Garuda - Garba Rujukan Digital

EFEKTIVITAS MUSYAWARAH PERENCANAAN PEMBANGUNAN DESA (MUSRENBANGDES) DI MASA PANDEMI COVID19 DI DESA PADANGBULIA KECAMATAN SUKASADA Ni Ketut Sudianing; Dewa Made Joni Ardana
Locus Vol 14, No 2 (2022)
Publisher : Universitas Panji Sakti

Musyawarah desa merupakan utama dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan desa hal ini dituangkan dalam peraturan menteri Peraturan Menteri Desa No 19 Tahun 2019, tentang Musyawarah Desa. Dalam peraturan ini juga pemerintahan desa diwajibkan untuk melibatkan partisipasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan desa. Namun keterlibatan masyarakat beberapa tulisan menyebutkan bahwa partisipasi masyarakat dalam perencanaan belum sepenuhnya dilakukan, sebab masih tertuju pada kepentingan memenuhi syarat undang-undang, sehingga sebenarnya masyarakat hanya sebagai pelengkap dalam perencanaan. Terlebih dalam masa pandemi, pembatasan terhadap aktifitas pertemuan dengan masyarakat mempengaruhi efektifitas pelaksanaan muyawarah perencanaan pembangunan. Disisi lain pengetahuan dan keterampilan masyarakat dalam perencanaan pembangunan juga masih lemah, berakibat pada perencanaan yang tidak dapat merumuskan isu-isu strategis yang perlu menjadi prioritas pembangunan. Berdasarkan permasalahan tersebut peneliti mengajukan permasalahan penelitian sebagai berikut: 1) Bagaimana Efektifitas Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa Padangbulia di Masa Pandemi Covid19?, dan 2) Faktor-Faktor Pendukung dan penghambat apa saja yang dihadapi dalam Pelaksanaan Musrembangdes di desa Padangbulia?. Untuk memperoleh jawaban atas permasalahan penelitian, peneliti menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif, dan model analisis Miles Huberman. Temuan penelitian menunjukkan bahwa 1) pelaksanaan musyawarah desa dapat dilaksanakan secara efektif, meskipun terdapat pengaruh yang siginfikan dari pandemic covid19. Kejelasan sasaran dan capaian pembangunan, kejelasan proses pengambilan keputusan melalui musrenbangdes, dan kesesuaian perencanaan dengan visi misi desa dan kemampuan merealisasi perencanaan menandakan bahwa perencanaan pembangunan melalui musrenbangdes dapat dilaksanakan secara efektif. 2) Sinergitas dan kemampuan komunikasi antar aktor perencana di desa menjadi solusi yang tepat dalam menghadapi berbagai kendala perencanaan pembangunan di desa. 3) Sosialisasi dan komunikasi perencanaan pembangunan tidak dapat dilaksanakan secara optimal, berdampak pada menurunnya partisipasi masyarakat dalam proses perencanaan dan pelaksanaan pembangunan. Rekomendasi penelitian: 1) perlu dilakukan upaya peningkatan kemampuan perencana di tingkat desa, baik melalui pelatihan, pembinaan bidang perencanaan, proses pengambilan keputusan dan administrasi publik. 2) Desa perlu didukung oleh kemampuan teknologi informasi dan tatakelola pemerintahan yang baik (good governance).

IMPLEMENTASI PRINSIP – PRINSIP GOOD GOVERNANCE DALAM MENINGKATKAN KUALITAS PELAYANAN PUBLIK PADA KANTOR UPTD PELAYANAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH PROVINSI BALI DI KABUPATEN BULELENG Made Agus Wira Andika; I Nyoman Sukraaliawan
Locus Vol 12, No 2 (2020)
Publisher : Universitas Panji Sakti

Pelayanan publik menjadi suatu hal yang sangat penting untuk kita telusuri perkembangannya seiring dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Daerah dan Pemerintah Pusat. Hal ini ditambah dengan semakin kuatnya tuntutan demokratisasi dan pengakuan akan hak-hak asasi manusia yang melahirkan tuntutan terhadap manajemen pelayanan yang berkualitas. Adapun yang menjadi tujuan dalam penelitian ini adalah: 1) Bagaimanakah Implementasi Prinsip-Prinsip Good Governance Dalam Meningkatkan Kepuasan Pelayanan Publik Pada Kantor UPTD Pelayanan Pajak dan Retribusi Daerah Provinsi Bali di Kabupaten Buleleng?, 2) Apa Sajakah Faktor Penghambat Implementasi Prinsip Prinsip Good Governance Pada Kantor UPTD Pelayanan Pajak dan Retribusi Daerah Provinsi Bali di Kabupaten Buleleng, 3) Solusi Dalam Mengatasi Faktor - Faktor Penghambat Implementasi Prinsip - Prinsip Good Governance Dalam Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik Pada Kantor UPTD Pelayanan Pajak dan Retribusi Daerah Provinsi Bali di Kabupaten Buleleng. Teknik Analisis data menggunakan metode penelitian deskriptif tidak dimaksudkan untuk menguji hipotesa tentang masalah yang dirumuskan. Dari hasil penelitian ditemukan bahwa Implementasi Prinsip-Prinsip Good Governance dalam Meningkatkan Kepuasan Pelayanan Publik Pada Kantor UPTD Pelayanan Pajak dan Retribusi Daerah Provinsi Bali di Kabupaten Buleleng, sudah berjalan dengan baik tetapi belum optimal pelaksanaannya, sedangkan untuk faktor penghambat implementasi prinsip – prinsip Good Governance dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik pada Kantor UPTD Pelayanan Pajak dan Retribusi Daerah Provinsi Bali di Kabupaten Buleleng kualitas dan kuantitas SDM pegawai UPTD belum memadai. Solusi dalam mengatasi faktor faktor penghambat perlu diadakannya diklat atau bintek untuk meningkatkan kualitas dan kuantitas SDM serta meningkatkan sosialisasi kepada masyarakat.

Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Di Desa Tegallinggah Kecamatan Sukasada Kabupaten Buleleng Ketut Mudarna; I Nyoman Sukraaliawan
Locus Vol 10, No 1 (2018)
Publisher : Universitas Panji Sakti

Partisipasi aktif dan pemberdayaan masyarakat menjadi komponen penting dalam suksesnya pembnagunan. Memberikan ruang yang lebih luas kepada masyarakat untuk melibatkan dirinya secara aktif dalam setiap proses pembangunan menjadi kunci keberhasilan pembangunan itu sendiri. Pemberdayaan umumnya dilakukan secara kolektif. Dalam beberapa situasi, strategi pemberdayaan juga dapat dilakukan secara individual, meskipun pada gilirannya strategi itu pun tetap berkaitan dengan kolektivitas. Dalam pelaksanaannya, proses dan pencapaian tujuan pemberdayaan dapat dilakukan melalui pendekatan pemberdayaan yang dapat disingkat menjadi 5P, yaitu : Pemungkinan, Penguatan, Perlindungan, Penyokongan, dan Pemeliharaan. Dalam konteks pembangunan di Desa Tegallinggah, konsep pemberdayaan dengan 5P tersebut benar-benar dilaksanakan demi terwujudnya tujuan pembangunan yakni meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan.

Evaluasi Program BLT-Dana Desa Kepada Masyarakat Miskin Terdampak Covid-19 di Desa Patas Kecamatan Gerokgak Kabupaten Buleleng Dewa Nyoman Redana; I Nyoman Suprapta
Locus Vol 14, No 1 (2022)
Publisher : Universitas Panji Sakti

Sejak berjangkitnya wabah Covid-19 pada awal tahun 2020 telah menghancurkan sendi-sendi kehidupan masyarakat. Khusus dibidang ekonomi wabah Covid-19 telah menyebabkan runtuhnya perekonomian dan menyebabkan munculnya keluarga-keluarga miskin baru. Untuk membantu meringankan bebankeluarga miskin terdampak Covid-19 pemerintah mengucurkan bantuan uang tunai lewat BLT-Dana Desa. Beberapa pokok permasalahan dapat dirumuskan yaitu : 1) bagaimanakah Implementasi kebijakan BLT-DD kepada keluarga miskin terdampak Covid-19 di Desa Patas ?; 2) bagaimanakah dampak pemberian BLT-DD terhadap kehidupan keluarga miskin di desa Patas ?; dan 3) bagaimanakah kebijakan pemberian BLT-DD kepada kehidupan keluarga miskin terdampak Covid-19 di Desa Patas ? Untuk menjawab permasalahan tersebut, penulis meggunakan metode penelitian deskriptif kualitatif.Pengambilan informan menggunakan teknik purposive sampling. Sedangkan pengumpulan datanya menggunakan teknik observasi, wawancara dan pemanfaatan dokumen. Analisis data dilakukan dengan tahapan ;pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, serta simpulan dan verifikasi. Dari hasil penelitian ditemukan fakta bahwa Implementasi kebijakan BLTDana Desa kepada masyarakat miskin terdampak Covid-19 di Desa Patas mencakup kelompok sasaran ( target group) dalam hal ini keluarga miskin merupakan tujuan utama kebijakan. Juga diperlukan adanya kemampuan strategi untuk mendukung adanya perubahan perilaku kelompok sasaran. Selanjutnya pengawasan terhadap implementasi kebijakan tersebut sangat dipelukan supaya tidak mismanagement. Pada akhirnya moral yang baik dari pelaksana terutama adanya komitmen, kejujuran dan sifat demokratis santa diperlukan dan menghindari adanya konflik internal. Dampak dari implementasi kebijakan BLT-Dana Desa kepada keluarga miskin terdampak Covid-19 di Desa Patas berupa dampak positif yakni dampak yang diharapkan . Sedangkan dampak negatifnya adalah dampak yang tidak diharapkan dimana dengan adanya pemberian bantuan tersebut oleh pemerintah, masyarakat menjadi manja dan selalu menunggu bantuan dari pemerintah. Evaluasi pelaksanaan Program BLT-Dana Desa di Desa Patas dilakukan terhadap isi kebijakan yakni BLT-Dana Desa tersebut dianggap sudah cukup berhasil mewujudkan tujuannya yaitu menumbuhkan daya beli dan meningkatkan perekonomian keluarga miskin terdampak Covid-19. Evaluasi terhadap pelaksanaan kebijakan lebih ditekankan pada periode pencairan uang tunai bantuan BLT-Dana Desa yang 3 (tiga bulan) sekali dan tempat pembagiannya tidak terpusat di kantor desa.

UPAYA PEMBERDAYAAN NELAYAN DI WILAYAH PESISIR KECAMATAN SERIRIT KABUPATEN BULELENG I Nyoman Sukraaliawan
Locus Vol 12, No 1 (2020)
Publisher : Universitas Panji Sakti

Wilayah laut Kabupaten Buleleng memiliki potensi perikanan dan kelautan yang cukup besar yang jika dikelola secara tepat akan dapat memberikan kesejahteraan bagi masyarakat yang menggantungkan kehidupannya pada sektor perikanan dan kelautan seperti masyarakat nelayan. Namun kenyataan yang terjadi masih banyak para nelayan yang berada dalam kemiskinan sehingga hal ini menjadi ironi bagi suatu wilayah yang memiliki potensi laut yang sangat besar namun keadaan masyarakat nelayannya masih berada dalam belenggu kemiskinan sehingga diperlukan kebijakan ataupun program-program pemberdayaan yang lebih bersifat pro-civil society. Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui beberapa tindakan dari upaya pemberdayaan masyarakat nelayan di Wilayah Pesisir Kecamatan Seririt, sehingga dapat bermanfaat baik secara teoretis maupun praktis.Metode pengumpulan data dilakukan melalui wawancara dengan beberapa informan untuk memperoleh data primer dan juga melalui metode observasiserta studi dokumen. Selanjutnya dilakukan pengolahan data serta analisis data Analisis data akan dilakukan dengan menggunakan analisis kualitatif yaitumengorganisasikan data, memilah-milahnya menjadi satuan yang dapat dikelola, mensintesiskannya, mencari dan menemukan pola, sehingga diperolehsuatu kesimpulan.Adapun simpulan dari penelitian ini adalah bahwa Pemerintah secara sektoral telah melaksanakan beberapa tindakan yang merupakan bagian dari program pemberdayaan masayarakat pesisir termasuk nelayan melalui beberapa kegiatan yaitu penguatan kultur kewirausahaan nelayan, Penguatan kelembagaan nelayan, penguatan partisifasi, penguatan permodalan nelayan dan melalui pemberian bantuan permodalan secara bergulir, maupun bantuan prasarana.Sebagai dampaknya, masyarakat nelayan dapat merasakan manfaat positif dari upaya - upaya pemberdayaan seperti diversifikasi usaha perikanan maupun nonperikanan yang semakin meningkat serta jangkauan penangkapan yang semakin luas sehingga dapat berpengaruh pada keadaan social-ekonomi nelayan yangsemakin baik.Pada akhirnya, dapat disarankan kepada para pihak terkait, bahwa masyarakat nelayan mestinya dapat diberikan bantuan permodalan usaha nelayan oleh pemerintah melalui lembaga-lembaga keuangan yang tidak lagi dirasakan memberatkan nelayan seperti keharusan adanya jaminan atau agunan berupasertifikat atau BPKB ketika memperoleh kredit usha nelayan yang selama ini menjadi keluhan masyarakat nelayan terutama para nelayan kecil.

Manajemen Pengelolaan Sampah Melalui TPS3R ( Tempat Pengolahan Sampah Reuse-Reduce-Recycle) di Desa Selat Kecamatan Sukasada Kabupaten Buleleng Luh Evi Trisnawati; Putu Agustana
Locus Vol 9, No 1 (2018)
Publisher : Universitas Panji Sakti

TPS3R merupakan pengelolaan sampah dengan konsep 3R merupakan paradigma baru dalam pola konsumsi dan produksi di semua tingkatan memberikan prioritas tertinggi pada pengelolaan limbah yang berorientasi pada pencegahan timbulan sampah, minimasi limbah dengan mendorong barang yang dapat digunakan lagi. Pelaksanaan 3R (Reuse-Reduce-Recycle) tidak hanya menyangkut masalah sosial dalam mendorong perubahan sikap dan pola pikir menuju terwujudnya masyarakat yang ramah lingkungan dan berkelanjutan, tetapi juga menyangkut pengaturan (manajemen) yang tepat dalam pelaksanaannya. Untuk mewujudkan konsep 3R salah satu penerapannya adalah melalui pengelolaan sampah terpadu berbasis masyarakat yang diarahkan kepada daur ulang sampah. Kegiatan yang dilakukan TPS3R di Desa Selat Kecamatan Sukasada Kabupaten Buleleng yaitu pengumpulan sampah, Pemilahan Sampah, Daur Ulang Sampah, dan pembuatan Pupuk Kompos. Temuan menunjukkan ada tiga hal yang dilakukan dalam TPS3R, 1) melakukan Perencanaan Pengelolaan Sampah melalui TPS3R; 2) melaksanakan pengelolaan sampah dengan konsep 3R (Reuse-Reduce-Recycle) dengan konsisten dan 3) pengawasan dari dinas terkait. Kendala di hadapi sosialisasi masih kurang, rendahnya partisipasi dan belum menjadi kebiasaan dalam memilah sampah dan tidak tersedianya peraturan desa tentang pengelolaan sampah. Rekomendasi yang diberikan, adalah meningkatkan jumlah dan kualitas sumberdaya manusia pengelola sampah, meningkatkan partisipasi masyarakat dan menyusun serta memberlakukan peraturan desa dalam pengelolaan sampah terpadu.

EVALUASI PENGAMANAN PILKADA SERENTAK TAHUN 2020 (STUDI PADA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI JEMBRANA) Wayan Sukrawan; Dewa Nyoman Redana
Locus Vol 13, No 2 (2021)
Publisher : Universitas Panji Sakti

Dalam setiap tahapan pelaksanaan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Jembrana tahun 2020, Polri bekerjasama dengan unsur TNI melaksanakan proses pengamanan untuk mengantisipasi hal-hal yang tidak diinginkan yang berpotensi mengganggu jalannya tahapan Pilkada tersebut. Terkait dengan penelitian tersebut,beberapa pokok permasalahan dapat dirumuskan yaitu : 1) bagaimanakah pelaksanaan pengamanan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Jembrana tahun 2020 ?; 2) apa sajakah yang menjadi faktor pendukung dan penghambat pelaksanaan pengamanan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Jembrana tahun 2020 ?; dan 3) bagaimanakah evaluasi terhadap pelaksanaan pengamanan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Jembrana tahun 2020? Dari hasil penelitian ditemukan bahwa pelaksanaan pengamanan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Jembrana tahun 2020 didukung oleh variabel komunikasi, sumberdaya, disposisi dan struktur birokrasi yang memungkinkan terlaksananya pengamanan Pilkada tersebut sehingga Pilkada berlangsung dengan aman, tertib dan lancar. Juga ditemukan bahwa faktor pendukung pelaksanaan pengamanan Pilkada Jembrana tahun 2020 adalah adanya SDM dan anggaran yang memadai, bantuan BKO dari Polda Bali, Polres Buleleng dan SPN Singaraja. Sedangkan faktor penghambatnya adalah adanya rasa lelah, bosan yang dialami oleh aparat di lapangan karena panjangnya tahapan Pilkada. Juga karena Kabupaten Jembrana ada pelabuhan penyeberangan Gilimanuk sehingga terjadi keluar masuk penduduk yang berpotensi mengganggu jalannya Pilkada dan mengganggu kamtibmas. Evaluasi terhadap pelaksanaan Pilkada Jembrana tahun 2020 perlu dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui tingkat kinerja pengamanan tersebut, mengukur dan mengetahui berapa biaya dan manfaat dari kegiatan tersebut, dan sebagai bahan masukan bagi proses dan kegiatan yang sama di masa yang akan datang.

IMPLEMENTASI KEBIJAKAN DANA DESA DALAM PENGEMBANGAN POTENSI DESA DI DESA PEGADUNGAN KECAMATAN SUKASADA KABUPATEN BULELENG Putu Mastika Dana; I Nyoman Suprapta
Locus Vol 11, No 2 (2019)
Publisher : Universitas Panji Sakti

Dana Desa diharapkan dapat memberi tambahan energi bagi Desa dalam melakukan pembangunan dan pemberdayaan Desa, menuju Desa yang kuat, maju dan mandiri. Begitu penting dan strategisnya Dana Desa, sehingga wajar apabila Dana Desa mendapat perhatian sangat besar dari publik, karena nilai nominalnya yang relatif besar. Sementara banyak pihak yang merasa waswas terhadap kompetensi dan kapabilitas perangkat Desa dalam pengelolaan dana tersebut.Berdasarkan hal yang telah diuraikan di atas, maka penelitian ini merumuskan beberapa permasalahan, yaitu: 1). Bagaimanakah Implementasi Kebijakan Dana Desa Dalam Pengelolaan Potensi Desa di Desa Pegadungan Kecamatan Sukasada Kabupaten Buleleng? 2). Apa Sajakah Faktor-faktor Pendukung dan Penghambat Implementasi Kebijakan Dana Desa Dalam Pengelolaan Potensi Desa di Desa Pegadungan Kecamatan Sukasada Kabupaten Buleleng?Dari hasil penelitian ditemukan bahwa: 1). Implementasi kebijakan dana desa dalam pengelolaan Desa Pegadungan Kecamatan Sukasada Kabupaten Buleleng, secara umum gambarkan bahwa implementasi Dana Desa berhasil dan berjalan sesuai tujuan dan tepat sasaran. Mulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan, pengawasan dan evaluasi implemetasi Dana Desa berjalan dengan baik. 2). Faktor-faktor pendukung dan pnghambat implementasi kebijakan dana desa dalam pengelolaan potensi Desa Pegadungan Kecamatan Sukasada Kabupaten Buleleng kualitas dan kuantitas SDM perangkat desa, kerjasama antar perangkat desa, dan kondisi sosial ekonomi masyarakat pengguna layanan. Tingkat pendidikan yang rata-rata setingkat SMU, menjadi faktor pendukung implementasi kebijakan di desa Pegadungan. Juga adanya kerjasama yang baik yang terjalin lewat seringnya bertemu dan adanya tujuan yang sama dalam implementasi kebijakan DD menjadi faktor pendukung lainnya. Sedangkan kondisi sosial, menjadi faktor penghambat, di samping kondidi sosial ekonomi masyarakat desa Pegadungan yang sebagian besar bekerja sebagai buruh tani dan karyawan swasta, ikut menjadi faktor penghambat implementasi kebijakan DD.

MENGURAI BENANG KUSUT GOLONGAN PUTIH Putu Agustana
Locus Vol 11, No 1 (2019)
Publisher : Universitas Panji Sakti

Istilah Golput ( Golongan Putih ) pertama kali muncul muncul pada Pemilihan Umum Tahun 1971. Golput adalah istilah yang diberikan kepadaorang-orang yang tidak memberikan suaranya dalam Pemilu di Indonesia. Selanjutnya fenomena Golput itu bekembang menjadi suara yang rusak dan semuaorang yang tidak datang memberikan suaranya dalam Pemilu, karena sikap politik memprotes, atau karena tidak terdaftar sebagai pemilih atau karena alasan lainnya. Fenomena Golput juga merupakan refleksi budaya politik individu-individu dalam berpartisipasi dalam kegiatan politik. Secara akademis dapat disebutkan bahwa fenomena golput juga mudah muncul, karena calon pemilih datang ke kotak suara untuk memberikan suaranya dalam pemilihan umum, adalah hak dan bukan kewajiban. Berdasarkan hal tersebut maka partisipasi politik dalam pemilihan umum, memang bersifat sukarela (voluntary)

IMPLEMENTASI ELECTRONIC PROCUREMENT DALAM UPAYA PERBAIKAN TATA KELOLA PENGADAAN ALAT KESEHATAN DI RSUD KABUPATEN BULELENG Putu Asri Wijayanti; Dewa Made Joni Ardana
Locus Vol 13, No 1 (2021)
Publisher : Universitas Panji Sakti

E-Procurement adalah pengadaan barang/jasa yang dilaksanakan dengan menggunakan teknologi informasi dan transaksi elektronik sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Implementasi E-Procurement dalam pengadaan barang/jasa diharapkan mampu menerapkan prinsip pengadaan barang/jasa yaitu efektif, efisien, transparan, terbuka, bersaing, adil dan akuntabel sehingga bisa mencapai Good and Clean Government. Penelitian ini dilakukan di Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Buleleng dengan tujuan untuk mengetahui implementasi E-Procurement dalam upaya perbaikan tata kelola pengadaan alat kesehatan di RSUD Kabupaten Buleleng, mengetahui tata kelola pengadaan alat kesehatan di RSUD Kabupaten Buleleng dan mengetahui manfaat yang diperoleh melalui pelaksanaan E-Procurement dalam pengadaan alat kesehatan di RSUD Kabupaten Buleleng. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif yaitu mengumpulkan dan mengolah data hasil wawancara dengan informan serta menjelaskan dengan mendeskripsikan hasil pengolahan data sehingga mudah dipahami. Teknik pengujian keabsahan data didasarkan pada empat kriteria yaitu Kepercayaan (credibility), Keteralihan (transferbility), Ketergantungan (dependability), dan Kepastian (conformability). Hasil Penelitian ini menunjukkan bahwa implementasi E-Procurement pada Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Buleleng mampu memperbaiki tata kelola pengadaan alat kesehatan yang sebelumnya dilakukan secara konvensional. Penerapan E-Procurement melalui aplikasi E-Purchasing menerapkan prinsip keterbukaan (transparansi), akuntabilitas, responsibilitas dan independensi. Sehingga pengadaan alat kesehatan dapat dipertanggungjawabkan secara administrasi, teknis dan keuangan. Manfaat dari penerapan E-Procurement dalam tata kelola pengadaan alat kesehatan di Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Buleleng adalah terwujudnya efisiensi dan efektifitas waktu dan anggaran.

Home Page

OAI Link

Editorial Team

Contact

Reviewer

Google Scholar

Contact Name
I Gede Sandiasa

Contact Email
sandiasagede1970@gmail.com

Phone
+6281338724721

Journal Mail Official
sandiasagede1970@gmail.com

Editorial Address
https://ejournal.unipas.ac.id/index.php/LOCUS/about/editorialTeam

Location
Kab. buleleng,

Bali

INDONESIA

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Home Page

OAI Link

Editorial Team

Contact

Reviewer

Google Scholar

Contact Name I Gede Sandiasa

Contact Email sandiasagede1970@gmail.com

Phone +6281338724721

Journal Mail Official sandiasagede1970@gmail.com

Editorial Address https://ejournal.unipas.ac.id/index.php/LOCUS/about/editorialTeam

Location Kab. buleleng, Bali INDONESIA

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Contact Name
I Gede Sandiasa

Contact Email
sandiasagede1970@gmail.com

Phone
+6281338724721

Journal Mail Official
sandiasagede1970@gmail.com

Editorial Address
https://ejournal.unipas.ac.id/index.php/LOCUS/about/editorialTeam

Location
Kab. buleleng,

Bali

INDONESIA