cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Ebit Bimas Saputra
Contact Email
ebitbimas99@gmail.com
Phone
+62 878 9658 6407
Journal Mail Official
editor@dinastirev.org
Editorial Address
Case Amira Prive Jl. H. Risin No. 64D Pondok Jagung Timur, Serpong Utara, Tangerang Selatan
Location
Unknown,
Unknown
INDONESIA
Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik (JIHHP)
Published by DINASTI REVIEW
ISSN : 27472000     EISSN : 27471993     DOI : https://doi.org/10.38035/jihhp
Core Subject : Social,
Law, Crime, Criminology & Criminal Justice
Tulisan-tulisan di JIHHP akan memberikan kontribusi signifikan terhadap pemikiran kritis dalam bidang ilmiah secara umum, khususnya di bidang Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik. Lingkup bidang yang terkandung dalam JIHHP mencakup bidang-bidang berikut: Hukum Internasional Hukum Tata Negara Hukum Perdata Hukum Ekonomi Hukum Lingkungan Hukum Pidana Hukum Administrasi Negara Hukum Teknologi, Informasi, dan Komunikasi Hukum Hak Asasi Manusia Hukum Islam dan Keluarga Hukum Agraria Ilmu Politik Hubungan Internasional Ilmu Administrasi (Niaga, Negara, Publik, Pembangunan, Dll) Kriminologi Ilmu Hukum Ilmu Pemerintahan dan Manajemen Ilmu Sosial dan Politik Studi Pembangunan (Perencanaan Pembangunan, Wilayah, Kota) Ketahanan Nasional Ilmu Kepolisian Kebijakan Publik Bidang Ilmu Politik Lain Yang Belum Tercantum Ilmu Kesejahteraan Sosial Sosiologi Humaniora Kajian Wilayah (Eropa, Asia, Jepang, Timur Tengah Dll) Arkeologi Ilmu Sosiatri Kependudukan (Demografi, dan Ilmu Kependudukan Lain) Sejarah (Ilmu Sejarah) Kajian Budaya dan Pendidikan Komunikasi Penyiaran Islam Ilmu Komunikasi Antropologi
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Hukum
Articles 2,020 Documents
 183   184   185   186   187 
Perlindungan Konsumen Terhadap Scam Di Era Digital : Studi Komparatif Efektivitas Indonesia Anti Scam Centre Dan Regulasi Singapura Kiki Anggraeni; Yuniar Rahmatiar; Muhamad Abas
Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik Vol. 5 No. 6 (2025): (JIHHP) Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik
Publisher : Dinasti Review Publisher

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.38035/jihhp.v5i6.5684

Abstract

Perlindugan konsumen di era digital memberikan banyak manfaat kepada konsmen seperti kemudahan akses informasi, efisiensi, dan inovasi dalam berbagai bidang. Namun perkembangan ini menimbulkan risiko baru seperti scam yang dilakukan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab, dan berpotensi menimbulkan kerugian finansial yang besar. Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifiasi dan menganalisis bagaimana efektivitas perlindungan hukum terhadap konsumen korban scam digital di Indonesia dan Singapura, serta mengetahui perbandingan mekanisme penanganan Indonesia Anti Scam Centre dan Singapore Anti Scam Centre. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan yuridis normatif yang dimana pendekatan dilakukan berdasarkan peraturan perundang-undangan dan studi perbandingan antara Indonesia dengan Singapura. Penelitian ini menyimpulakan bahwa perlindungan konsumen dan regulasi anti scam centre dalam menangani scam berperan penting untuk meminimalkan korban scam dan melindungi konsumen dari kerugian finansial.
Pengaturan Hukum Terhadap Tindak Pidana Pengangkutan Hasil Hutan Kayu di Wilayah Hukum Aceh Singkil Rapita Rapita; Alvi Syahrin; Marlina Marlina
Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik Vol. 5 No. 6 (2025): (JIHHP) Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik
Publisher : Dinasti Review Publisher

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.38035/jihhp.v5i6.5689

Abstract

Penelitian ini membahas pengaturan hukum dan penegakan hukum terhadap tindak pidana pengangkutan hasil hutan kayu di wilayah hukum Aceh Singkil, khususnya dalam konteks kerusakan hutan konservasi Suaka Margasatwa (SM) Rawa Singkil. Fenomena maraknya pengangkutan kayu secara ilegal menunjukkan lemahnya implementasi Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan, serta indikasi keterlibatan aktor-aktor terorganisir yang menghambat proses hukum. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis perubahan regulasi dari UU No. 41 Tahun 1999 ke UU No. 18 Tahun 2013, mengidentifikasi faktor penghambat penegakan hukum, dan mengevaluasi upaya yang telah dilakukan dalam menanggulangi tindak pidana ini. Metode penelitian yang digunakan adalah normatif dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan kasus. Hasil penelitian menunjukkan adanya kelemahan baik dalam struktur maupun substansi hukum serta lemahnya penegakan hukum di tingkat lokal, yang dipengaruhi oleh keterbatasan sumber daya, rendahnya kesadaran hukum masyarakat, dan dugaan keterlibatan oknum pelindung (cukong). Penelitian ini merekomendasikan penguatan regulasi, peningkatan kapasitas aparat penegak hukum, serta keterlibatan masyarakat dalam pengawasan pengelolaan hutan.
Keseimbangan antara Efisiensi Biaya dan Hak Pasien dalam Studi Kebijakan Pembatasan Obat dalam BPJS Kesehatan Fredy Arifta Nasel; Diah Arimbi; A. Makbul
Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik Vol. 5 No. 6 (2025): (JIHHP) Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik
Publisher : Dinasti Review Publisher

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.38035/jihhp.v5i6.5693

Abstract

BPJS Kesehatan sebagai penyelenggara jaminan kesehatan nasional bertujuan untuk memberikan perlindungan bagi peserta dalam memperoleh layanan kesehatan yang layak. Tetapi terdapat pembatasan dan pengecualian terhadap beberapa jenis obat yang berdampak pada aksesibilitas terapi pengobatan bagi pasien. Penelitian ini menganalisis perlindungan hak pasien BPJS terhadap terapi pengobatan serta iuran biaya atas obat yang dibatasi dan dikecualikan, dengan berlandaskan pada regulasi seperti Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen dan Permenkes No. 71 Tahun 2013 Pasal 13 ayat 1. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan studi literatur untuk menelaah aspek hukum dan kebijakan terkait. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun terdapat dasar hukum yang menjamin hak pasien, masih terjadi kendala dalam implementasi, terutama dalam pemenuhan kebutuhan medis yang tidak sepenuhnya tercakup dalam daftar obat yang ditanggung BPJS. Diperlukan evaluasi kebijakan guna memastikan keseimbangan antara efisiensi biaya dan hak pasien dalam mengakses terapi pengobatan yang optimal.
Analisis Hukum dan Etika Terhadap Hak dan Kewajiban Dokter dalam Situasi Darurat Kesehatan Masyarakat di Rumah Sakit Elya Blandina Ginting; Muhammad ` Nasser; Anis Retnowati
Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik Vol. 5 No. 6 (2025): (JIHHP) Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik
Publisher : Dinasti Review Publisher

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.38035/jihhp.v5i6.5694

Abstract

Mengidentifikasi dan menganalisis aturan hukum serta prinsip etika yang berlaku bagi dokter dalam situasi darurat. Dengan memahami hak dan kewajiban dokter secara komprehensif, diharapkan dapat memberikan kontribusi untuk menciptakan lingkungan kerja yang mendukung dokter dalam menjalankan tugasnya secara profesional, serta memastikan dokter memberikan juga memberikan pertolongan semua pihak yang terlibat  dengan tidak membeda-bedakan. Kewajiban tenaga medis berdasarkan Undang-uadang No 17 Tahun 2023 tentang kesehatan berkewajiban memberikan pertolongan darurat tanpa diskriminasi. Dalam situasi tertentu, tenaga medis diwajibkan melaporkan kasus tertentu (misalnya, penyakit menular) kepada otoritas kesehatan. Beberapa negara memiliki undang-undang yang melindungi tenaga medis dari tuntutan hukum jika mereka bertindak dalam kapasitas profesional selama darurat. Hukum juga menjamin akses tenaga medis terhadap APD (Alat Perlindungan diri)  dan kondisi kerja yang aman.
Reformulasi Perlindungan Hukum Berbasis HAM terhadap Anak Korban Perdagangan Manusia di Indonesia Immanuel Yulius S Soeiono; Tiarsen Buaton; Anis Retnowati; Ahmad Jaeni
Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik Vol. 5 No. 6 (2025): (JIHHP) Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik
Publisher : Dinasti Review Publisher

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.38035/jihhp.v5i6.5716

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi kelemahan perlindungan hukum terhadap anak korban perdagangan manusia di Indonesia dalam perspektif Hak Asasi Manusia (HAM), serta menawarkan arah reformulasi regulasi yang lebih komprehensif dan berorientasi pada kepentingan terbaik anak. Meskipun Indonesia telah meratifikasi Konvensi Hak Anak (CRC) dan mengadopsi berbagai regulasi seperti UU No. 21 Tahun 2007, UU No. 35 Tahun 2014, dan PP No. 44 Tahun 2008, pendekatan hukum yang dominan masih bersifat represif dan belum menempatkan pemulihan korban sebagai pusat kebijakan. Penelitian ini mengungkap bahwa ketidaksinkronan antarregulasi, lemahnya koordinasi kelembagaan, minimnya pelatihan sumber daya manusia, serta ketiadaan sistem informasi terpadu menjadi faktor utama kegagalan sistem perlindungan. Metode penelitian hukum normatif digunakan dengan pendekatan konseptual, perundang-undangan, dan komparatif. Hasilnya menunjukkan urgensi reformulasi hukum yang mencakup revisi pasal-pasal kunci dalam UU PTPPO, penetapan standar intervensi terapeutik nasional, pengaturan pendampingan anak korban secara teknis-yuridis, dan penyusunan peraturan pelaksana di tingkat daerah. Penelitian ini menegaskan bahwa tanpa sistem hukum yang memulihkan dan melindungi secara utuh, negara belum memenuhi amanat konstitusional dalam menjamin hak anak sebagai bagian dari kelompok rentan.
Empat Milenium Profesi Advokat Dan Ikhtiar Mempertahankan Status Officium Nobile Teofilus Titus Helmi; Wilma Silalahi
Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik Vol. 5 No. 6 (2025): (JIHHP) Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik
Publisher : Dinasti Review Publisher

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.38035/jihhp.v5i6.5718

Abstract

Semua advokat mengakui bahwa profesinya adalah profesi yang terhormat. Namun kenyataannya, advokat sering kali mendapat stigma negatif di Masyarakat. Padahal, sejarah tidak selalu mencerminkan hal tersebut. Advokat bersumpah untuk menegakkan hukum dan membela nilai-nilai kemanusiaan. Penelitian ini bertujuan untuk menghayati kembali makna profesi advokat yang kian tergerus seiring perkembangan zaman. Penghayatan ini dilakukan dengan menelusuri perjalanan profesi advokat dari masa ke masa, termasuk persyaratan, definisi, dan akar katanya, agar advokat tidak melupakan fondasi awal profesinya. Penelitian ini juga dimaksudkan untuk mempersiapkan advokat dalam menghadapi ruang tanggung jawab baru. Metode yang digunakan adalah studi literatur dengan pendekatan historis dan normatif. Temuan penelitian menunjukkan bahwa profesi advokat telah memikul tugas mulia sejak awal peradaban manusia, dan kini kembali harus berjuang untuk mempertahankan kemuliaan tersebut. Upaya ini dilakukan dengan mempertahankan sistem yang telah ada serta memperkenalkan berbagai sistem baru dengan mencontoh profesi mulia lainnya. Studi ini mendorong advokat untuk menghayati kembali makna profesinya, menjadi versi terbaik dari dirinya, sekaligus menjadi bahan kajian bagi pembentuk undang-undang dan para ahli hukum dalam mempersiapkan regulasi untuk mencetak advokat yang berkualitas.
Transformasi UU No. 17 Tahun 2023 dalam Mendorong Sistem Kesehatan yang Insklusif dan Berkelanjutan (Tinjauan Yuridis Normatif dalam Analisis Peluang dan Tantangan) Muhafid Muhafid; Wildan Wildan; Perdana Akbar Pratama; Ahmad Ma’mun Fikri
Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik Vol. 5 No. 6 (2025): (JIHHP) Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik
Publisher : Dinasti Review Publisher

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.38035/jihhp.v5i6.5721

Abstract

Undang-Undang No. 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan merupakan pembaruan kebijakan kesehatan Indonesia yang bertujuan untuk mewujudkan sistem kesehatan yang berkeadilan dan berkelanjutan. Jurnal ini menganalisis transformasi hukum yang dihadirkan oleh UU No. 17 Tahun 2023, khususnya dalam memperkuat akses layanan kesehatan yang merata, meningkatkan kualitas tenaga kesehatan, serta mengintegrasikan prinsip keadilan dan  keberlanjutan dalam pembangunan kesehatan. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis-normatif dengan pendekatan analisis kebijakan dan perbandingan hukum (UU N0. 17 Tahun 2023 dan turunannya). Hasil penelitian menunjukkan bahwa UU ini memperkenalkan inovasi seperti penguatan sistem Jaminan Kesehatan Nasional (JKN), pengaturan kesehatan digital, dan peningkatan peran masyarakat dalam pembangunan kesehatan. Namun, tantangan implementasi seperti kesiapan infrastruktur, kesenjangan regional, dan koordinasi antarlembaga masih perlu diatasi.
Analisis Yuridis terhadap Anak sebagai Pelaku Jarimah Pemerkosaan Berdasarkan Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 dengan Undang-Undang Perlindungan Anak (Studi Putusan Nomor 1/Jn.Anak/2023/MS.Ksg) Umi Khairah; Eka Putra; Marlina Marlina
Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik Vol. 5 No. 6 (2025): (JIHHP) Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik
Publisher : Dinasti Review Publisher

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.38035/jihhp.v5i6.5728

Abstract

Penelitian ini membahas pertanggungjawaban pidana terhadap anak sebagai pelaku jarimah pemerkosaan dalam konteks hukum lokal Aceh berdasarkan Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 dan Undang-Undang Perlindungan Anak. Studi ini bertujuan untuk menganalisis pengaturan hukum serta penerapan hukum pidana syariah terhadap anak di bawah umur yang terlibat dalam tindak pidana seksual, khususnya melalui kajian kasus Putusan Nomor 1/Jn.Anak/2023/MS.Ksg oleh Mahkamah Syar’iyah Kualasimpang. Metode yang digunakan adalah pendekatan yuridis normatif dengan pengumpulan data dari studi pustaka dan studi lapangan. Hasil penelitian menunjukkan adanya perbedaan signifikan dalam pendekatan antara Qanun Aceh yang berbasis syariat Islam dengan Undang-Undang Perlindungan Anak secara nasional. Putusan hakim mencerminkan upaya menyeimbangkan antara aspek keadilan, perlindungan terhadap korban, dan pembinaan terhadap pelaku anak. Studi ini memberikan kontribusi terhadap pengembangan hukum pidana Islam dan perlindungan anak dalam sistem hukum Indonesia yang pluralistik.
Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Kekerasan dalam Rumah Tangga (Studi Putusan Nomor 452/Pid.Sus/2024/PN Byw) Syahwa Maharani; Muhamad Gary Gagarin Akbar; Muhamad Abas
Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik Vol. 5 No. 6 (2025): (JIHHP) Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik
Publisher : Dinasti Review Publisher

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.38035/jihhp.v5i6.5730

Abstract

Kekerasan dalam rumah tangga sering kali diabaikan oleh penegak hukum, meskipun merupakan pelanggaran hak asasi manusia yang meluas dan sebagian besar berdampak pada perempuan. Penerapan tindakan hukum terhadap pelaku kekerasan dalam rumah tangga di Indonesia menjadi subjek penelitian ini, yang berfokus pada Erik Benediktus Mella, Pelaksana Tugas Kepala Biro Umum Sekretariat Daerah Nusa Tenggara Timur (NTT). Ia didakwa pada tahun 2025 atas tuduhan melakukan kekerasan yang mengakibatkan kematian istrinya pada tahun 2013. Dengan menggunakan teknik deskriptif-kualitatif dan prosedur hukum normatif, penelitian ini menggunakan berita resmi, literatur ilmiah, dokumen hukum, dan peraturan perundang-undangan. Temuan menunjukkan bahwa meskipun UU No. 23 Tahun 2004 telah menjamin landasan hukum bagi perlindungan korban KDRT dan pemidanaan pelaku, implementasinya seringkali terhambat oleh budaya patriarki, ketimpangan relasi kuasa, dan lemahnya respons aparat penegak hukum, terutama ketika pelaku adalah pejabat publik. Proses hukum yang lambat, seperti dalam kasus ini, mengindikasikan masih rendahnya akses keadilan substantif bagi korban. Oleh karena itu, perlu adanya penguatan sistem hukum, peningkatan kapasitas aparat penegak hukum, serta perlindungan komprehensif terhadap korban KDRT yang mencakup aspek psikologis, ekonomi, dan sosial.
Contempt of Court dalam Implementasi Putusan Pengujian Undang-Undang Mahkamah Konstitusi Yohanna Nauli Maylania
Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik Vol. 5 No. 6 (2025): (JIHHP) Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik
Publisher : Dinasti Review Publisher

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.38035/jihhp.v5i6.5733

Abstract

Artikel ini mengkaji bentuk contempt of court pada implementasi putusan pengujian UU di MK, yakni ketidakpatuhan lembaga negara pada implementasi putusan judicial review. Artikel ini disusun dengan metode penelitian doktrinal yang dianalisis dengan preskriptif melalui tiga pendekatan, yaitu studi kasus, peraturan perundang-undangan, serta konseptual, dengan menganalisis beberapa putusan MK yang berindikasi tidak dipatuhi oleh lembaga negara. Hasil penelitian menunjukan ketidakpatuhan lembaga-lembaga negara dalam menjalankan atau tidak menjalankan perintah pada putusan MK merupakan salah satu bentuk contempt of court, yakni disobeying court orders. Adapun implikasi dari ketidakpatuhan lembaga negara pada Putusan Pengujian undang-undang Mahkamah Konstitusi adalah menurunkan kewibawaan serta kehormatan baik dalam badan peradilan maupun keadilan itu sendiri, undang-undang yang dihasilkan menjadi tidak berkesusuaian dengan asas-asas serta prinsip pembentukan peraturan perundang-undangan, serta merongrong hak konstitusional warga negara.

Page 185 of 202 | Total Record : 2020

 183   184   185   186   187 

Filter by Year

2020 2025


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol. 6 No. 2 (2025): (JIHHP) Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik Vol. 6 No. 1 (2025): (JIHHP) Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik Vol. 5 No. 6 (2025): (JIHHP) Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik Vol. 5 No. 5 (2025): (JIHHP) Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik Vol. 5 No. 4 (2025): (JIHHP) Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik Vol. 5 No. 3 (2025): (JIHHP) Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik Vol. 5 No. 2 (2025): (JIHHP) Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik Vol. 4 No. 6 (2024): (JIHHP) Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik (September - Oktober 2024) Vol. 4 No. 5 (2024): (JIHHP) Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik (Juli - Agustus 2024) Vol. 4 No. 4 (2024): (JIHHP) Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik (Mei - Juni 2024) Vol. 4 No. 3 (2024): (JIHHP) Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik (Maret - April 2024) Vol. 4 No. 2 (2024): (JIHHP) Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik (Januari - Februari 2024) Vol. 5 No. 1 (2024): (JIHHP) Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik Vol. 4 No. 1 (2023): (JIHHP) Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik (November - Desember 2023) Vol. 3 No. 4 (2023): (JIHHP) Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik (Agustus 2023) Vol. 3 No. 3 (2023): (JIHHP) Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik (Mei 2023) Vol. 3 No. 2 (2023): (JIHHP) Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik (Februari 2023) Vol. 3 No. 1 (2022): (JIHHP) Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik (November 2022) Vol. 2 No. 4 (2022): (JIHHP) Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik (Agustus 2022) Vol. 2 No. 3 (2022): (JIHHP) Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik (Mei 2022) Vol. 2 No. 2 (2022): (JIHHP) Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik (Februari 2022) Vol. 2 No. 1 (2021): (JIHHP) Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik (November 2021) Vol. 1 No. 4 (2021): (JIHHP) Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik (Agustus 2021) Vol. 1 No. 3 (2021): (JIHHP) Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik (Mei 2021) Vol. 1 No. 2 (2021): (JIHHP) Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik (Februari 2021) Vol. 1 No. 1 (2020): (JIHHP) Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik (November 2020) More Issue