cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Rika Novitasari
Contact Email
rikanovitasari@wisnuwardhana.ac.id
Phone
+62341-713604
Journal Mail Official
admin@wisnuwardhana.ac.id
Editorial Address
Jl. Danau Sentani 99 Malang, Jawa Timur Indonesia - 65199
Location
Kota malang,
Jawa timur
INDONESIA
Maksigama : Jurnal Ilmiah Hukum Universitas Wisnuwardhana Malang
Published by Universitas Wisnuwardhana Malang
ISSN : 14108763     EISSN : 2723570X     DOI : https://doi.org/10.37303/maksigama.v13i2.69
Core Subject : Humanities, Education, Social,
Humanities Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences Other
MAKSIGAMA : Jurnal Ilmiah Hukum Universitas Wisnuwardhana Malang merupakan jurnal di bidang Hukum yang diterbitkan oleh Fakultas Hukum Universitas Wisnuwardhana Malang. MAKSIGAMA merupakan jurnal yang telah terbit secara cetak dengan nomor ISSN 1410-8763 dan secara online dengan Nomor E-ISSN 2723-570X. Jurnal MAKSIGAMA ini terbit sebanyak dua kali dalam setahun yaitu pada bulan Mei dan Nopember. Maksigama sebagai jurnal ilmiah telah hadir dengan memuat sejumlah artikel pilihan, baik yang berupa artikel konseptual, maupun artikel laporan hasil penelitian. Jurnal ini terbuka bagi kalangan internal maupun eksternal Universitas Wisnuwardhana Malang. Jurnal ini diterbitkan sebagai wadah bagi para penulis dan ilmuwan di bidang hukum untuk mempublikasikan hasil penelitiannya maupun konseptualnya sehingga dapat memberikan manfaat bagi perkembangan ilmu pengetahuan khususnya di bidang Ilmu Hukum di Indonesia. Redaksi menerima tulisan orisinil dan belum diterbitkan di media lain, dengan lingkup penulisan mengenai Ilmu Hukum.
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Hukum
Articles 137 Documents
 10   11   12   13   14 
PENANGGULANGAN TINDAK PIDANA PERJUDIAN: JUDI SLOT (KAJIAN YURIDIS KRIMINOLOGIS) Soraya, Joice
MAKSIGAMA Vol 17 No 2 (2023): Maksigama : Jurnal Ilmiah Hukum
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Wisnuwardhana Malang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.37303/maksigama.v17i2.152

Abstract

Perjudian lmerupakan lsuatu ltindakan ikejahatan, ldengan lberkembangnya lera munculnya lteknologi, lperjudian lpun lmulai lberkembang lbentuk dan jenisnya, salah lsatunya lyang lmarak lsaat lini ladalah ljudi slot. Tujuan artikel ini adalah untuk menyelidiki fenomena pelanggaran judi online, khususnya permainan slot, dan upaya penanggulangan di Indonesia. Penelitian ini dikembangkan dengan pendekatan Penelitian Yuridis Normatif yang digunakan. Penelitian Yuridis Normatif adalah metode penelitian hukum yang dilakukan dengan meninjau studi pistaka atau hanya bahan sekunder. Temuan penelitian ini menunjukkan bahwa perjudian jelas ilegal di Indonesia, menurut pedoman pemerintah bahwa perjudian adalah kejahatan, sebagaimana tercantum dalam Pasal 303 KUHP. Pencegahan kejahatan preventif dapat digunakan untuk menghindari atau mengurangi terjadinya kejahatan untuk pertama kalinya. Dalam hal tindakan pencegahan, pencegahan kejahatan lebih disukai daripada merehabilitasi pelanggar karena tidak hanya lebih murah tetapi juga menghasilkan hasil yang lebih memuaskan atau mencapai tujuan. Kata Kunci: Judi Slot, Penanggulangan, Perjudian
PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KEBUDAYAAN MASYARAKAT ADAT TENGGER SEBAGAI PRODUK BUDAYA Harsanti, Tikka Dessy; Novitasari, Rika; Eka P, Dessy Ningrum
MAKSIGAMA Vol 17 No 2 (2023): Maksigama : Jurnal Ilmiah Hukum
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Wisnuwardhana Malang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.37303/maksigama.v17i2.154

Abstract

Abstrak: Perlindungan hukum mengacu pada tindakan, baik lisan maupun tertulis, yang dilakukan untuk melindungi hak dan kepentingan individu atau entitas di dalam sistem hukum. Langkah-langkah ini dapat bersifat preventif atau hukuman. Perlindungan hukum dapat dianggap sebagai aspek independen dari tujuan hukum, yang mencakup gagasan bahwa hukum menjamin keadilan, ketertiban, kepastian, manfaat, dan kedamaian. Masyarakat adat Tengger yang telah eksis sejak masa Negara nusantara dengan corak monarkinya hingga transformasi menjadi Indonesia dengan corak demokrasinya menjadi menarik untuk ditelisik berbagai macam nilai-nilai yang tersemat dalam interaksi sesamanya seperti Kejujuran dan ketulusan masyarakat adat Tengger masih dapat dilihat sampai hari ini sebagai nilai luhur yang tetap dipertahankan. Berbagai upacara adat dan kebudayaan yang memiliki nilai filosofi tersendiri bagi masyarakat adat Tengger. Komposisi demikian menjadikan sebuah pertanyaan bagi kami para tim peneliti untuk melihat bagaimana kedudukan dan pengaruh nilai yang masih dipertahankan oleh masyarakat adat Tengger sebagai anotasi pada anggapan yang berkembang dengan mempertimbangkan kaidah-kaidah nilai yang masih hidup didalamnya yang salah satunya adalah eksistensi dan kedudukan nilai pada Kebudayaan Kasodor sebagai representasi budaya terdeterminan terhadap hukum dan sejauh mana cerminan nilai pada Kebudayaan Kasodor tersebut mendistorsi kecenderungan pemilihan nilai pada norma yang eksis di masyarakat Tengger sebagai variable terpengaruh. Metode Penelitian yang digunakan adalah kualitatif dengan jenis penelitian hukum empiris, yang bertujuan untuk mengetahui Perlindungan Hukum terhadap Kebudayaan masyarakat adat Tengger di Kecamatan Tosari serta mengetahui Peran Ketua Adat dalam upaya perlindungan kebudayaan masyarakat adat Tengger. Kata kunci: Perlindungan, Hukum, Adat, Kebudayaan, Tengger
PENGATURAN PEMBERIAN KREDIT DAN TATA KELOLA BANK BERBASIS GREEN BANKING DI INDONESIA Rahmawati, Debrina
MAKSIGAMA Vol 17 No 2 (2023): Maksigama : Jurnal Ilmiah Hukum
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Wisnuwardhana Malang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.37303/maksigama.v17i2.155

Abstract

Peran bank lebih dari sekadar persepsi tradisional. Di era di mana keberlanjutan menjadi hal yang sangat penting, bank memiliki kemampuan untuk memimpin dalam mendorong perubahan positif. Aturan terkait green banking di Indonesia sudah ada akan tetapi kurang berjalan lancar. Rumusan masalah yang diangkat dalam tulisan ini adalah (1) Bagaimana pengaturan hukum terkait dengan green banking khususnya dalam segi pemberian kredit dan aturan yang terkait lainnya di Indonesia dan (2) Bagaimana pengaturan ke depan green banking di Indonesia? Tujuan dari penelitian ini adalah yang pertama untuk mengetahui pengaturan hukum di Indonesia terkait dengan green banking khususnya dalam segi pemberian kredit dan aturan yang terkait lainnya di Indonesia. Kedua, untuk mengetahui apakah ada pengaturan hukum lainnya yang terkait dengan green banking yang perlu diatur ke depannya. Jenis penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan undang-undang dan konseptual. Hasil dari penelitian ini adalah (1) pengaturan hukum terkait dengan green banking dapat dilihat di UU Perbankan, PBI No. 14/15/PBI/2012, POJK No. 51/POJK.03/2017 dan Perpres No. 98 Tahun 2021 serta dokumen Taksonomi Hijau, (2) Pengaturan hukum yang sudah ada ditambahkan dengan beberapa konsep dari beberapa negara lain yang dapat diadopsi. Kata kunci: Green Banking, Pemberian kredit dan Tata kelola bank
PERBANDINGAN TINDAK PIDANA PERZINAAN ANTARA ATURAN HUKUM DALAM KUHP TAHUN 1946 DENGAN QANUN ACEH NOMOR 6 TAHUN 2014 TENTANG HUKUM JINAYAT Wirotomo, Heristiawan Aryo; Utami, Wiwik
MAKSIGAMA Vol 18 No 1 (2024): Maksigama : Jurnal Ilmiah Hukum
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Wisnuwardhana Malang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.37303/maksigama.v18i1.160

Abstract

Penelitian ini berfokus pada perbandingan tindak pidana perzinaan antara aturan hukum dalam KUHP Tahun 1946 dengan Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 dengan mengeksplorasi aspek hukum dan sosial dari kedua aturan hukum tersebut. Dengan memanfaatkan teori perbandingan hukum, penelitian ini mengidentifikasikan persamaan dan perbedaan dalam substansi hukum, penerapan sanksi, serta dampak sosial dari penerapan sanksi terhadap tindak pidana perzinaan. Dalam analisis keilmuan hukum, penelitian ini menyoroti dualisme sistem hukum di Indonesia dan juga tantangan terhadap harmonisasi antara hukum nasional dan hukum daerah yang tunduk pada otonomi khusus, terutama dalam konteks Qanun Aceh. Dari segi keilmuan sosial, penelitian ini menjelajahi dampak stigma dan pengaruh yang mungkin muncul akibat adanya perbedaan dalam penegakan hukum terhadap tindak pidana yang sama. Kesimpulan dari penelitian ini memberikan wawasan mendalam tentang kompleksitas implementasi hukum terkait tindak pidana perzinaan di Indonesia dan menyoroti perspektif teori perbandingan hukum dalam memahami kerangka hukum nasional dan lokal serta implikasinya terhadap masyarakat. Kata Kunci: perbandingan aturan hukum, tindak pidana perzinaan, KUHP lama dan Qanun Jinayat Aceh
KEPASTIAN HUKUM PERJANJIAN PERKAWINAN BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1974 DAN PASCA PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI (MK) NOMOR 69/PUU-XIII/2015 Wahjuningati, Edi
MAKSIGAMA Vol 18 No 1 (2024): Maksigama : Jurnal Ilmiah Hukum
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Wisnuwardhana Malang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.37303/maksigama.v18i1.161

Abstract

Undang-Undang Perkawinan menyatakan bahwa dalam ikatan perkawinan terdapat dua macam harta yaitu harta bawaan suami atau istri dan harta Bersama yang dihasilkan dalam perkawinan. Melalui perjanjian perkawinan yang dibuat suami dan istri dapat memberikan jaminan dan kepastian hukum kedua pihak untuk menentukan lain sesuai kehendak para pihak terhadap harta kekayaannya. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisa kepastian hukum perjanjian perkawinan atas dasar Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasca Putusan MK Nomor 69/PUU-XIII/2015. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normative menggunakan pendekatan perundang-undangan (statue approach) dan pendekatan konsep (conceptual approach) Dimana menggunakan bahan hukum primer dan sekunder yang dikumpulkan dngan cara telaah dokumen dan kajian literatur. Hasil penelitian dianalisis menggunakan teknik deskriptif kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan: perjanjian perkawinan dapat dilakukan pada waktu atau sebelum perkawinan dilangsungkan atas dasar Undang-Undang Perkawinan, dan dapat dilakukan selama perkawinan atau setelah dilangsungkan perkawinan berdasarkan Putusan MK Nomor 69/PUU-XIII/2015. Putusan MK tersebut memberikan keleluasaan kepada pasangan suami dan istri dalam menentukan harta bawaan masing-masing maupun harta bersama sesuai yang dikehendaki bersama.
POTENSI TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG PENGGUNAAN CRYPTOCURRENCY TERHADAP PENDANAAN KEJAHATAN TERORISME Soraya, Joice; Althafzufar, Muhammad Ansy
MAKSIGAMA Vol 18 No 1 (2024): Maksigama : Jurnal Ilmiah Hukum
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Wisnuwardhana Malang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.37303/maksigama.v18i1.162

Abstract

Menurut penelitian, Mata uang kripto tidak memenuhi kriteria untuk dianggap uang secara teori. Selain itu, penting untuk dicatat bahwa mata uang legal di Indonesia hanya mengakui rupiah sebagai alat pembayaran yang sah. Jadi, menurut hukum, mata uang kripto tidak diklasifikasikan sebagai uang atau uang elektronik. Terlepas dari pembatasan Indonesia dalam menggunakan Mata uang kripto dan mata uang virtual lainnya untuk pembayaran, Mata uang kripto telah mendapatkan pengakuan sebagai komoditas yang diperdagangkan di bursa masa depan. Regulasi di Indonesia memprioritaskan pengakuan pelanggan sebagai sarana untuk memerangi kejahatan melalui penggunaan Mata uang kripto dan mata uang virtual. Namun demikian, ada hambatan yang harus diatasi ketika datang ke nama samaran dan desentralisasi Mata uang kripto, yang dapat mempersulit pelacakan penjahat. Ini menambah kompleksitas pada masalah tanggung jawab pidana seputar Mata uang kripto.
ANALISIS HUKUM PROGRAM KEBEBASAN BERIBADAH DAN PERAWATAN RUMAH IBADAH DALAM PERSPEKTIF POSITIVISME HUKUM Pratistita, Made Wipra
MAKSIGAMA Vol 18 No 1 (2024): Maksigama : Jurnal Ilmiah Hukum
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Wisnuwardhana Malang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.37303/maksigama.v18i1.165

Abstract

Artikel ini mengkaji program Asta Cita yang diusung oleh peserta pemenang hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil presiden di tahun 2024 dari nomor urut 02 bernama Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka yang salah satu programnya yaitu Memastikan kerukunan antar umat beragama, kebebasan beribadah, dan perawatan rumah yang dipandang sebagai solusi dari persoalan kebebasan mendirikan tempat ibadah di Indonesia. Metode penelitian hukum yang digunakan adalah normatif dengan metode analisis data hukum bersifat deskriptif. Kesimpulan dari penelitian ini adalah untuk dapat mensukseskan program yang diusung oleh presiden dan wakil presiden yang terpilih nantinya yaitu dengan melakukan pembenahan regulasi yang mengatur terkait pendirian rumah ibadah yang selama ini menimbulkan diskriminasi terhadap kelompok agama tertentu khususnya minoritas.
IMPLEMENTASI ASAS KEADILAN RESTORATIF DALAM PENANGANAN KASUS KETERLIBATAN ANAK DALAM TINDAK PIDANA ANAK DI INDONESIA Wahyulina, Diah; Chrisdanty, Febry
MAKSIGAMA Vol 18 No 1 (2024): Maksigama : Jurnal Ilmiah Hukum
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Wisnuwardhana Malang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.37303/maksigama.v18i1.167

Abstract

Penanganan kasus keterlibatan anak dalam tindak pidana anak merupakan tantangan yang kompleks di Indonesia. Salah satu pendekatan yang dianggap efektif adalah penerapan asas keadilan restoratif dalam sistem peradilan pidana anak. Penelitian ini bertujuan untuk menginvestigasi implementasi asas keadilan restoratif dalam konteks penanganan kasus keterlibatan anak dalam tindak pidana anak di Indonesia, dengan fokus pada peran sistem peradilan pidana anak dalam menerapkan asas keadilan restoratif, serta partisipasi dan persepsi berbagai pihak yang terlibat dalam proses implementasi tersebut. Metode penelitian yang digunakan adalah analisis normatif, yang melibatkan tinjauan terhadap peraturan perundang-undangan, literatur, dan kebijakan terkait. Adapun hasil dari penelitian ini adalah (1) Bahwa Restorative Justice (keadilan restoratif) adalah pendekatan dalam sistem hukum yang menekankan pemulihan hubungan yang rusak antara pelaku kejahatan, korban, dan komunitas. Implementasi Restorative Justice melibatkan berbagai metode seperti mediasi, konferensi restoratif, atau program rehabilitasi untuk menciptakan kesempatan bagi semua pihak yang terlibat untuk berpartisipasi dalam proses penyelesaian konflik dengan cara yang mendukung pertobatan, pertanggungjawaban, dan pemulihan, (2) Partisipasi dan persepsi berbagai pihak yang terlibat, seperti pelaku, korban, keluarga, dan pihak-pihak terkait lainnya terhadap proses implementasi asas keadilan restoratif memainkan peran penting dalam keberhasilan pendekatan ini untuk mencapai keadilan yang lebih baik dalam penyelesaian konflik dan tindak pidana
URGENSI PENERAPAN RESTORATIVE JUSTICE DALAM UPAYA PENGURANGAN KELEBIHAN KAPASITAS NARAPIDANA DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN Supyanto, Heri; Astuti, Sri Ayu
MAKSIGAMA Vol 18 No 1 (2024): Maksigama : Jurnal Ilmiah Hukum
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Wisnuwardhana Malang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.37303/maksigama.v18i1.168

Abstract

Penelitian ini berfokus pada urgens penerapan restorative justice dalam upaya pengurangan kelebihan kapasitas narapidana di lembaga pemasyarakatan. Restorative justice merupakan pendekatan alternatif dalam penegakan hukum yang menekankan proses rekonsilias dan restoras antara pelaku kejahatan, korban, dan komunitas. Dalam konteks kelebihan kapasitas narapidana, penerapan restorative justice ini memiliki potensi untuk mengurangi tekanan overcapacity pada sistem pemasyarakatan dengan mengarahkan sumber daya ke arah pemulihan, reintegrasi sosial, dan pencegahan kriminalitas. Penelitian ini akan menganalisis relevansi dan efektivitas penerapan restorative justice dalam konteks lembaga pemasyarakatan, dengan mengeksplorasi implementasi program-program restorative justice yang telah dilakukan di berbagai negara. Melalui tinjauan literatur dan analisis komparatif, penelitian ini bertujuan untuk menyoroti manfaat, tantangan, dan potensi restorative justice dalam mengatasi masalah kelebihan kapasitas narapidana serta memberikan panduan untuk pengembangani kebijakani dani praktiki yangi ilebih iinklusif dani berkelanjutani di masa depan. Diharapkan penelitian ini dapat memberikan pemahaman yang lebih baik tentang peran irestorative justice dalam meningkatkan efisiensi dan keadilan sistem pemasyarakatan serta mendukung transformasi menuju sistem peradilan yang lebih rehabilitatif dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat.
ASPEK HUKUM KETIDAKPUASAN PASIEN TERHADAP PELAYANAN KEDOKTERAN GIGI ESTETIK YANG DILAKUKAN OLEH DOKTER Dhiyawardhana, Fardhian; Kuntardjo, Carolina
MAKSIGAMA Vol 18 No 1 (2024): Maksigama : Jurnal Ilmiah Hukum
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Wisnuwardhana Malang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.37303/maksigama.v18i1.169

Abstract

Gigi merupakan satu diantara bagian fisik manusia yang dianggap mempengaruhi penampilan. Perawatan gigi dilakukan untuk menambah kepercayaan diri, termasuk gigi estetik. Namun, pelayanan kedokteran gigi estetik yang dilakukan oleh dokter seringkali tidak memuaskan pasien. Jenis penelitian yangi digunakani di dalam penelitian ini adalah yuridis normatif dengan pendekatan perundangi-iundangan (statute approach) dan pendekatan konsep (conceptual approach). Sedangkan analisis bersifat yuridis kualitatif. Penelitian menunjukkan hasil: (1) Pasien yang tidak puas sering mencari penyelesaian melalui proses hukum. Pentingnya penyelesaian yang adil dan transparan melalui mediasi atau regulasi hukum yang efektif. (2) Diperlukan langkah-langkah yang mempertimbangkan hak-hak pasien dan menjaga integritas profesi. Idealnya pengaturan hukum terhadap pelayanan kedokteran gigi estetik yang dilakukan oleh dokter harus mendukung kepercayaan dan menghormati hak-hak pasien yang memberikan kepastian pelayanan kedokteran gigi estetik memberikan hasil yang berkualitas.

Page 12 of 14 | Total Record : 137

 10   11   12   13   14 

Filter by Year

2015 2025


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol 19 No 2 (2025): Maksigama : Jurnal Ilmiah Hukum Vol 19 No 1 (2025): Maksigama : Jurnal Ilmiah Hukum Vol 18 No 2 (2024): Maksigama : Jurnal Ilmiah Hukum Vol 18 No 1 (2024): Maksigama : Jurnal Ilmiah Hukum Vol 17 No 2 (2023): Maksigama : Jurnal Ilmiah Hukum Vol 17 No 1 (2023): Maksigama : Jurnal Ilmiah Hukum Vol 16 No 2 (2022): Maksigama Jurnal Ilmiah Hukum Vol 16 No 1 (2022): Maksigama Jurnal Ilmiah Hukum Vol 15 No 2 (2021): Maksigama : Jurnal Ilmiah Hukum Vol 15 No 1 (2021): Maksigama : Jurnal Ilmiah Hukum Vol 14 No 2 (2020): Maksigama : Jurnal Ilmiah Hukum Vol 14 No 1 (2020): Maksigama : Jurnal Ilmiah Hukum Vol 13 No 2 (2019): Maksigama : Jurnal Ilmiah Hukum Vol 13 No 1 (2019): Maksigama : Jurnal Ilmiah Hukum Vol 12 No 2 (2018) Vol 12 No 1 (2018): Maksigama : Jurnal Ilmiah Hukum Vol 11 No 2 (2017) Vol 11 No 1 (2017) Vol 10 No 2 (2016) Vol 10 No 1 (2016) Vol 9 No 1 (2015) More Issue