cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Eka An Aqimuddin
Contact Email
uptpublikasi@unisba.ac.id
Phone
+6285294008040
Journal Mail Official
jrih@unisba.ac.id
Editorial Address
Gedung Rektorat Lantai 4, Jl. Tamansari No. 20 Bandung 40116
Location
Kota bandung,
Jawa barat
INDONESIA
Jurnal Riset Ilmu Hukum
Published by Universitas Islam Bandung
ISSN : 28083156     EISSN : 27986055     DOI : https://doi.org/10.29313/jrih.v1i2
Core Subject : Humanities, Education, Social,
Humanities Education Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences
Jurnal Riset Ilmu Hukum (JRIH) adalah jurnal peer review dan dilakukan dengan double blind review yang mempublikasikan kajian hasil riset dan teoritik terhadap isu empirik dalam sub kajian ilmu hukum pidana dan perdata. JRIH ini dipublikasikan pertamanya 2021 dengan eISSN 2798-6055 yang diterbitkan oleh UPT Publikasi Ilmiah, Universitas Islam Bandung. Semua artikel diperiksa plagiasinya dengan perangkat lunak anti plagiarisme. Jurnal ini ter-indeks di Google Scholar, Garuda, Crossref, dan DOAJ. Terbit setiap Juli dan Desember.
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Hukum
Articles 100 Documents
 2   3   4   5   6 
Kajian Terhadap Kasus Penyiksaan ART sebagai Bentuk Kekerasan Domestik Baru di Indonesia Muhammad Hafidz; Dian Andriasari
Jurnal Riset Ilmu Hukum Volume 2, No. 2, Desember 2022, Jurnal Riset Ilmu Hukum (JRIH)
Publisher : UPT Publikasi Ilmiah Unisba

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29313/jrih.v2i2.1142

Abstract

Abstract. Profession as a household assistant and vulnerable to acts of violence. Acts of domestic violence are often perpetrated by men against women which are supported by a patriarchal culture which assumes that men have a higher social status or degree than women. This research is an empirical normative research, which is a legal research that combines elements of normative law which is then supported by data or empirical elements. The specification of this writing is descriptive analytical, namely giving a systematic and logical explanation, and then analyzing it, in order to examine materials from the literature and laws that apply in Indonesia. The data analysis method of this research is qualitative normative. From the results of research that has been done, related to efforts to provide protection and law enforcement for victims. It can be seen that legal protection efforts for household assistants as victims of domestic violence include providing a sense of security or calm for victims of domestic violence by placing them in safe homes, also providing legal assistance and providing consulting and rehabilitation services. Including the lack of understanding of domestic violence from both the community and law enforcement officials and the limited space for victims to move. Abstrak. Profesi asisten rumah tangga dan rentan mendapat tindak kekerasan. Perbuatan kekerasan dalam rumah tangga kerap kali dilakukan oleh laki-laki terhadap perempuan yang didukung oleh budaya patriarki yang menganggap bahwa laki-laki memiliki status atau derajat sosial yang lebih tinggi dari perempuan. Penelitian ini merupakan penelitian normatif empiris, yang merupakan penelitian hukum yang dalam menggabungkan unsur hukum normatif yang kemudian didukung dengan data atau unsur empiris. Spesifikasi penulisan ini adalah deskriptif analitis, yaitu memberikan paparan secara sistematis dan logis, serta kemudian menganalisisnya, dalam rangka mengkaji bahan-bahan dari kepustakaan dan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia. Metode analisis data penelitian ini adalah normatif kualitatif. Dari hasil penelitian yang telah dilakukan, terkait upaya pemberian perlindungan dan penegakan hukum terhadap korban. Dapat diketahui bahwa upaya perlindungan hukum terhadap asisten rumah tangga sebagai korban kekerasan dalam rumah tangga antara lain memberikan rasa aman atau ketenangan bagi korban kekerasan dalam rumah tangga dengan menempatkannya dirumah aman, juga diberikan pendampingan hukum dan pemberian layanan konsultasi dan rehabilitasi Sedangkan kendala penegakan hukum kekerasan dalam rumah tangga antara lain kurangnya pemahaman mengenai kekerasan dalam rumah tangga baik dari masyarakat ataupun aparat penegak hukum serta terbatasnya ruang gerak korban.
Penegakan Hukum Pidana Pelaku Penyelundupan Impor Handphone Ilegal Dihubungkan dengan UU Kepabeanan Meiry Yulia Putri
Jurnal Riset Ilmu Hukum Volume 2, No. 2, Desember 2022, Jurnal Riset Ilmu Hukum (JRIH)
Publisher : UPT Publikasi Ilmiah Unisba

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29313/jrih.v2i2.1204

Abstract

Abstract. Smuggling is an act that is very detrimental to the country's finances and economy. The use of criminal law sanctions in regulating and controlling society through legislation is part of a policy measure. The purpose of this study is to identify and examine the factors that cause smuggling of illegal mobile phone imports in Indonesia, as well as to analyze the enforcement of criminal law in cases of smuggling of illegal cell phone imports related to law number 17 of 2006 concerning customs. The approach used in this study is a normative juridical approach, by examining literature or secondary data related to the problems under study. Based on the research, the results showed that the causal factor for illegal cell phone smuggling at Soekarno Hatta airport was the existence of a physical smuggling mode by storing or hiding cell phones in trouser pockets, vest or jacket pockets. Law enforcement by Customs and Excise Civil Servant Investigators According to the law on imported goods entering Indonesian territory is regulated in Law No. 17 of 2006 concerning Customs. Regulations relating to the import and export of goods are contained in Article 102, Article 102A, Article 102B concerning the entry and exit of goods from outside Indonesia and the entry of goods into Indonesia. Abstrak. Penyelundupan merupakan perbuatan yang sangat merugikan keuangan dan perekonomian negara. Penggunaan sanksi hukum pidana dalam mengatur dan mengendalikan masyarakat melalui perundang-undang merupakan bagian dari suatu langkah kebijakan. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui dan mengkaji faktor-faktor penyebab terjadinya penyelundupan impor handphone ilegal di Indonesia, serta menganalisis penegakan hukum pidana dalam kasus penyelundupan impor HP ilegal dihubungkan dengan undang-undang nomor 17 tahun 2006 tentang kepabeanan. Metode pendekatan yang dilakukan dalam penelitian ini yaitu pendekatan yuridis normatif, dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti. Berdasarkan penelitian, didapatkan hasil bahwa faktor penyebab terjadinya penyelundupan handphone ilegal di bandara Soekarno Hatta yaitu adanya modus penyelundupan fisik dengan cara menyimpan atau menyembunyikan handphone di kantong celana, maupun saku rompi atau jaket. Penegakan Hukum yang dilakukan Penyidik Pegawai Negeri Sipil Bea dan Cukai Menurut Undang-Undang terhadap barang impor yang masuk ke wilayah Indonesia diatur dalam Undang-Undang No 17 Tahun 2006 tentang Kepabeanan. Peraturan berkaitan kegiatan impor dan ekspor barang tertuang dalam Pasal 102, Pasal 102A, Pasal 102B tentang keluar masuknya barang dari luar Indonesia maupun masuknya barang ke Indonesia.
Hak atas Informasi Pemadaman Listrik dan Pembayaran Kompensasi Ditinjau dari Hukum Positif Rizki Triyadi; Tatty Aryani Ramli
Jurnal Riset Ilmu Hukum Volume 2, No. 2, Desember 2022, Jurnal Riset Ilmu Hukum (JRIH)
Publisher : UPT Publikasi Ilmiah Unisba

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29313/jrih.v2i2.1241

Abstract

Abstract. Law Number 8 of 1999 concerning Consumer Protection have the right to information regarding the conditions and guarantees for the goods or services they use from business actors and by providing information on power outages, consumers can reduce losses by preparing alternative sources of electricity. In their economic activities and electricity providers are basically required to provide information on power outages no later than 24 (twenty four) hours before a power outage is carried out to consumers and this is regulated in Government Regulation Number 14 of 2012 concerning Electricity Supply Business Activities. In addition, consumers have rights which are lex specialist regulated in Law Number 30 of 2009 concerning Electricity, namely the right to obtain compensation and compensation due to a power outage to PT PLN,, but compensation and compensation can only be given if the power outage is caused by a power outage. due to negligence or error of the electricity provider while the power outage is caused by maintenance of electrical installations or repairs due to natural disaster disturbances, consumers are not entitled to claim compensation or compensation from PT PLN (Persero) and consumers are very difficult to claim compensation and compensation. These research were examined using a normative juridical approach and a descriptive analytical research specification. Abstrak. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen, mempunyai hak atas informasi mengenai kondisi dan jaminan atas barang atau jasa yang digunakannya dari pelaku usaha dan dengan pemberian informasi pemadaman listrik tersebut konsumen dapat menekan kerugian dengan mempersiapkan sumber daya pengganti listrik dalam aktivitas ekonominya dan penyedia tenaga listrik pada dasarnya diharuskan untuk melakukan pemberian informasi pemadaman listrik paling lambat 24 (dua puluh empat) jam sebelum pemadaman listrik dilakukan kepada konsumen dan hal tersebut diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2012 Tentang Kegiatan Usaha Penyediaan Tenaga Listrik. Selain itu konsumen mempunyai hak yang secara lex specialist diatur dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 Tentang Ketenagalistrikan yaitu hak untuk mendapatkan ganti rugi dan kompensasi akibat pemadaman listrik kepada PT PLN (Persero), namun pemberian kompensasi dan ganti rugi tersebut hanya dapat diberikan apabila pemadaman listrik disebabkan oleh kelalaian atau kesalahan petugas penyedia tenaga listrik sedangkan pemadaman listrik yang disebabkan oleh pemeliharaan instalasi listrik atau perbaikan akibat gangguan bencana alam, konsumen tidak berhak menuntut ganti rugi atau kompensasi kepada PT PLN ( Persero) dan konsumen sangat sulit untuk dapat menuntut ganti rugi dan kompensasi. Penelitian ini lakukan dengan metode pendekatan yang bersifat yuridis normatif dan spesifikasi penelitian yang bersifat deskriptif analitis.
Pemenuhan Hak Investor pada Obligasi di Pasar Modal Ditinjau dari Peraturan Pasar Modal Annisa Affandy; Toto Tohir Suriatmadja
Jurnal Riset Ilmu Hukum Volume 2, No. 2, Desember 2022, Jurnal Riset Ilmu Hukum (JRIH)
Publisher : UPT Publikasi Ilmiah Unisba

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29313/jrih.v2i2.1298

Abstract

Abstract. One of the roles of the Capital Market in Indonesia is as a vehicle for investment for the community. The public, which in this case are investors, can channel their funds to securities traded in the Capital Market, one of which is bonds with the type of medium-term bonds or MediumTerm Notes (MTN). In fact, investing in bonds in the Capital Market is not only profitable for investors, but is also faced with the risk of loss, including because of the PKPU decision filed by a third party against the issuer, which then results in the non-fulfillment of investors' rights. This study examines the fulfillment of investors' rights in investing in bonds in the Capital Market, where the fulfillment of these rights is constrained because the issuer of bonds received a PKPU decision requested by a third party. This study uses a normative juridical approach with qualitative descriptive-analytical specifications. The results show that the rights of investors in investing in MTN bonds according to the trusteeship contract as outlined in the bond issuance prospectus are to get payment of principal and bonds payable, but in fact investors do not get the right to payment of principal and interest of the 6 bonds because of the PKPU decision to issuers. Abstrak. Salah satu peran Pasar Modal di Indonesia adalah sebagai wahana investasi bagi masyarakat. Masyarakat yang dalam hal ini adalah investor dapat menyalurkan dananya pada efek yang diperjualbelikan di Pasar Modal, salah satunya adalah obligasi dengan jenis obligasi jangka menengah atau Medium Term Notes (MTN). Kenyataanya, berinvestasi pada obligasi di Pasar Modal bukan hanya mendatangkan keuntungan bagi investor, tetapi juga dihadapkan risiko kerugian diantaranya karena putusan PKPU yang dimohonkan oleh pihak ketiga terhadap emiten, kemudian menyebabkan tidak terpenuhinya hak-hak investor. Penelitian ini mengkaji mengenai pemenuhan hak-hak investor dalam investasi pada obligasi di Pasar Modal yang pemenuhan hak-haknya tersebut terkendala karena emiten penerbit obligasi mendapat putusan PKPU yang dimohonkan oleh pihak ketiga. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif dengan spesifikasi deskriptif-analitis yang bersifat kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa hak-hak investor dalam investasi pada obligasi jenis MTN sesuai kontrak perwaliamanatan yang dituangkan pada prospektus penerbitan obligasi adalah mendapatkan pembayaran pokok dan utang obligasi, namun pada faktanya investor tidak mendapatkan hak atas pembayaran pokok dan bunga ke-6 obligasi karena putusan PKPU terhadap emiten.
Analisis Kriminologis Terhadap Peningkatan Kejahatan Siber di Masa Pandemi Covid-19 Alfiyan Umbara; Dian Alan Setiawan
Jurnal Riset Ilmu Hukum Volume 2, No. 2, Desember 2022, Jurnal Riset Ilmu Hukum (JRIH)
Publisher : UPT Publikasi Ilmiah Unisba

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29313/jrih.v2i2.1324

Abstract

Abstract. COVID-19 pandemic occurring in various parts of the world, especially Indonesia, as one of the countries affected by the outbreak. Some countries recorded a decrease in crime, but there was a significant increase in crime, namely cyber crime. Based on this phenomenon, the problems in this research are formulated as follows: (1) What are the factors that caused the increase in cyber crime during the COVID-19 pandemic? (2) What are the preventive steps that must be taken to reduce cyber crime in Indonesia? The researcher uses a normative juridical approach, which is an approach based on the main legal material by examining theories, concepts, legal principles, and legislation related to this research. The approach used is a literature study, which includes primary legal materials, secondary legal materials, and tertiary legal materials. To support secondary material, data from BSSN (National Cyber and Crypto Agency) and The Ministry of Communication and Informatics regarding the increasing incidence of cyber crime during the pandemic is used to complement the research data. The data analysis used is qualitative data analysis. The results of this study show that cyber crime, in terms of criminological aspects, occurs due to economic and social factors during the pandemic. Prevention and control measures use two means, namely penal and non-penal. Abstrak. Pandemi Covid-19 yang terjadi di berbagai belahan dunia Khususnya Indonesia sebagai salah satu negara yang terdampak wabah tersebut. Beberapa negara mencatat terdapat penurunan kejahatan, akan tetapi terdapat kejahatan yang meningkat secara signifikan yakni Kejahatan Siber. Berdasarkan fenomena tersebut, maka permasalahan dalam penelitian ini dirumuskan sebagai berikut : (1) Apakah faktor-faktor yang menyebabkan meningkatnya kejahatan siber di masa pandemi covid-19? (2) Bagaimana langkah preventif yang harus dilakukan supaya mengurangi kejahatan siber di Indonesia?. Peneliti menggunakan metode pendekatan Yuridis Normatif yaitu pendekatan yang dilakukan berdasarkan bahan hukum utama dengan cara menelaah teori-teori, konsep-konsep, asas-asas hukum serta peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan penelitian ini. Pendekatan yang digunakan adalah studi kepustakaan yang meliputi Bahan Hukum Primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Untuk mendukung bahan sekunder, maka data-data dari BSSN (Badan Sandi dan Siber Negara) dan Kominfo terhadap peristiwa meningkatnya kejahatan siber di masa pandemi di gunakan untuk melengkapi data penelitian. Analisis data yang digunakan adalah analisis data kualitatif. Hasil dari penelitian ini adalah : bahwa kejahatan siber ditinjau dari aspek kriminologis terjadi akibat faktor ekonomi dan sosial selama masa pandemi, langkah penanggulangan dan pencegahannya menggunakan dua sarana yaitu penal dan non penal.
Tinjauan Sosiologi Hukum Terhadap Residivis Tindak Pidana Pencurian Sepeda Motor di Kabupaten Banggai Indra Prayoga Hermanto; Arinto Nurcahyono
Jurnal Riset Ilmu Hukum Volume 2, No. 2, Desember 2022, Jurnal Riset Ilmu Hukum (JRIH)
Publisher : UPT Publikasi Ilmiah Unisba

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29313/jrih.v2i2.1451

Abstract

Abstract. Crime is a social phenomenon that is often faced by every society in this world. The crime that often occurs in Indonesia is theft, so when that happens the law is there to provide justice and a sense of security to the community with legal procedures and remedies. This study aims to find out how criminal law is enforced in the crime of motorcycle theft by recidivists and also to find out how the process of criminalizing motorcycle theft by recidivists from the perspective of legal sociology. The research method used is a sociological juridical approach and data collection techniques used in this study are literature studies and interviews. Based on the results of the research conducted, it shows that the act of theft that has occurred has been carried out repeatedly so that the crime is a recidivist crime. In an effort to create efforts to deal with criminal acts of theft, especially recidivists, it is necessary to carry out matters that have been included in laws and regulations, so that a sense of security, comfort and peace can be created in the environment and associations within the family and social community. There are several factors that influence these crimes, including internal factors, external factors, and economic factors. Abstrak. Kejahatan merupakan gejala sosial yang sering dihadapi oleh setiap masyarakat di dunia ini. Kejahatan yang sering terjadi di Indonesia adalah pencurian, sehingga apabila hal itu terjadi maka hukum hadir untuk memberikan keadilan serta rasa aman kepada masyarakat dengan tata cara dan upaya hukum. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana penegakan hukum pidana dalam menanggulangi tindak pidana pencurian sepeda motor oleh residivis dan juga untuk mengetahui bagaimana proses pemidanaan tindak pidana pencurian sepeda motor oleh residivis dari perspektif sosiologi hukum. Metode Penelitian yang digunakan adalah pendekatan yuridis sosiologis dan Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi kepustakaan dan wawancara. Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan menunjukan bahwa tindakan pencurian yang terjadi telah di lakukan berulang kali sehingga tindak pidana tersebut merupakan tindak pidana residivis KUHP sudah mengaturnya dan harus dilaksanakan oleh para penegak hukum yang menjalankan peraturan-peraturan tersebut, sebagai perwujudan yang diatur dalam KUHP. Dalam usaha untuk menciptakan usaha penanggulangan tindak pidana pencurian khususnya residivis, diperlukan untuk melaksanakan hal-hal yang telah dicantumkan dalam peraturan perundang-undangan, sehingga dapat terciptanya rasa aman, nyaman dan tentram dalam lingkungan maupun pergaulan didalam keluarga dan masyarakat sosial. Ada beberapa faktor yang mempengaruhi tindak kejahatan tersebut diantaranya seperti, faktor internal, faktor eksternal, dan faktor ekonomi.
Penegakan Hukum Kepolisian dalam Penanggulangan Pungutan Liar pada Masa Pandemi di Kota Padang Gery Ibnu Wiratama; Eka Juarsa
Jurnal Riset Ilmu Hukum Volume 2, No. 2, Desember 2022, Jurnal Riset Ilmu Hukum (JRIH)
Publisher : UPT Publikasi Ilmiah Unisba

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29313/jrih.v2i2.1452

Abstract

Abstract. The crime rate in Indonesia, especially the city of Padang is very high, especially since the number has soared after the Covid-19 pandemic. In its implementation, the Padang City regional police have done many things to reduce one type of crime that is currently rife among the public, namely extortion. With this research, of course, the aim is to find out about police law enforcement in dealing with illegal levies during a pandemic in the city of Padang. The research method used is normative juridical with analytical descriptive research specifications. Sources of primary and secondary legal data are based on statutory regulations and books relating to the protection of the right to wages. The tertiary legal material in this study relates to illegal levies being carried out by the community amid the Covid-19 pandemic. The data analysis used is qualitative data analysis. Based on the results of this study, it can be concluded that the law enforcement carried out by the Padang City Police in dealing with cases of illegal levies which are increasing in the midst of the Covid-19 Pandemic has been maximized, but there are also many obstacles. In practice, the community feels less cooperative in the police's efforts to reduce cases of extortion amid the Covid-19 pandemic. Abstrak. Angka kriminalitas di Indonesia khususnya Kota Padang sangat tinggi, apalagi angka tersebut melonjak setelah adanya Pandemi Covid-19. Dalam pelaksanaannya, kepolisian daerah Kota Padang melakukan banyak hal untuk mengurangi salah satu jenis kriminal yang sedang marak terjadi di kalangan masyarakat yaitu pungutan liar. Dengan penelitian ini tentunya bertujuan untuk mengetahui mengenai penegakan hukum kepolisian dalam penanggulangan pungutan liar pada masa pandemi di kota Padang. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan spesifikasi penelitian deskriptif analitis. Sumber data hukum primer dan sekunder berdasarkan peraturan perundang-undangan serta buku-buku yang berkaitan dengan perlindungan hak upah. Bahan hukum tersier dalam penelitian ini berhubungan dengan pungutan liar yang di lakukan Masyarakat Ditengah pandemi Covid-19. Dengan analisis data yang digunakan yaitu analisis data kualitatif. Berdasarkan hasil dari penelitian ini dapat disimpulkan bahwa penegakan hukum yang dilakukan oleh kepolisian Kota Padang dalam menangani kasus pungutan liar yang semakin melonjak ditengah Pandemi Covid-19 sudah maksimal, namun kendala yang didapatkan juga sangat banyak. Dalam pelaksanaannya, masyarakat dirasa kurang kooperatif dalam usaha kepolisian untuk mengurangi kasus pungutan liar ditengah Pandemi Covid-19.
Pemidanaan bagi Pelaku Terorisme dalam Perspektif Hukum Pidana Positif dan Hukum Pidana Islam Astri Yulianti; Ade Mahmud; Fariz Farrih Izadi
Jurnal Riset Ilmu Hukum Volume 2, No. 2, Desember 2022, Jurnal Riset Ilmu Hukum (JRIH)
Publisher : UPT Publikasi Ilmiah Unisba

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29313/jrih.v2i2.1456

Abstract

Abstract. Terrorism is an act of crime against humanity and civilization that poses a serious threat to state sovereignty, is a danger to security, world peace and is detrimental to the welfare of the community. Subjectively, the perpetrators who have been subject to criminal sanctions after serving their sentences are not able to provide a remedial effect both to themselves and to their group. The purpose of this research is to find out how to punish the perpetrators of criminal acts of terrorism in Islamic criminal law and the Law on the Eradication of Theoretical Crimes, as well as to find out how the views of Islamic criminal law on the death penalty for perpetrators of theoretic crimes. This is a juridical-normative research method, namely by emphasizing legal science or secondary data, meaning data obtained from cases related to criminal acts of terrorism. The technique of collecting is through a literature study and then the data obtained from the research is analyzed in a normative juridical manner. Results of The analysis found that the effort to punish the perpetrators of acts of terrorism has different sanctions ranging from a minimum imprisonment of 5 years and a maximum sentence of 20 years or more referred to as a maximum imprisonment, life imprisonment to the death penalty. Abstrak.Terorisme adalah tindakan kejahatan terhadap kemanusiaan dan peradaban yang menimbulkan ancaman serius terhadap kedaulatan negara, bahaya terhadap keamanan, perdamaian dunia serta merugikan kesejahteraan masyarakat. Secara subyektif, para pelaku yang telah dikenai sanksi pidana setelah menjalani hukuman ternyata tidak mampu memberikan efek perbaikan baik kepada dirinya sendiri maupun kepada kelompoknya. Adapun tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui bagaimana upaya pemidanaan bagi pelaku tindak pidana terorisme dalam hukum pidana Islam dan UndangUndang tentang Pemberantasan Tindak Pidana Teoririsme, serta mengetahui bagaimana pandangan hukum pidana Islam terhadap sanksi pidana mati pelaku tindak pidana teorisme.Metode yang digunakan dalam peneltian ini adalah metode penelitian Yuridis-Normatif yaitu dengan menekankan pada ilmu hukum atau data sekunder artinya data yang diperoleh dari kasus yang berhubungan dengan tindak pidana terorisme. Teknik pengumpulan melalui studi kepustakaan yang kemudian data yang diperoleh dari penelitian dianalisis secara yuridis normatif. Hasil dari analisa ditemukan bahwa Upaya pemidanaan pada pelaku tindakan terorisme yaitu memiliki sanksi yang berbeda beda mulai dari pidana kurungan paling rendah atau sedikitnya dipidana 5 tahun dan paling lama yaitu 20 tahun atau lebih disebut sebagai pidana kurungan maksimal, pidana seumur hidup hingga hukuman mati.
Tanggung Jawab Bank Terhadap Nasabah yang Dananya Terbukti Digunakan oleh Karyawan Bank Lintar Bagas Putra Efrianto; Diana Wiyanti
Jurnal Riset Ilmu Hukum Volume 2, No. 2, Desember 2022, Jurnal Riset Ilmu Hukum (JRIH)
Publisher : UPT Publikasi Ilmiah Unisba

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29313/jrih.v2i2.1457

Abstract

Abstract. Customers are an important factor in banking, therefore to gain customer trust, banks must be accountable for their business activities to customers. This study aims to identify and analyze the bank's responsibility for the loss of customer funds that were intentionally used by bank employees and to determine the legal considerations of the Supreme Court judges in this case. The research method used is normative juridical research, namely research that analyzes bank responsibilities and Supreme Court decisions by examining secondary data consisting of primary legal materials and secondary legal materials. The theory used is the theory of legal protection and the theory of responsibility to answer the main problem. Based on the results of the study, it is known that the bank is not responsible for returning customer funds that are proven to be used by bank employees. Based on the provisions of Article 10 of PBI Number 16/1/2014 concerning Consumer Protection and Article 29 of POJK Number 1/POJK.07/2013 concerning Consumer Protection in the Financial Services Sector, the bank must be responsible for consumer losses arising from the negligence of its management and employees. For this incident, the customer sued the bank to court to get the funds back. Abstrak. Nasabah adalah faktor penting dalam perbankan, oleh karena itu untuk mendapatkan kepercayaan nasabah, bank harus mempertanggungjawabkan kegiatan usahanya kepada nasabah. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis tanggung jawab bank atas hilangnya dana nasabah yang dengan sengaja digunakan oleh karyawan bank dan untuk mengetahui pertimbangan hukum majelis hakim MA atas kasus tersebut. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian yuridis normatif, yaitu penelitian yang menganalisis tanggungjawab bank dan Putusan MA dengan cara meneliti data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Teori yang digunakan adalah teori perlindungan hukum dan teori tanggung jawab untuk menjawab pokok permasalahan. Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa pihak bank tidak bertanggungjawab mengembalikan dana nasabah yang terbukti digunakan oleh karyawan bank. Berdasarkan ketentuan Pasal 10 PBI Nomor 16/1/2014 Tentang Perlindungan Konsumen dan Pasal 29 POJK Nomor 1/POJK.07/2013 Tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan, pihak bank wajib bertanggung jawab atas kerugian konsumen yang timbul akibat kelalaian pengurus dan pegawainya. Atas peristiwa tersebut nasabah menggugat bank ke pengadilan untuk mendapatkan kembali dananya
Akibat Hukum Wanprestasi Pre-Order oleh Perusahaan Sepeda Ditinjau dari Buku III KUHPerdata Ravy Yuristiawan; Liya Sukma Muliya
Jurnal Riset Ilmu Hukum Volume 2, No. 2, Desember 2022, Jurnal Riset Ilmu Hukum (JRIH)
Publisher : UPT Publikasi Ilmiah Unisba

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29313/jrih.v2i2.1461

Abstract

Abstract.E-commerce is simply defined as electronic transactions. In E-commerce itself there is a Pre-order system. The problems in this research are: (1) How to compensate for defaults on pre-orders (PO) carried out by bicycle companies in terms of Book III of the Civil Code, (2) What is the responsibility of importers in applying compensation due to defaults on Preorders (PO) made by bicycle companies in terms of Book III of the Civil Code. The usefulness of this research is theoretically and practically. The research approach used is the normative juridical method with descriptive analytical research specifications and using secondary data as library material which includes primary, secondary and tertiary legal materials. The data collection technique uses literature study and the method of analysis is carried out by qualitative juridical methods. The research results obtained by providing compensation in the form of replacement with costs, losses and interest, because the consumer has not received the goods that have been ordered and there is no certainty at all from the importer and the importer's responsibility for consumer losses is part of the responsibility under the contract. Consumer advantage based on this theory is the application of obligations that are absolute. Abstrak. E-commerce secara sederhana diartikan sebagai transaksi elektronik. Didalam E-commerce sendiri terdapat sistem Pre-order. Permasalahan dalam penelitian ini, yaitu: (1) Bagaimana ganti rugi dari adanya wanprestasi dari pre-order (PO) yang dilakukan oleh perusahaan sepeda ditinjau dari Buku III KUHPerdata, (2) Bagaimana tanggung jawab importir dalam penerapan ganti rugi karena adanya wanprestasi pre-order (PO) yang dilakukan oleh perusahaan sepeda ditinjau dari Buku III KUHPerdata. Kegunaan penelitian ini secara teoritis dan praktis. Metode pendekatan penelitian yang digunakan yaitu metode yuridis normatif dengan spesifikasi penelitian deskriptif analisis dan menggunakan data sekunder sebagai bahan kepustakaan yang meliputi bahan hukum primer, sekunder dan tersier. Teknik pengumpulan data menggunakan studi kepustakaan dan metode analisis dilakukan dengan metode yuridis kualitatif. Hasil penelitian yang diperoleh dengan pemberian ganti rugi berupa pergantian dengan biaya, kerugian dan bunga, dikarenakan pihak konsumen belum menerima barang yang telah dipesan dan tidak ada kepastian sama sekali dari pihak importir dan tanggung jawab importir terhadap kerugian konsumen merupakan bagian dari tanggungjawab berdasarkan kontrak. Keuntungan konsumen berdasarkan teori ini yaitu penerapan kewajiban yang sifatnya mutlak.

Page 4 of 10 | Total Record : 100

 2   3   4   5   6 

Filter by Year

2021 2025


Reset
Filter By Issues
All Issue Volume 5, No 1, July 2025, Jurnal RIset Ilmu Hukum (JRIH) Volume 4, No.2, Desember 2024, Jurnal RIset Ilmu Hukum (JRIH) Volume 4, No. 1, Juli 2024, Jurnal Riset Ilmu Hukum (JRIH) Volume 3, No. 2, Desember 2023, Jurnal Riset Ilmu Hukum (JRIH) Volume 3, No. 1, Juli 2023, Jurnal Riset Ilmu Hukum (JRIH) Volume 2, No. 2, Desember 2022, Jurnal Riset Ilmu Hukum (JRIH) Volume 2, No. 1, Juli 2022, Jurnal Riset Ilmu Hukum (JRIH) Volume 1, No. 2, Desember 2021, Jurnal Riset Ilmu Hukum (JRIH) Volume 1, No. 1, Juli 2021, Jurnal Riset Ilmu Hukum (JRIH)