cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Trias Saputra
Contact Email
trias.saputra@pelitabangsa.ac.id
Phone
+6281286362014
Journal Mail Official
prodihukum@pelitabangsa.ac.id
Editorial Address
Jl. Inspeksi Kalimalang Jl. Tegal Danas No.9, Cibatu, Kec. Cikarang Pusat, Bekasi, Jawa Barat 17530
Location
Kab. bekasi,
Jawa barat
INDONESIA
Jurnal Hukum Pelita
Published by Universitas Pelita Bangsa
ISSN : -     EISSN : 28092082     DOI : https://doi.org/10.37366/jh.v3i1.998
Core Subject : Humanities, Art, Social,
Arts Humanities Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences
JURNAL HUKUM PELITA adalah jurnal ilmiah dan akses terbuka yang dikelola oleh Prodi Hukum dan diterbitkan oleh LPPM Universitas Pelita Bangsa. Jurnal ini bertujuan dan fokus untuk menerbitkan karya baru dengan kualitas di bidang Hukum dalam hal Entreprenership, adapun ruang lingkup pembasan pada jurnal ini antara lain : 1. Hukum Pidana 2. Hukum Perdata 3. Hukum Tata Negara 4. Hukum Administasi Negara 5. Hukum Islam 6. Hukum Perdata Islam 7. Hukum Agraria 8. Hukum Acara 9. Hukum Adat 10. Hak Asasi Manusia 11. Hukum Bisnis 12. Hukum Ekonomi 13. Hukum Pasar Modal 14. hal lain yang berkaitan dengan Entrepenership dalam aspek Hukum. Namun, artikel yang tidak termasuk dalam Entrepenersip dalam aspek Hukum tidak tercakup dan di luar cakupan jurnal ini.
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Hukum
Articles 109 Documents
 4   5   6   7   8 
Konsep Ellected Official Sebagai Syarat Pencalonanan Presiden dan Wakil Presiden Perspektif Maslahah Hafifulloh, Mukhtadin Fajri; Setiawan, Agus
JURNAL HUKUM PELITA Vol. 5 No. 2 (2024): Jurnal Hukum Pelita November 2024
Publisher : Direktorat Penelitian dan Pengabdian (DPPM) Universitas Pelita Bangsa

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.37366/jh.v5i2.5170

Abstract

Constitutional Court Decision Number: 90/PUU-XXI/2023 is a decision relating to the requirements for presidential and vice presidential candidates. The basis for filing the lawsuit is Law Number 7 of 2017 concerning General Elections. The results of this decision state that the age limit for presidential and vice presidential candidates is 40 years or that they are currently occupying positions elected through general elections (Elected Official). Literature research with researchers utilizing the Constitutional Court Decision as a primary source, and secondary data sources using books and journals. Research shows that the concept of Elected Official in the Constitutional Court decision refers to the judge's view. According to Constitutional Justices Enny Nurbaningsih and Daniel Yusmic P. Foekh, what is meant by officials is elected through elections (Elected Official), here the governor is the regional head. M. Guntur Hamzah mentioned that the officials elected through elections (Elected Official) are the President, Vice President, DPR, DPD, DPRD, Governor/Deputy Governor, Regent/Deputy Regent, Mayor/Deputy Mayor. The Maslahah perspective views the concept of Ellected Official as being categorized as Maslahah Tahsiniyyah. Maslahah Tahsiniyyah to complete human life. The benefits of Tahsiniyyah need to be fulfilled to provide peaceKeyword : Constitutional Court Decision, Elected Official, Maslahah
Analisis Implementasi Kebijakan Pekerja Alih Daya UU Ciptaker No. 6 Tahun 2023 Pasal 66 dan Pasal 81 Putri, Anggreany Haryani
JURNAL HUKUM PELITA Vol. 5 No. 2 (2024): Jurnal Hukum Pelita November 2024
Publisher : Direktorat Penelitian dan Pengabdian (DPPM) Universitas Pelita Bangsa

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.37366/jh.v5i2.5197

Abstract

Dalam era persaingan usaha yang sangat kompetitif akibat perkembangan ekonomi global dan kemajuan teknologi, perusahaan di Indonesia cenderung fokus pada bisnis inti dan menggunakan alih daya (outsourcing) untuk mengelola fungsi non-inti guna meningkatkan efisiensi operasional dan menekan biaya. Meskipun outsourcing memberikan keuntungan seperti fokus pada bisnis utama dan pengurangan beban pengembangan SDM, terdapat kekhawatiran mengenai dampak negatifnya terhadap pekerja, seperti ketidakpastian status, ketidakadilan upah, dan perlindungan kerja yang minim. UU No. 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja, dengan konsep Omnibus Law, memperkenalkan fleksibilitas yang lebih besar dalam penggunaan tenaga outsourcing, menggantikan UU No. 13 Tahun 2003 Ketenagakerjaan, namun menuai kontroversi dan penolakan dari kalangan pekerja karena dianggap merugikan mereka. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskripsi kualitatif dan analisis yuridis untuk mengkaji tantangan dan kendala serta solusi dari implementasi pasal 66 dan 81 UU Cipta Kerja. Pembahasan menunjukkan bahwa meskipun UU Cipta Kerja bertujuan meningkatkan kesejahteraan dan investasi, perubahan regulasi mengenai outsourcing dan ketenagakerjaan menimbulkan kekhawatiran terkait pengurangan hak dan perlindungan pekerja, yang dapat berdampak negatif pada kesejahteraan mereka.Kata Kunci : Alih Daya, Omnibus Law, Undang-Undang Cipta Kerja
Aspek Hukum Bisnis Online Shop Pada Media Sosial Terhadap Keberlangsungan Usaha Pasar Tradisional Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat Radian, Muhammad Luthfi; Simorangkir, Julius Caesar Transon; Saluran, Saluran
JURNAL HUKUM PELITA Vol. 5 No. 2 (2024): Jurnal Hukum Pelita November 2024
Publisher : Direktorat Penelitian dan Pengabdian (DPPM) Universitas Pelita Bangsa

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.37366/jh.v5i2.5199

Abstract

Penutupan TikTok Shop, sebuah platform perdagangan sosial, di Indonesia telah memicu kekhawatiran hukum dan mengganggu lanskap e-commerce. Penelitian ini mengeksplorasi implikasi hukum dari penutupan TikTok Shop terhadap regulasi hukum bisnis di Indonesia. Melalui pendekatan yuridis normatif (legal research), pendekatan masalah yang digunakan adalah pendekatan undang-undang (statute approach) dan pendekatan konseptual (conceptual approach). Penelitian ini mengidentifikasi isu-isu hukum utama yang berkontribusi terhadap penutupan platform tersebut, perlindungan hukum terhadap pelanggar di Tiktok Shop dan predatory pricing atau kegiatan perdagangan yang berorientasi untuk menjual barang dengan harga yang lebih murah daripada harga pasar. Dampak penutupan terhadap bisnis, yang ditandai dengan konsekuensi keuangan dan sengketa hukum, terungkap keluhan penjual dipasar tradisional melalui media sosial. Studi ini menggarisbawahi ketidakcukupan kerangka kerja regulasi yang ada dalam menangani sifat dinamis platform perdagangan sosial. Seruan untuk reformasi regulasi, terutama di bidang perdagangan dengan harga yang lebih murah dan perlindungan konsumen, muncul ketika para pemangku kepentingan menyadari perlunya regulasi yang dapat beradaptasi di era digital. Implikasi hukum dari penutupan TikTok Shop menjadi studi kasus yang signifikan, yang menjadi bahan diskusi mengenai bagaimana peraturan hukum bisnis dapat berkembang untuk menjawab tantangan-tantangan dalam perdagangan elektronik di Indonesia.Kata Kunci : Online Shop, Pasar Tradisional, Persaingan Usaha
Peran Mediasi dalam Perceraian dan Nafkah Anak : Perspektif Psikologis, Sosiologis, dan Hukum Keluarga Islam Apriyanita, Triana; Supriatna, Encup; Fahmi, Irfan
JURNAL HUKUM PELITA Vol. 5 No. 2 (2024): Jurnal Hukum Pelita November 2024
Publisher : Direktorat Penelitian dan Pengabdian (DPPM) Universitas Pelita Bangsa

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.37366/jh.v5i2.5201

Abstract

Mediasi dalam perceraian memainkan peran penting dalam menyelesaikan konflik antara pasangan dan mengurangi dampak negatif terhadap anak-anak. Artikel ini mengkaji peran mediasi dari tiga perspektif utama: psikologi, sosiologi, dan Hukum Keluarga Islam. Dari sudut pandang psikologis, mediasi membantu mengurangi stres emosional dan trauma yang dialami anak, serta menciptakan ruang dialog yang lebih kondusif bagi orang tua. Dalam perspektif sosiologi, mediasi berperan dalam menjaga stabilitas sosial dan struktur keluarga, membantu mencegah keretakan hubungan sosial yang berdampak pada anak dan orang tua. Sementara itu, dalam Hukum Keluarga Islam, mediasi mencerminkan prinsip musyawarah, keadilan, dan kesejahteraan anak, serta memberikan pendekatan yang lebih damai untuk menyelesaikan perselisihan keluarga. Artikel ini menyimpulkan bahwa mediasi adalah metode efektif yang mampu mengurangi dampak negatif perceraian, melindungi hak anak, dan menjaga hubungan keluarga yang sehat pasca-perceraian
Construction Of Telemedicine Health Data In Hospitals Based On Health And Personal Data Protection Laws Nainggolan, Indra Lorenly; Tobing, Clara Ignatia; Nisa, Putri Ginatun
JURNAL HUKUM PELITA Vol. 5 No. 2 (2024): Jurnal Hukum Pelita November 2024
Publisher : Direktorat Penelitian dan Pengabdian (DPPM) Universitas Pelita Bangsa

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.37366/jh.v5i2.5203

Abstract

The basis of this research is that hospitals must implement a hospital health data information system, including telemedicine health data. These provisions are regulated in Law Number 17 of 2023 about Health. Existing norms still need to be clarified because there are no further regulations in the health law regarding hospital health data specifically for telemedicine health data protection. Meanwhile, Law Number 27 of 2022 about Personal Data Protection explains that health data is protected. At this point, legal construction is necessary to understand the health data of hospital telemedicine patients, which is an essential part of the health omnibus law. A comprehensive idea of what hospital telemedicine health data means is needed. The research method used is normative juridical, analyzing statutory regulations using conceptual and statutory approaches. The research results are that the concept of hospital telemedicine health data developed using technology must have legal protection. Norms governing hospital telemedicine health data should not harm patients. Meanwhile, there is no order to delegate regulation to statutory regulations under the law regarding telemedicine health data in the Health Law. In this context, it is necessary to interpret hospital telemedicine health data as national health information protected by the state.
Eksaminasi Hak Pemegang Saham pada Perseroan Terbatas dalam Berbagai Kondisi Menurut UUPT Pasal 72 Hardisurjo, Budihardjo; Sriwidodo, Joko; Sinaulan, Ramlani Lina
JURNAL HUKUM PELITA Vol. 5 No. 2 (2024): Jurnal Hukum Pelita November 2024
Publisher : Direktorat Penelitian dan Pengabdian (DPPM) Universitas Pelita Bangsa

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.37366/jh.v5i2.5204

Abstract

Struktur kepemilikan saham dalam PT sering menimbulkan ketimpangan hak dan tanggung jawab, yang berpotensi mengakibatkan ketidakadilan bagi pemegang saham minoritas. Ketidakseimbangan ini dapat memicu konflik internal, terutama saat perusahaan mengalami kerugian atau saat tindakan pengurus merugikan kepentingan pemegang saham tertentu. Pasal 72 UUPT memberikan hak kepada pemegang saham untuk menuntut ganti rugi dalam situasi di mana keputusan pengurus merugikan perusahaan, namun pemegang saham minoritas sering mengalami kesulitan dalam memperjuangkan hak-hak ini. Penelitian ini bertujuan untuk mengeksplorasi sejauh mana hak-hak pemegang saham diatur dalam Pasal 72 UUPT dan bagaimana perlindungan terhadap kepentingan mereka dapat diterapkan dalam berbagai kondisi. Selain itu, penelitian ini menganalisis dampak perubahan dalam Undang-Undang Cipta Kerja terhadap pengaturan PT, terutama bagi usaha mikro dan kecil yang kini dapat mendirikan PT sebagai badan hukum perorangan. Metode penelitian yang digunakan adalah kajian hukum yuridis-normatif dengan analisis kualitatif terhadap data sekunder yang dikumpulkan dari studi kepustakaan. Hasil penelitian menunjukkan UUPT secara jelas mengatur hak dan tanggung jawab pemegang saham, termasuk hak suara dan hak untuk mendapatkan dividen. Ketimpangan antara pemegang saham mayoritas dan minoritas memerlukan perlindungan hukum terhadap ketidakadilan. Undang-Undang Cipta Kerja memfasilitasi badan hukum perorangan untuk usaha mikro dan kecil, tetapi menyoroti perlunya perlindungan hak pemegang saham yang lebih baik, akuntabilitas, dan transparansi
Analisis Yuridis Hak Pemegang Saham dalam Perseroan Terbatas : Studi Pasal 72 UUPT dalam Situasi Restrukturisasi Perusahaan Prasetya, Ahmad Fanani Eko; Sriwidodo, Joko; Sinaulan, Ramlani Lina
JURNAL HUKUM PELITA Vol. 5 No. 2 (2024): Jurnal Hukum Pelita November 2024
Publisher : Direktorat Penelitian dan Pengabdian (DPPM) Universitas Pelita Bangsa

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.37366/jh.v5i2.5205

Abstract

Penelitian ini mengkaji perlindungan hukum terhadap hak pemegang saham minoritas dalam situasi restrukturisasi perusahaan, khususnya terkait pembagian dividen dan dampak terhadap kontrol serta kepemilikan saham. Berdasarkan ketentuan Pasal 72 UU Perseroan Terbatas (UUPT), pembagian dividen interim dapat dilakukan dengan syarat tertentu, namun dalam praktik restrukturisasi, pemegang saham minoritas berisiko menghadapi kerugian berupa hilangnya hak dividen, dilusi saham, dan berkurangnya pengaruh dalam pengambilan keputusan perusahaan. Selain itu, kendala dominasi pemegang saham mayoritas seringkali mengurangi perlindungan bagi pemegang saham minoritas. Penelitian ini juga memberikan saran untuk meningkatkan transparansi dan mekanisme perlindungan hak minoritas melalui perubahan anggaran dasar atau perjanjian pemegang saham yang mengatur keputusan strategis dan restrukturisasi perusahaan
Tinjauan Kritis Penerapaan Presidential Threshold Pada Pemilihan Umum Serentak Rikardo, Ofis
JURNAL HUKUM PELITA Vol. 5 No. 2 (2024): Jurnal Hukum Pelita November 2024
Publisher : Direktorat Penelitian dan Pengabdian (DPPM) Universitas Pelita Bangsa

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.37366/jh.v5i2.5208

Abstract

The Presidential Threshold was applied in the election of president and vice president in Indonesia in the 2004 election. The implementation of the Presidential Threshold began during the 2004 Presidential Election based on Law Number 23 of 2003. Prior to the Constitutional Court decision Number 14/PUU-XI/2013, the implementation of the presidential election and Legislative elections are not held simultaneously. It was only later through this decision that the presidential election and legislative election were held simultaneously. Problems then arise when the Presidential Election still requires a Presidential Threshold when the presidential election and legislative election are held simultaneously (simultaneously).
Analisis Putusan Mahkamah Konstitusi Terhadap Undang-Undang Dasar 1945 dalam Prespektif Teori Keadilan (Studi Kasus Putusan Nomor 1/PHPU.PRES XXII/2024) Manalu, Husein
JURNAL HUKUM PELITA Vol. 5 No. 2 (2024): Jurnal Hukum Pelita November 2024
Publisher : Direktorat Penelitian dan Pengabdian (DPPM) Universitas Pelita Bangsa

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.37366/jh.v5i2.5209

Abstract

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 1/PHPU.PRES-XXII/2023 terkait sengketa Pemilihan Presiden menandai keputusan bersejarah karena merupakan pertama kalinya dalam sejarah Indonesia terdapat dissenting opinion. Dari delapan hakim yang memutus sengketa ini, tiga hakim tidak setuju. Hakim Saldi Isra, Enny Nurbaningsih, dan Arief Hidayat menyoroti peran Presiden Joko Widodo dalam bantuan sosial yang berpotensi mempengaruhi elektabilitas salah satu paslon, pengerahan aparatur negara, dan keterlibatan langsung Presiden. Dissenting opinion berfokus pada peran Presiden dalam Pemilu 2024. Tujuan penelitian ini adalah mengkaji peran Presiden dalam Pemilu 2024 dari perspektif politik hukum berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 1/PHPU PRES-XXII/2024 serta mengetahui urgensi pembentukan Rancangan Undang-Undang tentang Lembaga Kepresidenan untuk mengatur norma etika menurut teori konstitusi. Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum normatif dengan menggunakan pendekatan konsep (conseptual approach) dan pendekatan kasus (case approach). Bahan hukum primer dan sekunder yang diperoleh dianalisis dengan menggunakan metode case study approach. Teori yang digunakan untuk menganalisis data adalah teori keadilan
Analisis Efektivitas Penjatuhan Sanksi Pidana dalam Tindak Pidana Korupsi Di Indonesia Arafat, Zarisnov; Dewi, Sartika; Ramadha, Bagus Satriyo; Amaliya, Lia; Hermawati, Anisa
JURNAL HUKUM PELITA Vol. 5 No. 2 (2024): Jurnal Hukum Pelita November 2024
Publisher : Direktorat Penelitian dan Pengabdian (DPPM) Universitas Pelita Bangsa

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.37366/jh.v5i2.5212

Abstract

Tindak pidana korupsi di Indonesia saat ini masih menjadi hal yang menarik untuk diperbincangkan. Hal yang paling dirasakan atas akibat yang ditimbulkan dari tindak pidana korupsi saat ini adalah hilangnya rasa kepercayaan rakyat terhadap pejabat pemerintahan dalam pengelolaan anggaran negara termasuk menurunnya minat investasi di Indonesia karena rumitnya pengurusan perizinan dan dokumen-dokumen yang dibutuhkan guna kegiatan berbisnis sehingga menimbulkan kesempatan bagi oknum-oknum pejabat untuk melakukan korupsi. Banyaknya pengungkapan kasus korupsi yang dilakukan oleh pejabat pemerintahan dan penjatuhan sanksi pidana penjara terhadap pelakunya, ternyata tidak menimbulkan banyak dampak positif, sehingga tindak pidana korupsi di lingkungan pemerintahan masih saja sering terjadi. Berdasarkan hal tersebut identifikasi masalah yang akan diangkat dalam penelitian ini adalah Apa faktor penyebab tingginya kasus korupsi yang dilakukan oleh pejabat pemerintahan di Indonesia? dan Bagaimana penjatuhan sanksi pidana yang efektif untuk menekan tingginya kasus korupsi yang dilakukan oleh pejabat pemerintahan di Indonesia?. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan yuridis normatif. Adapun kesimpulan dari peneliti adalah penjatuhan sanksi pidana yang dilakukan di Indonesia masih banyak dipengaruhi pertimbangan non yuridis sehingga sulit untuk mewujudkan cita kepastian hukum dalam setiap putusan pengadilannya

Page 6 of 11 | Total Record : 109

 4   5   6   7   8 

Filter by Year

2021 2025


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol. 6 No. 2 (2025): Jurnal Hukum Pelita November 2025 Vol. 6 No. 1 (2025): Jurnal Hukum Pelita Mei 2025 Vol. 5 No. 2 (2024): Jurnal Hukum Pelita November 2024 Vol. 5 No. 1 (2024): Jurnal Hukum Pelita Mei 2024 Vol. 4 No. 2 (2023): Jurnal Hukum Pelita November 2023 Vol. 4 No. 1 (2023): Jurnal Hukum Pelita Mei 2023 Vol. 3 No. 2 (2022): Jurnal Hukum Pelita November 2022 Vol. 3 No. 1 (2022): Jurnal Hukum Pelita Mei 2022 Vol 2 No 2 (2021): Jurnal Hukum Pelita November 2021 Vol. 2 No. 1 (2021): Jurnal Hukum Pelita Mei 2021