Garuda - Garba Rujukan Digital

Article Per Year (5 Year)

All

Journal of Islamic and Law Studies (JILS)

jils
Website

Published by Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin

ISSN : 26568683 EISSN : 26568683 DOI : 10.18592/jils.v5i1.4577

Core Subject : Religion, Humanities, Social,

Religion Humanities Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences

The Journal of Islamic and Law Studies is a multi-disciplinary publication dedicated to the scholarly study of all aspects of science and of the Islamic in Indonesia. Particular attention is paid to works dealing with history geography political science economics anthropology sociology law literature religion philosophy international relations environmental and developmental issues as well as ethical questions related to scientific research. The Journal seeks to place Islam and the Islamic tradition as its central focus of academic inquiry and to encourage comprehensive consideration of its many facets; to provide a forum for the study of Islam and Muslim societies in their global context; to encourage interdisciplinary studies of the Islamic world that are crossnational and comparative; to promote the diffusion exchange and discussion of research findings; and to encourage interaction among academics from various traditions of learning.

Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Hukum

Articles 174 Documents

1 2 3 4 5

PARADIGMA SIMBIOTIK AGAMA DAN NEGARA (STUDI PEMIKIRAN AHMAD SYAFI’I MAARIF) Muhammad Wahdini
JOURNAL OF ISLAMIC AND LAW STUDIES Vol 4, No 1 (2020)
Publisher : Fakultas Syariah UIN Antasari

AbstrakPenelitian ini akan membahas peran epistemologi dalam membangun hukum Islam. Metode yang digunakan melalui kajian pustaka dari beberapa literatur pada studi filsafat hukum Islam. Studi ini menemukan bahwa metode istinbath dengan pendekatan maqashid al-Shari dapat menggabungkan dan memecahkan beberapa masalah hukum yang terjadi dalam konsep perdebatan. Metode ini dianggap efektif dalam mengembangkan konsep hukum Islam sesuai dengan perkembangan zaman dan zaman.Kata kunci: epistemologi; hukum; ijtihadAbstractDiscourse on religious and state relations is increasingly developing among Muslim intellectuals. Likewise the idea of returning Islamic law as a basic principle of statehood in Indonesia has begun to be re-discussed. Ahmad Syafi'i Maarif is one of the influential and phenomenal Muslim intellectual figures in Indonesia. The transformation of his thoughts on religion and the state became interesting, from a fundamental concept to a modernist moralist since he went to Chicago and studied with Fazlur Rahman. After the transformation, Syafi'i Maarif had a symbiotic paradigm about the relationship between religion and the state. Islam needs an instrument called the state. The state is needed to support religion. For Ahmad Syafi'i Maarif, the state is an important tool for religion. However, religion (Islam) does not have to or is the basis of the state.Keywords: Symbiotic Paradigm, Ahmad Syafi'i Maarif, Religion, Country

Prioritas Penyelesaian Dainullah Dan Dainul Ibad Dalam Waris Menurut Empat Mazhab Sa'adah Sa'adah; Samsudin Noor
JOURNAL OF ISLAMIC AND LAW STUDIES Vol 2, No 1 (2018)
Publisher : Fakultas Syariah UIN Antasari

Abstract: This study aims to determine the law and consequences of murder cases on the inheritance they leave. The research method used is the research library on the study of the jurisprudence school of heirs who kill and are killed. Research has found that Fuqaha agrees that killing is a barrier to inheritance. People who kill do not inherit people who are murdered. The Maliki School argues that deliberate killing because of anger is the cause of the obstruction of inheritance, as for those committed because of defending rights, is not absolutely a barrier to inheritanceAbstrak: Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui hukum dan akibat dari kasus pembunuhan terhadap warisan yang ditinggalkannya. Metode penelitian yang digunakan library research terhadap kajian mazhab fikih terhadap waris yang membunuh dan dibunuh. Penelitian menemukan bahwa Fuqaha bersepakat bahwa membunuh adalah penghalang warisan. Orang yang membunuh tidak mewarisi orang yang dibunuh. Mazhab Maliki berpendapat bahwa pembunuhan sengaja karena amarahlah yang menjadi sebab terhalangnya warisan, adapun yang dilakukan karena mempertahankan hak, tidak mutlak menjadi penghalang mewarisi

Kondisi Geografis, Sosial Politik Dan Hukum Di Makkah Dan Madinah Pada Masa Awal Islam Abdul Hafiz Sairazi
JOURNAL OF ISLAMIC AND LAW STUDIES Vol 3, No 1 (2019)
Publisher : Fakultas Syariah UIN Antasari

AbstractThis paper wants to examine the geographical, social political and legal conditions in Makkah and Madinah in the early days of Islam. The initial period of Islam referred to here is the time the Prophet Muhammad was still alive and appointed as an Apostle. This period is the period of emergence and growth of Islamic law. This study is considered important to know how the law appears and applies when the things that influence it exist. The method used is library research. The geographical conditions of Makkah are arid regions, while the geographical conditions of Medina are fertile areas. The weather in both regions is hot and dry. In terms of socio-political conditions, the traditions of the people who often fought between tribes to prolonged, turned into unity in the faith with the appointment of the Prophet Muhammad as leader. The legal condition is divided into two phases, namely the Makkah phase and the Medina phase. The Makkah phase is characterized by faith as a legal foundation, the phase of Medina is characterized by a complete law and is gradually derived. The legal structure in Makkah and Madinah is held by the Prophet Muhammad. The legal substance is in the form of Qur'an and Hadith, both of which come from the revelations of Allah Almighty. Legal culture shows that the people of Makkah and Madinah obey the law. This compliance is influenced by strong faith.Keywoords: the condition of Makkah and Madinah, the beginning of Islam, the enforcement of the lawAbstrakTulisan ini ingin mengkaji kondisi geografis, sosial politik dan hukum di Makkah dan Madinah pada masa awal Islam. Masa awal Islam yang dimaksud di sini adalah masa Nabi Muhammad saw masih hidup dan diangkat menjadi Rasul. Masa ini adalah masa kemunculan dan pertumbuhan hukum Islam. Kajian ini dinilai penting untuk mengetahui cara hukum muncul dan diberlakukan saat hal-hal yang memengaruhinya ada. Metode yang digunakan adalah library research.Kondisi geografis Makkah adalah daerah yang gersang, sedangkan kondisi geografis Madinah adalah daerah yang subur. Cuaca kedua wilayah ini panas dan kering. Dari segi kondisi sosial politik, tradisi masyarakat yang sering berperang antar suku hingga berkepanjangan, berubah menjadi persatuan dalam akidah dengan diangkatnya Nabi Muhammad saw sebagai pemimpin.Kondisi hukum terbagi pada dua fase, yaitu fase Makkah dan fase Madinah. Fase Makkah bercirikan akidah sebagai pondasi hukum, fase Madinah bercirikan hukum yang lengkap dan diturunkan secara bertahap.Struktur hukum di Makkah dan Madinah dipegang oleh Nabi Muhammad saw. Substansi hukumnya berupa Alquran dan Hadis, yang keduanya bersumber dari wahyu Allah swt. Budaya hukum menunjukkan bahwa masyarakat Makkah dan Madinah patuh terhadap hukum. Kepatuhan ini dipengaruhi akidah yang kuat.Kata kunci: kondisi Makkah dan Madinah, awal Islam, pemberlakuan hukum

Pornografi Dalam Perspektif Hukum Dan Moral Arie Sulistyoko; Rusna Yulida; Bahran Bahran
JOURNAL OF ISLAMIC AND LAW STUDIES Vol 3, No 2 (2019)
Publisher : Fakultas Syariah UIN Antasari

AbstrakPesatnya perkembangan informasi melalui media sosial dalam masyarakat mempengaruhi nilai-nilai dan pandangan masyarakat terhadap suatu konten, yang menyebabkan masalah ketika ada gambar atau tulisan porno. Bagi sebagian orang, pornografi lebih cenderung dianggap sebagai masalah moral yang bersifat pribadi daripada masalah hukum. Dan masalah moral tidak harus menjadi masalah hukum. Misalnya, ketika seseorang menemukan banyak potongan VCD porno atau gambar-gambar porno untuk dirinya sendiri, penegakan hukum tidak pernah dipertanyakan. Dalam penelitian ini ada 2 masalah, pertama: pornografi dilihat dari hukum positif dan hukum Islam, kedua: pornografi dilihat dari moral. Islam memberikan pemahaman yang jelas tentang pornografi dan pornoaksi. Dalam fiqh menyaksikan langsung aurat seseorang yang bukan haknya (porno-action) adalah haram, kecuali untuk tujuan yang diizinkan oleh syariat. KUHP menempatkan pornografi secara implisit termasuk dalam Bab XII, yaitu tentang kejahatan terhadap kesusilaan yang diatur dalam Pasal 282 dan Pasal 283 KUHP. Dari sudut pandang etika atau moral, pornografi dan pornografi jelas merusak moral dan perilaku manusia. Orang yang suka melihat aksi porno melalui media elektronik atau media cetak akan selalu berpikir negatif / kotor yang akan membuat orang di sekitar mereka khawatirKata Kunci: Pornografi, Hukum dan Moral AbstractThe rapid development of information through social media in society influences the values and outlook of the community towards content, causing problems when there are pornographic images or writings. For some people, pornography is more likely to be considered a moral problem that is private rather than a legal problem. And moral matters don't have to be a legal problem. For example, when someone found a lot of pieces of pornographic VCDs or pornographic images for himself, law enforcement has never been questioned. In this study there are 2 issues, first: pornography is seen from positive law and Islamic law, second: pornography is seen from morals. Islam provides a clear understanding of pornography and porno-action. In fiqh directly witnessing the genitalia of someone who is not his right (porno-action) is haram, except for the purpose permitted by the Shari'a. The Criminal Code places pornography implicitly included in Chapter XII, which is about crimes against decency which are regulated in Article 282 and Article 283 of the Criminal Code. From an ethical or moral standpoint, pornography and pornography damage human morals and behavior. People who like to see porn action through electronic media or print media will always think negatively / dirty which will make people around them worry.Keywords: Pornography, Law and Morals

Strategi Penyidik Polri Dalam Mengungkap Motif Dan Modus Operandi Pelaku Tindak Pidana Narkoba Di Indonesia Rumainur Rumainur
JOURNAL OF ISLAMIC AND LAW STUDIES Vol. 6 No. 1 (2022)
Publisher : Fakultas Syariah UIN Antasari

Abstract: Basically, drug crimes are real and exist around our lives. Therefore, every individual in society must be vigilant and declare war on drugs. Many modus operandi is carried out by perpetrators and drug crime syndicates to deceive law enforcement officials. In addition, the motives of the perpetrators cannot be underestimated or only because of economic factors or just looking for profit, but it is possible that there are other indications. We can see that the perpetrators continue to be arrested, but the circulation of drugs continues to occur with various new modus operandi and seems to be unstoppable. This is certainly a shared thought and a material for reflection for the Indonesian people to rise up against drugs.Â Abstrak: Pada dasarnya kejahatan narkoba itu adalah nyata adanya dan ada disekitar kehidupan kita. Oleh karenanya setiap individu masyarakat harus waspada dan menyatakan perang melawan narkoba. Banyak modus operandi dilakukan oleh para pelaku dan sindikat kejahatan narkoba untuk mengelabui apparat penegak hukum. Selain itu motif para pelaku, juga tidak bisa dipandang sebelah mata atau hanya sekedar karena faktor ekonomi ataupun hanya sekedar mencari keuntungan, tetapi tidak menutup kemungkinan ada indikasi lain. Kita bisa melihat pelaku terus dilakukan penangkapan, namun peredaran narkoba terus saja terjadi dengan berbagai modus operandi baru dan seolah-olah tidak terbendung lagi. Ini tentunya menjadi pemikiran bersama dan sebagai bahan renungan bagi masyarakat Indonesia untuk bangkit melawan narkoba

Peran Persatuan Bangsa-bangsa Dalam Menciptakan Perdamaian Dari Pertikaian Antar Negara Rizki Fadillah; Rahmad Hidayat; Nina Mahrida; Ahmadi Hasan; Bahran Bahran
JOURNAL OF ISLAMIC AND LAW STUDIES Vol 2, No 1 (2018)
Publisher : Fakultas Syariah UIN Antasari

Abstract: This research proves that the United Nations (UN) has an important role in the peace of disputes between countries. This research uses literature review with a descriptive approach. The results prove that since the end of the second world war, almost all countries and international organizations agree that UN peacekeeping operations in conflict resolution need to include the Peacemaking project. Peacekeeping essentially aims to facilitate the transition from conflict situations to peaceful situations by minimizing violence and threats.Abstrak: Penelitian ini membuktikan bahwa Persatuan Bangsa-Bangsa (PBB) memiliki peranan penting dalam perdamaian atas pertikaian antar Negara. penelitian ini menggunakan kajian pustaka dengan pendekatan deskriptif. hasil membuktikan bahwa Sejak berakhirnya perang dunia kedua, hampir seluruh negara dan organisasi internasional sepakat bahwa operasi perdamaian PBB dalam penyelesaian konflik perlu meliputi proyek Peacemaking. Peacekeeping secara esensial bertujuan untuk memfasilitasi transisi dari situasi konflik ke situasi damai dengan meminimalisir kekerasan dan ancaman

KONTRADIKSI DAN KARAKTERISTIK AKAD JUAL BELI BATU BARA TERHADAP KERUSAKAN LINGKUNGAN (ANALISIS FATWA MAJELIS ULAMA INDONESIA BANJARMASIN) Fajrul Ilmi; Muhammad Nurdin
JOURNAL OF ISLAMIC AND LAW STUDIES Vol 2, No 2 (2018)
Publisher : Fakultas Syariah UIN Antasari

Abstrak: Penelitian ini dilatarbelakangi pada dasarnya jual beli itu sah akan tetapi bila jual beli itu merugikan salah satu pihak maupun berdampak kepada kerusakan lingkungan sekitar, maka jual beli tersebut tidak boleh, tidak mengherankan jika dalam masalah jual beli banyak terjadi perbedaan pendapat di antara ulama. Penelitian ini bertujuan untuk: pertama, mengetahui pendapat Ulama Kota Banjarmasin tentang jual beli batu bara yang berdampak merusak lingkungan. Kedua, untuk mengetahui alasan pendapat Ulama Kota Banjarmasin tentang praktik jual beli batu bara yang berdampak merusak lingkungan. Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (field research) dengan pendekatan deskriptif kualitatif.Penelitian ini adalah penelitian studi kasus.Penelitian ini berlokasi di wilayah Kota Banjarmasin.Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah wawancara, dokumenter, dan observasi.Sumber data berasal dari Majelis Ulama Kota Banjarmasin.Dari hasil penelitian yang dilakukan ada 5 macam pendapat tentang hukum jual beli batubara yang berdampak pada kerusakan lingkungan. Pendapat pertama menyatakan bahwa jual beli tersebut hukumnya haram. Pendapat kedua mengatakan bahwa jual beli batubara yang berdampak pada kerusakan lingkungan hukum jual belinya terlarang.Pendapat ketiga bahwa jual beli batubara yang berdampak pada kerusakan lingkungan bertentangan dengan ajaran Islam dan tidak sesuai dengan hukum syara. Pendapat keempat menyatakan bahwa jual beli batubara yang berdampak pada kerusakan lingkungan hukum jual belinya batal (fasad). Dan pendapat kelima menyatakan tidak sependapat akan jual belinya karena jual beli batubara tersebut berdampak pada kerusakan lingkungan. Kata kunci: Pendapat, Jual Beli, Batu Bara, Kerusakan Lingkungan

Penegakan Hukum Hak Asasi Manusia Di Indonesia Dalam Kasus Pelanggaran Ham Berat: Studi Kasus Tanjung Priok, Timor Timur, Dan Abepura Wahyu Wibowo; Yusuf Setyadi
JOURNAL OF ISLAMIC AND LAW STUDIES Vol. 5 No. 1 (2021)
Publisher : Fakultas Syariah UIN Antasari

ABSTRAKKeniscayaan negara menyangkut Hak Asasi manusia (HAM) diaktualkan dengan melindung HAM setiap orang dari penyalahgunaan kekuasaan negara, menjamin keberadannya dalam ketentuan hukum, hak asasi manusia pada setiap individu. Di zaman orde baru, presiden serta bagian pemerintahan yang berkuasa selama 33 tahun (1965-1998) telah banyak tercatat melakukan pelbagai pelanggaran-pelanggaran HAM, terdapat 3 kasus yang telah diselesaikan dalam proses peradilan, yaitu; kasus Tanjung Priok 1984, Timor Timur 1999, dan Abepura 2000. Tulisan ini bertujuan untuk membahas kronologi serta putusan peradilan dari peristiwa-peristiwa pelanggaran HAM berat yang telah diadili, khususnya paka 2 kasus tersebut. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian normatif, yaitu menggunakan penelitian deskripif dengan pendekatan yuridis normatif. Dalam kesimpulan penelitian ini, terdapat beberapa keputusan pengadilan yang menjadi kontroversi, diantaranya; pertamaKompensasi atau ganti rugi tidak diberikan kepada korban peristiwa tanjung priok. Kedua, Pengadilan HAM timor-timur hanya memutuskan satu orang yang menjalani hukuman penjeara, sedangkan yang lainnya dinyatakan bebas. Ketiga, Pelanggar HAM di abepura dibebaskan karena abepura diindikasikan bukan merupakan bagian pelanggaran HAM berat.Kata Kunci: Pelanggaran HAM Berat, Penegakan HAMÂ ABSTRACTThe inevitability of the state regarding human rights (HAM) is actualized by protecting the human rights of everyone from abuse of state power, ensuring their existence in legal provisions, human rights for each individual. In the New Order era, the president and the government who ruled for 33 years (1965-1998) had many recorded human rights violations, there are 3 cases that have been resolved in the judicial process, namely; Tanjung Priok cases 1984, East Timor 1999, and Abepura 2000. This paper aims to discuss the chronology and judicial decisions of the incidents of gross human rights violations that have been tried, particularly in these 2 cases. The method used in this research is normative research, which uses descriptive research with a normative juridical approach. In the conclusion of this study, there are several court decisions that have become controversial, including; first Compensation or compensation is not given to victims of the Tanjung Priok incident. Second, the East Timor Human Rights Court only decided that one person was serving a prison sentence, while the others were declared acquitted. Third, human rights violators in abepura were released because abepura was indicated not to be part of a serious human rights violation.Keywords: Serious Human Rights Violations, Human Rights Enforcement

Munasabah Al-Quran: Studi Menemukan Tema Yang Saling Berkorelasi Dalam Konteks Pendidikan Islam Rahmat Sholihin
JOURNAL OF ISLAMIC AND LAW STUDIES Vol 2, No 1 (2018)
Publisher : Fakultas Syariah UIN Antasari

ABSTRACTThe Holy Qur'an was revealed by Allah as a guide for Italian people, especially for those who are devout. Understanding the instructions contained in the Al-Quran needs to be supported with related sciences, for example: asbab an-nuzul, munasabah, makki and madani and so on. The study of the chronological historicity of the verse is seen from asbab an-nuzul science. Not all verses of the Koran have specific asbab nuzul, to complete it, the science of munasabah is offered as an effort to correlate between verses (surah) in the Koran.The source of knowledge from this munasabah is based on ijtihadi, so there are differences about the various variations. This paper will discuss the relationship between themes and sub themes in the educational approach. This research results that in the theme of education using the term apperception, which is connecting between the lessons that are issued with the lessons to be discussed by connecting various related themes. so that the theme of the verse will always be related to the same scientific pattern until the discussion is finished. ABSTRAKKitab suci Al-Quran diturunkan Allah swt sebagai petunjuk buat manusia Italia, terkhusus lagi bagi orang yang bertaqwa. Memahami petunjuk yang terkandung dalam Al-Quran perlu disupport dengan ilmu-ilmu yang terkait, misalnya: asbab an-nuzul, munasabah, makki dan madani dan seterusnya.Studi tentang historisitas kronologis turunya ayat dilihat dari ilmu asbab an-nuzul. Tidak semua ayat Al-Quran memiliki asbab nuzul yang spesifik, untuk melengkapinya ditawarkan ilmu munasabah sebagai upaya untuk mengkorelasikan antar ayat (surah) dalam Al-Quran.Sumber ilmu dari munasabah ini didasarkan pada ijtihadi, sehingga terdapat perbedaan tentang berbagai ragamnya. Tulisan ini akan membahas tentang hubungan tema dan sub tema dalam pendekatan pendidikan. penelitian ini menghasilkan bahwa dalam tema pendidikan menggunakan istilah apersepsi, yaitu menghubungkan antara pelajaran yang dikeluarkan dengan pelajaran yang akan dibahas dengan menghubungkan berbagai tema yang terkait. sehingga tema ayat akan selalu berhubungan dengan pola keilmuan yang sama hingga selesai pembahasannya.

Penetapan Tersangka Menurut Hukum Acara Pidana Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia Bahran Bahran
JOURNAL OF ISLAMIC AND LAW STUDIES Vol. 5 No. 2 (2021)
Publisher : Fakultas Syariah UIN Antasari

Abstract: The determination of a suspect by the police to a person suspected of being a criminal act must be based on the provisions stipulated in Law Number 8 of 1981 concerning the Criminal Procedure Code. The requirements to be named a suspect according to this law are still considered unclear, giving rise to multiple interpretations. Then the Constitutional Court in its decision numbered 21/PUU-XII/2014 gave a more concrete interpretation of Article 1 number 14, Article 17 and Article 21 of the Criminal Procedure Code which basically states that to assign a suspect to a person at least two pieces of evidence must be met. However, this decision of the Constitutional Court does not also provide a limit for the length of time a person holds the status of a suspect, so that someone can become a suspect forever. Such conditions have the potential for abuse of authority and violations of human rights, so that this legal uncertainty is very detrimental and injures the basic rights of citizens to legal certainty and justice.Â Abstrak: Penetapan tersangka yang dilakukan oleh kepolisian kepada seseorang yang diduga sebagai pelaku tindak pidana harus berdasarkan ketentuan yang diatur dalam Undang Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana. Persyaratan untuk dapat ditetapkan sebagai tersangka menurut undang undang ini dinilai masih kabur, sehingga menimbulkan multi interpretasi. Kemudian Mahkamah Konstitusi dalam putusannya bernomor 21/PUU-XII/2014 memberikan interpretasi yang lebih konkret terhadap Pasal 1 angka 14, Pasal 17 dan Pasal 21 KUHAP yang pada pokoknya menyebutkan bahwa untuk menetapkan tersangka kepada seseorang minimal harus dipenuhi dua alat bukti. Akan tetapi putusan Mahkamah Konstitusi ini tidak juga memberikan batasan lamanya seseorang menyandang status tersangka, sehingga bisa seseorang menjadi tersangka selamanya. Kondisi seperti ini tentu sangat berpotensi terjadinya penyalahgunaan wewenang dan pelanggaran terhadap HAM, sehingga ketidakpastian hukum ini sangat merugikan dan mencederai hak dasar warga negara untuk kepastian hukum dan keadilan.

Page 2 of 18 | Total Record : 174

1 2 3 4 5

Filter by Year

2017 2025

Filter By Issues

All Issue Vol. 9 No. 3 (2025) Vol. 9 No. 2 (2025): Special Issue: International Conference on: "Inclusive Legal Futures: Islamic P Vol. 9 No. 1 (2025) Vol. 8 No. 2 (2024) Vol. 8 No. 1 (2024) Vol. 7 No. 2 (2023) Vol. 7 No. 1 (2023) Vol. 6 No. 2 (2022) Vol. 6 No. 1 (2022) Vol. 5 No. 2 (2021) Vol. 5 No. 1 (2021) Vol 5, No 1 (2021) Vol 4, No 2 (2020) Vol 4, No 1 (2020) Vol 3, No 2 (2019) Vol 3, No 1 (2019) Vol 2, No 2 (2018) Vol 2, No 1 (2018) Vol 1, No 1 (2017) More Issue

Home Page

OAI Link

Editorial Team

Contact

Reviewer

Google Scholar

Contact Name
Anwar Hafidzi

Contact Email
prodi.htn@uin-antasari.ac.id

Phone
+6285251295964

Journal Mail Official
anwar.hafidzi@uin-antasari.ac.id

Editorial Address
Jalan Ahmad Yani Km. 4.5 Banjarmasin

Location
Kota banjarbaru,

Kalimantan selatan

INDONESIA

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Home Page

OAI Link

Editorial Team

Contact

Reviewer

Google Scholar

Contact Name Anwar Hafidzi

Contact Email prodi.htn@uin-antasari.ac.id

Phone +6285251295964

Journal Mail Official anwar.hafidzi@uin-antasari.ac.id

Editorial Address Jalan Ahmad Yani Km. 4.5 Banjarmasin

Location Kota banjarbaru, Kalimantan selatan INDONESIA

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Contact Name
Anwar Hafidzi

Contact Email
prodi.htn@uin-antasari.ac.id

Phone
+6285251295964

Journal Mail Official
anwar.hafidzi@uin-antasari.ac.id

Editorial Address
Jalan Ahmad Yani Km. 4.5 Banjarmasin

Location
Kota banjarbaru,

Kalimantan selatan

INDONESIA