Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik (JIHHP)
Tulisan-tulisan di JIHHP akan memberikan kontribusi signifikan terhadap pemikiran kritis dalam bidang ilmiah secara umum, khususnya di bidang Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik. Lingkup bidang yang terkandung dalam JIHHP mencakup bidang-bidang berikut: Hukum Internasional Hukum Tata Negara Hukum Perdata Hukum Ekonomi Hukum Lingkungan Hukum Pidana Hukum Administrasi Negara Hukum Teknologi, Informasi, dan Komunikasi Hukum Hak Asasi Manusia Hukum Islam dan Keluarga Hukum Agraria Ilmu Politik Hubungan Internasional Ilmu Administrasi (Niaga, Negara, Publik, Pembangunan, Dll) Kriminologi Ilmu Hukum Ilmu Pemerintahan dan Manajemen Ilmu Sosial dan Politik Studi Pembangunan (Perencanaan Pembangunan, Wilayah, Kota) Ketahanan Nasional Ilmu Kepolisian Kebijakan Publik Bidang Ilmu Politik Lain Yang Belum Tercantum Ilmu Kesejahteraan Sosial Sosiologi Humaniora Kajian Wilayah (Eropa, Asia, Jepang, Timur Tengah Dll) Arkeologi Ilmu Sosiatri Kependudukan (Demografi, dan Ilmu Kependudukan Lain) Sejarah (Ilmu Sejarah) Kajian Budaya dan Pendidikan Komunikasi Penyiaran Islam Ilmu Komunikasi Antropologi
Articles
2,020 Documents
<![CDATA[Keadilan dan Kepastian Hukum Nasabah dalam Penyelesaian Sengketa Pembiayaan Murabahah ]]>
<![CDATA[Tuti Tarumartani]]>;
<![CDATA[Sri Wahyu Jatmikowati]]>
<![CDATA[ Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik Vol. 5 No. 3 (2025): (JIHHP) Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik ]]>
Publisher : <![CDATA[Dinasti Review Publisher ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.38035/jihhp.v5i3.3902
<![CDATA[Pembiayaan murabahah melalui jual beli, pembayaran secara angsuran, pihak bank dalam memitigasi risiko pembebanan hak atas tanah sebagai jaminan, digunakan untuk melunasi utang apabila debitur wanprestasi. Melaksanakan hak tanggungan dengan cara mengajukan gugatan ke pengadilan merupakan hak pemberi pembiayaan. Dengan menggunakan pendekatan peraturan perundang-undangan, pendekatan konsep dan pendekatan kasus, diperoleh kesimpulan: Penyelesaian pembiayaan bermasalah lebih tepat melalui tahapan restrukturisasi pembiayaan berupa penjadwalan ulang; peninjauan persyaratan kredit (rekondisi); dan kredit direstrukturisasi (restrukturisasi). Upaya penyelesaian yang dilakukan di luar pengadilan/non litigasi, bentuk penyelesaiannya berdasarkan beberapa fatwa DSN MUI.]]>
<![CDATA[Tinjauan Yuridis Atas Pidana Tambahan Terhadap Pelaku Pendistribusian Konten Yang Bermuatan Pornografi ]]>
<![CDATA[Wahyu Tri Hartanto]]>;
<![CDATA[Nynda Fatmawati O]]>
<![CDATA[ Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik Vol. 5 No. 2 (2025): (JIHHP) Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik ]]>
Publisher : <![CDATA[Dinasti Review Publisher ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.38035/jihhp.v5i2.3911
<![CDATA[Pemberian sanksi tambahan pada tindak pidana kejahatan siber yang berkaitan dengan kejahatan asusila merupakan langkah penting dalam menangani ancaman yang muncul dalam era digitalisasi. Artikel ini mengeksplorasi urgensi, jenis-jenis sanksi tambahan yang mungkin diberlakukan, pertimbangan hakim dalam menjatuhkan sanksi tambahan, serta tantangan dalam implementasinya. Kejahatan siber terkait asusila, seperti penyebaran konten pornografi dan grooming, memiliki dampak serius terhadap korban dan masyarakat. Oleh karena itu, pemberian sanksi tambahan bertujuan untuk memberikan hukuman yang setimpal kepada pelaku serta mencegah terulangnya tindakan kriminal serupa di masa depan. Hakim perlu mempertimbangkan berbagai faktor, termasuk keparahan tindakan, dampak terhadap korban, serta prinsip-prinsip keadilan dan hak asasi manusia dalam menentukan sanksi tambahan yang tepat. Meskipun dihadapkan pada sejumlah tantangan, kerja sama antara berbagai lembaga dan pemangku kepentingan terkait diharapkan dapat memperkuat penegakan hukum terhadap kejahatan siber dan memberikan perlindungan yang lebih baik bagi masyarakat dari ancaman di dunia maya.]]>
<![CDATA[Implementasi Pasal 4 Hurup F Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 Tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (PNS) di Lingkungan Pemerintahan Kota Tasikmalaya Perspektif Siyasah Dusturiyah ]]>
<![CDATA[Sahril Sidik]]>;
<![CDATA[Ridwan Eko Prasetyo]]>;
<![CDATA[Budi Tresnayadi]]>
<![CDATA[ Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik Vol. 5 No. 2 (2025): (JIHHP) Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik ]]>
Publisher : <![CDATA[Dinasti Review Publisher ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.38035/jihhp.v5i2.3913
<![CDATA[Penelitian ini bertujuan untuk meneliti permasalahan terkait implementasi Pasal 4 Hurup F Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang disiplin pegawai negeri Sipil di lingkungan pemerintahan Kota Tasikmalaya dari perspektif siyasah dusturiyah. Fokus penelitian ini yaitu terhadap bagaimana kebijakan yang diambil oleh pemerintah Kota Tasikmalaya serta implikasi yang di timbulkan dari kebijakan tersebut. Selain itu, Penelitian ini mengguanakan perspektif siyasah dusturiyah untuk menganalisis bagaimana prinsip-prinsip hukum Islam dapat diintegrasikan dalam kebijakan publik. Penelitian menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan yuridis empiris. Data diperoleh melalui berbagai metode yaitu observasi, wawancara, dokumentasi dan studi pustaka. Data di analisa dengan teknik interpretasi mengungkap esensi ontologis, epistemologis, dan aksiologis yang terkait dengan tujuan penelitian. Penelitian ini menemukan bahwa kebijakan pemerintah Kota Tasikmalaya terhadap penerapan Pasal 4 Hurup F Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 sudah terlaksana dengan baik walaupun belum sepenuhnya optimal, mengingat masih terdapat beberapa pegawai yang masih melakukan pelanggaran disiplin jam masuk kerja. Implikasi yang di timbulkan dari kebijakan tersebut adalah peningkatan kesadaran di kalangan pegawai negeri sipil mengenai pentingnya disiplin dalam menjalankan tugas. Dari hasil penelitian ini mengemukakan bahwa pegawai negeri sipil di pemerintah Kota Tasikmalaya belum menerapkan prinsip kemaslahatan dan keadilan yang seharusnya menjadi landasan dalam setiap pelayanan publik.]]>
<![CDATA[Perlindungan Hukum bagi Kreditur atas Obyek Hak Tanggungan yang Telah Diletakan Sita Jaminan Terkait Kasus Bank Danamon dan Bank BNI ]]>
<![CDATA[Dandi Muhamad Anugrah]]>;
<![CDATA[Nadia Maulisa]]>
<![CDATA[ Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik Vol. 5 No. 2 (2025): (JIHHP) Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik ]]>
Publisher : <![CDATA[Dinasti Review Publisher ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.38035/jihhp.v5i2.3914
<![CDATA[Penelitian ini membahas mengenai pelaksanaan terhadap putusan Mahkamah Agung No.2119 K/Pdt/2018 yang mengabulkan peletakan sita jaminan terhadap obyek Hak Tanggungan yang telah diikat di Bank BNI yang seharusnya mempertimbangkan Undang-Undang No 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan. Perjanjian kredit adalah perjanjian utama yang disertai dengan perjanjian penjaminan dan perjanjian penjaminan dibuat secara terpisah, Pasal 1313 KUHPerdata Dimana pemberian kredit harus dituangkan dalam perjanjian kredit antara kreditur dengan debitur, dalam perjanjian kredit harus disertai dengan jaminan, Perjanjian jaminan dibuat ketika perjanjian kredit dibuat, dan apabila perjanjian kredit dihapus atau ditransfer, perjanjian jaminan juga mengikutinya. perjanjian kredit dalam penelitian ini berupa objek tanah yaitu merupakan jaminan Hak Tanggungan, Kreditur harus membuat surat kuasa membebankan hak tanggungan (SKMHT) dan Akta Pemberian Hak Tanggungan (APHT) untuk benda yang tidak bergerak, sita eksekusi adalah tindakan yang diambil setelah keputusan hukum yang tetap, Metode Penelitian yang digunakan adalah yuridis-normatif. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder dengan alat pengumpulan data studi pustaka. Spesifikasi penelitian yang digunakan adalah deskriptif-analitis Hasil analisis ini pentingnya Negara Indonesia dan Pengadilan Negeri dalam meletakan sita eksekusi terhadap objek yang telah diletakan Hak Tanggungan dengan mempertimbangkan segala aspek Undang-Undang terkait.]]>
<![CDATA[Restorative Justice Sebagai Upaya Hukum Untuk Memecahkan Konflik Antar Pencak Silat Di kabupaten Gresik ]]>
<![CDATA[Enggar Windi Astari P]]>;
<![CDATA[Ifahda Pratama Hapsari]]>;
<![CDATA[Dodi Jaya Wardana]]>
<![CDATA[ Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik Vol. 5 No. 2 (2025): (JIHHP) Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik ]]>
Publisher : <![CDATA[Dinasti Review Publisher ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.38035/jihhp.v5i2.3915
<![CDATA[Melihat intensitas konflik antar perguruan silat yang terus meningkat di Kabupaten Gresik, diperlukan pendekatan hukum yang tidak hanya mengutamakan penegakan hukum formal, tetapi juga upaya pemulihan dan rekonsiliasi. Pelaku penggeroyokan antar perguruan silat di Gresik perlu dipertimbangkan untuk menjalani Restorative Justice karena pendekatan ini dapat membantu memulihkan hubungan sosial, mengurangi konflik antar kelompok, serta meminimalisir tindakan balas dendam di masa depan. Meskipun mereka telah melakukan tindak pidana penggeroyokan, Restorative Justice memberi tempat bagi bagi para pelaku untuk menanggungjawab atas perbuatannya, saling meminta maaf dan memaafkan, serta berperan aktif dalam ikhtiar perbaikan di komunitas. Tindak pidana penggeroyokan sendiri masuk dalam kategori tindak pidana kekerasan yang diatur dalam Pasal 170 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), di mana seseorang atau sekelompok orang dengan sengaja melakukan kekerasan terhadap orang atau barang di tempat umum. Penelitian ini menerapkan pendekatan yuridis normatif, yaitu dengan menganalisis peraturan perundang-undangan, konsep-konsep hukum, serta studi kasus terkait. Penelitian ini ditujukan untuk meneliti Restorative Justice sebagai upaya hukum yang menjadi Solusi dalam permasalahan konflik antar pencak silat di Kabupaten Gresik. Restorative Justice memberikan pendekatan yang berpotensi efektif dalam mengatasi konflik antar perguruan pencak silat di Kabupaten Gresik dengan menekankan pemulihan hubungan dan menyelesaikan permasalahan dengan adil untuk para pihak.]]>
<![CDATA[Kebijakan Hukum Pidana Terhadap Kekerasan Psikis Berdasarkan Undang-Undang No 35 Tahun 2024 ]]>
<![CDATA[Masrufa]]>;
<![CDATA[Nynda Fatmawati O]]>
<![CDATA[ Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik Vol. 5 No. 2 (2025): (JIHHP) Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik ]]>
Publisher : <![CDATA[Dinasti Review Publisher ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.38035/jihhp.v5i2.3916
<![CDATA[Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan mengkaji definisi kekerasan psikis dalam Undang- Undang KDRT No 23 Tahun 2004 dapat diterapkan didalam UU Perubahan Perlindungan Anak No 35 Tahun 2014. Penelitian ini merupakan penelitian yuridis normatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa definisi kekerasan psikis dalam Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga dapat diterapkan didalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak.]]>
<![CDATA[Tinjauan Yuridis Atas Pemberian Keringanan Hukuman pada Orang yang Memiliki Jasa pada Negara ]]>
<![CDATA[Missleini]]>;
<![CDATA[Nynda Fatmawati O]]>
<![CDATA[ Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik Vol. 5 No. 2 (2025): (JIHHP) Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik ]]>
Publisher : <![CDATA[Dinasti Review Publisher ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.38035/jihhp.v5i2.3917
<![CDATA[Putusan Nomor 813 K/PID2-23 menjadi perhatian yang mendalam dalam ranah hukum, khususnya terkait analisis asas keadilan ratio decidendi yang diaplikasikan oleh hakim dalam penentuan putusan. Dalam konteks ini, penting untuk memahami berbagai aspek yang menjadi pertimbangan hakim dalam menjatuhkan keputusan yang adil dan berkeadilan. Dalam pembahasan ini, kita akan mengeksplorasi beberapa aspek kunci yang perlu diperhatikan dalam analisis asas keadilan dalam putusan Nomor 813 K/PID2-23. Aspek-aspek tersebut meliputi prinsip proporsionalitas dalam penerapan hukum, kesetaraan di hadapan hukum, kepastian hukum, dan rehabilitasi serta resosialisasi. Penelitian ini juga mengacu pada relevansi dan implikasi putusan tersebut terhadap perkembangan hukum dan keadilan di masyarakat. Diharapkan pembahasan ini dapat memberikan wawasan yang lebih mendalam tentang bagaimana asas keadilan ratio decidendi hakim diterapkan dalam konteks kasus-kasus pidana yang kompleks seperti putusan Nomor 813 K/PID2-23.]]>
<![CDATA[Perbuatan Melawan Hukum dalam Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPS-LB) oleh Ahli Waris yang tidak Berwenang Atas Saham Perseroan (Analisis Kasus RUPS-LB NV. Javasche Bioscoop En Bouw Maatschappy) ]]>
<![CDATA[Josephine Koeswoyo]]>;
<![CDATA[Hasim Purba]]>;
<![CDATA[Mahmul Siregar]]>
<![CDATA[ Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik Vol. 5 No. 3 (2025): (JIHHP) Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik ]]>
Publisher : <![CDATA[Dinasti Review Publisher ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.38035/jihhp.v5i3.3919
<![CDATA[Kasus RUPS-LB NV. Javasche Bioscoop en Bouw Maatschappy menjadi penting diteliti karena kompleksitasnya yang berkaitan dengan masalah pewarisan saham. Penelitian menggunakan metode yuridis normatif ini menyimpulkan bahwa klaim kepemilikan saham oleh para ahli waris memiliki dasar hukum yang kuat berdasarkan Surat Keterangan Ahli Waris, Penetapan Pengadilan, dan Akta No.62 tahun 1962, sedangkan penyelenggaraan RUPS-LB tanpa melibatkan seluruh pemegang saham dianggap sebagai perbuatan melawan hukum karena bertentangan dengan UU No. 40 Tahun 2007 sehingga keputusan likuidasi yang dihasilkan menjadi batal demi hukum dan membuka peluang tuntutan ganti rugi berdasarkan Pasal 1365 KUHPerdata.]]>
<![CDATA[Pertanggungjawaban Pelaku Usaha Terkait Manipulasi Uji Keselamatan Produk PT Otomotif XYZ Perspektif Ibnu Taimiyah ]]>
<![CDATA[Alfin Alzikri]]>;
<![CDATA[Muhammad Ramadhan]]>
<![CDATA[ Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik Vol. 5 No. 2 (2025): (JIHHP) Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik ]]>
Publisher : <![CDATA[Dinasti Review Publisher ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.38035/jihhp.v5i2.3921
<![CDATA[Mobil merupakan kendaraan berfungsi sebagai moda transportasi yang mampu digunakan dalam berbagai kondisi jalan di area pedesaan maupun perkotaan. Salah satu brand yang mengeluarkan berbagai jenis produk mobil yaitu PT Otomotif XYZ. PT Otomotif XYZ sebagai anak dari perusahaan Toyota disebut telah melakukan adanya tindakan dalam memanipulasi uji keselamatan kendaraan dalam produksi yang dilakukan selama jangka waktu lebih dari 30 tahun. Bentuk manipulasi dianggap menjadi salah satu tindakan penipuan dalam pemasaran produk. Penelitian ini membahas tentang pertanggungjawaban pelaku usaha terkait manipulasi uji keselamatan menurut perspektif Ibnu Taimiyah. Metode yang dilakukan dikategorikan sebagai bentuk penelitian normatif yang dijabarkan melalui metode kualitatif. Bentuk studi normatif yang dijalankan akan mengacu pada bentuk hukum formal yaitu Halal dan Haram, boleh atau tidaknya suatu perkara, dan masih merupakan pendekatan yang tegas, tegas, dan primitif. Hasil yang diperoleh bahwa menurut ungkapan atas larangan yang dikemukakan oleh Ibnu Taimiyah menyebutkan bahwa segala kecacatan maupun keindahan dari suatu barang yang diperjualbelikan, perlu untuk diberitahukan sehingga tidak terdapat kemungkinan tutup menutupi dari suatu produk yang berdampak pada perubahan sistem dagang dalam rangka pembuktian kebenaran barang khususnya terkait keselamatan barang. Dari hal ini, konsumen perlu untuk melakukan pengecekan kembali barang tersebut sebelum terjadi kesepakatan jual beli. Jika pelaku usaha terdapat melakukan kecurangan maka konsumen dapat menuntut dan pelaku dikenakan sanksi berupa denda maupun pemberian barang baru yang tidak cacat sebagaimana yang sudah diatur dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen Nomor 8 Tahun 1999.]]>
<![CDATA[Pertanggungjawaban Hukum Atas Pelanggaran Hak Cipta oleh Penderita Mythomania Menurut Peraturan Perundang-Undangan yang Berlaku di Indonesia ]]>
<![CDATA[Sena Aprilian]]>;
<![CDATA[Yenny Yuniawaty]]>
<![CDATA[ Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik Vol. 5 No. 3 (2025): (JIHHP) Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik ]]>
Publisher : <![CDATA[Dinasti Review Publisher ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.38035/jihhp.v5i3.3947
<![CDATA[Seiring dengan perkembangan zaman, muncul fenomena yang dikenal dengan istilah FoMO (Fear of Missing Out). Fenomena ini terkait dengan gangguan psikologis yang disebut Mythomania, yaitu kondisi dimana seseorang cenderung berbohong secara berlebihan, bahkan tentang hal-hal kecil yang tidak penting. Fenomena Mythomania ini dapat merugikan berbagai pihak, terutama dalam hal hak kekayaan intelektual, seperti pencurian atau klaim karya orang lain di bidang fotografi dan videografi. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pertanggungjawaban hukum atas pelanggaran hak cipta oleh penderita Mythomania menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan fokus pada hubungan antara penderita Mythomania dan hak cipta, serta studi literatur dengan mengumpulkan dan menganalisis peraturan perundang-undangan, dokumen hukum, jurnal, dan buku yang relevan dengan topik ini. Hasil penelitian menunjukan bahwa penderita Mythomania masih dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya berdasarkan kriteria tertentu, sehingga perlu adanya peraturan khusus mengenai pertanggungjawaban hukum dari berbagai kriteria keparahan gangguan mental.]]>
