cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Eka An Aqimuddin
Contact Email
uptpublikasi@unisba.ac.id
Phone
+6285294008040
Journal Mail Official
jrih@unisba.ac.id
Editorial Address
Gedung Rektorat Lantai 4, Jl. Tamansari No. 20 Bandung 40116
Location
Kota bandung,
Jawa barat
INDONESIA
Jurnal Riset Ilmu Hukum
Published by Universitas Islam Bandung
ISSN : 28083156     EISSN : 27986055     DOI : https://doi.org/10.29313/jrih.v1i2
Core Subject : Humanities, Education, Social,
Humanities Education Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences
Jurnal Riset Ilmu Hukum (JRIH) adalah jurnal peer review dan dilakukan dengan double blind review yang mempublikasikan kajian hasil riset dan teoritik terhadap isu empirik dalam sub kajian ilmu hukum pidana dan perdata. JRIH ini dipublikasikan pertamanya 2021 dengan eISSN 2798-6055 yang diterbitkan oleh UPT Publikasi Ilmiah, Universitas Islam Bandung. Semua artikel diperiksa plagiasinya dengan perangkat lunak anti plagiarisme. Jurnal ini ter-indeks di Google Scholar, Garuda, Crossref, dan DOAJ. Terbit setiap Juli dan Desember.
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Hukum
Articles 100 Documents
 3   4   5   6   7 
Pembangunan Perumahan Komersial di Kawasan Industri Kabupaten Karawang Ditinjau dari Perencanaan Ruang Indah Kamilah Nurul Syifa; Frency Siska
Jurnal Riset Ilmu Hukum Volume 3, No. 1, Juli 2023, Jurnal Riset Ilmu Hukum (JRIH)
Publisher : UPT Publikasi Ilmiah Unisba

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29313/jrih.v3i1.1838

Abstract

Abstract. Every year Indonesia experiences an increase in population which has an impact on increasing public demand for housing needs which is one of the rights obtained by all Indonesian people in accordance with what is mandated in the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia. The increasing demand for these residences make housing developers or developers see promising business opportunities so they don't pay attention to regulations related to housing development, so they carry out housing construction in areas that are not intended for them. This can have a bad impact on both humans and the environment, therefore this study aims to find out whether housing construction, especially commercial housing in Karawang Regency is already in the area it is intended for or has not been reviewed from Karawang Regency Regional Regulation No. 2 of 2013 concerning Planning Regional Spatial Planning (RTRW) 2011-2031. The method used in this study is normative juridical, namely by using data collection techniques through library research by collecting secondary data and primary data in the form of interviews with the PUPR Office of Karawang Regency as supporting data to ascertain the truth of the incident. The results of this study indicate that the construction of commercial housing in Karawang Regency is not in accordance with what is regulated in the RTRW of Karawang Regency, there are still housing developments in areas that are not designated as in industrial areas which are based on the RTRW of Karawang Regency are not allowed to build commercial housing in them. Abstrak. Setiap tahunnya Indonesia mengalami peningkatan jumlah penduduk yang berdampak pada meningkatnya permintaan masyarakat atas kebutuhan tempat tinggal yang merupakan salah satu hak yang didapatkan oleh seluruh masyarakat Indonesia sesuai dengan apa yang diamanatkan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Meningkatnya permintaan atas tempat tinggal tersebut membuat para pihak pengembang atau developer perumahan melihat peluang usaha yang menjanjikan hingga tidak menghiraukan peraturan terkait dengan pembangunan perumahan, sehingga melakukan pembangunan perumahan pada kawasan yang bukan peruntukkannya. Hal tersebut dapat berdampak buruk baik bagi manusia maupun lingkungan hidup, maka dari itu penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apakah pembangunan perumahan, khususnya perumahan komersial di Kabupaten Karawang sudah berada pada kawasan yang diperuntukannya atau belum ditinjau dari Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 2 Tahun 2013 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Tahun 2011-2031. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif, yaitu dengan menggunakan teknik pengumpulan data melalui studi kepustakaan dengan cara mengumpulkan data sekunder dan data primer berupa wawancara dengan Dinas PUPR Kabupaten Karawang sebagai data pendukung untuk memastikan kebenaran dari peristiwa tersebut. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa pembangunan perumahan komersial di Kabupaten Karawang belum sesuai dengan apa yang diatur dalam RTRW Kabupaten Karawang, masih terdapat pembangunan perumahan yang berada di kawasan yang bukan peruntukannya seperti pada kawasan industri yang berdasarkan RTRW Kabupaten Karawang tidak diperbolehkan dibangun perumahan komersial di dalamnya.
Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Usaha yang Menambang di Kawasan Hutan Tanpa Izin M. Rafli Maulana; Arif Firmansyah
Jurnal Riset Ilmu Hukum Volume 3, No. 1, Juli 2023, Jurnal Riset Ilmu Hukum (JRIH)
Publisher : UPT Publikasi Ilmiah Unisba

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29313/jrih.v3i1.1839

Abstract

Abstract. Mining activities are often carried out illegally, namely without obtaining permission from the government. This certainly causes losses for society and the country. This study aims to analyze law enforcement against business actors who mine in forest areas without permits and the application of sanctions with legislation related to mining is carried out when there are violations by mining business actors who mine in forest areas where there are no permits because they do not have a permit. comply with the provisions of the Borrow-to-Use Forest Area Permit. The research method used is juridical-normative with descriptive analytical research specifications. The research data was collected by means of a literature study using secondary data and the data analysis used was qualitative juridical. There are still illegal mining practices because law enforcement and the implementation of sanctions against mining in Forest Areas without a permit have not gone well. The results of the study show that law enforcement against business actors who mine without a permit according to Law Number 4 of 2009 concerning Mineral and Coal Mining can be carried out in a preventive and repressive manner. Law enforcement is felt to be not optimal due to law enforcement factors. Legal sanctions for business actors who mine without a permit in the forest area in terms of Law Number 3 of 2020 amendment to Law Number 4 of 2009 Concerning Mineral and Coal Mining, namely administratively according to Article 119 and criminal sanctions according to Article 36 number 19 amendment to article 78 paragraph (3) Government Regulation in Lieu of Law Number 2 of 2022 concerning Job Creation Abstrak. Kegiatan Pertambangan seringkali dilakukan secara ilegal yaitu tidak memperoleh izin dari pemerintah. Hal ini tentu menyebabkan kerugian bagi masyarakat maupun negara. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penegakan hukum terhadap pelaku usaha yang menambang di kawasan hutan tanpa izin serta penerapan sanksi dengan perundang-undangan yang berhubungan dengan pertambangan dilakukan bila mana terdapat pelanggaran oleh para pelaku usaha pertambangan yang menambang pada kawasan hutan yang terdapat tidak mengantongi izin karena tidak memenuhi ketentuan Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis-normatif dengan spesifikasi penelitian bersifat deskriptif analisis. Data penelitian ini dikumpulkan secara studi kepustakaan/literatur dengan menggunakan data sekunder dan analisis data yang digunakan yaitu yuridis kualitatif. Masih terdapatnya praktik-praktik penambangan illegal karena penegakan hukum dan impelementasi sanksi terhadap pertambangan dalam Kawasan Hutan tanpa izin belum berjalan dengan baik. Hasil penelitian menunjukan bahwa penegakan hukum terhadap pelaku usaha yang menambang tanpa izin menurut Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara dapat dilakukan secara preventif dan represif. Penegakan hukum yang dirasanya belum optimal dikarenakan faktor penegak hukum. Sanksi hukum bagi pelaku usaha yang menambang tanpa izin dikawasan hutan ditinjau dari Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara yaitu secara administrasi sesuai dengan pasal 119 dan secara sanksi pidana sesuai dengan Pasal 36 angka 19 perubahan pasal 78 ayat (3) Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja.
Perlindungan Tenaga Kerja Wanita Indonesia dalam Kasus Perdagangan Manusia di Kamboja Dhea Shabrina ‘Ishmah; Eka An Aqimuddin; Fariz Farrih Izadi
Jurnal Riset Ilmu Hukum Volume 3, No. 1, Juli 2023, Jurnal Riset Ilmu Hukum (JRIH)
Publisher : UPT Publikasi Ilmiah Unisba

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29313/jrih.v3i1.2112

Abstract

Abstract. Human trafficking is increasing because the profits obtained by the perpetrators are very large. Even according to the United Nations, human trafficking is the world's large's criminal enterprise which generates around 9.5 million USD in annual taxes. According to the results of a study by the International Labor Organization, the profits derived from trafficked women, men children are estimated at US$ 32 billion annually. Cambodia is a destination country for trafficking in persons with Indonesian victims having increased in recent years. Reports from Malaysia based on data for 2019 and 2020, in the border areas of neighboring Malaysia and Singapore show that more than 4,268 people come from Indonesia out of a total of 6,809 people who are involved in the crime of trafficking women in Malaysia as sex workers, while the results of monitoring submitted by US Department of State that out of 5 million migrant workers, 20% are the result of trafficking of women and children originating from Indonesia. The Asia Pacific Economic and Social Commission reports that Indonesia ranks third or lowest in efforts to tackle the problem of human trafficking and in 2017 Indonesia is in second place in the world as a victim of human trafficking. Abstrak. Perdagangan manusia semakin banyak dikarenakan keuntungan yang diperoleh pelakunya sangat besar. Bahkan menurut PBB, perdagangan manusia ini adalah sebuah perusahaan kriminal terbesar ketiga tingkat dunia yang menghasilkan sekitar 9,5 juta USD dalam pajak tahunan. Menurut hasil studi International Labour Organization keuntungan yang diperoleh dari perempuan, laki-laki dan anak-anak yang diperdagangkan diperkirakan mencapai US$ 32 miliar setiap tahunnya. Kamboja adalah negara tujuan perdagangan orang dengan korban Indonesia yang mengalami peningkatan dalam beberapa tahun terakhir. Laporan dari Malaysia berdasarkan data tahun 2019 dan 2020, di wilayah perbatasan negara tetangga Malaysia dan Singapura menunjukkan bahwa lebih dari 4.268 manusia berasal dari Indonesia dari sejumlah 6.809 manusia yang terlibat dalam kejahatan perdagangan perempuan di Malaysia sebagai pekerja seks, sedangkan dari hasil pemantauan yang disampaikan oleh US Department of State bahwa dari 5 juta buruh migran terdapat 20% merupakan hasil perdagangan perempuan dan anak berasal dari Indonesia. Adapun Economy and Social Commissionon Asia Pacific melaporkan bahwa Indonesia menempati peringkat ketiga atau terendah dalam upaya penanggulangan masalah perdagangan manusia dan pada tahun 2017 Indonesia adalah urutan ke dua di dunia jadi korban perdagangan manusia.
Perlindungan Hukum Terhadap Anggota Koperasi BMT Rindu Alam yang Dananya Disalahgunakan Pengurus Arifah Hidayat; Diana Wiyanti; Makmur
Jurnal Riset Ilmu Hukum Volume 3, No. 1, Juli 2023, Jurnal Riset Ilmu Hukum (JRIH)
Publisher : UPT Publikasi Ilmiah Unisba

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29313/jrih.v3i1.2113

Abstract

Abstract. Cooperatives or co-ops are business entities consisting of individuals or legal entities with activities based on cooperative principles and refer to Law Number 25 of 1992 concerning Cooperatives. Sharia Cooperative, or Baitul Maal Wat Tamwil, carries out its business activities by adhering to sharia principles. Presently, cooperatives still do not have institutions that can ensure fund safety for cooperative members. The lack of legal protection results in fund embezzlement by the BMT Rindu Alam cooperative management, Sukabumi Regency. This study aims to determine the legal protection of cooperative members and the responsibilities of cooperative management in this case by referencing the Code of Civil Law, Law Number 8 of 1999 concerning Consumer Protection, and Law Number 25 of 1992 concerning Cooperatives. The research used a juridical-normative approach and qualitative method and collected secondary and tertiary legal data. The results found no legal protection for cooperative members whose funds have been misused by the management. Moreover, the management of the BMT Rindu Alam cooperative, Sukabumi Regency, who misused cooperative member's funds, has not compensated for the victim's losses. Abstrak. Koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang-seorang atau badan hukum Koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip Koperasi dengan merujuk pada UU Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian. Koperasi Syariah yang dikenal dengan istilah Baitul Maal Wat Tamwil merupakan sebuah koperasi yang melakukan kegiatan usahanya berdasarkan prinsip syariah. Koperasi sampai saat ini belum memiliki lembaga penjamin simpanan yang diperuntukkan kepada anggota koperasi, dengan minimnya perlindungan hukum ini mengakibatkan terjadinya kasus penggelapan dana oleh pengurus koperasi BMT Rindu Alam Kabupaten Sukabumi. Dalam penelitian ini diteliti mengenai perlindungan hukum anggota Koperasi dan bentuk tanggungjawab yang dilakukan oleh pengurus dalam kasus ini dengan merujuk pada KUHPerdata, UU Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, dan UU Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui perlindungan hukum anggota koperasi dan tanggungjawab pengurus koperasi. Penelitian menggunakan metode pendekatan yuridis-normatif melalui metode kualitatif dengan teknik pengumpulan data yang diambil dari pengumpulan data hukum sekunder dan data hukum tersier. Hasil penelitian diketahui bahwa belum ada perlindungan hukum bagi para anggota koperasi yang dananya disalahgunakan oleh pengurus. Di pihak lain, pengurus yang melakukan perbuatan menyalahgunakan dana anggota koperasi tidak bertanggungjawab mengganti kerugian yang diderita oleh anggota koperasi yang dananya disalahgunakan oleh pengurus koperasi BMT Rindu Alam Kabupaten Sukabumi.
Penjatuhan Pidana dalam Pencabulan Anak Dibawah Umur Dihubungkan dengan Perlindungan Korban Kejahatan Inneke Dwi Cahya; Nandang Sambas
Jurnal Riset Ilmu Hukum Volume 3, No. 1, Juli 2023, Jurnal Riset Ilmu Hukum (JRIH)
Publisher : UPT Publikasi Ilmiah Unisba

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29313/jrih.v3i1.2114

Abstract

Abstract. Criminal offenses of sexual abuse are crimes that violate the manners and morals of an individual about and related to sexual crimes that disturb the honor and morals. These actions often occur around society at present and it is not uncommon for the perpetrators of sexual abuse to be carried out by their own family. The approach method used in this research is the normative legal approach, which is a legal research conducted by examining library materials or secondary data using systematic approaches to written legal materials. The qualitative in question is analyzing data derived from the verdict related to the imposition of punishment by the judge. In verdict no. 1162/Pid.B/2021/PN Bdg with defendant inital letter K, there is a legal consideration for the verdict given. To protect victims of crime in criminal offenses of sexual abuse against children under the age of 18, the proven guilty perpetrator will be sentenced to imprisonment and fines in accordance with the provisions stipulated in Law Number 17 of 2016 on the Eradication of Sexual Violence. The imposition of criminal sentences by the judge in the verdict against the perpetrators of sexual abuse against children in verdict number 1162/Pid.B/2021/PN.Bdg against the defendant is not appropriate. So that in this decision, the judge only provides protection to the community so that they do not feel anxious, but does not directly provide protection to the child who is a victim of sexual crime or sexual abuse, as stipulated in Article 59 paragraph (2) letter J can provide learning efforts, rehabilitation, and psychosocial support. Abstrak. Tindak pidana pencabulan merupakan suatu tindak pidana yang melanggar kesopanan dan kesusilaan seseorang mengenai dan yang berhubungan dengan kejahatan seksual yang menggangu kehormatan kesusilaan. Tindakan tersebut sering terjadi disekitar masyarakat saat ini dan tidak jarang pula pelaku tindak pencabulan tersebut dilakukan oleh keluarga sendiri. Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis normatif, yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan meneliti bahan pustaka atau data sekunder dengan menggunakan sistematisasi terhadap bahan-bahan hukum tertulis. Metode yang dimaksud adalah menganalisis data yang berasal dari hasil putusan terkait penjatuhan hukuman oleh hakim. Dalam putusan no 1162/Pid.B/2021/PN Bdg dengan terdakwa inisial K, terdapat sebuah pertimbangan hukum akan putusan yang diberikan. Untuk melindungi korban kejahatan dalam tindak pidana pencabulan terhadap anak di bawah umur, pelaku yang terbukti bersalah akan dikenakan pidana penjara dan denda sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penghapusan Kekerasan Seksual. Penjatuhan pidana yang diberikan oleh hakim dalam putusan terhadap pelaku tindak pencabulan terhadap anak pada nomor putusan Putusan Nomor 1162/Pid.B/2021/PN.Bdg terhadap terdakwa kurang tepat. Dalam putusan ini hakim hanya memberikan perlindungan terhadap masyarakat agar tidak merasa resah, tetapi tidak memberikan perlindungan secara langsung terhadap anak yang menjadi korban kejahatan seksual atau pencabulan, sebagaimana yang diatur dalam pasal 59 ayat (2) huruf J dapat memberikan upaya pembelajaran, rehabilitasi, pendampingan psikososial.
Pemenuhan Hak Pasien BPJS dalam Mendapatkan Pelayanan Antidiskriminasi Dihubungkan dengan UU Rumah Sakit Althaf Naufal Romero; Sri Ratna Suminar; Asep Hakim Zakiran
Jurnal Riset Ilmu Hukum Volume 3, No. 1, Juli 2023, Jurnal Riset Ilmu Hukum (JRIH)
Publisher : UPT Publikasi Ilmiah Unisba

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29313/jrih.v3i1.2121

Abstract

Abstract. Health is part of the basic right of every human being and is a basic need of every human being that cannot be reduced under any circumstances. In an effort to obtain the right to health, people will receive a health service. Health services are one of the most needed forms of service by the community. Service is oriented towards fulfilling consumer demands and expectations, so it cannot be separated from quality or quality. Regarding the quality of health services, there are still problems in its implementation. For example, there are cases of discrimination against patients participating in BPJS Kesehatan in hospitals in obtaining health services. This study aims to determine the implementation of the fulfillment of the rights of patients participating in BPJS Kesehatan in obtaining antidiscrimination health services in hospitals and the legal responsibility of hospitals for patients participating in BPJS Kesehatan who get discrimination in health services based on Law Number 44 of 2009 concerning Hospitals. This research uses a normative juridical approach method with analytical descriptive research specifications and uses secondary data types. The data collection technique used is a literature study and uses qualitative analysis methods. Based on the results of the analysis, it can be concluded that the implementation of fulfilling the rights of patients participating in BPJS Kesehatan in obtaining antidiscrimination health services in hospitals has not been carried out properly. This is because there is still discriminatory treatment for patients participating in BPJS Kesehatan and hospital legal liability for patients participating in BPJS Kesehatan who get discrimination based on Law Number 44 of 2009 concerning Hospitals in the form of administrative sanctions. Regarding the civil liability of hospitals, it will refer to Article 1367 of the Civil Code which is supported by the doctrine of corporate liability. Abstrak. Kesehatan merupakan bagian dari hak dasar setiap manusia dan menjadi kebutuhan dasar setiap manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun. Sebagai upaya mendapatkan hak kesehatan, masyarakat akan menerima sebuah pelayanan kesehatan. Pelayanan kesehatan merupakan salah satu bentuk pelayanan yang paling banyak dibutuhkan oleh masyarakat. Pelayanan berorientasi pada pemenuhan atas permintaan dan harapan konsumen, sehingga tidak bisa dipisahkan dengan kualitas atau mutu. Berkaitan dengan mutu pelayanan kesehatan, masih terdapat permasalahan dalam penerapannya. Sebagai contoh terdapat kasus diskriminasi terhadap pasien peserta BPJS Kesehatan di rumah sakit dalam memperoleh pelayanan kesehatan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui implementasi pemenuhan hak pasien peserta BPJS Kesehatan dalam mendapatkan pelayanan kesehatan yang antidiskriminasi di rumah sakit dan pertanggungjawaban hukum rumah sakit terhadap pasien peserta BPJS Kesehatan yang mendapatkan diskriminasi dalam pelayanan kesehatan berdasarkan Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 Tentang Rumah Sakit. Penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis normatif dengan spesifikasi penelitian deskriptif analitis dan menggunakan jenis data sekunder. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah studi pustaka dan menggunakan metode analisis kualitatif. Berdasarkan hasil analisis, dapat disimpulkan bahwa implementasi pemenuhan hak pasien peserta BPJS Kesehatan dalam mendapatkan pelayanan kesehatan yang antidiskriminasi di rumah sakit belum dapat terlaksana dengan baik. Hal tersebut dikarenakan masih adanya perlakuan diskriminasi kepada pasien peserta BPJS Kesehatan dan pertanggungjawaban hukum rumah sakit terhadap pasien peserta BPJS Kesehatan yang mendapatkan diskriminasi berdasarkan Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 Tentang Rumah Sakit berupa sanksi administratif. Terkait pertanggungjawaban perdata rumah sakit, maka akan merujuk kepada Pasal 1367 KUHPerdata yang didukung dengan doktrin corporate liability.
Perlindungan HAM Terhadap Anak Perempuan yang Mengalami Female Genital Mutilations Al-Azmi Nur Fadhilah Syarip; Muhammad Husni Syam; Syahrul Fauzul Kabir
Jurnal Riset Ilmu Hukum Volume 3, No. 1, Juli 2023, Jurnal Riset Ilmu Hukum (JRIH)
Publisher : UPT Publikasi Ilmiah Unisba

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29313/jrih.v3i1.2129

Abstract

Abstract. This practice of FGM is very dangerous and can cause health problems to the point of triggering mental health, reducing or eliminating recognition, and enjoyment or execution of women. This study aims to understand how international human rights provide protection for girls who experience FGM and to understand the implementation of FGM practices in Indonesia and the UK. This study uses a normative juridical method, with bibliographical data or secondary data which includes primary, secondary and tertiary legal materials. The results obtained are: (1) Special international agencies such as WHO and the CEDAW convention observe that the practice of female circumcision is a traditional practice that is dangerous and can affect women's health, therefore the Committee on the Elimination of Discrimination Against Women issued General Recommendation no. 14: Female Circumcision in 1990 in an effort to protect women in the practice of FGM. And the Convention on the Rights of the Child which provides protection for children who experience FGM by providing recommendations to the state to eliminate traditional habits that harm children's health (2) The implementation of FGM practices in Indonesia is based on culture or religion while the implementation of FGM practices in England is carried out by someone who migrated to the UK and brought the FGM culture with them. Abstrak. Praktik FGM ini sangat berbahaya dan bisa menyebabkan masalah kesehatan hingga memicu kesehatan mental, mengurangi atau meniadakan pengakuan, dan penikmatan atau pelaksanaan terhadap perempuan. Penelitian ini bertujuan untuk memahami bagaimana hak asasi manusia internasional dalam memberikan perlindungan terhadap anak perempuan yang mengalami FGM serta untuk memahami implementasi praktik FGM di Indoneia dan Inggris. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif, dengan data kepustakaan atau data sekunder yang mencakup bahan hukum primer, sekunder dan tersier. Hasil yang diperoleh yakni: (1) Badan-badan khusus internasional seperti WHO dan konvensi CEDAW mengamati bahwa praktik sunat perempuan merupakan praktik tradisional yang berbahaya serta dapat mempengaruhi kesehatan perempuan, maka dari itu Committee on the Elimination of Discrimination Againts Women mengeluarkan General Recomendation No. 14: Female Circumision in 1990 dalam upaya melindungi perempuan dalam praktik FGM. Dan Konvensi Hak Anak yang memberikan perlindungan terhadap anak yang mengalami FGM dengan memberi rekomendasi kepada negara untuk menghapuskan kebiasaan-kebiasaan tradisional yang merugikan kesehatan anak (2) Implementasi praktik FGM di Indonesia berdasar pada budaya atau agama sedangkan impelemntasi praktik FGM di Inggris dilakukan oleh seseorang yang bermigrasi ke negara Inggris dan membawa budaya FGM.
Tindak Pidana Aborsi Ditinjau dari Perspektif HAM dan Hukum Positif Indonesia Muhammad Raffi; Eka Juarsa
Jurnal Riset Ilmu Hukum Volume 3, No. 1, Juli 2023, Jurnal Riset Ilmu Hukum (JRIH)
Publisher : UPT Publikasi Ilmiah Unisba

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29313/jrih.v3i1.2130

Abstract

Abstract. Every year in Indonesia, millions of women experience unplanned pregnancies, and most of these women choose to terminate their pregnancies, despite the fact that abortion is generally illegal. In this study, the normative juridical method was used using case study research. The data obtained in this study were analyzed using qualitative normative methods using secondary data obtained from document studies. 482/Pid.Sus/2021/PN.Ckr. Based on the research results it is known that the judge's considerations in imposing criminal decisions on the defendant. Application of Material Criminal Law in Decision Number: 482/Pid.Sus/2021/PNCkr, using the Lex specialis derogatlegi generalis principle, namely a principle of legal interpretation which states that special laws (lex specialis) overrule general laws (lex generalis). Then, in the decision it was considered that the abortionist had violated Law No. 39 of 1999 concerning Human Rights because actually abortion or killing of a fetus in the womb is a violation of human rights because the fetus in the womb of a pregnant woman also has the right to life. Meanwhile, positive law allows abortion for certain reasons. Abstrak. Setiap tahunnya di Indonesia, berjuta-juta perempuan mengalami kehamilan yang tidak direncanakan, dan sebagian besar dari perempuan tersebut memilih untuk mengakhiri kehamilan mereka, walaupun dalam kenyataanya aborsi secara umum adalah ilegal. Pada penelitian ini menggunakan metode yuridis normative dengan menggunakan jenis penelitian case study research. Data yang diperoleh dalam penelitian ini dianalisis dengan menggunakan metode normatif kualitatif dengan menggunakan data sekunder yang diperoleh dari studi dokumen.. Penelitian ini bertujuan mengetahui perspektif HAM dan hukum positif Indonesia terhadap pelaku tindak pidana aborsi serta mengetahui perspektif HAM dan hukum positif Indonesia terhadap Studi Putusan Nomor 482/Pid.Sus/2021/PN.Ckr. Bedasarkan hasil penelitian diketahui bahwa Pertimbangan Hakim dalam menjatuhkan putusan pidana terhadap terdakwa. Penerapan Hukum Pidana Materiil pada Putusan Nomor: 482/Pid.Sus/2021/PNCkr, menggunakan Asas Lex specialis derogatlegi generalis yaitu suatu asas penafsiran hukum yang menyatakan bahwa hukum yang bersifat khusus (lex specialis) mengesampingkan hukum yang bersifat umum (lex generalis). Kemudian, dalam putusan tersebut dianggap Pelaku aborsi telah melanggar UU No.39 Tahun 1999 Tentang HAM karena sesungguhnya abosi atau pembunuhan janin pada kandungan adalah suatu pelanggaran HAM karena janin yang ada di kandungan seorang ibu hamil jugamemiliki hak untuk hidup. Sedangkan dalam hukum positif membolehkan aborsi dengan alasan tertentu.
Penegakan Hukum Tindak Pidana Penimbunan dan Penyalahgunaan BBM Dihubungkan dengan UU Migas Ilham Maulana; Arinto Nurcahyono
Jurnal Riset Ilmu Hukum Volume 3, No. 1, Juli 2023, Jurnal Riset Ilmu Hukum (JRIH)
Publisher : UPT Publikasi Ilmiah Unisba

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29313/jrih.v3i1.2138

Abstract

Abstract. This study aims to determine law enforcement efforts against the crime of hoarding and misuse of subsidized fuel oil in Indonesia and to find out the criminal policy towards overcoming the misuse of fuel oil associated with law. The research method used is a normative juridical type, with a statutory regulation approach and relying on primary, secondary and tertiary sources of law. The results of this study are efforts to enforce the law against the crime of hoarding and misusing subsidized fuel oil in Indonesia by using two means, namely penal and non-penal means. Regarding penal facilities, it is specifically regulated in Article 55 of Law No. 22 of 2001 and non-penalty efforts include counseling and legal education, supervising and monitoring the distribution of fuel purchases, establishing cooperation with agents and oil retailers so that they do not participate or cooperate in fuel smuggling. as well as conduct patrols at the time before the news of the increase in fuel. The criminal policy towards overcoming the misuse of fuel oil associated with Law No. 22 of 2001 is in the form of the application of criminal law (criminal law application), where the criminal provisions for all types of fuel abuse are regulated starting from Article 51 to Article 55 of the Oil and Gas Law. Articles 51 to 55 in essence are part of the penal effort to realize people's welfare by reducing the number of acts of fuel abuse. Abstrak. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui upaya penegakan hukum terhadap tindak pidana penimbunan dan penyalahgunaan bahan bakar minyak bersubsidi Indonesia dan untuk mengetahui kebijakan kriminal terhadap penanggulangan penyalahgunaan bahan bakar minyak dikaitkan dengan Undang Undang.Metode penelitian yang yang digunakan ialah berjenis yuridis normatif, dengan pendekatan peraturan perundang-undangan dan bertumpu pada sumber hukum primer, sekunder dan tersier. Hasil penelitian ini upaya penegakan hukum terhadap tindak pidana penimbunan dan penyalahgunaan bahan bakar minyak bersubsidi di Indonesia ditegakkan dengan dua sarana yakni sarana penal dan non penal. Pada sarana penal, secara spesifik diatur dalam Pasal 55 UU No 22 tahun 2001 dan upaya non penal ialah meliputi penyululuhan dan edukasi hukum, melakukan pengawasan serta memantau distribusi pembelian BBM, menjalin kerjasama dengan para agen maupun pengecer minyak agar tidak ikut atau bekerjasama dalam penyelundupan BBM serta melakukan patroli pada waktu menjelang kabar kenaikan BBM. Kebijakan kriminal terhadap penanggulangan penyalahgunaan bahan bakar minyak dikaitkan dengan UU No 22 tahun 2001 ialah berbentuk penerapan hukum pidana (criminal law application), dimana ketentuan pemidanaan terhadap semua jenis penyalahgunaan BBM diatur mulai dari Pasal 51 sampai Pasal 55 UU Migas. Pasal 51 sampai Pasal 55 pada hakikatnya adalah bagian dari upaya penal untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat dengan menekan angka tindak penyalahgunaan BBM.
Studi Kasus KDRT di Polrestabes Bandung Ditinjau dari Aspek Hukum Pidana dan Kriminologi Sarah Azkia; Dian Andriasari
Jurnal Riset Ilmu Hukum Volume 3, No. 1, Juli 2023, Jurnal Riset Ilmu Hukum (JRIH)
Publisher : UPT Publikasi Ilmiah Unisba

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29313/jrih.v3i1.2139

Abstract

Abstract. Based on data on the handling of domestic violence cases in the PPA Unit of the Bandung Police Station in 2020-2022, out of 44 total crimes in 2022, not a single case reached the court level or was declared P21 by the Prosecutor's Office or the case was declared completed. This study aims to determine how the position of the crime of domestic violence as an offense and to find out what factors caused the majority of the number of cases of domestic violence in 2020-2022 at the Bandung Police Station did not reach the court level in terms of criminal law and criminology. The approach in this research is empirical juridical, using qualitative descriptive research specifications, sources, and data collection techniques used through literature studies with secondary data sources consisting of primary, secondary, and tertiary legal materials. The factors that caused most domestic violence cases in 2020-2022 at the Bandung Police Station did not reach the court level are divided into two factors. First, the internal factors, one of which is that the victim reports the perpetrator only as a deterrent effect, which is then revoked because the victim wants to maintain the household. Second, the external factors, one of which is that the police prioritize the use of mediation as a settlement of domestic violence cases, which causes many domestic violence cases did not go to court. Abstrak. Berdasarkan data penanganan perkara kekerasan dalam rumah tangga Unit PPA Sat Reskrim Polrestabes Bandung tahun 2020-2022, dari 44 crime total (CT) pada tahun 2022, tidak ada satu pun kasus yang sampai ke tingkat pengadilan atau dinyatakan P21 oleh Kejaksaan maupun perkara yang dinyatakan selesai. Selain itu, pada tahun 2020 dan 2021, terdapat 160 kasus yang belum diselesaikan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana kedudukan tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga sebagai delik dan untuk mengetahui faktor apa yang menyebabkan mayoritas angka kasus kekerasan dalam rumah tangga pada tahun 2020-2022 di Polrestabes Bandung tidak sampai ke tingkat pengadilan ditinjau dari aspek hukum pidana dan kriminologi. Metode pendekatan yang dilakukan dalam penelitian ini adalah yuridis empiris, dengan menggunakan spesifikasi penelitian deskriptif kualitatif, sumber dan teknik pengumpulan data yang digunakan melalui studi kepustakaan dengan sumber data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, sekunder dan tersier. Faktor penyebab mayoritas angka kasus KDRT pada tahun 2020-2022 di Polrestabes Bandung tidak sampai ke tingkat pengadilan terbagi menjadi dua faktor, yaitu faktor internal salah satunya adalah korban melaporkan pelaku hanya sebagai efek jera saja, yang kemudian laporan tersebut dicabut karena korban ingin mempertahankan rumah tangganya; selanjutnya faktor eksternal salah satunya adalah pihak kepolisian mengedepankan penggunaan mediasi sebagai penyelesaian kasus kekerasan dalam rumah tangga yang menyebabkan banyak kasus KDRT tidak sampai ke pengadilan.

Page 5 of 10 | Total Record : 100

 3   4   5   6   7 

Filter by Year

2021 2025


Reset
Filter By Issues
All Issue Volume 5, No 1, July 2025, Jurnal RIset Ilmu Hukum (JRIH) Volume 4, No.2, Desember 2024, Jurnal RIset Ilmu Hukum (JRIH) Volume 4, No. 1, Juli 2024, Jurnal Riset Ilmu Hukum (JRIH) Volume 3, No. 2, Desember 2023, Jurnal Riset Ilmu Hukum (JRIH) Volume 3, No. 1, Juli 2023, Jurnal Riset Ilmu Hukum (JRIH) Volume 2, No. 2, Desember 2022, Jurnal Riset Ilmu Hukum (JRIH) Volume 2, No. 1, Juli 2022, Jurnal Riset Ilmu Hukum (JRIH) Volume 1, No. 2, Desember 2021, Jurnal Riset Ilmu Hukum (JRIH) Volume 1, No. 1, Juli 2021, Jurnal Riset Ilmu Hukum (JRIH)