Garuda - Garba Rujukan Digital

Legal Protection of Intellectual Property as a Strategy to Enhance MSME Competitiveness: Community Legal Education in Lebak Wangi Village: Perlindungan Hukum atas Kekayaan Intelektual sebagai Strategi untuk Meningkatkan Daya Saing UMKM: Pendidikan Hukum Masyarakat di Desa Lebak Wangi Amiludin, Amiludin; Mulyadi, Mulyadi; Sagala, Juanda; Sidik, Muhammad
Jurnal Dedikasi Hukum Vol. 5 No. 3 (2025): December 2025
Publisher : Universitas Muhammadiyah Malang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.22219/jdh.v5i3.41987

This community service program was carried out to improve the legal understanding and practical abilities of Micro, Small, and Medium Enterprises (MSMEs) in Lebak Wangi Village, Sepatan Subdistrict, Tangerang Regency, regarding the protection of their works and innovations through Intellectual Property (IP) rights. The activity arose from the reality that many MSME actors still have low legal literacy and limited knowledge about the benefits of IP protection such as trademarks, copyrights, industrial designs, patents, and trade secrets. As a result, they are often exposed to imitation, piracy, and legal uncertainty. The program used a descriptive qualitative method with a Participatory Action Research (PAR) approach involving students from the Community Service Program (KKN) who provided legal counseling, IP registration simulations, and direct mentoring to 20 MSME participants. Data were obtained through observation, interviews, focus group discussions, and pre-test and post-test assessments. The results showed a significant increase in participants’ understanding, rising by 72 percent after the program. Most participants, who initially found IP registration complicated, became able to explain the process and even expressed readiness to register their trademarks. This activity proved effective in increasing legal awareness, promoting innovation, and encouraging MSMEs to protect their creative works as valuable business assets. Abstrak Program pengabdian kepada masyarakat ini dilaksanakan untuk meningkatkan pemahaman hukum dan kemampuan praktis Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) di Desa Lebak Wangi, Kecamatan Sepatan, Kabupaten Tangerang, terkait perlindungan atas karya dan inovasi mereka melalui hak Kekayaan Intelektual (HKI). Kegiatan ini berawal dari kenyataan bahwa banyak pelaku UMKM masih memiliki literasi hukum yang rendah dan pengetahuan yang terbatas tentang manfaat perlindungan HKI seperti merek dagang, hak cipta, desain industri, paten, dan rahasia dagang. Akibatnya, mereka kerap terpapar peniruan, pembajakan, dan ketidakpastian hukum. Program ini menggunakan metode kualitatif deskriptif dengan pendekatan Participatory Action Research (PAR) yang melibatkan mahasiswa Kuliah Kerja Nyata (KKN) yang memberikan penyuluhan hukum, simulasi pendaftaran HKI, dan pendampingan langsung kepada 20 peserta UMKM. Data diperoleh melalui observasi, wawancara, diskusi kelompok terfokus (FGD), serta penilaian pre-test dan post-test. Hasil menunjukkan adanya peningkatan pemahaman peserta yang signifikan, yaitu sebesar 72 persen setelah program. Sebagian besar peserta, yang awalnya merasa pendaftaran HKI rumit, kini mampu menjelaskan prosesnya dan bahkan menyatakan kesiapan untuk mendaftarkan merek dagang mereka. Kegiatan ini terbukti efektif dalam meningkatkan kesadaran hukum, mendorong inovasi, dan mendorong UMKM untuk melindungi karya kreatif mereka sebagai aset bisnis yang berharga.

Penguatan Legalitas Izin Usaha dan Perlindungan Merek Usaha Tenun: Strategi Pemberdayaan UMKM Berbasis Kearifan Lokal di Kelurahan Ntobo Kota Bima Wulandari, Ainun; Saputri, Ika; Daniah, Rahmah; Herwastoeti
Jurnal Dedikasi Hukum Vol. 5 No. 3 (2025): December 2025
Publisher : Universitas Muhammadiyah Malang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.22219/jdh.v5i3.42624

Kegiatan sosialisasi urgensi izin usaha dan merek usaha bagi pelaku usaha tenun di Kelurahan Ntobo Kota Bima merupakan bentuk pemberdayaan masyarakat yang bertujuan untuk meningkatkan pemahaman hukum dan kesadaran akan pentingnya legalitas usaha. Kegiatan ini dilatarbelakangi oleh masih rendahnya jumlah pelaku usaha tenun yang memiliki Nomor Induk Berusaha (NIB) serta belum memahami manfaat perlindungan merek usaha. Metode pelaksanaan dilakukan melalui tiga tahap, yaitu koordinasi dengan pihak kelurahan, persiapan kebutuhan sosialisasi, serta pelaksanaan kegiatan yang melibatkan mahasiswa dan pelaku usaha secara langsung. Hasil kegiatan menunjukkan adanya peningkatan pemahaman peserta terhadap mekanisme pendaftaran izin usaha melalui sistem OSS dan pendaftaran merek melalui DJKI. Peserta juga menunjukkan antusiasme tinggi dalam sesi simulasi dan tanya jawab, serta berkomitmen untuk segera mengurus izin dan merek usaha mereka. Melalui kegiatan ini, pelaku usaha tenun di Kelurahan Ntobo diharapkan dapat memperoleh perlindungan hukum, memperluas akses pasar, serta meningkatkan daya saing ekonomi daerah. Dengan demikian, pemberdayaan ini berkontribusi pada upaya mendorong legalitas dan kemandirian ekonomi pelaku UMKM berbasis kearifan lokal. Abstract The community service activity titled "Socialization of the Urgency of Business and Trademark Licensing for Weaving Entrepreneurs in Ntobo Village, Bima City" aims to increase legal awareness and understanding among local weaving business owners. This activity was motivated by the low number of entrepreneurs possessing a Business Identification Number (NIB) and the lack of knowledge regarding trademark protection benefits. The implementation method consisted of three stages: coordination with the village government, preparation of materials and logistics, and the execution of the socialization involving students and local entrepreneurs. The results indicate an improvement in participants’ understanding of the online business licensing system (OSS) and the trademark registration process through DJKI. Participants demonstrated strong enthusiasm during the simulation and discussion sessions and expressed their commitment to registering their business and trademarks. This community engagement activity has contributed to empowering weaving entrepreneurs in Ntobo Village to obtain legal protection, expand market access, and strengthen local economic competitiveness. Hence, the program supports the national agenda of promoting MSME legality and sustainable local economic development.

Pendampingan Hukum Nomor Induk Berusaha Bagi Usaha Mikro dan Kecil di Desa Simpang Rimba, Kabupaten Bangka Selatan : Legal Assistance for Business Identification Numbers for Micro and Small Businesses in Simpang Rimba Village, South Bangka Regency Derita Prapti Rahayu; Yokotani; Faisal; Rafiqa Sari; Christianingrum
Jurnal Dedikasi Hukum Vol. 5 No. 3 (2025): December 2025
Publisher : Universitas Muhammadiyah Malang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.22219/jdh.v5i3.42678

In Simpang Rimba Village, Simpang Rimba District, South Bangka Regency, the majority of the population relies on the micro, small, and medium enterprises (MSEs), particularly in agriculture, crafts, and trade. Based on monitoring on the Simpang Rimba Village website, micro and small business owners who do not yet have a Business Identification Number (NIB) are at risk of facing legal and administrative obstacles in their business development. This community service program aims to introduce the NIB as a crucial tool for strengthening business existence and legality, and to provide direct assistance to MSEs in obtaining a NIB effectively and efficiently. The community service team will assist MSEs in applying for a Business Identification Number (NIB) through the OSS system. Facilitation: Assistance includes direct guidance in completing online forms and ensuring all required documents are complete. Duration: This assistance will be on going. During the assistance in making this NIB, 18 NIB Certificates were registered and printed, which shows an increase in legal understanding or the administrative impact of the NIB. Abtrak Desa Simpang Rimba, Kecamatan Simpang Rimba, Kabupaten Bangka Selatan, sebagian besar penduduknya bergantung pada sektor UMK, terutama di bidang pertanian, kerajinan, dan perdagangan. Berdasarkan hasil prmantauan pada laman Desa Simpang Rimba pelaku usaha mikro dan kecil yang belum memiliki Nomor Induk Berusaha, hal ini secarfa hukum, berisiko menghadapi kendala hukum dan administratif dalam perkembangan usahanya. Metode dalam program pengabdian ini, diharapkan dapat memperkenalkan NIB sebagai alat yang penting bagi penguatan eksistensi dan legalitas usaha, serta memberikan pendampingan langsung kepada pelaku UMK untuk memperoleh NIB secara efektif dan efisien. Tim pengabdian mendampingi pelaku UMK dalam proses pengajuan Nomor Induk Berusaha (NIB) melalui sistem OSS. Fasilitasi pendampingan mencakup pengarahan langsung dalam pengisian formulir secara online serta memastikan seluruh dokumen yang dibutuhkan telah lengkap. Pendampingan ini akan berlangsung. Selama dalam pendampingan pembuatan NIB ini sebanyak 18 Sertifikat NIB terdaftar dan tercetak yang menunjukkan peningkatan pemahaman hukum, atau dampak administrative dari NIB.

Pendampingan Produksi dan Pemasaran Digital Usaha Roti Berbasis Learning Management System untuk Penguatan Legalitas Usaha di Desa Seddur, Pamekasan: Production and Digital Marketing Assistance for Bread Businesses Using a Learning Management System to Strengthen Business Legality in Seddur Village, Pamekasan Samsul Arifin; Elmi Tri Yuliandari; Ma'ruf sya'ban
Jurnal Dedikasi Hukum Vol. 5 No. 3 (2025): December 2025
Publisher : Universitas Muhammadiyah Malang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.22219/jdh.v5i3.42716

This community service initiative aims to increase production and marketing capacity while strengthening the partners’ understanding of the importance of legal compliance for M.J. Home Made Bakery, a microenterprise managed by a group of homemakers in Sedur Village, Pamekasan. The partners’ main challenges stem from limited production equipment—which remains conventional—and suboptimal marketing strategies, particularly regarding building brand awareness and ensuring the legal compliance of their home-based food business. To address these challenges, the program was implemented through training on production enhancement using an automatic dough mixer, as well as the development of digital marketing strategies leveraging e-commerce and social media. The key innovation introduced was the implementation of the Kampung Roti Bu-Ibu Learning Management System (LMS Karbu), an online platform designed to support flexible and sustainable training processes. Implementation methods included outreach, training, technology adoption, mentoring, and evaluation. Program results demonstrate an increase in partner capacity in both production and marketing. On the production side, the procurement of automatic dough mixers and large-capacity ovens has proven to increase product quantity. Meanwhile, on the marketing side, training on the importance of brand awareness through the LMS Karbu platform has successfully improved participants’ understanding of strategies to build consumer trust through quality improvement and product diversification. Additionally, this initiative highlighted the urgency of strengthening business legality, particularly the acquisition of a Home Industry Food Production certificate, as the focus of future programs. Consequently, this initiative reinforces production, marketing, and legal awareness regarding home-based businesses. Abstrak Pengabdian masyarakat ini bertujuan untuk meningkatkan kapasitas produksi dan pemasaran sekaligus memperkuat pemahaman mitra terhadap pentingnya legalitas usah M.J Home Made Bakery, sebuah usaha mikro yang dikelola oleh kelompok ibu rumah tangga di Desa Sedur, Pamekasan. Permasalahan utama mitra terletak pada keterbatasan peralatan produksi yang masih konvensional dan strategi pemasaran yang belum optimal, khususnya dalam membangun kesadaran merek (brand awareness) dan legalitas usaha pangan rumah tangga. Untuk menjawab permasalahan tersebut, program dilaksanakan melalui pelatihan peningkatan produksi dengan penggunaan mesin pengaduk adonan roti otomatis, serta pengembangan pemasaran digital berbasis e-commerce dan media sosial. Inovasi utama yang dihadirkan adalah penerapan Learning Management System Kampung Roti Bu-Ibu (LMS Karbu), sebuah platform daring yang dirancang untuk mendukung proses pelatihan secara fleksibel dan berkelanjutan. Metode pelaksanaan mencakup sosialisasi, pelatihan, penerapan teknologi, pendampingan, dan evaluasi. Hasil program menunjukkan peningkatan kapasitas mitra baik dari aspek produksi maupun pemasaran. Dari sisi produksi, pengadaan mesin pengaduk adonan otomatis dan oven berkapasitas besar terbukti meningkatkan kuantitas produk. Sementara itu, dari sisi pemasaran, pelatihan tentang pentingnya brand awareness melalui platform LMS Karbu berhasil meningkatkan pemahaman peserta mengenai strategi membangun kepercayaan konsumen melalui peningkatan kualitas serta diversifikasi produk. Selain itu, kegiatan ini juga menguraikan pengantar urgensi penguatan legalitas usaha, khususnya kepemilikan sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga sebagai fokus program selanjutnya. Oleh karena itu, kegiatan ini memperkuatproduksi, pemasaran, dan kesadaran hukum atas usaha rumah tangga.

Penyuluhan Hukum tentang Regulasi Pemeliharaan Spesies Invasif Berbahaya pada Masyarakat Sawojajar, Kota Malang: Legal Awareness Campaign on Regulations Governing the Management of Harmful Invasive Species in the Sawojajar Community, Malang Helmi Rizkih Saputra; Setyaning Rahayu; Muhammad Iqbal Prasetya
Jurnal Dedikasi Hukum Vol. 5 No. 3 (2025): December 2025
Publisher : Universitas Muhammadiyah Malang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.22219/jdh.v5i3.42772

This community service initiative focuses on improving public legal literacy concerning the prohibition on keeping invasive aquatic species, specifically in Sawojajar, Malang City, following a well-publicized criminal case involving a resident who unknowingly kept an alligator gar. Lack of legal awareness regarding environmental regulations and the criminal implications of ignorance highlights the urgent need for educational interventions. The program adopts a transformative legal education approach (Ius Transeducativum), positioning law not merely as a punitive instrument but as a preventive and empowering mechanism for society. The method used included direct legal counseling, participatory discussion, distribution of simplified legal information materials, and community-based empowerment through collaboration with neighborhood leaders (RT/RW) and local authorities. The results demonstrate a significant increase in legal awareness, evidenced by active community engagement, improved understanding of governing regulations, and strengthened commitment from local leaders to continue dissemination of legal information. This initiative provides practical evidence that preventive and humanistic legal education can enhance compliance, reduce risk of unintentional violations, and support the realization of substantive justice at the grassroots level. Abstrak Program pengabdian masyarakat ini bertujuan meningkatkan literasi hukum warga terkait larangan pemeliharaan spesies ikan invasif di Kelurahan Sawojajar, Kota Malang, menyusul kasus pemidanaan warga akibat ketidaktahuan atas larangan memelihara ikan aligator gar. Rendahnya pemahaman masyarakat mengenai regulasi lingkungan dan implikasi pidana dari ketidaktahuan hukum menunjukkan perlunya pendekatan edukatif yang komprehensif. Kegiatan ini menerapkan pendekatan Ius Transeducativum, yaitu paradigma pendidikan hukum transformatif yang menempatkan hukum sebagai sarana preventif dan pemberdayaan, bukan semata instrumen represif. Metode pelaksanaan meliputi penyuluhan hukum secara tatap muka, dialog partisipatif, pembagian materi hukum populer, serta pelibatan perangkat kelurahan dan ketua RT/RW sebagai agen literasi hukum komunitas. Hasil kegiatan menunjukkan peningkatan signifikan dalam pemahaman dan kesadaran hukum warga, tercermin dari antusiasme peserta, keaktifan dalam diskusi, serta komitmen tokoh masyarakat untuk melanjutkan edukasi hukum secara mandiri. Program ini membuktikan bahwa pendekatan edukatif-preventif mampu meminimalkan potensi pelanggaran hukum akibat ketidaktahuan dan mendukung terwujudnya keadilan substantif di tingkat akar rumput.

Pemberdayaan Hukum Ibu dalam Pemenuhan Hak ASI Anak sebagai Upaya Pencegahan Stunting dan Penyakit Jantung: Empowering Mothers Through the Law to Ensure Children’s Right to Breastfeeding as a Measure to Prevent Stunting and Heart Disease Dewi Septiana; Dewi Sartika; Nur Kholis
Jurnal Dedikasi Hukum Vol. 5 No. 3 (2025): December 2025
Publisher : Universitas Muhammadiyah Malang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.22219/jdh.v5i3.42936

The prevalence of stunting reaches 150.8 million children worldwide, and one strategy for preventing stunting can be implemented through exclusive breastfeeding. According to the law, exclusive breastfeeding is an obligation for every mother, but its implementation shows that exclusive breastfeeding rates remain low in various regions. This community service aims to increase mothers' knowledge and awareness about the obligation of exclusive breastfeeding to prevent stunting and heart disease. This activity was conducted with 22 participants (pregnant women, breastfeeding mothers, and mothers with infants) who were purposively selected. Education was provided through multimedia presentations and educational booklets that covered the legal, religious, and medical aspects of breastfeeding, accompanied by demonstrations of breastfeeding practices and health examinations. Knowledge levels were measured before and after the intervention, while anthropometric and clinical data were collected during medical examinations. The analysis used cross-tabulation. Results showed a significant increase in knowledge of 63%, with participants scoring high (>76) increasing from 23% to 86%, while those with low knowledge (<56) decreased from 50% to 5%. A clinical evaluation of 19 willing participants revealed an average height of 155 cm, a weight of 58.4 kg, a blood pressure of 118 mmHg, a cholesterol level of 205 mg/dL (exceeding the normal range), and a glucose level of 103 mg/dL. This integrated program effectively strengthened mothers' understanding and commitment to exclusive breastfeeding, supporting stunting prevention and maternal cardiovascular health. This holistic approach combining legal, religious, and health perspectives serves as a model for community-based breastfeeding promotion programs. Abstrak Prevalensi angka stunting mencapai 150,8 juta pada anak di seluruh dunia, salah satu strategi pencegahan stunting dapat dilakukan dengan pemberian ASI eksklusif. Pemberian ASI ekslusif menurut Undang-undang adalah kewajiban bagi tiap ibu, namun implementasinya menunjukkan angka pemberian ASI ekslusif masih rendah di berbagai wilayah. Pengabdian kepada masyarakat ini bertujuan meningkatkan pengetahuan dan kesadaran ibu tentang kewajiban ASI ekslusif untuk mencegah stunting dan penyakit jantung. Kegiatan ini dilakukan pada 22 peserta (ibu hamil, menyusui, dan ibu dengan bayi) yang dipilih secara purposif. Edukasi dilakukan menggunakan presentasi multimedia dan booklet edukatif mencakup aspek hukum, agama, dan medis tentang ASI, disertai demonstrasi praktik menyusui dan pemeriksaan kesehatan. Tingkat pengetahuan diukur sebelum dan sesudah intervensi, sedangkan data antropometrik dan klinis dikumpulkan saat pemeriksaan medis. Analisis menggunakan tabulasi silang. Hasil menunjukkan peningkatan pengetahuan signifikan sebesar 63%, dengan peserta berskor tinggi (>76) meningkat dari 23% menjadi 86%, sementara yang berpengetahuan rendah (<56) menurun dari 50% menjadi 5%. Evaluasi klinis pada 19 peserta yang bersedia menunjukkan rata-rata tinggi badan 155 cm, berat badan 58,4 kg, tekanan darah 118 mmHg, kolesterol 205 mg/dL (melebihi normal), dan glukosa 103 mg/dL. Program kegiatan terintegrasi ini efektif memperkuat pemahaman dan komitmen ibu terhadap ASI eksklusif, mendukung pencegahan stunting dan kesehatan kardiovaskular ibu. Pendekatan holistik yang menggabungkan perspektif hukum, agama, dan kesehatan ini menjadi model untuk program promosi menyusui berbasis komunitas.

Increasing Drug Literacy Education for Teenagers through the National Narcotics Agency’s Socialization Program: Pendidikan Literasi Narkoba bagi Remaja melalui Program Sosialisasi Badan Narkotika Nasional Ifahda Pratama Hapsari; Ratih Pratiwi Syurkawi; Deni Setiyawa; Dodi Jaya Wardana; Hardian Iskandar; Syarif Hidayatulloh
Jurnal Dedikasi Hukum Vol. 5 No. 3 (2025): December 2025
Publisher : Universitas Muhammadiyah Malang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.22219/jdh.v5i3.43020

Drugs (narcotics, psychotropics, and other addictive substances) can endanger human life, if consumed in an inappropriate way, can even cause death. Drugs have a very wide negative impact; both physically, psychologically, economically, socio-culturally, and so on. Many methods are used so that drug users can return to normal and recover as usual. Therefore, users/dealers in the provisions of national criminal law are given severe sanctions. The research method is a literature study, the results are cases of drug abuse have increased very sharply because there is no standardized system for recording and reporting drug abuse. The specific objectives of this socialization activity are: To increase the knowledge of SMA Muhammadiyah 9 Ujung Pangkah students about the dangers of drugs for teenagers and students, and To prevent the habit and dangers of drugs for teenagers and students. Abstrak Narkoba (narkotika, psikotropika, dan zat adiktif lainnya) dapat membahayakan nyawa manusia; jika dikonsumsi secara tidak tepat, bahkan dapat menyebabkan kematian. Narkoba memiliki dampak negatif yang sangat luas; baik secara fisik, psikologis, ekonomi, sosio-budaya, dan sebagainya. Berbagai metode digunakan agar pengguna narkoba dapat kembali normal dan pulih seperti semula. Oleh karena itu, pengguna/pengedar dalam ketentuan hukum pidana nasional dikenakan sanksi yang berat. Metode penelitian yang digunakan adalah studi pustaka, hasilnya menunjukkan bahwa kasus penyalahgunaan narkoba telah meningkat sangat tajam karena tidak adanya sistem yang terstandarisasi untuk pencatatan dan pelaporan penyalahgunaan narkoba. Tujuan khusus dari kegiatan sosialisasi ini adalah: Meningkatkan pengetahuan siswa SMA Muhammadiyah 9 Ujung Pangkah tentang bahaya narkoba bagi remaja dan siswa, serta Mencegah kebiasaan dan bahaya narkoba bagi remaja dan siswa.

Raising Teenagers' Legal Awareness of the Criminal Risks of Online Gambling in the Digital Transaction Era: Peningkatkan Kesadaran Hukum Remaja Terkait Risiko Pidana dari Perjudian Daring di Era Transaksi Digital sihite, Sri rumada
Jurnal Dedikasi Hukum Vol. 5 No. 3 (2025): December 2025
Publisher : Universitas Muhammadiyah Malang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.22219/jdh.v5i3.43847

Online gambling is a social and behavioral deviance whose legal status remains unclear; it is now easily accessible to students via digital devices, giving rise to various criminal, psychological, environmental, and academic issues. This community service activity focused on raising legal awareness regarding these risks among 10th-grade students at SMA Negeri 3 Suli in Ambon. The material presented covered concepts related to online gambling, forms of digital transactions, and legal consequences under Indonesian law, as well as the associated psychological and social impacts through interactive lectures and discussions followed by a Q&A session, and concluded with a presentation to 45 students. As a result of this outreach activity, students demonstrated high engagement, accompanied by an understanding of the pros and cons, such as addiction, mental health conditions, academic failure, and family financial problems. The above activity was also beneficial for teachers and the school to become more aware of the importance of supervision or monitoring of adolescent students in digital transactions, as well as for ongoing legal education as part of counseling. Abstrak Perjudian daring merupakan penyimpangan sosial dan perilaku yang status hukumnya masih belum jelas; saat ini perjudian tersebut mudah diakses oleh para siswa melalui perangkat digital, sehingga memunculkan berbagai masalah kriminal, psikologis, lingkungan, dan akademik. Kegiatan pengabdian masyarakat ini berfokus pada peningkatan kesadaran hukum terkait risiko-risiko tersebut di kalangan siswa kelas X SMA Negeri 3 Suli di Ambon. Materi yang disampaikan mencakup konsep-konsep terkait perjudian online, bentuk-bentuk transaksi digital, dan konsekuensi hukum berdasarkan undang-undang Indonesia, serta dampak psikologis dan sosial yang terkait melalui ceramah interaktif dan diskusi yang dilanjutkan dengan sesi tanya jawab, dan diakhiri dengan presentasi kepada 45 siswa. Sebagai hasil dari kegiatan penjangkauan ini, para siswa menunjukkan keterlibatan yang tinggi, disertai dengan pemahaman akan pro dan kontra, seperti kecanduan, kondisi kesehatan mental, kegagalan akademis, dan masalah keuangan keluarga. Kegiatan di atas juga bermanfaat bagi para guru dan pihak sekolah untuk lebih menyadari pentingnya pengawasan atau pemantauan terhadap siswa remaja dalam transaksi digital, serta untuk pendidikan hukum berkelanjutan sebagai bagian dari bimbingan konseling.

Sinergi Hukum dan Pengelolaan Keuangan dalam Mendorong Akuntabilitas Dana Desa di Kabupaten Karawang: Synergy Between Law and Financial Management in Promoting Accountability for Village Funds in Karawang Regency Tinambunan, Wahyu Donri; Triyunarti, Wiwin; Okabrian, Soni; Nurhanifah, Afifa
Jurnal Dedikasi Hukum Vol. 5 No. 3 (2025): December 2025
Publisher : Universitas Muhammadiyah Malang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.22219/jdh.v5i3.42657

The management of village funds is a crucial aspect in community development and empowerment at the village level. However, implementation in the field still faces various challenges, such as weak legal capacity of village officials, lack of financial accountability, and lack of community participation in supervision. This condition has the potential to cause budget irregularities and hinder village development goals. Therefore, an integrated effort is needed that combines legal and accounting knowledge to encourage transparent, accountable, and participatory governance of village funds. This service activity aims to increase the capacity of village and community apparatus through an interdisciplinary approach. From the legal side, participants will be given an understanding of village financial management regulations, the legal responsibilities of village officials, and criminal risks in budget abuse. In terms of accounting, the training will focus on recording transactions, preparing financial statements, and simulating simple audits that are relevant to village practices. This activity uses a participatory method with the Participatory Action Research (PAR) model, which involves village officials and the community actively in each stage of the activity. This approach was chosen so that the results of the service were really in accordance with the needs of the field and could be applied directly by the participants. The implementation of activities is carried out through an interdisciplinary approach, which is a combination of the fields of law and accounting. The targeted outputs of this activity include: (1) increasing legal and accounting literacy among village officials; (2) the preparation of practical modules for the management of village funds based on law and accounting; and (3) the formation of an accountability-aware village community that can be a driver of budget supervision based on citizen participation. Abstrak Pengelolaan dana desa merupakan aspek krusial dalam pembangunan dan pemberdayaan masyarakat di tingkat desa. Namun, implementasi di lapangan masih menghadapi berbagai tantangan, seperti lemahnya kapasitas hukum perangkat desa, minimnya akuntabilitas keuangan, serta kurangnya partisipasi masyarakat dalam pengawasan. Kondisi ini berpotensi menimbulkan penyimpangan anggaran dan menghambat tujuan pembangunan desa. Oleh karena itu, perlu upaya terpadu yang menggabungkan keilmuan hukum dan akuntansi untuk mendorong tata kelola dana desa yang transparan, akuntabel, dan partisipatif. Kegiatan pengabdian ini bertujuan untuk meningkatkan kapasitas perangkat desa dan masyarakat melalui pendekatan interdisipliner. Dari sisi hukum, peserta akan diberikan pemahaman terkait regulasi pengelolaan keuangan desa, tanggung jawab hukum aparatur desa, serta risiko pidana dalam penyalahgunaan anggaran. Dari sisi akuntansi, pelatihan akan difokuskan pada pencatatan transaksi, penyusunan laporan keuangan, serta simulasi audit sederhana yang relevan dengan praktik desa. Kegiatan ini menggunakan metode partisipatif dengan model Participatory Action Research (PAR), yaitu melibatkan perangkat desa dan masyarakat secara aktif dalam setiap tahap kegiatan. Pendekatan ini dipilih agar hasil pengabdian benar-benar sesuai dengan kebutuhan lapangan dan dapat diterapkan langsung oleh peserta. Pelaksanaan kegiatan dilakukan melalui pendekatan interdisipliner, yaitu gabungan antara bidang hukum dan akuntansi. Luaran yang ditargetkan dari kegiatan ini meliputi: (1) peningkatan literasi hukum dan akuntansi di kalangan perangkat desa; (2) tersusunnya modul praktis pengelolaan dana desa berbasis hukum dan akuntansi; dan (3) terbentuknya komunitas desa sadar akuntabilitas yang dapat menjadi penggerak pengawasan anggaran berbasis partisipasi warga.

Capacity Building of Lalowosula Village Community in Drafting Responsive and Participatory Village Regulation: Pengembangan Kapasistas Masyarakat Desa Lalowosula Dalam Penyusunan Produk Hukum yang Responsif dan Partisipatif Saldi, Winatri; Wahyudi Umar; Rustan, Ahmad; Hindi Asis, Patta
Jurnal Dedikasi Hukum Vol. 5 No. 3 (2025): December 2025
Publisher : Universitas Muhammadiyah Malang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.22219/jdh.v5i3.43194

This community service program aims to enhance the legal drafting capacity of the community and village government of Lalowosula Village, East Kolaka Regency, focusing on the development of responsive and participatory local regulations. The low level of legal literacy, limited participation, and lack of access to regulatory information constitute the main challenges in village governance. The method applied in this program consists of five stages: preparation, socialization, legal counseling, technical training, and mentoring. The activity involved village officials, BPD members, and community legal awareness groups. The results show a significant increase in participants’ understanding of legal drafting techniques and community participation in formulating public policies. The program also successfully developed an interactive website that provides legal drafting guidelines and online administrative services for villagers living outside the region. The community expressed positive responses toward the training and indicated readiness to participate in future policymaking processes. This service program has contributed to strengthening legal awareness, improving policy quality, and promoting participatory village governance practices. This program offers a replicable model for integrating digital tools into village-level legal drafting and participatory governance in Indonesia. Abstrak Program pengabdian ini bertujuan meningkatkan kapasitas masyarakat dan pemerintah Desa Lalowosula, Kabupaten Kolaka Timur, dalam penyusunan produk hukum desa yang responsif dan partisipatif. Rendahnya literasi hukum, minimnya partisipasi masyarakat, serta terbatasnya akses informasi regulasi merupakan tantangan utama dalam tata kelola desa. Metode pengabdian dilakukan melalui lima tahapan: persiapan, sosialisasi, penyuluhan hukum, pelatihan teknis, dan pendampingan. Kegiatan melibatkan aparat desa, anggota BPD, serta kelompok keluarga sadar hukum. Hasil kegiatan menunjukkan peningkatan signifikan terhadap pemahaman peserta mengenai teknik penyusunan peraturan desa serta meningkatnya partisipasi warga dalam merumuskan kebijakan publik. Program ini juga berhasil mengembangkan website interaktif yang menyediakan panduan penyusunan peraturan desa serta layanan administrasi online bagi warga yang tinggal di luar daerah. Masyarakat memberikan respon positif dan menunjukkan kesiapan untuk terlibat dalam proses legislasi desa. Program ini berkontribusi pada penguatan kesadaran hukum, peningkatan kualitas kebijakan desa, dan pengembangan praktik tata kelola desa yang partisipatif. Program ini menawarkan model yang dapat direplikasi untuk mengintegrasikan perangkat digital ke dalam penyusunan hukum tingkat desa dan tata kelola partisipatif di Indonesia.

Home Page

OAI Link

Editorial Team

Contact

Reviewer

Google Scholar

Contact Name
Isdian Anggraeny

Contact Email
dedikasihukum@umm.ac.id

Phone
+6282232791088

Journal Mail Official
dedikasihukum@umm.ac.id

Editorial Address
KAMPUS III UMM Jalan Raya Tlogomas No. 246 Malang, Jawa Timur, Indonesia 65144 Tel: (+62) 341 464318 | Fax: (+62) 341 460782 Email: dedikasihukum@umm.ac.id

Location
Kota malang,

Jawa timur

INDONESIA

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Home Page

OAI Link

Editorial Team

Contact

Reviewer

Google Scholar

Contact Name Isdian Anggraeny

Contact Email dedikasihukum@umm.ac.id

Phone +6282232791088

Journal Mail Official dedikasihukum@umm.ac.id

Editorial Address KAMPUS III UMM Jalan Raya Tlogomas No. 246 Malang, Jawa Timur, Indonesia 65144 Tel: (+62) 341 464318 | Fax: (+62) 341 460782 Email: dedikasihukum@umm.ac.id

Location Kota malang, Jawa timur INDONESIA

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Contact Name
Isdian Anggraeny

Contact Email
dedikasihukum@umm.ac.id

Phone
+6282232791088

Journal Mail Official
dedikasihukum@umm.ac.id

Editorial Address
KAMPUS III UMM Jalan Raya Tlogomas No. 246 Malang, Jawa Timur, Indonesia 65144 Tel: (+62) 341 464318 | Fax: (+62) 341 460782 Email: dedikasihukum@umm.ac.id

Location
Kota malang,

Jawa timur

INDONESIA