cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Rika Novitasari
Contact Email
rikanovitasari@wisnuwardhana.ac.id
Phone
+62341-713604
Journal Mail Official
admin@wisnuwardhana.ac.id
Editorial Address
Jl. Danau Sentani 99 Malang, Jawa Timur Indonesia - 65199
Location
Kota malang,
Jawa timur
INDONESIA
Maksigama : Jurnal Ilmiah Hukum Universitas Wisnuwardhana Malang
Published by Universitas Wisnuwardhana Malang
ISSN : 14108763     EISSN : 2723570X     DOI : https://doi.org/10.37303/maksigama.v13i2.69
Core Subject : Humanities, Education, Social,
Humanities Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences Other
MAKSIGAMA : Jurnal Ilmiah Hukum Universitas Wisnuwardhana Malang merupakan jurnal di bidang Hukum yang diterbitkan oleh Fakultas Hukum Universitas Wisnuwardhana Malang. MAKSIGAMA merupakan jurnal yang telah terbit secara cetak dengan nomor ISSN 1410-8763 dan secara online dengan Nomor E-ISSN 2723-570X. Jurnal MAKSIGAMA ini terbit sebanyak dua kali dalam setahun yaitu pada bulan Mei dan Nopember. Maksigama sebagai jurnal ilmiah telah hadir dengan memuat sejumlah artikel pilihan, baik yang berupa artikel konseptual, maupun artikel laporan hasil penelitian. Jurnal ini terbuka bagi kalangan internal maupun eksternal Universitas Wisnuwardhana Malang. Jurnal ini diterbitkan sebagai wadah bagi para penulis dan ilmuwan di bidang hukum untuk mempublikasikan hasil penelitiannya maupun konseptualnya sehingga dapat memberikan manfaat bagi perkembangan ilmu pengetahuan khususnya di bidang Ilmu Hukum di Indonesia. Redaksi menerima tulisan orisinil dan belum diterbitkan di media lain, dengan lingkup penulisan mengenai Ilmu Hukum.
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Hukum
Articles 137 Documents
 10   11   12   13   14 
TINJAUAN YURIDIS MENGENAI DISKRIMINASI CYBER RASISM WARGA KOREA SELATAN KEPADA WARGA INDONESIA PADA FORUM INDOSARANG Gunawan, Imam
MAKSIGAMA Vol 18 No 2 (2024): Maksigama : Jurnal Ilmiah Hukum
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Wisnuwardhana Malang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.37303/maksigama.v18i2.181

Abstract

Rasisme dunia maya merupakan tindakan rasisme pada dunia maya yang mencakup kata-kata, simbol, gambar, game online, layanan pesan, dan pada platform khusus atau situs kebencian pada media sosial. Kasus rasisme dunia maya baru-baru ini telah mendapatkan perhatian penting bagi masyarakat Indonesia. Peristiwa tersebut merujuk pada diskriminasi oleh warga Korea Selatan pada forum Indosarang. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana tinjauan yuridis pada tindakan warga Korea Selatan di forum Indosaran yang melakukan diskriminasi dan rasisme dunia maya. Metode penelitian yang digunakan pada penelitian ini adalah jenis penelitian normatif dengan pendekatan perundang-undangan, pendekatan kasus, dan pendekatan konseptual. Adapun bahan hukum penelitian ini adalah bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder dengan teknik pengumpulan data studi pustaka dan studi dokumen. Hasil penelitian menggambarkan bahwa Indonesia sebagai negara hukum telah melarang atas tindakan diskriminasi terlebih tindakan warga Korea Selatan terhadap warga Indonesia di forum Indosarang. Oleh karena itu, Indonesia telah mengatur berbagai regulasi mengenai diskriminasi dan rasisme dunia maya yaitu UU Nomor 40 Tahun 2008, UU Nomor 11 Tahun 2008, UU Nomor 19 Tahun 2016, UU Nomor 1 Tahun 2023, UU Nomor 1 Tahun 2024.
PERSPEKTIF PSIKOLOGI KRIMINAL, DAN KRIMINOLOGI DALAM ATURAN SANKSI TERHADAP TERDAKWA DISABEL PADA KUHP 2023 Dyah, ulfa; widodo, widodo
MAKSIGAMA Vol 19 No 2 (2025): Maksigama : Jurnal Ilmiah Hukum
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Wisnuwardhana Malang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.37303/maksigama.v19i2.225

Abstract

Kondisi psikologis orang yang saat melakukan tindak pidana menyandang disabilitas berbeda dengan orang normal, sehingga legislator KUHP Indonesia Tahun 2023 membuat aturan khusus. Berdasarkan Pasal 38 dan 39, ada 2 kategori terdakwa disabel, yaitu disabel mental, dan intelektual, dan ada 2 jenis sanksi baginya, yaitu pidana dan/atau tindakan. Namun dari perspektif psikologi kriminal, dan kriminologi perlu dikaji secara ilmiah tentang penyebab dan tujuan legislator mengatur jenis sanksi khusus pada terdakwa disabel, relevansi aturan tersebut terhadap tujuan pemidanaan, serta konsistensi aturan sanksi terhadap pencegahan kejahatan. Artikel ini ditulis berdasarkan hasil penelitian berjenis penelitian hukum-normatif. Aturan kategori disabilitas dan sanksinya dikaji berdasarkan teori psikologi kriminal dan teori kriminologi. Peneliti menemukan bahwa: (1) Aspek psikologis dan kriminologis menjadi penyebab utama legislator dalam menentukan model pertanggungjawaban pidana terdakwa disabel, dan merumuskan jenis sanksi pidana dalam KUHP 2023; (2) Pembedaan level disabilitas dan jenis sanksi dalam KUHP 2023 relevan dengan prinsip psikologi kriminal, tujuan pencegahan kejahatan, dan paradigma aliran neo-klasik; (3) Isi aturan dalam Pasal 38, 39, dan 103 KUHP 2023 konsisten dengan upaya pencegahan pengulangan tindak pidana, pemulihan keadaan, dan aturan tersebut sama dengan model pengaturan sanksi pada terdakwa disabel di banyak negara, meskipun ada beberapa perbedaan pada aturan teknis operasional sanksinya, misalnya perintah pengadilan tentang jangka waktu rehabilitasi di dalam dan di luar lembaga. Kata Kunci: Psikologi, Kriminal, Kriminologi, Disabel, Sanksi.
KEUNGGULAN ATURAN HUKUM TENTANG TINDAK PIDANA PEMERASAN DALAM KUHP 2023 DIBANDINGKAN DENGAN KUHP 1946 DALAM PERSPEKTIF PENCEGAHAN KEJAHATAN ., Widodo; Utami, Wiwik
MAKSIGAMA Vol 18 No 2 (2024): Maksigama : Jurnal Ilmiah Hukum
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Wisnuwardhana Malang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.37303/maksigama.v18i2.182

Abstract

Tindak pidana pemerasan diatur dalam Pasal 368 KUHP Indonesia 1946. Namun, isi aturannya terbukti tidak dapat dijadikan dasar hukum untuk mengadili pelaku kejahatan pemerasan yang menggunakan modus, dan tujuan terbaru. Legislator mengatur tindak pidana pemerasan versi baru dalam Pasal 482 KUHP 2023. Secara akademik, aturan hukum pidana baru tersebut perlu diuji agar kuketahui keunggulan dan prospek norma hukumnya, melalui membuat argumentasi tentang: mengapa tindak pidana pemerasan dipertahankan dalam KUHP 2023, apa saja keunggulan isi Pasal 482, apakah isi Pasal 482 tersebut relevan dengan upaya pencegahan kejahatan di Indonesia. Artikel ini ditulis berdasarkan penelitian hukum yang berjenis penelitian hukum normatif, menggunakan pendekatan perbandingan hukum. Berdasarkan hasil dan pembahasan, bahwa pemerasan tetap dipertahankan sebagai tindak pidana dalam KUHP 2023 karena masih dianggap sebagai perbuatan jahat oleh seluruh rakyat Indonesia, merugikan harta benda tubuh dan nyawa, menyebabkan keresahan. Keunggulan aturan baru tersebut: adanya penambahan modus, tujuan, dan kualifikasi dalam Pasal 468 dapat digunakan antisipasi jika pelaku pemerasan menggunakan modus dan tujuan baru. Isi dan redaksi Pasal 482 sesuai dengan isi hukum pidana di beberapa negara, misalnya India, Armenia, Malaysia, Bangladesh, Singapura. Aturan hukum baru tersebut relevan dengan kebijakan penanggulangan kejahatan di Indonesia.
REGULASI KRIMINALISASI TERHADAP KEJAHATAN KEKERASAN SEKSUAL DI INDONESIA Wahyulina, Diah
MAKSIGAMA Vol 18 No 2 (2024): Maksigama : Jurnal Ilmiah Hukum
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Wisnuwardhana Malang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.37303/maksigama.v18i2.183

Abstract

Kekerasan seksual mencakup serangkaian tindakan yang menurunkan martabat, merendahkan, melecehkan, daan/atau melakukan serangan fisik atau terhadap fungsi reproduksi individu, yang diakibatkan oleh ketidakseimbangan kekuasaan dan/atau gender. Hal ini dapat menimbulkan atau berisiko menimbulkan penderitaan baik secara fisik maupun mental, termasuk dampak terhadap kesehatan reproduksi dan peluang untuk belajar dengan aman dan efektif. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 mengenai Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS) merupakan langkah maju dalam memberikan perlindungan hukum bagi para korban kekerasan seksual di Indonesia. Penelitian ini bertujuan guna melakukan analisis yuridis terkait pengaturan kriminalisasi berbagai jenis kekerasan seksual dalam peraturan tersebut, penelitian ini mengadopsi metode normatif yaitu dengan cara melakukan analisa terhadap peraturanperundang-undangan, teori hukum, serta prinsip-prinsip hak asasi manusia. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwasanya regulasi atau pengaturan mengenai kriminalisasi tindak pidana kekerasan seksual yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 merupakan langkah penting dalam memperkuat perlindungan hukum di Indonesia, serta memberikan cakupan yang lebih lengkap, menyeluruh dan mendalam dibandingkan sebelumnya dengan cara mengatur kejahatan kekerasan seksual yang belum terakomodasi.
KONSTRUKSI SOSIAL HUKUM PERKAWINAN BEDA AGAMA DALAM PERSPEKTIF SOSIOLOGI HUKUM Purborini, Vivi Sylvia; Suryanatha, Ida Bagus; Kaharap, Yorgen
MAKSIGAMA Vol 18 No 2 (2024): Maksigama : Jurnal Ilmiah Hukum
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Wisnuwardhana Malang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.37303/maksigama.v18i2.184

Abstract

Konstruksi sosial hukum perkawinan beda agama merupakan sebuah kajian menarik yang menggabungkan aspek hukum, sosiologi, dan agama. Isu ini menjadi kompleks karena melibatkan berbagai kepentingan, nilai, dan norma yang saling berinteraksi. Penelitian ini akan menggunakan pendekatan kualitatif dengan teknik pengumpulan data melalui observasi, dan analisis dokumen. Tujuan penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan dan menganalisis konstruksi sosial hukum perkawinan beda agama dalam perspektif sosiologi hukum, serta untuk mengeksplorasi dampak dari konstruksi sosial tersebut dalam praktik perkawinan beda agama, terutama di Indonesia. sosiologi hukum mempertimbangkan pentingnya perlindungan hak-hak individu dalam perkawinan beda agama. Pengawasan ketat terhadap pelaksanaan regulasi serta pembentukan lembaga penyelesaian sengketa perkawinan beda agama juga dapat menjadi langkah-langkah konkrit untuk memperkuat perlindungan hukum dalam konteks ini.
PENEGAKKAN HUKUM PIDANA MELALUI PENDEKATAN RESTORATIF JUSTICE DEMI MEWUJUDKAN NILAI KEADILAN SUBTANTIF Marzuki, Ismail
MAKSIGAMA Vol 18 No 2 (2024): Maksigama : Jurnal Ilmiah Hukum
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Wisnuwardhana Malang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.37303/maksigama.v18i2.185

Abstract

Formalisme dan legalisme masih mendominasi penegakan hukum di Indonesia, yang mengutamakan pembalasan (represif) terhadap pelaku tindak pidana dan mengabaikan hak-hak korban. Keadilan restoratif meskipun sering diabaikan dalam praktik, namun keberadaannya di Indonesia memberikan semangat baru bagi sistem peradilan pidana. Untuk mencapai keadilan substantif, penelitian ini bermaksud melakukan analisis menyeluruh terhadap kebijakan keadilan restoratif dari sudut pandang yuridis maupun filosofis. Pendekatan peraturan perundang-undangan dan konseptual merupakan dua metodologi utama yang akan digunakan untuk menyelidiki masalah dalam penelitian ini dengan menggunakan metode penelitian hukum normatif, dilengkapi dengan bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Penelitian ini juga dikaji secara analitis dengan menggunakan berbagai teori, konsepsi, dan doktrin para ahli hukum. Menurut penelitian ini, konsep keadilan restoratif dapat diterapkan untuk semua fase dalam sistem peradilan pidana dan dapat digunakan untuk pelanggaran tertentu, terutama yang tindak pidana ringan. Namun, pendekatan keadilan restoratif belum digunakan untuk menangani sejumlah kasus pidana yang terungkap dan menimbulkan respon kuat dari masyarakat. Terebih kerugian materiil yang ditimbulkan oleh tindak pidana tersebut kadang tidak seberapa atau tidak signifikan, maka terhadap peristiwa pidana tersebut sebenarnya layak untuk diselesaikan melalui metode restorative justice. Selain itu, aparat penegak hukum harus mempertimbangkan hubungan korban dengan pelaku ketika menerapkan restorative justice, misalnya masih ada ikatan keluarga. Secara filosofi, penggunaan pendekatan restorative justice untuk menyelesaikan kasus pidana yang melibatkan hubungan keluarga dapat mencegah dampak yang lebih besar antara mereka yang terlibat dalam suatu peristiwa pidana
KONSISTENSI PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH PUBLIC PRIVATE PARTNERSHIP DI KABUPATEN JOMBANG DALAM PEMANFAATAN BARANG MILIK DAERAH Islami, Trinah Asi; Noho, Muhammad Dzikirullah; Fitria, Norma; Akbar, Mochammad Fahd; Faruq, Ahmad; Irnawati, Irnawati; Aji, Tony Seno
MAKSIGAMA Vol 19 No 1 (2025): Maksigama : Jurnal Ilmiah Hukum
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Wisnuwardhana Malang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.37303/maksigama.v19i1.186

Abstract

Terdapat sejumlah persoalan yang muncul dalam penerapan skema bangun guna serah, seperti jangka waktu pengelolaan, penyewaan ulang aset kepada pihak ketiga, dan penggunaan BMD yang tidak sesuai ketentuan. Pemerintah Kabupaten Jombang masih menggunakan cara-cara konvensional dalam pemanfaatan BMD, padahal telah ada regulasi yang lebih modern seperti PERPRES No. 38/2015 tentang Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU). Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis empiris dengan pendekatan konseptual. Sebagaimana yang telah disampaikan oleh Bagian Hukum Pemkab Jombang bahwa implementasi dari pelaksanaan BGS maupun kebijakannya masih banyak resiko sebagaimana peristiwa-peristiwa BGS yang terjadi di Jombang yang sampai saat ini belum juga terselesaikan dengan baik. Dari beberapa upaya-upaya yang sudah dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Jombang untuk meningkatkan implementasi kebijakan infrastruktur pembangunan yang menggunakan skema alternatif pembiayaan PPP dalam hal ini BGS, tentunya juga harus memperhatikan ketentuan-ketentuan yang berlaku dan telah ada, karena itu perlu adanya upaya dan inovasi kebijakan pemerintah.
PENGARUH GLOBALISASI TERHADAP SISTEM HUKUM TATA NEGARA DI INDONESIA Aini, Vivi Fauziatul; Dewanti, Irine Aulina; Ernestacia, Angellica Chrizt; Ramadhan, Zulfikar; Hindiawati, Wahyu
MAKSIGAMA Vol 18 No 2 (2024): Maksigama : Jurnal Ilmiah Hukum
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Wisnuwardhana Malang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.37303/maksigama.v18i2.189

Abstract

Sejumlah aspek kehidupan manusia, termasuk sistem hukum nasional, tengah dipengaruhi oleh fenomena globalisasi. Tujuan dari artikel ini adalah untuk menganalisis bagaimana globalisasi telah memengaruhi sistem hukum Indonesia dan untuk membuat daftar keuntungan dan kerugian yang diakibatkan oleh fenomena ini. Sumber hukum utama untuk penelitian ini adalah peraturan perundang-undangan, yang dianalisis menggunakan pendekatan penelitian hukum normatif. Menemukan artikel ilmiah yang diterbitkan dalam jurnal merupakan contoh bahan hukum sekunder. Menemukan gagasan penting tentang globalisasi, sistem hukum, dan lingkungan Indonesia merupakan inti dari tinjauan pustaka saat mencari sumber hukum tersier. Secara tidak langsung dan langsung, evolusi sistem hukum nasional dipengaruhi oleh meningkatnya mobilitas informasi, perdagangan, dan kontak yang ditimbulkan oleh globalisasi. Perubahan dalam lembaga hukum, gagasan hukum baru yang diadopsi, dan harmonisasi hukum hanyalah beberapa cara di mana globalisasi telah memengaruhi sistem hukum Indonesia. Upaya untuk menyesuaikan diri dengan norma hukum internasional dan kesenjangan antara sistem hukum tradisional dan kontemporer merupakan dua kendala yang harus diatasi oleh sistem hukum Indonesia. Namun, ada juga peluang untuk perubahan yang lebih progresif dalam hukum yang diakibatkan oleh globalisasi, seperti tata kelola hukum yang lebih baik, akses yang lebih luas terhadap keadilan, dan lebih banyak perlindungan terhadap hak asasi manusia. Memperoleh pemahaman menyeluruh tentang bagaimana globalisasi telah memengaruhi sistem hukum Indonesia sangat penting untuk mengatasi hambatan dan memanfaatkan kemungkinan sebaik-baiknya. Jika Indonesia mengambil sikap yang luas dan progresif, ia dapat menciptakan sistem hukum yang lebih beradaptasi dengan dunia yang terus berubah.
WEWENANG KEPALA DAERAH ATAS TERJADINYA KEGAGALAN BANGUNAN UNTUK AKUNTABILITAS KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH Soleh, Mukhammad; Rahayu, Sulis; Hariyanto, Dani; B, Ainu Rofiq
MAKSIGAMA Vol 18 No 2 (2024): Maksigama : Jurnal Ilmiah Hukum
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Wisnuwardhana Malang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.37303/maksigama.v18i2.190

Abstract

Kegagalan bangunan terjadi ketika bangunan runtuh dan/atau berhenti beroperasi setelah penyerahan akhir hasil pekerjaan konstruksi. Dalam penelitian ini, akan dikaji dan dianalisis kewenangan Kepala Daerah (Walikota, Bupati, dan Gubernur) atas kegagalan konstruksi yang didanai oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Bahan hukum primer, sekunder, dan tersier digunakan, bersama dengan penelitian hukum normatif sebagai metodologi penelitian. Analisis hukum kualitatif dengan penekanan pada interpretasi digunakan untuk menganalisis dokumen hukum yang digunakan. Hasil penelitian Pertama; berwenang untuk meminta laporan dari tim penilai ahli untuk melakukan penyelidikan agar mengetahui apa sebab terjadinya kegagalan bangunan tersebut . Kedua ; menuntut ganti rugi pada penyedia jasa atau pemborong bila tim penilai ahli menetapkan kegagalan bangunan disebagkan oleh kesalahan dari penyedia jasa atau pemborong. Ketiga; menuntut ganti rugi pada konsultan perencana, bila tim penilai ahli menetapkan bahwa terjadinya kegagalan bangunan disebabkan oleh kesalahan perencanaan. Keempat; menyusun anggaran ulang dalam Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah (APBD) untuk perbaikan bangunan yang mengalami kegagalan bangunan , bila tim penilai ahli menetapkan terjadinya kegagalan bangunan disebabkan oleh keadaan terpaksa (karena ada gempa bumi, banjir badang, sunami, dll).
MENINGKATKAN DETEKSI SERANGAN PHISHING MELALUI SERANGAN HOMOGRAP Chairani, Meirza Aulia; Pradhana, Angga Pramodya
MAKSIGAMA Vol 19 No 1 (2025): Maksigama : Jurnal Ilmiah Hukum
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Wisnuwardhana Malang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.37303/maksigama.v19i1.191

Abstract

Abstract The urgency of this research is to overcome and detect homograph attacks that are currently rampant in Indonesia. The purpose of this research is to know and detect the pattern of homographed attack criminal offense. To determine the criminal liability for the perpetrators of homographed attack criminal offense. The research method used is normative juridical research, which uses a statutory approach and conceptual approach. So that this research looks for patterns of detection of homographed attack perpetrators to trick victims by using writing similar to the original web to trick victims with fake or phishing webs to enter information or personal data, for victims who are not careful about web names and official web url links that are spoofed by the perpetrators of homographed attack crimes, the perpetrators of homographed attack crimes will carry out their actions by breaking into the victim's personal data to enter banking access and accesses that can be broken into by the perpetrators of homographed attack crimes. Criminal sanctions for perpetrators of homograph crimes are temporarily regulated in Article 35 of the ITE Law and get a maximum sanction of 12 years with a fine of 12 billion rupiah contained in Article 51 of the ITE Law and Article 378 of the old Criminal Code and Article 492 of the new Criminal Code with the crime of fraud. The creation of a website by requesting the same form of writing as the original website so that the perpetrator of this homograph crime can make the website look like the original website.

Page 13 of 14 | Total Record : 137

 10   11   12   13   14 

Filter by Year

2015 2025


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol 19 No 2 (2025): Maksigama : Jurnal Ilmiah Hukum Vol 19 No 1 (2025): Maksigama : Jurnal Ilmiah Hukum Vol 18 No 2 (2024): Maksigama : Jurnal Ilmiah Hukum Vol 18 No 1 (2024): Maksigama : Jurnal Ilmiah Hukum Vol 17 No 2 (2023): Maksigama : Jurnal Ilmiah Hukum Vol 17 No 1 (2023): Maksigama : Jurnal Ilmiah Hukum Vol 16 No 2 (2022): Maksigama Jurnal Ilmiah Hukum Vol 16 No 1 (2022): Maksigama Jurnal Ilmiah Hukum Vol 15 No 2 (2021): Maksigama : Jurnal Ilmiah Hukum Vol 15 No 1 (2021): Maksigama : Jurnal Ilmiah Hukum Vol 14 No 2 (2020): Maksigama : Jurnal Ilmiah Hukum Vol 14 No 1 (2020): Maksigama : Jurnal Ilmiah Hukum Vol 13 No 2 (2019): Maksigama : Jurnal Ilmiah Hukum Vol 13 No 1 (2019): Maksigama : Jurnal Ilmiah Hukum Vol 12 No 2 (2018) Vol 12 No 1 (2018): Maksigama : Jurnal Ilmiah Hukum Vol 11 No 2 (2017) Vol 11 No 1 (2017) Vol 10 No 2 (2016) Vol 10 No 1 (2016) Vol 9 No 1 (2015) More Issue