Garuda - Garba Rujukan Digital

Perlindungan Hukum Pengguna Obat Nyamuk Berdasarkan Hukum Islam dan Perlindungan Konsumen Muhammad Fabio Ustuchori; Liya Sukmah Muliya
Jurnal Riset Ilmu Hukum Volume 2, No. 1, Juli 2022, Jurnal Riset Ilmu Hukum (JRIH)
Publisher : UPT Publikasi Ilmiah Unisba

Abstract. PT X is a company that produces anti-mosquito hit drugs declared withdrawn from circulation because the products produced harm consumers. The purpose of this study is to determine the legal protection of consumers using mosquito repellent containing harmful chemicals and to determine the sanctions for these businesses according to Islamic law and Law No. 8 of 1999 on Consumer Protection. Research methods using normative juridical and qualitative normative analysis methods. Collecting techniques are using legislation, books, scientific papers, encyclopedias and the internet. The results of this thesis research is clear that the products sold by PT X contain chemicals harmful to the human body, because the use of Propoxur and dichlorvos active substances that can cause health problems to humans and also mangandung elements of fraud because chemicals are not known by consumers and also not informed by the business actors. PT Megasari Makmur get sanctions under Article 8 paragraph (4) Article 19 (1, 2, 3), Article 62 paragraph (1) UUPK that is the threat of imprisonment and responsible for providing compensation for consumer losses. In Islamic law the sanction for the perpetrator of fraud is the punishment of Ta'zir. Abstrak.PT X merupakan perusahaan yang memproduksi obat anti-nyamuk HIT dinyatakan ditarik dari peredaran karena produk yang dihasilkan merugikan konsumen. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui perlindungan hukum terhadap konsumen penggunaan obat nyamuk yang mengadung bahan kimia yang berbahaya dan untuk mengetahui sanksi bagi pelaku usaha tersebut menurut hukum Islam dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Metode penelitian menggunakan yuridis normative dan metode analisis normatif kualitatif. Teknik mengumpulan yaitu menggunakan perundang-undangan, buku-buku, karya ilmiah, ensiklopedia dan internet. Hasil penelitian skripsi ini jelas bahwa produk yang dijual PT X mengandung bahan-bahan kimia berbahaya bagi tubuh manusia, karena penggunaan zat aktif Propoxur dan Diklorvos yang dapat mengakibatkan gangguan kesehatan terhadap manusia dan juga mangandung unsur penipuan karena bahan-bahan kimia tidak diketahui oleh konsumen dan juga tidak di informasikan oleh pelaku usaha tersebut. PT Megasari Makmur mendapatkan sanksi berdasarkan Pasal 8 ayat (4) Pasal 19 (1,2,3), Pasal 62 ayat (1) UUPK yakni ancaman pidana penjara dan bertanggung jawab memberikan ganti rugi atas kerugian konsumen. Dalam hukum islam sanksi bagi pelaku penipuan adalah hukuman ta’zir.

Tanggung Jawab Developer dalam Payment Guarantee Akibat Wanprestasi Debitur KPR Rumah Indent Hana Nurhalimah; Arif Firmansyah
Jurnal Riset Ilmu Hukum Volume 2, No. 1, Juli 2022, Jurnal Riset Ilmu Hukum (JRIH)
Publisher : UPT Publikasi Ilmiah Unisba

Abstract. Indent home buyers can conduct home buying and selling activities with developers with three payment methods, namely hard cash, gradual cash and mortgages. The cooperation agreement is carried out on the basis of the valid terms of the agreement contained in Article 1320 of the Civil Code. This study uses normative juridical research methods by reviewing secondary data using descriptive analysis. Data collection techniques used are literature studies and interviews. This study uses qualitative data analysis method, because it uses systematic interpretation. The results of this study showed that debtors who buy indent homes in default which then raises the responsibility that is borne by other parties, namely developers. This can happen because there is no guarantee in the form of a certificate of dependent rights given to the bank so that based on the developer Cooperation Agreement and the bank agreed for the developer to be the insurer to pay the remaining debt of the debtor to the bank along with all fines this is based on the payment guarantee contained in the developer X cooperation agreement with the bank. Abstrak. Pembeli rumah indent dapat melakukan kegiatan jual beli rumah bersama developer dengan tiga cara pembayaran yaitu cash keras, kontan bertahap dan KPR. Perjanjian Kerjasama dilakukan berdasarkan syarat sah perjanjian yang terdapat dalam Pasal 1320 KUH Perdata. Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif dengan mengkaji data-data sekunder dengan menggunakan penelitian deskriptif analisis. Teknik pengumpulan data yang digunakan yaitu dengan studi kepustakaan dan wawancara. Penelitian ini menggunakan metode analisis data kualitatif, karena menggunakan penafsiran sistematik. Hasil penelitian ini memperlihatkan debitur yang membeli rumah indent wanprestasi yang kemudian menimbulkan tanggung jawab yang di tanggung oleh pihak lain yaitu developer. Hal ini dapat terjadi sebab belum ada jaminan berupa sertifikat hak tanggungan yang diberikan pada bank sehingga berdasarkan perjanjian kerjasama developer dan bank menyepakati untuk developer menjadi penanggung untuk membayarkan sisa utang debitur kepada bank beserta seluruh dendanya hal ini berdasarkan payment guarantee yang terdapat dalam perjanjian kerjasama developer X dengan bank.

Tinjauan Hukum dan Ekonomi Islam terhadap Jual Beli Hasil Panen Secara Ijon Fira Audia Kusnadi
Jurnal Riset Ilmu Hukum Volume 2, No. 1, Juli 2022, Jurnal Riset Ilmu Hukum (JRIH)
Publisher : UPT Publikasi Ilmiah Unisba

Abstract. The ijon buying and selling system is a prohibited buying and selling in Islamic Economic Law. The research method used is normative juridical law research with descriptive analytical research specifications research stage used through literature study with the type of primary data obtained from the field through interviews and secondary data obtained from existing data sources. This study aims to determine and analyze the practice of buying and selling crops in ijon in Pasirkamuning Village Karawang Regency in terms of Law No. 2 of 1960 on profit sharing agreements and to determine the validity of buying and selling in ijon according to Law No. 2 of 1960 on profit sharing and according to Islamic Economic Law. The results of this study show that the sale and purchase of ijon conducted by the people of pasirkamuning village does not meet the objective requirements in an agreement, therefore any agreement that does not meet the objective requirements of the halal clause, because the sale and purchase of ijon is prohibited by Law No. 2 of 1960 on profit sharing agreements. The sale and purchase of ijon carried out by the Pasirkamuning Village community is not valid according to Islamic Economic Law because it is in conflict with Islamic law. The sale and purchase of ijon that occurs in the pasirkamuning village community is not in accordance with the provisions of Islamic Economic Law. Abstrak. Sistem jual beli ijon adalah jual beli yang dilarang dalam hukum ekonomi Islam. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum yuridis normatif dengan spesifikasi penelitian deskriptif analitis tahap penelitian yang digunakan melalui studi kepustakaan dengan jenis data primer yang diperoleh dari lapangan melalui wawancara dan data sekunder yang diperoleh dari sumber data yang telah ada. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis praktik jual beli hasil panen secara ijon di Desa Pasirkamuning kabupaten karawang ditinjau dari Undang-undang Nomor 2 Tahun 1960 tentang perjanjian bagi hasil dan Untuk mengetahui keabsahan jual beli secara ijon menurut Undang-undang Nomor 2 Tahun 1960 tentang bagi hasil dan menurut hukum ekonomi Islam. Hasil dari penelitian ini menunjukan bahwa Jual beli ijon yang dilakukan oleh masyarakat desa Pasirkamuning tidak memenuhi syarat objektif dalam sebuah perjanjian, oleh karena itu setiap perjanjian yang tidak memenuhi syarat objektif yaitu klausa halal, karena jual beli ijon dilarang oleh Undang-undang Nomor 2 Tahun 1960 tentang Perjanjian Bagi Hasil. Jual beli ijon yang dilakukan oleh masyarakat Desa Pasirkamuning tidaklah sah menurut hukum ekonomi islam karena bertentangn dengan syariat islam. Jual beli ijon yang terjadi pada masyarakat desa pasirkamuning ini tidak sesuai dengan ketentuan hukum ekonomi islam.

Dispensasi Perkawinan Anak dibawah Umur menurut UU Perkawinan dengan Al Maqasyid Syariah Rizqi Tri Lestari; Jejen Hendar
Jurnal Riset Ilmu Hukum Volume 2, No. 1, Juli 2022, Jurnal Riset Ilmu Hukum (JRIH)
Publisher : UPT Publikasi Ilmiah Unisba

Abstract. To establish a marriage, there are several terms and conditions that have been regulated in Law No. 16 of 2019 on amendments to Law No. 1 of 1974 on marriage, one of which relates to age restrictions. In fact, many have entered into marriages below the minimum age limit prescribed by the law on marriage. The purpose of the authors of this study is to determine the dispensation of underage marriage according to the Marriage Law and its implementation in the case of Decision number 250/Pdt.P/2021/PA.SOR, as well as knowing the consideration of judges in the determination of the dispensation of marriage underage in religious courts is associated with Almaqasyid Sharia. The method of approach conducted in this study is normative juridical approach. Data collection techniques conducted by the author is the study of literature. The research specification used is descriptive analysis. The results of the author's research, the consideration of judges in determining the dispensation of marriage underage in religious courts in point Darurriyah one of them to maintain offspring, and avoid poverty. This is in line with the purpose of marriage in Islamic law in Article 53 of the compilation of Islamic law which explains that resisting harm takes precedence over taking good. Abstrak. Untuk melangsungkan Perkawinan, terdapat beberapa syarat dan ketentuan yang telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, salah satunya berkaitan dengan batasan umur. Tujuan penulis melakukan penelitian ini yaitu untuk mengetahui dispensasi perkawinan dibawah umur menurut Undang-Undang Perkawinan dan Implementasinya dalam Kasus Putusan Nomor 250/Pdt.P/2021/PA.SOR, serta mengetahui pertimbangan hakim dalam penetapan dispensasi perkawinan dibawah umur di Pengadilan Agama dikaitkan dengan Almaqasyid Syariah. Metode pendekatan yang dilakukan dalam penelitian ini yaitu pendekatan Yuridis Normatif. Teknik pengumpulan data yang dilakukan oleh penulis adalah dengan studi kepustakaan. Spesifikasi penelitian yang digunakan adalah Deskriptif Analisis. Hasil Penelitian penulis, Pertimbangan Hakim dalam Penetapan Dispensasi Perkawinan dibawah Umur di Pengadilan Agama dalam Point Darurriyah salah satunya untuk memelihara keturunan, dan menghindari kemadharatan. Hal ini selaras dengan tujuan perkawinan dalam hukum islam dalam Pasal 53 Kompilasi Hukum Islam yang menjelaskan bahwa menolak kerusakan lebih didahulukan dari pada mengambil kebaikan.

Implementasi Peraturan Asuransi Lingkungan Hidup dalam Mencegah Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Sherina Faiha Imanika; Abdul Rohman
Jurnal Riset Ilmu Hukum Volume 2, No. 1, Juli 2022, Jurnal Riset Ilmu Hukum (JRIH)
Publisher : UPT Publikasi Ilmiah Unisba

Abstract. In order to support the protection and management of the environment against pollution and/or environmental damage, prevention efforts can be carried out with one of the environmental economic instruments that are incentives and/or disincentives, namely environmental insurance. The development of environmental insurance for companies that have an important impact on the environment has not been implemented comprehensively in all sectors that have the potential to experience losses. This research aims to understand the implementation of environmental insurance regulations in preventing environmental pollution and/or damage and to understand environmental insurance regulations that provide legal certainty for environmental conservation. This research, using normative juridical approach method with descriptive analytical as the research spesification. Data collection techniques used are literature studies and interviews. The results of the research conducted indicate that currently there is no further study specifically related to the development of environmental insurance. This causes the implementation of environmental insurance to be ineffective due to the uncertainty in the law. Abstrak. Dalam rangka mendukung perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup terhadap pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup dapat dilakukan upaya pencegahan dengan salah satu instrumen ekonomi lingkungan hidup yang bersifat insentif dan/atau disinsentif yaitu asuransi lingkungan hidup. Pengembangan Asuransi lingkungan hidup terhadap perusahaan yang memiliki dampak penting bagi lingkungan hidup belum di implementasikan secara menyeluruh dalam semua sektor yang berpotensi mengalami kerugian. Penelitian ini bertujuan untuk memahami implementasi peraturan asuransi lingkungan hidup dalam mencegah pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup serta memahami peraturan asuransi lingkungan hidup memberikan kepastian hukum terhadap pelestarian lingkungan hidup. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yaitu metode pendekatan yuridis normatif dengan spesifikasi penelitiannya yaitu deskriptif analitis. Teknik pengumpulan data yang digunakan yaitu dengan studi kepustakaan dan wawancara. Hasil dari penelitian yang dilakukan menunjukan bahwa saat ini belum ada kajian lebih lanjut secara khusus terkait dengan pengembangan asuransi lingkungan hidup. hal ini menimbulkan penerapan asuransi lingkungan hidup belum efektif akibat dari ketidakpastian dalam hukumnya

Asas Konsensualisme dalam Perjanjian Asuransi melalui Telemarketing oleh Banccasurance serta Akibat Hukumnya Dwi Yusri Rahmatillah; Sri Ratna Suminar
Jurnal Riset Ilmu Hukum Volume 2, No. 1, Juli 2022, Jurnal Riset Ilmu Hukum (JRIH)
Publisher : UPT Publikasi Ilmiah Unisba

Abstract. Insurance marketing practices through telemarketing can cause customer losses because autodebet is done on the Customer's account without the Customer feeling approved on the products offered. Consent is a valid condition of the agreement in Article 1320 of the Civil Code and the implementation of the principle of consensualism that must exist in the agreement. Thus, this study aims to find out the application of the principle of consensualism in the practice of insurance agreements through telemarketing by Banccasurance and the legal consequences of the practice of insurance agreements through telemarketing. The method used in this study is normative juridical with secondary data collection techniques in the form of literature studies supported by primary data obtained from the results of interviews. The results showed that the principle of consensualism in its application was not implemented because it contained elements of error prohibited in Article 1321 of the Civil Code so that the agreement became legally flawed or invalid. Therefore, as a result of the law this insurance agreement through telemarketing can be canceled and the Banccasurance party who has provided information indirectly causing the Customer to give his approval until it suffers losses. Abstrak. Praktik pemasaran asuransi melalui telemarketing dapat menimbulkan kerugian nasabah karena dilakukan autodebet pada rekening nasabah tanpa nasabah merasa memberikan persetujuan pada produk yang ditawarkan. Persetujuan merupakan syarat sah perjanjian dalam Pasal 1320 KUH Perdata dan keberlakuan asas konsensualisme yang harus ada dalam perjanjian. Sehingga, penelitian ini bertujuan untuk mengetahui penerapan asas konsensualisme dalam praktik perjanjian asuransi melalui telemarketing oleh Banccasurance dan akibat hukum dari praktik perjanjian asuransi melalui telemarketing tersebut. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif dengan teknik pengumpulan data sekunder berupa studi kepustakaan ditunjang dengan data primer yang diperoleh dari hasil wawancara. Hasil penelitian menunjukan bahwa asas konsensualisme dalam penerapannya tidak terlaksana karena mengandung unsur kekhilafan yang dilarang dalam Pasal 1321 KUH Perdata sehingga perjanjian menjadi cacat hukum atau tidak sah. Maka, akibat hukumnya perjanjian asuransi melalui telemarketing ini dapat dibatalkan dan pihak Banccasurance yang telah memberikan informasi secara tidak jelas sehingga menyebabkan pihak nasabah khilaf dalam memberikan persetujuannya hingga mengalami kerugian.

Analisis Putusan Hakim Penggelapan di PT. X Dihubungkan dengan KUHP Bunga Tania Putri; Chepi Ali Firman Zakaria
Jurnal Riset Ilmu Hukum Volume 2, No. 1, Juli 2022, Jurnal Riset Ilmu Hukum (JRIH)
Publisher : UPT Publikasi Ilmiah Unisba

Abstract. Acts of embezzlement always exist and even tend to increase and develop in society as the times progress. In developing countries meeting the economic needs of the community also develops, the higher it is, the higher the risk of crime. Article 372 of the Criminal Code (Criminal Code) on The Crime of Embezzlement seems to still lack to make perpetrators afraid and make them deterrent. The method used in this research is a juridical-empirical research method by conducting sociological legal research and can also be called field research, which is to examine the provisions of applicable law and what happens in reality in society using primary, secondary and tertiary legal material research sources. Therefore, the results of the study showed that in the ruling the judge mistakenly sentenced the defendants by using the provisions in article 374 of the Criminal Code (Criminal Code) while the article more relevant to the case was article 372 of the Criminal Code (Criminal Code) on The Crime of Embezzlement. Therefore, the purpose of the law in fulfilling the elements of justice, expediency and legal certainty has not been fully realized in this case. Abstrak. Perbuatan penggelapan selalu ada bahkan cenderung meningkat dan berkembang di dalam masyarakat seiring kemajuan zaman. Dalam Negara berkembang pemenuhan kebutuhan ekonomi masyarakat ikut berkembang, semakin tingginya itu maka semakin tinggi pula resiko terjadinya kejahatan. Pasal 372 Kitab Undang–Undang Hukum Pidana (KUHP) tentang Tindak Pidana Penggelapan nampaknya masih kurang untuk membuat pelaku menjadi takut dan membuat mereka jera. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian Yuridis-Empiris dengan melakukan penelitian hukum sosiologis dan dapat disebut pula dengan penelitian lapangan, yaitu mengkaji ketentuan hukum yang berlaku serta apa yang terjadi dalam kenyataan di masyarakat dengan menggunakan sumber-sumber penelitian bahan hukum primer, sekunder dan tersier. Maka dari itu hasil penelitian menunjukan bahwa dalam putusan tersebut hakim keliru menjatuhkan hukuman kepada para terdakwa dengan menggunakan ketentuan pada pasal 374 Kitab Undang–Undang Hukum Pidana (KUHP) sedangkan pasal yang lebih relevan dengan kasusnya adalah pasal 372 Kitab Undang–Undang Hukum Pidana (KUHP) tentang Tindak Pidana Penggelapan. Oleh karena itu tujuan hukum dalam pemenuhan unsur keadilan, kemanfaatan serta kepastian hukum belum terwujud sepenuhnya dalam kasus ini.

Analisis Yuridis Tindak Pidana Korupsi yang Dilakukan oleh Jaksa Pinangki Azalya Kyla Saffanah Senok
Jurnal Riset Ilmu Hukum Volume 2, No. 1, Juli 2022, Jurnal Riset Ilmu Hukum (JRIH)
Publisher : UPT Publikasi Ilmiah Unisba

Abstract. Corruption occurs due to the existence of technological advances and innovations. according to history if a country goes through some rapid developments then it will also cause a greater need and desire for its people to commit the criminal act of corruption. A person who committed the criminal act of corruption needs to be given a penalty that causes an effect of deterrence while at the same time obligating said person into returning all the things they acquired from committing said crime. This research’s aim is to analyze regarding the criminal act of corruption that was committed by a prosecutor Pinangki. This research uses qualitative method where results of court judgement by the judge will be analyzed by connecting it to law theories applied in Indonesia. The judge sentenced the penalty of imprisonment and fine because there were two types of primary punishments sentenced imperatively, imprisonment and fine. Law is very closely related with justice, therefore there are many opinions stating that law has to be one with justice because law has a purpose in achieving justice for the people involved including the defendant. In this case the judge sentenced an imprisonment for 4 (four) years and a fine in the amount of Rp. 600.000.000 (six hundred million Rupiah) because the appeal decision that was based on the consideration of the first and third indictment’s sentences can be combined because the fact that both of them are based on the same primary crime. Abstrak. Korupsi terjadi dikarenakan adanya kemajuan dan inovasi teknologi, menurut sejarah apabila terjadi perkembangan pembangunan yang pesat di suatu negara maka semakin besar juga kebutuhan dan keinginan seseorang untuk melakukan tindak pidana korupsi Orang yang melakukan tindak pidana korupsi harus diberikan sanksi yang mengakibatkan efek jera dan diwajibkan untuk mengembalikan apa yang telah ia ambil. Sehingga penelitian ini menganalisis tentang tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh Jaksa Pinangki. Metode penelitian ini menggunakan kualitatif dimana menganalisis hasil dari putusan yang telah ditetapkan Oleh hakim yang dihubungkan dengan teori-teori hukum yang berlaku di Indonesia. Hakim menjatuhkan saksi pidana penjara dan pidana denda dikarenakan terdapat penjatuhan dua jenis pidana pokok yang bersifat imperatif, yaitu antara pidana penjara dengan pidana denda, hukum memiliki keterkaitan dengan keadilan sehingga menurut banyak pendapat bahwa hukum harus digabungkan dengan keadilan, karena tujuan hukum adalah tercapainya rasa keadilan bagi masyarakat ataupun bagi terdakwanya. Dalam kasus ini penjatuhan sanksi yang diberikan oleh hakim sebanyak 4 (empat) tahun dan denda sebesar Rp.600.000.000 (enam ratus juta rupiah) dikarenakan putusan banding atas pertimbangan bahwa dakwaan kesatu dan dakwaan ketiga dapat digabungkan pemidanaanya dikarenakan satu pidana pokok.

Penegakan Hukum Penimbunan Obat Dimasa Pandemi Covid-19 Perspektif Pidana dan Perdagangan Muhammad Frydo Athala Permadi; Eka Juarsa
Jurnal Riset Ilmu Hukum Volume 2, No. 1, Juli 2022, Jurnal Riset Ilmu Hukum (JRIH)
Publisher : UPT Publikasi Ilmiah Unisba

Abstract. The phenomenon of hoarding of drugs appears and grabs the attention of the wider community. This is because of its effect on the amount of goods available from stockpiled goods, where some people choose to withhold an item for various reasons. This kind of behavior has a bad effect on fluctuations in the ability to procure and stockpile goods. Writing this thesis aims to overcome legal liability for corporations, as well as law enforcement in tackling the crime of hoarding drugs during the Covid-19 pandemic. In solving the problems that exist in this thesis, the author uses a normative juridical approach or legal research sourced from library materials so that it is also called library law research and is mostly carried out on secondary data in the library. In this case PT. X was found storing hundreds of types of drugs in a warehouse owned by PT. X, one of these drugs is a drug for the treatment of Covid-19 "Azithromycine". In conclusion, because corporations are legal subjects that cannot have faults, a responsibility system is applied that is not based on absolute mistakes. Law enforcement in Indonesia in the act of hoarding Covid-19 drugs by PT. X is repressive. Abstrak. Fenomena penimbunan obat muncul dan menyita perhatian masyarakat luas. Hal tersebut dikarenakan pengaruhnya terhadap jumlah barang yang tersedia dari barang yang ditimbun, dimana beberapa oknum memilih untuk menahan suatu barang karena berbagai alasan. Perilaku yang demikian ini, memiliki pengaruh yang buruk bagi fluktuasi kemampuan pengadaan serta penimbunan barang. Penulisan skripsi ini bertujuan untuk menanggulangi pertanggungjawaban hukum bagi korporasi, serta penegakan hukum dalam menanggulangi tindak pidana penimbunan obat di masa pandemi Covid-19. Dalam melakukan pemecahan atas permasalahan yang ada dalam skripsi ini, penulis menggunakan metode pendekatan yuridis normative atau penelitian hukum yang bersumber pada bahan pustaka sehingga disebut juga dengan penelitian hukum kepustakaan dan lebih banyak dilakukan terhadap data yang bersifat sekunder yang ada di perpustakaan. Dalam kasus ini PT. X kedapatan menyimpan ratusan jenis obat dalam gudang milik PT. X, salah satu obat tersebut merupakan obat untuk penanganan Covid-19 “Azithromycine”. Kesimpulannya karena korporasi merupakan subjek hukum yang tidak dapat memiliki kesalahan maka diterapkan system pertanggungjawaban yang tidak mendasarkan pada kesalahan secara mutlak. Penegakan hukum di Indonesia dalam tindak penimbunan obat Covid-19 yang dilakukan PT. X bersifat represif.

Pengawasan Pemerintah Daerah terhadap Pengelolaan Limbah B3 Internal Rumah Sakit Fikri Naufal Uyun; Frency Siska; Nurul Chotidjah
Jurnal Riset Ilmu Hukum Volume 2, No. 1, Juli 2022, Jurnal Riset Ilmu Hukum (JRIH)
Publisher : UPT Publikasi Ilmiah Unisba

Abstract. There is news about the disposal of medical waste at the Temporary Waste Disposal Site (TPS) belonging to the Ciamis District General Hospital. This study uses a normative juridical research method. Research data is collected by examining theories, concepts, legal principles and legislation. As well as data analysis obtained both from literature studies and from field research will be analyzed qualitatively. The results of this study indicate that in its implementation the Ciamis District Hospital is guided by Law number 32 of 2009 concerning environmental protection and management. The parties involved are from the PRKPLH Service and the vendors who have been provided by the local government, while the hospital involved is the sanitarian section. There are still violations of regulations, meaning that the Government's Governance for the Environment at the Ciamis District Hospital has not been effective. The Ciamis District Hospital should always improve supervision in the management of B3 waste by providing direction or understanding about the importance of using waste symbols so that medical and non-medical waste is not mixed. It is recommended that the Ciamis Regency Government emphasize more on the agency by creating a B3 and B3 Waste management team at the Ciamis Regency Hospital to be more responsible in carrying out their duties so that monitoring activities can run effectively and efficiently. Abstrak. Adanya pemberitaan pembuangan limbah medis di Tempat Pembuangan Sampah (TPS) Sementara milik Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Ciamis. Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normative. Data penelitian dikumpulkan dengan cara menelaah teori-teori, konsep-konsep, asas-asas hukum serta peraturan perundang- undangan. Serta analisis data yang diperoleh baik dari studi kepustakaan maupun dari penelitian lapangan akan dianalisis secara kualitatif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa dalam pelaksanaannya RSUD Kabupaten Ciamis berpedoman pada Undang-Undang nomor 32 Tahun 2009 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Pihak yang ikut terlibat yakni dari Dinas PRKPLH dan pihak vendor yang sudah disediakan oleh PEMDA sedangkan dari pihak Rumah Sakit yang terlibat adalah bagian sanitarian. Masih adanya pelanggaran terhadap peraturan mengartikan bahwa Tata kelola Pemerintah terhadap Lingkungan Hidup di RSUD Kabupaten Ciamis belum Efektif. Sebaiknya pihak RSUD Kabupaten Ciamis selalu meningkatkan pengawasan dalam pengelolaan limbah B3 dengan memberikan arahan atau pemahaman tentang pentingnya pengunaan simbol-simbol limbah agar tidak tercampur limbah medis dengan non-medis. Sebaiknya pihak Pemerintah Kabupaten Ciamis lebih mempertegas kepada instansi dengan membuat tim pengelolaan B3 dan Limbah B3 di RSUD Kabupaten Ciamis agar lebih bertanggung jawab dalam melakukan tugasnya agar kegiatan monitoring dapat berjalan dengan efektif dan efisien.

Home Page

OAI Link

Editorial Team

Contact

Reviewer

Google Scholar

Contact Name
Eka An Aqimuddin

Contact Email
uptpublikasi@unisba.ac.id

Phone
+6285294008040

Journal Mail Official
jrih@unisba.ac.id

Editorial Address
Gedung Rektorat Lantai 4, Jl. Tamansari No. 20 Bandung 40116

Location
Kota bandung,

Jawa barat

INDONESIA

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Home Page

OAI Link

Editorial Team

Contact

Reviewer

Google Scholar

Contact Name Eka An Aqimuddin

Contact Email uptpublikasi@unisba.ac.id

Phone +6285294008040

Journal Mail Official jrih@unisba.ac.id

Editorial Address Gedung Rektorat Lantai 4, Jl. Tamansari No. 20 Bandung 40116

Location Kota bandung, Jawa barat INDONESIA

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Contact Name
Eka An Aqimuddin

Contact Email
uptpublikasi@unisba.ac.id

Phone
+6285294008040

Journal Mail Official
jrih@unisba.ac.id

Editorial Address
Gedung Rektorat Lantai 4, Jl. Tamansari No. 20 Bandung 40116

Location
Kota bandung,

Jawa barat

INDONESIA