Articles
109 Documents
<![CDATA[Perkembangan Pemikiran Hukum Keluarga tentang Anak Luar Perkawinan Yang Sah ]]>
<![CDATA[Septiayu Restu Wulandari]]>;
<![CDATA[Siah Khosyi'ah]]>;
<![CDATA[Oyo Sunaryo Mukhlas]]>
<![CDATA[ JURNAL HUKUM PELITA Vol. 4 No. 2 (2023): Jurnal Hukum Pelita November 2023 ]]>
Publisher : <![CDATA[Direktorat Penelitian dan Pengabdian (DPPM) Universitas Pelita Bangsa ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.37366/jh.v4i2.3115
<![CDATA[Perkawinan merupakan ikatan hukum yang mengatur hubungan keluarga antara laki laki sebagai suami dan perempuan sebagai istri. Tujuan hukum adalah kepastian hukum termasuk pada pengaturan perkawinan yakni Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Perkawinan adalah jika dilaksanakan sesuai dengan kepercayaan kemudian dicatatkan berdasarkan administrasi negara yang berlaku. Undang Undang Perkawinan menyebutkan bahwa anak yang sah adalah anak yang dilahirkan dari perkawinan yang sah dan memiliki hubungan perdata baik dengan ayah, ibu dan keluarga ayah ibunya. Pemikiran anak sah dalam undang undang perkawinan ini hanya menyebut dari hasil perkawinan yang sah saja bukan dari perkawinan yang dicatatkan, namun pencatatan adalah aturan yang berlaku di Indonesia terhadap tiap tiap perkawinan. Perihal anak sah, Kompilasi Hukum Islam juga menyatakan bahwa anak yang sah merupakan anak yang dilahirkan dalam atau akibat perkawinan yang sah juga hasil perbuatan suami isteri yang sah diluar rahim dan dilahirkan oleh isteri tersebut. Mahkamah Konstitusi selaku Lembaga kekuasaan kehakiman pernah memutus sebuah kasus perihal Anak Luar Kawin yang akhirnya mendapatkan hubungan keperdataan dengan ayah dan keluarga ayahnya ketika dapat dibuktikan dengan ilmu pengetahuan dan teknologi. Adapun yang dimaksud anak luar kawin pada Putusan MK Nomor 46/PUU-VIII/2010 ini adalah anak luar perkawinan yang sah. Adapun tujuan penelitian ini adalah sebagai masukan bagi pemerintah bahwa pemerintah baiknya mengkaji ulang perihal definisi jelas perihal anak luar kawin karena menimbulkan problematik yang berkembang di masyarakat. Adapun metode penelitian ini dilaksanakan secara yuridis normative.]]>
<![CDATA[Perkembangan Pemikiran Hukum Keluarga Tentang Perceraian Dalam Lembaga-Lembaga Hukum ]]>
<![CDATA[Apriyanita, Triana]]>;
<![CDATA[Khosyiah, Siah]]>;
<![CDATA[Sunaryo, Oyo]]>
<![CDATA[ JURNAL HUKUM PELITA Vol. 5 No. 1 (2024): Jurnal Hukum Pelita Mei 2024 ]]>
Publisher : <![CDATA[Direktorat Penelitian dan Pengabdian (DPPM) Universitas Pelita Bangsa ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.37366/jh.v5i1.3154
<![CDATA[Perkawinan dapat diputuskan melalui Pengadilan maupun di luar Pengadilan, namun yang dibenarkan bahwa Perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang Pengadilan Agama sesuai dengan Pasal 39 Ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Perceraian pun dapat dilakukan apabila sudah cukup alasan Perceraian. Namun dalam kenyataannya masih banyak ditemukan proses perceraian di luar jalur pengadilan, maka keadaan tersebut banyak menimbulkan persepsi yang berbeda antara hukum agama, hukum adat dan Undang-undang Perkawinan. Hakikat perkawinan adalah mewujudkan kesejahteraan lahir dan batin atau kesejahteraan materiil bagi setiap anggota keluarga yang terdiri dari suami, istri, anak dan segenap keluarga besar suami istri.]]>
<![CDATA[Problematika Persamaan Hak Dalam Waris dan RAD ]]>
<![CDATA[Ahsin, Mohammad]]>;
<![CDATA[Khosyiah, Siah]]>;
<![CDATA[Mukhlas, Oyo Sunaryo]]>
<![CDATA[ JURNAL HUKUM PELITA Vol. 5 No. 1 (2024): Jurnal Hukum Pelita Mei 2024 ]]>
Publisher : <![CDATA[Direktorat Penelitian dan Pengabdian (DPPM) Universitas Pelita Bangsa ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.37366/jh.v5i1.3221
<![CDATA[Islamic inheritance law is a provision for the transfer of property from a deceased person to the person left behind. Islamic inheritance law in Indonesia has been regulated in KHI in accordance with Presidential Instruction Number 1 of 1991. The purpose of this study aims to determine the position and fair rights attached to both male and female heirs in receiving inheritance, especially in cases of kalalah and radd. The method used in this research is normative juridical, namely by conducting searches of library materials, laws and other literature. Kalalah is a person who dies without leaving a father and children. Debate arises regarding the determination of the meaning of walad which is a requirement for siblings to obtain inheritance. KHI in article 182 seems to globalize the word walad. KHI takes the opinion of Ibn Abbas ra. that the word walad includes boys and girls in order to create gender justice. The radd is the excess of inheritance after being distributed to the heirs and there are no 'asabah heirs. In this radd issue, KHI follows the opinion of Uthman bin Affan that the excess is returned to all heirs as stated in article 193.]]>
<![CDATA[Penerapan Grasi Dalam Perspektif Hukum Pidana Bagi Terdakwa ]]>
<![CDATA[Wibowo, Aryo]]>;
<![CDATA[Syahlahaifa , Zahra]]>;
<![CDATA[Hosnah, Asmak]]>
<![CDATA[ JURNAL HUKUM PELITA Vol. 5 No. 1 (2024): Jurnal Hukum Pelita Mei 2024 ]]>
Publisher : <![CDATA[Direktorat Penelitian dan Pengabdian (DPPM) Universitas Pelita Bangsa ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.37366/jh.v5i1.3242
<![CDATA[In the presidential system of government, there are prerogative rights that are only owned by the head of state as the leader of the country. Clemency is regulated under Law Number 5 of 2010 on Clemency on the amendement of Law Number 22 of 2022 on Clemency. One of the uses of prerogative rights is to provide relief to several convicts by granting clemency. The granting of clemency by the President is based on humanity and without any interference from other parties or other state institutions. Although the granting of clemency is in the hands of the President due to the ownership of the prerogative, the consideration of granting clemency must be considered by the Supremen Court, the Prosecutor, and the Minister of Law and Human Rights so that there is cooperation between the relevant legal institutions. Clemency is utilized by several convicts, especially death row convicts, to cut the sentence imposed on them so that the executive of the sentence becomes shorter from the first time the decision is read out by the judge at the first level court. ]]>
<![CDATA[Penegakan Hukum Jasa Titip (Jastip) Tiket Konser Melalui Website Ilegal Dalam Perspektif Hukum Perlindungan Konsumen ]]>
<![CDATA[Huwaida, Nisrina]]>;
<![CDATA[Budi Setianingrum, Reni]]>
<![CDATA[ JURNAL HUKUM PELITA Vol. 5 No. 1 (2024): Jurnal Hukum Pelita Mei 2024 ]]>
Publisher : <![CDATA[Direktorat Penelitian dan Pengabdian (DPPM) Universitas Pelita Bangsa ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.37366/jh.v5i1.3449
<![CDATA[Law enforcement related to concert ticket entrustment services through illegal websites in the perspective of consumer protection law is an important issue in the realm of consumer law. Cases of fraud in the sale of illegal concert ticketing services are being investigated by the authorities, and criminal sanctions can be given to the business actors involved. Legal protection for consumers who have been harmed is also regulated in Law Number 8 of 1999 concerning Consumer Protection, which provides legal consequences for business actors who do not fulfill their obligations, including fines and penalties. In addition, legal protection of consumers also involves coordination with relevant agencies, the delivery of information to increase consumer awareness, and consumer support in fighting for their rights. Therefore, law enforcement in the case of illegal concert ticketing services through the website involves criminal sanctions, legal protection of consumers, and efforts to increase consumer awareness]]>
<![CDATA[Perlindungan Hukum Hak Atas Privasi Dan Perlindungan Data Pribadi Berdasarkan Perspektif Hak Asasi Manusia ]]>
<![CDATA[Yusuf Argiansyah, Hikmal]]>;
<![CDATA[Yudha Prawira, M Rizki]]>
<![CDATA[ JURNAL HUKUM PELITA Vol. 5 No. 1 (2024): Jurnal Hukum Pelita Mei 2024 ]]>
Publisher : <![CDATA[Direktorat Penelitian dan Pengabdian (DPPM) Universitas Pelita Bangsa ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.37366/jh.v5i1.3946
<![CDATA[Pergeseran perilaku manusia yang banyak bertransformasi dari analog ke digital banyak mempengaruhi berbagai elemen kehidupan baik pada bidang bisnis, hiburan hingga berjalannya roda pemerintahan. Digitalisasi pada pemerintahan ini tentunya memiliki sebuah kesempatan khususnya untuk mengurangi berbagai maladministrasi, tindak pidana korupsi dan berbagai bentuk kesewenang – wenangan. Kendati demikian terdapat berbagai tantangan dan potensi permasalahan akibat dari digitalisasi ini yaitu terkait perlindungan atas privasi dan data pribadi. Terdapat beberapa kasus terjadi terkait pelanggaran hak atas privasi dan perlindungan data pribadi seperti pencurian data, jual beli data secara illegal, peretasan, serangan malware, hingga manipulasi psikologis melalui social engineering. Dalam sudut pandang hak asasi manusia, hak atas privasi dan perlindungan data pribadi adalah salah satu bentuk perwujudannya. Hal tersebut sebagaimana diatur dalam berbagai pandangan ahli, instrumen HAM internasional, dan instrumen HAM nasional. Posisi negara sebagai pemangku kewajiban (duty bearer) membuatnya harus melakukan berbagai upaya untuk memastikan penghormatan, perlindungan dan pemenuhan hak setiap orang sebagai pemegang hak (rights holder) atas privasi dan perlindungan data pribadi. Oleh karenanya negara bertanggung jawab ketika terdapat pelanggaran baik itu ketika negara sebagai pelaku langsung atau ketika melakukan pembiaran.]]>
<![CDATA[Analisa Yuridis terhadap Klinik yang Mempekerjakan Dokter Asing Tanpa Surat Tanda Registrasi Sementara dan Surat Izin Praktek ]]>
<![CDATA[Prawitasari, Nining Yurista]]>;
<![CDATA[Ariani, Anisa Dewi]]>
<![CDATA[ JURNAL HUKUM PELITA Vol. 5 No. 1 (2024): Jurnal Hukum Pelita Mei 2024 ]]>
Publisher : <![CDATA[Direktorat Penelitian dan Pengabdian (DPPM) Universitas Pelita Bangsa ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.37366/jh.v5i1.3954
<![CDATA[Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana sanksi pidana terhadap klinik yang memperkerjakan dokter asing tanpa surat tanda registrasi sementara dan surat izin praktek. Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan yuridis normatif, yaitu pendekatan terhadap peraturan perundang-undangan yang menganalisis suatu aturan yang berhubungan dengan penelitian ini. Hasil penelitian menjelaskan bahwa dokter asing yang tidak memiliki surat tanda registrasi sementara dan surat izin praktik, melanggar Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran dan Peraturan Menteri Kesehatan Nomer 6 Tahun 2023. Dijelaskan pula bahwa seorang Dokter dan Dokter Gigi yang melakukan kegiatan pelayanan kesehatan wajib memiliki Surat Izin Praktik dari Pemerintah sesuai dengan peraturan yang berlaku.]]>
<![CDATA[Peran KPPU Dalam Penyelesaian Perkara Jual Rugi (Predator Pricing) Semen Di Indonesia ]]>
<![CDATA[Hartini, Rahayu]]>;
<![CDATA[Ageng Supadi, Rani Tri]]>
<![CDATA[ JURNAL HUKUM PELITA Vol. 5 No. 1 (2024): Jurnal Hukum Pelita Mei 2024 ]]>
Publisher : <![CDATA[Direktorat Penelitian dan Pengabdian (DPPM) Universitas Pelita Bangsa ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.37366/jh.v5i1.3968
<![CDATA[Predatory pricing atau jual rugi merupakan tindakan penjualan barang atau layanan dengan harga yang sangat rendah dengan tujuan menghilangkan atau menciptakan praktik persaingan usaha yang monopolistik atau tidak sehat. Praktik penetapan harga predator merupakan ancaman serius bagi persaingan usaha yang sehat karena ditakutkan mengganggu stabilitas pasar, membatasi pilihan konsumen, serta mencegah pelaku usaha yang baru masuk ke dalam pasar. Oleh sebab itu, penegakan hukum yang efektif dan pemantauan ketat terhadap praktik ini sangat penting. Saat menangani kasus di PT. Dijelaskan Conch South Kalimantan Cement, Otoritas Pengawasan Persaingan Usaha (KPPU) menerapkan pendekatan akal sehat terhadap dugaan predatory pricing. Pendekatan ini didasarkan pada teori bukti yang kuat yang menggunakan analisis ekonomi untuk menentukan apakah tindakan pelaku ekonomi menimbulkan perilaku persaingan usaha monopoli atau tidak sehat. Dalam keputusan yang ditetapkan, KPPU menjalankan analisis dua variabel penting yakni pangsa pasar dan konsentrasi pasar yang ditelaah secara ekonomi. Hasil analisis diserahkan kepada PT. Conch South Kalimantan Cement, meskipun merupakan pemain yang relatif baru di industri semen wilayah Kalimantan, namun mencatatkan pangsa pasar yang meningkat signifikan di wilayah tersebut. Hal ini dianggap anomali karena peningkatan pangsa pasar menyebabkan banyak pesaing keluar dari pasar dan menghalangi operator baru memasuki pasar.]]>
<![CDATA[Pemberantasan Dan Pencegahan Oligopoli dan Persekongkolan Oleh KPPU (Studi Kasus PT.Telekomumikasi Indonesia) ]]>
<![CDATA[Hartini, Rahayu]]>;
<![CDATA[Azzahra, Fatimah]]>
<![CDATA[ JURNAL HUKUM PELITA Vol. 5 No. 1 (2024): Jurnal Hukum Pelita Mei 2024 ]]>
Publisher : <![CDATA[Direktorat Penelitian dan Pengabdian (DPPM) Universitas Pelita Bangsa ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.37366/jh.v5i1.3970
<![CDATA[The Indonesian Telecommunications Industry Development The Republic of Indonesian government launched the program has a noble goal of ensuring that telecommunications infrastructure reaches all parts of Indonesia. To achieve this goal, several telecommunications companies joined the Parapa Ring consortium and organized the Parapa Ring project which aims to expand telecommunications networks throughout Indonesia. In handling bid manipulation cases, the Komisi Pengawasan Persaingan Usaha Perusahaan (KPPU) applies two main principles, namely the principle of per se illegality and the principle of reasonableness. However, the application of these principles is often challenged and flawed, as evidenced by Decision No. 36/KPPU-L/2010 on alleged discriminatory practices and collusion in the tender for the procurement of the Palapa Ring Mataram-Kupang cable system project. The doctrine of unlawfulness states that a particular agreement or business activity is unlawful if there is no further evidence of its effects. On the other hand, the rule of reason requires further evidence to determine whether an action inhibits or promotes competition. In a tender conspiracy, KPPU applies the rule of reason because it needs to be proven in more depth the effect of the act on business competition. Decision Number 36/KPPU-L/2010 highlights the misapplication of the principle of reason.]]>
<![CDATA[Tinjauan Yuridis Kedudukan Sejajar Undang-Undang Dan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (PERPU) Dalam Sistem Hukum Indonesia ]]>
<![CDATA[Rikardo, Ofis]]>;
<![CDATA[Shafiyyah, Salma]]>;
<![CDATA[Salsabila Azzahra, Narida]]>
<![CDATA[ JURNAL HUKUM PELITA Vol. 5 No. 1 (2024): Jurnal Hukum Pelita Mei 2024 ]]>
Publisher : <![CDATA[Direktorat Penelitian dan Pengabdian (DPPM) Universitas Pelita Bangsa ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.37366/jh.v5i1.4508
<![CDATA[Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 memberikan pintu keluar bila terjadi situasi yang tidak biasa atau situasi genting sementara secara cepat negara harus bertindak menanggulangi situasi genting itu. Dalam mengatasi situasi genting itu atau dalam UUD 1945 disebut dalam hal ihwal kegentingan yang memaksa, UUD 1945 memberikan jalan keluar atas situasi itu yaitu Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu). Keberadaan Perpu menjadi penting karena pemerintah memerlukan instrumen hukum dalam melakukan tindakan pemerintahan sehingga pemerintah memiliki landasan hukum dalam melakukan tindakan yang dianggap perlu. Undang-Undang mendudukkan Perpu sejajar dengan Undang-Undang, sehingga dengan kesejajarannya itu Pemerintah dalam menangani situasi menggunakan Perpu kekuatannya sama dengan undang-undang. Namun begitu, Perpu masih perlu untuk mendapat persetujuan DPR untuk menjadi undang-undang dalam masa sidang berikutnya. Materi muatan Perpu adalah sama dengan Undang-Undang, walaupun ihwal yang harus diatur dengan Undang-Undang itu dibuat dalam bentuk Peraturan Pemerintah namun Peraturan Pemerintah dimaksud berfungsi sebagai pengganti Undang-Undang hingga pada masa sidang DPR berikutnya dimohonkan menjadi Undang-Undang.]]>
