cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Trias Saputra
Contact Email
trias.saputra@pelitabangsa.ac.id
Phone
+6281286362014
Journal Mail Official
prodihukum@pelitabangsa.ac.id
Editorial Address
Jl. Inspeksi Kalimalang Jl. Tegal Danas No.9, Cibatu, Kec. Cikarang Pusat, Bekasi, Jawa Barat 17530
Location
Kab. bekasi,
Jawa barat
INDONESIA
Jurnal Hukum Pelita
Published by Universitas Pelita Bangsa
ISSN : -     EISSN : 28092082     DOI : https://doi.org/10.37366/jh.v3i1.998
Core Subject : Humanities, Art, Social,
Arts Humanities Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences
JURNAL HUKUM PELITA adalah jurnal ilmiah dan akses terbuka yang dikelola oleh Prodi Hukum dan diterbitkan oleh LPPM Universitas Pelita Bangsa. Jurnal ini bertujuan dan fokus untuk menerbitkan karya baru dengan kualitas di bidang Hukum dalam hal Entreprenership, adapun ruang lingkup pembasan pada jurnal ini antara lain : 1. Hukum Pidana 2. Hukum Perdata 3. Hukum Tata Negara 4. Hukum Administasi Negara 5. Hukum Islam 6. Hukum Perdata Islam 7. Hukum Agraria 8. Hukum Acara 9. Hukum Adat 10. Hak Asasi Manusia 11. Hukum Bisnis 12. Hukum Ekonomi 13. Hukum Pasar Modal 14. hal lain yang berkaitan dengan Entrepenership dalam aspek Hukum. Namun, artikel yang tidak termasuk dalam Entrepenersip dalam aspek Hukum tidak tercakup dan di luar cakupan jurnal ini.
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Hukum
Articles 109 Documents
 2   3   4   5   6 
Implementasi Pasal 29 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan Terkait Upaya Penyelesaian Sengketa Medis Apri Yanto
JURNAL HUKUM PELITA Vol. 4 No. 1 (2023): Jurnal Hukum Pelita Mei 2023
Publisher : Direktorat Penelitian dan Pengabdian (DPPM) Universitas Pelita Bangsa

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.37366/jh.v4i1.2378

Abstract

ABSTRACT The implementation of Article 29 of Law No. 36 of 2009 concerning Health in resolving medical disputes that fall into the realm of criminal law is still very little to be used as an effort to resolve medical disputes because law enforcement still tends to choose settlement through litigation which leads to court decisions as an effort to resolve it rather than seeking penal mediation. Efforts to resolve medical disputes for health workers who commit medical malpractice according to Law Number 36 of 2009 concerning Health, the mediation route has now become one of the ways proposed by MHKI and accommodated in the latest Criminal Code to seek first settlement with a penal mediation route before entering the realm of litigation. Keywords : Medical Dispute, Malparktek, Dispute Resolution. ABSTRAK Implementasi Pasal 29 Undang-Undang No 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan dalam penyelesaian sengketa medik yang masuk pada ranah dalam hukum pidana masih sangat sedikit untuk dijadikan upaya penyelesaian sengketa medis karena penegak hukum masih cenderung memlih penyelesaian melalui litigasi yang bermuara pada putusan pengadilan sebagi upaya penyelesaiannya dari pada mengupayakan mediasi penal. Upaya penyelesaian sengketa medis bagi Tenaga kesehatan yang melakukan malpraktik medis menurut Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan jalur mediasi saat ini telah menjadi salah satu cara yang diusulkan oleh MHKI dan terakomodir dalam KUHP terbaru agar mengupayakan terlebih dahulu penyelesaian dengan jalur mediasi penal sebelum masuk kedalam ranah litigasi. Kata Kunci : Sengketa Medis, Malparktek, Penyelesaian Sengketa
Pelaksanaan Pembinaan Terhadap Narapidana Anak Di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Rahma Eka Fitriani
JURNAL HUKUM PELITA Vol. 4 No. 2 (2023): Jurnal Hukum Pelita November 2023
Publisher : Direktorat Penelitian dan Pengabdian (DPPM) Universitas Pelita Bangsa

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.37366/jh.v4i2.2432

Abstract

Sangat penting untuk memastikan bahwa hak-hak narapidana dihormati, dilindungi, dan diperhatikan secara memadai dalam sistem peradilan pidana. Mengingat semua karakteristik yang sudah dimiliki remaja yang bersalah, hal ini sangat penting dalam kasus mereka. Dalam karya ilmiah ini diuraikan pelaksanaan pembinaan anak binaan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak. Dalam hal pembinaan anak narapidana menurut perundang-undangan di Indonesia sudah ditempatkan di lembaga pemasyarakatan (lapas) khusus anak. Lembaga pemasyarakatan (lapas) anak telah diubah menjadi Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) adalah tempat pelaksanaan pidana penjara bagi anak hingga usia anak mencapai 18 (delapan belas) tahun. LPKA diwajibkan untuk menyelenggarakan pendidikan, pelatihan keterampilan, pembinaan dan pemenuhan hak lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Studi ini melihat bagaimana pembinaan dilakukan di LPKA dan menganalisisnya. Pendekatannya adalah penelitian hukum normatif, yang sangat mengandalkan studi kepustakaan.
Status Badan Hukum Pada Badan Usaha Milik Desa (BUM Desa) Banjarkerta Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Cipta Kerja Yusup Sriyanto; Astika Nurul Hidayah
JURNAL HUKUM PELITA Vol. 4 No. 2 (2023): Jurnal Hukum Pelita November 2023
Publisher : Direktorat Penelitian dan Pengabdian (DPPM) Universitas Pelita Bangsa

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.37366/jh.v4i2.2512

Abstract

                Kata kunci : badan hukum, badan usaha, badan usaha milik desa     Abstrak      : Undang-ndang Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja pada pasal 117 mengubah mengenai status Badan Usaha Milik Desa menjadi badan hukum. Untuk memperoleh status badan hukum, Badan Usaha Milik Desa harus melakukan pendaftaran melalui Sistem Informasi Desa. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui hambatan, upaya dan implikasi apabila Badan Usaha Milik Desa belum berbadan hukum. Metode yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif yaitu metode yang dilakukan melalui studi pustaka (library research) atau mengkaji data utama yaitu data sekunder. Hambatan yang terjadi pada Badan Usaha Milik Desa Banjarkerta yaitu keterbatasan SDM baik dari segi kapasitas maupun kemampuan, karena rata-rata pengurus BUM Desa Banjarkerta untuk pendidikan terakhirnya hanya pada tingkat Sekolah Menengah Atas. Sampai saat ini pengurus Badan Usaha Milik Desa Banjarkerta belum melakukan upaya untuk mengatasi permasalahan SDM yang menyebabkan terhambatnya pendaftaran status Badan Usaha Milik Desa Banjarkerta. Implikasi apabila Badan Usaha Milik Desa belum terdaftar berbadan hukum yaitu tidak mendapatkan perlindungan hukum, tidak adanya kepastian hukum, kurangnya transparansi dan akuntabilitas, keterbatasan dalam menjalin Kemitraan atau Kerjasama, keterbatasan terkait tanggung jawab.
Penerapan Hukum Terhadap Tindak Pidana Doxing di Indonesia Adi Nugraha, Yudha; Saputra, Trias
JURNAL HUKUM PELITA Vol. 5 No. 1 (2024): Jurnal Hukum Pelita Mei 2024
Publisher : Direktorat Penelitian dan Pengabdian (DPPM) Universitas Pelita Bangsa

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.37366/jh.v5i1.2670

Abstract

Perkembangan teknologi informasi dan internet telah memunculkan tindakan kejahatan doxing, yaitu pengungkapan ilegal data pribadi. Di Indonesia, doxing menjadi masalah serius dalam industri Financial Technology (Fintech). Penelitian ini menganalisis penegakan hukum doxing berdasarkan Undang-Undang No. 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi dan Undang-Undang ITE No. 19 Tahun 2016 di Indonesia serta melihat efektivitasnya dalam melindungi privasi nasabah Fintech. Kerangka hukum yang ada memberikan dasar, tetapi perlu perubahan hukum yang lebih tegas dan penegakan yang lebih aktif. Pendidikan publik juga penting untuk meningkatkan kesadaran akan risiko doxing dan praktik keamanan siber. Kerjasama internasional diperlukan untuk mengatasi doxing yang melintasi batas negara. Meskipun penegakan hukum doxing rumit karena pelaku sering menggunakan teknologi canggih dan identitas anonim, dengan upaya bersama, perlindungan terhadap privasi individu dan keamanan penggunaan Fintech di Indonesia dapat ditingkatkan.
Tinjauan Hukum Pembayaran Kompensasi Bagi Karyawan Yang Diputus Hubungan Kerjanya Dodi Junaedi; Anggreany Haryani Putri; Ofis Ricardo
JURNAL HUKUM PELITA Vol. 4 No. 2 (2023): Jurnal Hukum Pelita November 2023
Publisher : Direktorat Penelitian dan Pengabdian (DPPM) Universitas Pelita Bangsa

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.37366/jh.v4i2.2672

Abstract

Iklim investasi ini dapat dipengaruhi oleh ekosistem ketenagakerjaan dimana para pihak yang terlibat pada sebuah hubungan kerja antara pihak Perusahaan dan pihak Pekerja atau Karyawan tidak terlepas juga keterlibatan pemerintah dalam mengakomodir suasanya yang kondusif dalam dalam iklim investasi tersebut, tentunya dalam mengeluarkan sebuah aturan yang dapat mengakomodir semua pihak, terutama yang terlibat langsung dalam sebuah hubungan kerja antara Perusahaan dan Karyawan, Peraturan perundang-undangan yang dibuat adalah Undang-Undang Cipta Kerja (Omnibus law) yang didalamnya mengatur perubahan perihal mekanisme penerapan pembayaran kompensasi pada karyawan yang diputus hubungan kerjanya. Pada penelitian ini yang ingin dikemukaan oleh penulis dalam prosesnya bertujuan untuk mengetahui bagaimana penerapan pembayaran kompensasi pada karyawan yang di Putus Hubungan Kerjanya pada suatu perusahaan, apakah dalam praktek penyelesaiaan sesuai mekanisme yang tertuang dalam perturan perundang-udangan yang berlaku. Kemudian selanjutnya adalah untuk mengetahui bagaimana upaya perlindungan hukum bagi karyawan yang di Putus Hubungan Kerjanya oleh Perusahaan atas pembayaran kompensasi yang di terimanya. Dan didalam metode penelitian yang di gunakan oleh penulis adalah jenis penelitian hukum yuridis-normatif, dimana pendekatan yang dilakukan adalah dengan pendekatan Peraturan perundang-undangan.
Penerapan Pidana Terhadap Justice Collaborator Dalam Tindak Pidana Pembunuhan Berencana (Studi Putusan Nomor : 798/Pid. B/2022/PN. Jkt.Sel) Nining Yurista Prawitasari
JURNAL HUKUM PELITA Vol. 4 No. 2 (2023): Jurnal Hukum Pelita November 2023
Publisher : Direktorat Penelitian dan Pengabdian (DPPM) Universitas Pelita Bangsa

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.37366/jh.v4i2.2916

Abstract

Justice Collaborator memiliki peran yang sangat penting dalam mengungkap kasus-kasus pidana, meskipun pada praktiknya sering terjadi permasalahan seperti masalah perlindungan, pemberian penghargaan, mekanisme permohonan perlindungan dan penentuan status Justice Collaborator. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana kepada Justice Collaborator tindak pidana pembunuhan berencana dalam Putusan Nomor: 798/Pid. B/2022/PN. Jkt.Sel. serta untuk mengetahui dan memahami penerapan pidana terhadap Justice Collaborator dalam tindak pidana pembunuhan berencana (Studi terhadap Putusan Nomor: 798/Pid. B/2022/PN. Jkt.Sel). Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis normatif, perundang-undangan, pendekatan konseptual, dan pendekatan kasus. Pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap Justice Collaborator dalam putusan tindak pidana pembunuhan berencana pada Putusan Nomor: 798/Pid. B/2022/PN. Jkt.Sel adalah menggunakan pertimbangan yuridis dan non yuridis. Penerapan pidana terhadap pelaku tindak pidana pembunuhan berencana sebagai Justice Collaborator dalam Putusan Nomor: 798/Pid.B/2022/PN. Jkt.Sel lebih ringan dari tuntutan Jaksa Penuntut Umum yaitu pidana penjara selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan dan membayar biaya perkara sebesar sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).
Kajian Yuridis Terhadap Aktivitas Merekam Film Pada Bioskop Ditinjau Dari Kajian Hukum Perdata Wulan Windiarti; Muhammad Luthfi Radian
JURNAL HUKUM PELITA Vol. 4 No. 2 (2023): Jurnal Hukum Pelita November 2023
Publisher : Direktorat Penelitian dan Pengabdian (DPPM) Universitas Pelita Bangsa

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.37366/jh.v4i2.2945

Abstract

Kekayaan Intelektual atau biasa disingkat KI ialah sebuah hak yang bersifat khusus yang artinya hanya dapat digunakan atau dilaksanakan oleh para pemilik hak cipta tersebut, oleh karenanya Hak Kekayaan Intelektual ini haruslah dilindungi yang merupakan ciptaan yang bersumber dari seni, sastra, musik, dan program-program komputer yang sangat berperan besar dalam memperkaya dan membentuk peradaban manusia dari abad ke abad atau dari jaman ke jaman. Pelanggaran terhadap hak cipta didasari oleh dua (2) hal-hal pokok seperti dengan kesengajaan dan tidak memiliki hak dalam mengumumkannya, menduplikasikan, memberikan izin-izin didalam melakukan hal tersebut, dan disertai kesengajaan mengedarkan, memperlihatkan, serta melakukan penjualan terhadap orang banyak suatu karya-karya atau barang-barang yang melanggar sebuah hak cipta orang. Salah satu penyimpangan dari hak cipta ialah memperbanyak dan memberitahukan film-film melewati media jaringan atau internet dengan cara menstreaming atau mengunduh, dimana dengan mengunduh film secara gratis yang tidak memiliki izin dari sang pencipta karya hal ini sangat merugikan pemegang hak cipta. penelitian hukum secara normatif. Dalam melakukan penelitian ini menggunakan jenis penelitian secara normatif serta penelitian ini menggunakan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual yang merupakan penelitian berfokus pada pengkajian norma-norma dan kaidah-kaidah sesuai dengan hukum positif terkait alternatif penyelesaian sengketa dalam perjanjian lisensi merek di Indonesia.
Perlindungan Hak Cipta Lagu Pada Platform Musik Digital : Studi Kasus Tina Toon Bedasarkan Undang-Undang Hak Cipta Zanuar Dwi Herawati; Annisa Nursabila; Lutfiah Listari; Risma Syintia Putri; Shakira Idelia; Mustaqim Mustaqim
JURNAL HUKUM PELITA Vol. 4 No. 2 (2023): Jurnal Hukum Pelita November 2023
Publisher : Direktorat Penelitian dan Pengabdian (DPPM) Universitas Pelita Bangsa

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.37366/jh.v4i2.2977

Abstract

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis mengenai hak cipta di Indonesia yang dimana Indonesia merupakan negara hukum maka segala sesuatunya selalu berlandaskan dengan hukum tidak terlepas mengenai hak cipta. Hak cipta merupakan hak yang di dapat secara otomatis bagi mereka yang menciptakan sebuah karya. Dalam penelitian ini juga termuat bagaimana cara pembagian atas royalty dari pada karya musik dan bentuk pelanggaran apa yang kerap kali terjadi di dalam dunia musik hingga menjerat artis Indonesia. Tetapi disini Tina Toon hanya sebagai pihak turut tergugat karena Tina hanya menjalankan kontraknya dalam label musik sehingga yang di kenakan denda atas pelanggaran hak cipta adalah label musik yang menaungi Tina Toon. Secara garis besar kasus yang di alami Tina adalah persoalan mengcover lagu tanpa sepengetahuan pemilik hak cipta. Dalam kasus seperti ini dapat di lakukan dengan cara melalui jalur pidana dan jalur perdata. Dalam penelitian ini penulis menyarankan untuk menempuh jalur perdata atau non litigasi dengan cara menempuh mediasi terlebih dahulu sebelum menempuh jalur hukum pidana. Dalam penelitian ini kami sebagai penulis menggunakan metode studi pustaka yang dimana bahan bahan referensi kami kumpulkan dari jurnal-jurnal online dan berita yang terkait dalam pembahasan. Kata kunci : hak cipta, hukum, musik, tina toon, penyelesaian sengketa
Perlindungan Hukum Terhadap Penipuan Tiket Konser Di Tinjau dari Undang-Undang Perlindungan Konsumen shakira idelia; Zanuar Dwi Herawati; Risma Syintia Putri; Annisa Nursabila; Lutfiah Listari; Mustaqim Mustaqim
JURNAL HUKUM PELITA Vol. 4 No. 2 (2023): Jurnal Hukum Pelita November 2023
Publisher : Direktorat Penelitian dan Pengabdian (DPPM) Universitas Pelita Bangsa

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.37366/jh.v4i2.3101

Abstract

Seiring dengan berkembangnya zaman tingkat komsumsi masyarakat pun meningkat banyak keinginan-keinginaan yang seperti tidak akan ada habisnya terutama dalam hal menyenangkan diri sendiri salah satunya adalah dengan pergi menonton musik idola atau yang kita sebut dengan konser. Tetapi tidak semua berjalan dengan lancar dan sesuai harapan, masalah terus berdatangan seperti penipuan dalam jual beli tiket konser yang dilakukan oleh Seala yang merugikan banyak pihak. Dalam hal ini hukum perlindungan konsumen dan undang0undang transaksi elektronik sangat berpengaruh dalam menyelesaikan perkara ini. Dimana Undang-Undang tersebut akan melindungi hak dari konsumen dan memberi hukuman pada pelaku Seala.
Asas-Asas Hukum Keluarga Islam Muhammad Tsaqib Idary
JURNAL HUKUM PELITA Vol. 4 No. 2 (2023): Jurnal Hukum Pelita November 2023
Publisher : Direktorat Penelitian dan Pengabdian (DPPM) Universitas Pelita Bangsa

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.37366/jh.v4i2.3105

Abstract

This article identifies the principles of family law contained therein. From the identification results, the principles of family law were found, namely the principle of freedom, the principle of protection and prevention, the principle of monogamy, the principle of responsibility and justice and the principle of legal certainty. Legal principles are important because truth is the basis for thinking and reasoning, especially in enforcing and implementing the law. Legal principles are the most important subsystem of the legal system and legal principles. Principles take precedence over a system of rules. This is not only because legal principles are more universal, but also because they reflect cultural values and messages that should be embodied in the supremacy of law. Legal principles can be used as a basis or justification for the formation of a legal regulation, or can represent the legal relationship of legal regulations, including the values, aspirations, ideas, social or ethical views that are formed. From an Islamic perspective, principles can be formed in the order of Islamic legal philosophy. The type of research that the author uses is library research with a qualitative descriptive research approach. The conclusion of this article is that legal principles are understood as the fundamental ideas behind a legal system, which are formulated in legal regulations and judges' decisions, and are the basis for making certain regulations and decisions.

Page 4 of 11 | Total Record : 109

 2   3   4   5   6 

Filter by Year

2021 2025


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol. 6 No. 2 (2025): Jurnal Hukum Pelita November 2025 Vol. 6 No. 1 (2025): Jurnal Hukum Pelita Mei 2025 Vol. 5 No. 2 (2024): Jurnal Hukum Pelita November 2024 Vol. 5 No. 1 (2024): Jurnal Hukum Pelita Mei 2024 Vol. 4 No. 2 (2023): Jurnal Hukum Pelita November 2023 Vol. 4 No. 1 (2023): Jurnal Hukum Pelita Mei 2023 Vol. 3 No. 2 (2022): Jurnal Hukum Pelita November 2022 Vol. 3 No. 1 (2022): Jurnal Hukum Pelita Mei 2022 Vol 2 No 2 (2021): Jurnal Hukum Pelita November 2021 Vol. 2 No. 1 (2021): Jurnal Hukum Pelita Mei 2021