City has not been effective or has not been implemented well significantly every year there has been an increase in the number of cases and there are several cases that have not been processed 2) What factors influence the effectiveness of enforcement law in the field of health quarantine in implementing PBB in Makassar City, law enforcement factors, and infrastructure/facility factors and community factors.]]>
<![CDATA[Analisis Putusan Arbitrase Nomor 42085/XII/ARB-BANI/2019 Dalam Penyelesaian Sengketa Hukum Investasi Di Indonesia ]]>
<![CDATA[Dinda Meisya Irani]]>;
<![CDATA[Sufirman Rahman]]>;
<![CDATA[Sri Lestari Poernomo]]>
<![CDATA[ Journal of Lex Generalis (JLG) Vol. 4 No. 2 (2023): Journal of Lex Generalis (JLG) ]]>
Publisher : <![CDATA[Journal of Lex Generalis (JLG) ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
<![CDATA[Tujuan penelitian menganalisi putusan arbitrase No.42085/XII/ARB BANI/2019 dalam menyelesaikan sengketa hukum investasi di Indoensia dan Untuk mengetahui serta menganalisis akibat hukum apa yang timbul dalam putusan arbitrase tersebut. Penelitian ini menggunakan tipe penelitian hukum normatif. Hasil penelitian menunjukkan analisis putusan arbitrase Nomor 42085/XII/ARB-BANI/2019 dalam menyelesaikan sengketa hukum investasi di indonesia bahwa putusan tersebut dianggap belum memberikan kepastian dan keadilan hukum dalam menyelesaikan sengketa diantara para pihak dan akibat hukum yang timbul dari putusan ini ialah lahirnya atau berubahnya suatu keadaan dan hubungan tertentu antara para pihak. akibat hukum tersebut merupakan putusan pengadilan negeri nomor 556/Pst.Sus-Arbt/2021/Pn.Jkt.Sel. This research objective to analyze the arbitration award No.42085/XII/ARB BANI/2019 in resolving investment law disputes in Indonesia and to find out and analyze what legal consequences arise in the arbitral award. This study uses a type of normative legal research. The results of the study show that the analysis of the arbitration decision Number 42085/XII/ARB-BANI/2019 in resolving investment law disputes in Indonesia is that the decision is deemed not to provide certainty and legal justice in resolving disputes between the parties and the legal consequences arising from this decision are the birth or changes in certain conditions and relationships between the parties. the legal consequence is a district court decision number 556/Pst.Sus-Arbt/2021/Pn.Jkt.Sel.]]>
<![CDATA[Efektivitas Hukum Pengawasan Muatan Lebih (Over Loading) Kendaraan Angkutan Barang: Studi Pada Balai Pengelolah Transportasi Darat Wilayah XIX ]]>
<![CDATA[Tahwin Alamsyah]]>;
<![CDATA[Lauddin Marsuni]]>;
<![CDATA[Muhammad Rinaldy Bima]]>
<![CDATA[ Journal of Lex Generalis (JLG) Vol. 4 No. 2 (2023): Journal of Lex Generalis (JLG) ]]>
Publisher : <![CDATA[Journal of Lex Generalis (JLG) ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
<![CDATA[Tujuan penelitian menganalisis pengawasan over loading kendaraan angkutan barang pada bptd wilayah xix sudah berjalan sesuai dengan prinsip keselamatan dan keamanan berlalu lintas dan angkutan jalan. Penelitian yang dilakukan adalah penelitian hukum empiris. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa (1) pengawasan over loading kendaraan angkutan barang dengan prinsip keselamatan dan keamanan berlalu lintas dan angkutan jalan pada BPTD wilayah XIX belum terlaksana dengan baik dikarenakan pelaksana lapangan seringkali mendapat tekanan dari pejabat yang berkepentingan serta masih banyaknya pelaku usaha transportasi, pelaku usaha logistik tidak menyadari dampak terhadap keselamatan dan keamanan dan hanya mengutamakan keuntungan. (2) pengawasan over loading kendaraan angkutan barang pada BPTD XIX berdasarkan hasil wawancara, analisis data hasil penelitian dan pengamatan langsung peneliti disimpulkan bahwa pelaksanaan pengawasan belum efektif dikarenakan berbagai faktor anatara lain; (1). Faktor kebijakan yang masih lemah (2). Kurangnya sumber daya manusia (3). Jam operasional tidak sesuai sop (4). Adanya pungutan liar petugas UPPKB (5). Budaya hukum pelaku usaha dan pengemudi. The aim of the research is to analyze the overloading supervision of goods transport vehicles at BPTD Region XIX that have been running according to the principles of safety and security of traffic and road transportation. The research conducted is empirical legal research. The results of this study indicate that (1) supervision of overloading of goods transport vehicles with the principles of safety and security in traffic and road transportation at BPTD region XIX has not been carried out properly because field implementers are often under pressure from interested officials. There are still many transportation business actors, Logistics businesses do not realize the impact on safety and security and only prioritize profits. (2) supervision of overloading of goods transport vehicles at BPTD XIX based on the results of interviews, research data analysis and direct observations of researchers concluded that the implementation of supervision has not been effective due to various factors, among others; (1). Policy factors that are still weak (2). Lack of human resources (3). Operational hours do not match soup (4). There are illegal levies by UPPKB officers (5). The legal culture of business actors and drivers.]]>
<![CDATA[Perlindungan Hukum Terhadap Perkawinan Anak Dibawah Umur: Studi Kasus KUA Kecamatan Mariso, Makassar ]]>
<![CDATA[Laila Safira Febriani]]>;
<![CDATA[Mulyati Pawennei]]>;
<![CDATA[Hasbuddin Khalid]]>
<![CDATA[ Journal of Lex Generalis (JLG) Vol. 4 No. 2 (2023): Journal of Lex Generalis (JLG) ]]>
Publisher : <![CDATA[Journal of Lex Generalis (JLG) ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
<![CDATA[Tujuan penelitian menganalisis Perlindungan Hukum Terhadap Perkawinan Anak Dibawah Umur Menurut Undang – Undang Hak Asasi Manusia (2) Untuk mengetahui dan Menganalisis Faktor Terjadinya Kasus Anak Menikah Diusia Dini. Dalam penelitian ini metode ilmiah yang digunakan adalah metode empiris. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa (1). Undang-Undang Tentang HAM tidak mengatur secara spesifik mengenai usia anak untuk dapat melangsungkan perkawinan. Namun, dalam Undang-Undang Tentang HAM mengatur mengenai hak seseorang untuk berkeluarga dan memiliki keturunan. Dalam Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang tersebut mengatur bahwa “Setiap orang berhak membentuk suatu keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah”. (2) Adapun faktor dukungan yang dapat mempermudah pencegahan perkawinan dini sebagai bagian dari amanah UU No. 16 Tahun 2019 dapat diklarifikasikan menjadi empat faktor. Keempatnya adalah faktor kaagamaan, tingkat layanan kesehatan, kebijakan dan pendidikan. This research objective is to analyze the legal protection of underage marriages according to the Human Rights Law (2) to find out and analyze the factors in the occurrence of cases of children marrying at an early age. In this study, the scientific method used is the empirical method. The results of this study indicate that (1). The Law on Human Rights does not specifically regulate the age of children to be able to enter into marriage. However, the Law on Human Rights regulates a person's right to have a family and children. Article 10 paragraph (1) of the Law stipulates that "everyone has the right to form a family and continue offspring through legal marriage". (2) The support factors that can facilitate the prevention of early marriage as part of the mandate of Law no. 16 of 2019 can be classified into four factors. The four factors are religion, level of health services, policies and education.]]>
