Articles
75 Documents
<![CDATA[GAME TRAINING-BASED COMPETITION, EDUCATION, AND DIGITALIZATION (GT-CED) ]]>
<![CDATA[Cindyasari Puspagita]]>
<![CDATA[ PROSEDING 2022: PROSIDING UNIVERSITAS ISLAM BATIK SURAKARTA 2022 ]]>
Publisher : <![CDATA[PROSIDING ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (192.261 KB)
<![CDATA[Creating new training and development concepts to develop complex training methods is through the GT-CED (Game Training based Competition, Education and Digitalization) method. GT-CED (Game Training based Competition, Education and Digitalization) is the latest method of training to improve employee performance which is packaged in the form of competition-based training games, education, and digitalization. The GT-CED way provides an opportunity for each employee to complete the training time according to the ability of each individual Keywords: game training-based competition, education, and digitalization (GT-CED]]>
<![CDATA[ASURANSI SYARIAH DITINJAU DARI HUKUM ISLAM ]]>
<![CDATA[Yulian Dwi Nurwanti]]>;
<![CDATA[M. Aziz Zaelani]]>;
<![CDATA[Elysa Diah Pramesti]]>
<![CDATA[ PROSEDING 2022: PROSIDING UNIVERSITAS ISLAM BATIK SURAKARTA 2022 ]]>
Publisher : <![CDATA[PROSIDING ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (141.817 KB)
<![CDATA[Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui asuransi syariah ditinjau dari hukum Islam. Asuransi ditinjau dari hukum islam dipandang haram karena Asuransi sama dengan judi, asuransi mengandung unsur-unsur tidak pasti, asuransi mengandung unsur riba/renten. Menurut para Ulama mendahului Tuhan, dalam Al-Qur’an juga tidak mengatur dan menjelaskan mengenai asuransi. Asuransi Syariah dihalalkan karena Sharing, apabila terjadi sesuatu akan dibagi hasil atau Sharing. Kelemahan asuransi syariah dalam praktek asuransi syariah yaitu belum adanya payung hukum mengenai asuransi syariah, faktor sumber daya manusia masih terbatasnya, manajemen kantor cabang masih tumpang tindih, kendala operasional, kurangnya kesadaran berasuransi, ketidaktahuan masyarakat dan adanya perasaan traumatik pada asuransi konvensional. Kata kunci : Asuransi, Hukum, Islam]]>
<![CDATA[Kepastian Hukum Pengaturan Surat Keterangan Waris Dalam Pendaftaran Peralihan Hak Atas Tanah Karena Warisan ]]>
<![CDATA[Ella Emilia Rahmasari]]>;
<![CDATA[I Gusti Ayu Ketut Rachmi Handayani, Lego Karjoko]]>
<![CDATA[ PROSEDING 2022: PROSIDING UNIVERSITAS ISLAM BATIK SURAKARTA 2022 ]]>
Publisher : <![CDATA[PROSIDING ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (297.973 KB)
<![CDATA[Artikel ini bertujuan untuk mengetahui Kepastian Hukum Pengaturan Surat Keterangan Waris Dalam Pendaftaran Peralihan Hak Atas Tanah Karena Warisan. Penelitian hukum ini termasuk jenis penelitian hukum normatif, bersifat preskriptif. Sumber bahan hukum yang digunakan adalah bahan hukum primer dan sekunder. Teknik analisis bahan hukum menggunakan silogisme deduksi dan interpretasi. Dalam hal ini menganalisis Pasal 111 ayat 1 huruf c Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 16 Tahun 2021 Tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997 Tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah. Tujuan perubahan Pasal tersebut yakni agar tidak ada lagi pembedaan golongan penduduk dalam hal pembuatan Surat Keterangan Waris, ahli waris dapat memilih atau membuat Surat Keterangan Waris di Lurah dan Camat, Notaris, dan Balai Harta Peninggalan. Dengan tidak adanya perbedaan penggolongan penduduk maka diharapkan terciptanya kepastian hukum bagi seluruh Warga Negara Indonesia. Kata Kunci : Kepastian Hukum, Surat Keterangan Waris.]]>
<![CDATA[URGENSI PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PROFESI JASA PENILAI PUBLIK PADA PROYEK PEMBEBASAN TANAH ]]>
<![CDATA[Cut Mutia Dinda]]>;
<![CDATA[AL Sentot Sudarwanto]]>
<![CDATA[ PROSEDING 2022: PROSIDING UNIVERSITAS ISLAM BATIK SURAKARTA 2022 ]]>
Publisher : <![CDATA[PROSIDING ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (277.362 KB)
<![CDATA[Keberadaan Jasa Penilai saat ini berjalan dengan baik dan merupakan mitra pemerintah dalam hal membantu kebijakan pemerintah dalam pembangunan negara dengan melakukan penilaian terhadap asset tanah yang akan digunakan untuk kepentingan umum. Di Indonesia sendiri keberadaan Jasa Penilai sebagai Jasa yang legal secara yuridis diakui didalam Peraturan Menteri Keuangan No 56/PMK.01/2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan No 101/PMK.01/2014 tentang Penilai Publik. Jasa Penilai dalam menjalankan tugas memberikan penilaian sebagai second opinion sering dituduh melakukan tindakan curang dan dianggap sebagai pelanggaran hukum baik secara perdata maupun pidana. Penelitian ini adalah penelitian empiris melalui metode dengan mencari data-data dilapangan yaitu wawancara dengan beberapa narasumber yang kompeten. Adapun data dilapangan termasuk data primer dan dara sekunder. Studi ini mengungkap beberapa hasil. Pertama, meskipun keberadaan Jasa Penilai sudah diatur didalam Peraturan Menteri Keuangan No 56/PMK.01/2017 tentang Penilai Publik, akan tetapi Peraturam Menteri Keuangan tersebut ternyata belum cukup memadahi untuk memberikan perlindungan dan kepastian hukum terhadap kinerja Jasa Penilai. Kedua, agar dapat memberikan paying hukum terhadap keberadaan Jasa Penilai dalam menjalankan tugas-tugasnya, serta mendapatkan keadilan maka perlu segera dibuatkan sebuah formulasi undang-undang yang mengatur secara khusus tentang Jasa Penilai. Keywords: Urgensi, Jasa Penilai Publik, Di Indonesia]]>
<![CDATA[IMPLEMENTASI PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN DARAT NOMOR : KP.3996/AJ.502/DRJD/2019 TENTANG PEDOMAN TEKNIS ALAT PEMANTUL CAHAYA PADA KENDARAAN BERMOTOR, KERETA GANDENGAN DAN KERETA TEMPELAN DI DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN WONOGIRI ]]>
<![CDATA[Rizky Anggriawan Pratama]]>;
<![CDATA[Rudatyo]]>;
<![CDATA[Dika Yudanto]]>
<![CDATA[ PROSEDING 2022: PROSIDING UNIVERSITAS ISLAM BATIK SURAKARTA 2022 ]]>
Publisher : <![CDATA[PROSIDING ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (113.831 KB)
<![CDATA[Kendaraan bermotor adalah setiap kendaraan yang di gerakkan oleh peralatan mekanik berupa mesin untuk memindahkan orang atau barang dari satu tempat ke tempat lain, menurut Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan setiap kendaraan bermotor yang beroperasi di jalan harus memenuhi persyaratan teknis dan laik jalan, agar terciptanya pemenuhan terhadap persyaratan teknis setiap kendaraan bermotor harus di lengkapi dengan alat pemantul cahaya. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengkaji peraturan direktur jenderal perhubungan darat terkait penerapan yang di lakukan di daerah Kabupaten Wonogiri serta mengetahui hambatan yang di alami selama pelaksanaannya. Penelitian bertempat di kantor Dinas Perhubungan Kabupaten Wonogiri. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif. Teknik pengumpulan data menggunakan wawancara dan dokumentasi. Hasil penelitian setiap kendaraan bermotor angkutan barang yang melakukan uji berkala wajib menggunakan alat pemantul cahaya, prosedur pemasangan dan penempatan stiker pemantul cahaya dilakukan sesuai peraturan perundang-undangan yaitu dengan memasang stiker secara full marking atau partial marking, tujuannya untuk meningkatkan keselamatan, dengan penggunaan alat pemantul cahaya maka dapat memudahkan penglihatan pengemudi kendaraan lain yang berada di depan, di samping dan di belakang pada malam hari apabila stiker pemantul cahaya tersebut disinari lampu utama kendaraan yang mendekat. Hambatan yang di alami selama pelaksanaan adalah faktor biaya, faktor sarana atau fasilitas, kesadaran hukum masyarakat, pengawasan dan pengendalian serta penindakan hukum. Upaya untuk mengatasi hambatan tersebut adalah dengan cara menerapkan pemasangan stiker pemantul cahaya secara bertahap, meningkatkan fasilitas, mengoptimalkan media sosial sebagai sarana sosialisasi dan berkoordinasi dengan personil yang bertugas di Terminal masing-masing daerah untuk melakukan pendekatan persuasif dengan memberikan surat teguran atau lisan dan bekerja sama dengan Kepolisian untuk dapat melakukan penindakan hukum dengan pemberian sanksi tilang terhadap kendaraan bermotor yang tidak di lengkapi dengan alat pemantul cahaya. Kata kunci : Kendaraan; Persyaratan Teknis; Alat Pemantul Cahaya; Pengawasasn; Penegakan Hukum.]]>
<![CDATA[IMPLEMENTASI PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN NOMOR 51/M-DAG/PER/7/2015 TENTANG LARANGAN IMPOR PAKAIAN BEKAS DI KOTA SURAKARTA ]]>
<![CDATA[Kharisma Aulia Firdausy]]>;
<![CDATA[AL Sentot Sudarwanto]]>
<![CDATA[ PROSEDING 2022: PROSIDING UNIVERSITAS ISLAM BATIK SURAKARTA 2022 ]]>
Publisher : <![CDATA[PROSIDING ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (158.115 KB)
<![CDATA[The sale and purchase of second-hand imported clothes that are now commonly found in the city of Surakarta make researchers interested in examining how the implementation of Minister of Trade Regulation No. 51 of 2015, what factors and reasons are the causes of the rampant sales of used imported clothes in Surakarta City, how are the efforts of the Surakarta City government itself in overcoming the rampant sales of used imported clothes. The purpose of the study was to determine the factors causing the rampant sales of used imported clothes in Surakarta City, to find out the factors and reasons for the practice of buying and selling used imported clothes, to find out the role of the Surakarta City government in dealing with the problem of buying and selling used imported clothes. The research method used by the researcher in qualitative research, the researcher also uses a sociological normative approach, while the sociological/empirical legal research is carried out by examining primary data obtained directly in the field. There are some problems between sellers of used imported clothes and the Indonesian government, this is because sellers enter used imported clothes illegally, which is tantamount to not complying with the rules that have been made by the government. Keyword: implementation, imported clothes, illegal, Surakarta]]>
<![CDATA[SEXUAL HARASSEMENT ANAK: UPAYA PENANGGULANGAN TINDAK PELECEHAN SEKSUAL YANG TERNORMALISASIKAN DI INDONESIA ]]>
<![CDATA[Galih Bagas Soesilo]]>;
<![CDATA[Mutia Febiana, Pijar Agni Winengku Alam Murtanto, Viona Erwiyanto Putri]]>
<![CDATA[ PROSEDING 2022: PROSIDING UNIVERSITAS ISLAM BATIK SURAKARTA 2022 ]]>
Publisher : <![CDATA[PROSIDING ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (213.929 KB)
<![CDATA[Sexual violence that occurs in children is a problem that has not been over. The various forms of sexual violence that have been listed and regulated by law have not been fully understood by the Indonesian people. This problem is further exacerbated by the lack of understanding of how normal activity limits or even has led to forms of sexual violence. Therefore, this article was compiled to educate the general public, especially parents, community members, and law enforcers about children's rights and maximum protection efforts from various forms of sexual crimes. The method used in this discussion is a normative juridical approach. The result of the discussion is that the normalization rate of sexual abuse against children is still high in Indonesia because they still see victims as part of the cause of sexual violence and there is a rape culture mindset. This can be overcome with firm regulations and efforts to still provide an understanding of the boundaries of what sexual harassment is and also to normalize this behavior. So that a need for an active role from various parties in carrying out preventive and repressive efforts to understand and eradicate sexual violence against children. Keywords : Child, Normalization, Sexual Violence]]>
<![CDATA[KEBIJAKAN PEMERINTAH DAERAH PADA PROGRAM PENDAFTARAN TANAH SISTEMATIS LENGKAP (PTSL) ]]>
<![CDATA[Virtha Dwi Oktavianny Lomboan]]>;
<![CDATA[Lego Karjoko]]>;
<![CDATA[M. Hudi Asrori S.]]>
<![CDATA[ PROSEDING 2022: PROSIDING UNIVERSITAS ISLAM BATIK SURAKARTA 2022 ]]>
Publisher : <![CDATA[PROSIDING ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (237.476 KB)
<![CDATA[The Completed Systematic Land Registration Program (or PTSL) is a program of agrarian reform in the field of asset management which has a large positive influence in accelerating land registration. As for the obstacles in the implementation of the administration of land registration, such as the problem of paying taxes due to the economic capacity and conditions of certain communities who are unable to pay those costs. Based on Article 19 of the UUPA, the government shall carry out registration to uphold legal certainty in the land sector, considering that land is a very important object for various walks of life from various economic backgrounds and conditions. The purpose of writing this article is to find out what policies are given by the Regional Government to overcome this issue. This article used normative method. The approach method used are the law and library approach. The results found that from the Ministry of ATR/BPN has included (the solution) it in PERMEN ATR Nomor 06 tahun 2018, then there are some policies from several local governments from various regions that issue policies to reduce and even exempt costs that must be paid by the society. Keywords : PTSL, Land Administrative Registration , Government Policy.]]>
<![CDATA[LOCUS DELICTIE TINDAK PIDANA HACKING DALAM PERSPEKTIF HUKUM POSITIF INDONESIA ]]>
<![CDATA[Oos Ariyan]]>;
<![CDATA[Moh. Zeinudin]]>
<![CDATA[ PROSEDING 2022: PROSIDING UNIVERSITAS ISLAM BATIK SURAKARTA 2022 ]]>
Publisher : <![CDATA[PROSIDING ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (183.101 KB)
<![CDATA[Technology that is increasingly developing makes it easier for humans to do their jobs. However, with the development of technology, it has led to a growing crime known as cyber crime. Cyber crime can be in the form of hacking. In the existing legal regulations in Indonesia, to provide protection there is an electronic information and transaction law which is expected to provide legal protection and legal certainty. The regulation of locus delictie itself is contained in Article 84 of the Criminal Procedure Code which requires a clear determination of the locus delictie to determine the authority to try but in cyber crime cases it is not simple in traditional crimes. Hacking crimes sometimes have differences in the place where the incident occurred and the place of the perpetrator. The purpose of this study is to analyze and determine the determination of locus delictie in hacking crimes. By using normative legal research methods. The results of this study indicate that there are no rules governing the determination of locus delictie in cyber crimes. Thus, determining the locus delictie of hacking crimes can use the locus delictie theory, namely the theory of tools and the theory of consequences. Keywords: cyber crime, hacking, locus delict.]]>
<![CDATA[RESTORATIF JUSTICE SEBAGAI WUJUD PELAKSANAAN AZAS ULTIMUM REMIDIUM DI DALAM TINDAK PIDANA PERPAJAKAN ]]>
<![CDATA[Rudy Gunawan Bastari]]>;
<![CDATA[Femmy Silaswaty Faried, Amir Djunaidi]]>
<![CDATA[ PROSEDING 2022: PROSIDING UNIVERSITAS ISLAM BATIK SURAKARTA 2022 ]]>
Publisher : <![CDATA[PROSIDING ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (203.995 KB)
<![CDATA[The regulation of taxation in Indonesia, is to have the aim of being an instrument and legal basis in tax collection, to increase state revenues. The state, in this case the government, with all the policies that form the basis for the collection, is to make a breakthrough and also an effort that can provide prosperity for the state and its citizens. Of course, in the tax law setting which is based on the Law on General Provisions of Taxation and also the Law on the Harmonization of Tax Regulations, in addition to regulating taxation procedures, it also regulates the sanctions imposed on taxpayers who do not fulfill their obligations which report taxes and pay them. This research was conducted using a normative method, by examining the regulations that form the basis for setting footing. The purpose of this study is to provide a clear regulation on the concept of tax criminal law enforcement with the concept of restorative justice which also fulfills the Ultimum remidium principle as it is known in criminal law. By using several theoretical foundations from the notion of understanding contained in the legislation and also the opinions of legal experts. Keywords: Restorative Justice, Ultimum Remedium, Tax]]>
