cover
Contact Name
Rika Novitasari
Contact Email
rikanovitasari@wisnuwardhana.ac.id
Phone
+62341-713604
Journal Mail Official
admin@wisnuwardhana.ac.id
Editorial Address
Jl. Danau Sentani 99 Malang, Jawa Timur Indonesia - 65199
Location
Kota malang,
Jawa timur
INDONESIA
Maksigama : Jurnal Ilmiah Hukum Universitas Wisnuwardhana Malang
MAKSIGAMA : Jurnal Ilmiah Hukum Universitas Wisnuwardhana Malang merupakan jurnal di bidang Hukum yang diterbitkan oleh Fakultas Hukum Universitas Wisnuwardhana Malang. MAKSIGAMA merupakan jurnal yang telah terbit secara cetak dengan nomor ISSN 1410-8763 dan secara online dengan Nomor E-ISSN 2723-570X. Jurnal MAKSIGAMA ini terbit sebanyak dua kali dalam setahun yaitu pada bulan Mei dan Nopember. Maksigama sebagai jurnal ilmiah telah hadir dengan memuat sejumlah artikel pilihan, baik yang berupa artikel konseptual, maupun artikel laporan hasil penelitian. Jurnal ini terbuka bagi kalangan internal maupun eksternal Universitas Wisnuwardhana Malang. Jurnal ini diterbitkan sebagai wadah bagi para penulis dan ilmuwan di bidang hukum untuk mempublikasikan hasil penelitiannya maupun konseptualnya sehingga dapat memberikan manfaat bagi perkembangan ilmu pengetahuan khususnya di bidang Ilmu Hukum di Indonesia. Redaksi menerima tulisan orisinil dan belum diterbitkan di media lain, dengan lingkup penulisan mengenai Ilmu Hukum.
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Hukum
Articles 144 Documents
Perlindungan Hukum Bagi Korban Pemerkosaan Atas Penyalahgunaan Wewenang Di Bidang Kedokteran Candrakirana, Wulan; Shilvya, Like Olivia; Ohoiwutun, Triana
MAKSIGAMA Vol 20 No 1 (2026): Maksigama : Jurnal Ilmiah Hukum
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Wisnuwardhana Malang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.37303/maksigama.v20i1.224

Abstract

Kejahatan berupa kekerasan seksual sudah semakin marak dan menjadi masalah serius yang harus dihadapi oleh pemerintah. Maraknya kasus pemerkosaan yang dilakukan tenaga kesehatan/medis menjadi sebuah dampak besar yang timbul di masyarakat khususnya bagi perempuan. Rasa aman dan kepercayaan masyarakat menurun. Peningkatan insiden kekerasan seksual di bidang kedokteran juga menjadi tanggung jawab bagi pemerintah dan masyarakat. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisa betuk perlindungan hukum bagi korban pemerkosaan di bidang kedokteran dan untuk mengetahui pengaturan hukum kedepan terkait perlindungan korban pemerkosaan. Metode penelitian yang digunakan yakni menggunakan metode normative dengan pendekatan perundangundangan (statue approach) dan pendekatan kasus (case approach). Pelanggaran atas kewajiban oleh dokter PPDS yang memberikan Pelayanan Kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 217 ayat (3) dan Pasal 218 ayat (21) UU Kesehatan dikenai sanksi administratif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Dalam kasus yang digunakan dalam penelitian ini jika mengikuti peraturan perundang-undangan akan dikenakan pidana pokok (pidana penjara dan pidana denda) serta pidana tambahan pencabutan hak tertentu serta pencabutan izin tertentu yang tercantum dalam Pasal 66 Ayat. Kesimpulannya, perlindungan hukum bagi korban penyalahgunaan wewenang menurut peraturan perundang- undangan dijerat maksimal 17 tahun penjara sesuai dengan KUHP Pasal 64.Kata Kunci: Perlindungan Hukum Korban, Kekerasan Seksual, Pemerkosaan, Kedokteran AbstractSexual violence crimes are becoming increasingly prevalent and have become a serious problem that must be addressed by the government. The prevalence of rape cases committed by health/medical personnel has had a major impact on society, especially on women. The public's sense of security and trust has declined. The increase in incidents of sexual violence in the medical field is also the responsibility of the government and society. The purpose of this study is to analyze the legal protection for rape victims in the medical field and to determine future legal regulations related to the protection of rape victims. The research method used is a normative method with a statute approach and a case approach. Violations of the obligations of PPDS doctors who provide health services as referred to in Article 217 paragraph (3) and Article 218 paragraph (21) of the Health Law are subject to administrative sanctions in accordance with the provisions of the legislation. In the case used in this study, if the laws and regulations are followed, the main punishment (imprisonment and fines) will be imposed, as well as additional punishments of revocation of certain rights and revocation of certain licenses as stated in Article 66 Paragraph. In conclusion, legal protection for victims of abuse of authority under the applicable laws and regulations is punishable by a maximum of 17 years' imprisonment in accordance with Article 64 of the Criminal Code.Keywords: Legal Protection for Crime Victims, Sexual Violence, Rape, Healthcare
UPAYA HUKUM TERHADAP PENOLAKAN PELAKSANAAN PUTUSAN ARBITRASE INTERNASIONAL DI INDONESIA (STUDI KASUS: ASTRO NUSANTARA INTERNATIONAL V. PT AYUNDA PRIMA MITRA) Henlindra, Roland
MAKSIGAMA Vol 20 No 1 (2026): Maksigama : Jurnal Ilmiah Hukum
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Wisnuwardhana Malang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.37303/maksigama.v20i1.270

Abstract

Sebagai negara berkembang, Indonesia memiliki banyak perusahaan yang bermitra dengan pihak asing, sehingga berpotensi menimbulkan sengketa dengan mitra luar negeri tersebut. Arbitrase kerap menjadi pilihan sebagai forum penyelesaian sengketa yang dipercaya antara perusahaan lokal dan pihak asing. Tulisan ini bertujuan untuk menganalisis upaya hukum yang dapat ditempuh apabila putusan arbitrase internasional tidak diakui pelaksanaannya di Indonesia. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan mengandalkan data primer dan sekunder. Putusan arbitrase internasional bersifat final, mengikat, dan dapat dieksekusi di wilayah hukum Indonesia. Pelaksanaan putusan tersebut dapat diperoleh melalui upaya hukum, yaitu dengan mengajukan permohonan eksekusi (Eksekuatur) ke Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Apabila permohonan eksekusi ditolak, pemohon dapat mengajukan kasasi ke Mahkamah Agung. Jika kasasi juga ditolak, upaya hukum terakhir yang dapat dilakukan adalah peninjauan kembali (PK) ke Mahkamah Agung.
TANGGUNG JAWAB PEMERINTAH DKI JAKARTA DALAM MENINGKATKAN PELAYANAN KESEHATAN MELALUI PROGRAM JAMKESJAK Nugraha, Dwi Putra; Andini, Anabella; Cicilia, Vionita
MAKSIGAMA Vol 20 No 1 (2026): Maksigama : Jurnal Ilmiah Hukum
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Wisnuwardhana Malang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.37303/maksigama.v20i1.271

Abstract

Pemerintah DKI Jakarta memiliki tanggung jawab dalam meningkatkan pelayanan kesehatan bagi masyarakatnya. Berbagai inisiatif telah diterapkan, termasuk pembentukan regulasi, program, dan unit pengelola, untuk memastikan seluruh masyarakat, tanpa terkecuali, dapat mengakses layanan kesehatan secara optimal. Salah satu inisiatif tersebut adalah Program Jaminan Kesehatan Jakarta (Jamkesjak) yang dikelola oleh Unit Pengelola Jaminan Kesehatan Jakarta (UP Jamkesjak) di bawah Dinas Kesehatan. Program ini memberikan jaminan tambahan atas pelayanan kesehatan di luar manfaat Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) dan disediakan secara gratis oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis tanggung jawab pemerintah dalam meningkatkan pelayanan kesehatan melalui Jamkesjak serta menilai efektivitasnya. Metode penelitian yang digunakan adalah Penelitian Hukum Normatif-Empiris, yang menggabungkan pendekatan hukum normatif dengan data empiris melalui wawancara dengan UP Jamkesjak. Hasil penelitian menunjukkan bahwa komitmen penuh dari Pemerintah DKI Jakarta sangat penting untuk memastikan pelaksanaan program Jamkesjak yang efektif dan tepat sasaran sehingga kebutuhan layanan kesehatan masyarakat dapat terpenuhi.
PENOLAKAN PELAKSANAAN PUTUSAN ARBITRASE INTERNASIONAL BERDASARKAN ITIKAD TIDAK BAIK (Studi Kasus PT Indiratex Spindo VS Everseason Enterprise, LTD.) Walla, Mikhael Melvren
MAKSIGAMA Vol 20 No 1 (2026): Maksigama : Jurnal Ilmiah Hukum
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Wisnuwardhana Malang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.37303/maksigama.v20i1.272

Abstract

Mengkaji lebih jauh lagi mengenai penolakan pelaksanaan Putusan Arbitrase Internasional dengan berlandaskan unsur itikad tidak baik (bad faith) dari pihak yang mengajukan eksekusi, namun tidak menjadi pertimbangan dalam Putusan. Fokus utama penelitian adalah mengkaji bagaimana seharusnya Pengadilan mempertimbangkan aspek itikad baik dalam proses perjanjian dan pelaksanaan putusan arbitrase internasional, serta dampak yuridis apabila pertimbangan tersebut diabaikan. Dalam penelitian Normatif ini, digunakan pendekatan perundang-undangan, kasus, dan konseptual. Sumber data yang digunakan meliputi peraturan perundang-undangan nasional dan internasional yang relevan, putusan pengadilan, serta literatur hukum yang membahas prinsip-prinsip arbitrase dan itikad baik. Hasil penelitian menunjukkan bahwa prinsip itikad baik merupakan asas fundamental dalam hukum perdata dan juga dalam pelaksanaan putusan arbitrase internasional sebagaimana diatur dalam Konvensi New York 1958. Pengadilan memiliki peran penting dalam menilai apakah permohonan pelaksanaan dilakukan dengan itikad baik atau justru sebaliknya digunakan sebagai instrumen untuk tujuan yang tidak sah dari aspek yuridisnya. Namun, dalam praktiknya, alasan itikad tidak baik sering kali tidak diangkat atau tidak dipertimbangkan secara memadai oleh pengadilan, sehingga menimbulkan ketidakadilan bagi pihak yang dirugikan. Penelitian ini merekomendasikan perlunya penguatan mekanisme pengujian itikad baik dalam permohonan pelaksanaan putusan arbitrase internasional guna menjaga integritas sistem peradilan dan prinsip keadilan.