cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Muryan Awaludin
Contact Email
muryanawaludin1@gmail.com
Phone
+6282217442010
Journal Mail Official
lembagappmuda@gmail.com
Editorial Address
Jalan DR.T.D. Pardede Nomor 21, Medan.
Location
Kota medan,
Sumatera utara
INDONESIA
Jurnal Prointegrita
Published by Universitas Darma Agung
ISSN : 2621377X     EISSN : 26558971     DOI : 10.46930/jurnalprointegrita
Core Subject : Economy, Science, Education, Social,
Decision Sciences, Operations Research & Management Economics, Econometrics & Finance Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice
Tujuan dari Jurnal Integrita untuk mengembangkan sebuah penelitian yang telah dituliskan serta menjadi acuan untuk para peneliti dibidang Ilmu Komunikasi, Ilmu Hukum, Ilmu Menajemen, Ilmu Pemerintahan, dan Manajemen Agribisnis Jurnal Integrita dengan Scope meliputi : Ilmu Komunikasi, Ilmu Hukum, Ilmu Menajemen, Ilmu Pemerintahan, dan Manajemen Agribisnis
Arjuna Subject : Bisnis, Menejemen, dan Akutansi (semua kategori) - Bisnis, Menejemen, dan Akutansi (Lain-Lain)
Articles 151 Documents
 11   12   13   14   15 
ANALISIS HUKUM TERHADAP PERUSAHAAN YANG MENGALAMI KESULITAN FINANSIAL DALAM PENYELESAIAN HAK-HAK TENAGA KERJA YANG DI PHK Carina Carina; Syawal Amry Siregar; Jaminuddin Marbun
JURNAL PROINTEGRITA Vol 6 No 2 (2022): AGUSTUS
Publisher : JURNAL PROINTEGRITA

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.46930/jurnalprointegrita.v6i2.1836

Abstract

Studi ini bertujuan untuk menganalisis hukum terhadap perusahaan yang mengalami kesulitan finansial dalam penyelesaian hak-hak tenaga kerja yang di PHK. Pendekatan dalam penelitian ini adalah konseptual yaitu mencari asas-asas dan sumber hukum dalam arti yuridis. Metode yang digunakan dalam melakukan penelitian ini adalah metode yuridis normatif yaitu pendekatan atau penelitian hukum dengan meneliti asas, norma serta kaidah. Perkembangan dan peningkatan laba tidak selamanya dialami oleh suatu perusahaan, karena perusahaan memiliki banyak resiko bisnis yang berdampak kepada kesulitan finansial perusahaan. Akibat adanya resiko-resiko tersebut seringkali yang dikorbankan adalah tenaga kerja. Kasus pemutusan hubungan kerja terjadi pada PT Macan Yaohan Group. Berdasarkan putusan perkara Nomor 158/Pdt.Sus-PHI/2015/PN Medan atas gugatan pihak karyawan PT Macan Yaohan Group, memutuskan bahwa pihak tergugat wajib membayarkan uang pesangon 2 kali, uang penghargaan masa kerjasebanyak 1 kali, dan penggantian hak 15 % sesuai pasal 156. Namun sampai diputuskannya perkara, pihak tergugat belum membayarkan sepeserpun hak para pengugat. Maka dari itu perlu dilakukan analisis hukum terhadap perusahaan yang mengalami kesulitan finansial dalam penyelesaian hak-hak tenaga kerja korban PHK. Hasil penelitian menunjukan bahwa: 1) Sebab-sebab PT Macan Yaohan melakukan PHK karena mengalami kesulitan keuangan. 2) Penyelesaian hak pekerja atas PHK PT Macan Yaohan yang mengalami kesulitan keuangan sudah sesuai undang-undang ketenagakerjaan 3) Undang-undang memberikan perlindungan hukum pemutusan hubungan kerja oleh PT Macan Yaohan Medan.
PENGARUH KEMAMPUAN KERJA DAN MOTIVASI KERJA TERHADAP KINERJA PEGAWAI DENGAN KUALITAS SUMBER DAYA MANUSIA SEBAGAI VARIABEL MODERASI PADA SATUAN KERJA PROVINSI SUMATE Denni Sipahutar; Anton A.P Sinaga; Jonner Lumban Gaol
JURNAL PROINTEGRITA Vol 6 No 3 (2022): DESEMBER
Publisher : JURNAL PROINTEGRITA

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.46930/jurnalprointegrita.v6i3.2435

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh kemampuan dan motivasi kerja terhadap kinerja pegawai dengan kualitas sumber daya manusia sebagai variabel moderatisasi pada Unit Pelaksana Jalan Nasional Wilayah II, Provinsi Sumatera Utara, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat . Adapun hasil penelitian ini, hipotesis pertama yang diajukan menyatakan bahwa variabel kemampuan kerja (X1) berpengaruh signifikan terhadap variabel kinerja pegawai (Y). Variabel Motivasi Kerja (X2) berpengaruh signifikan terhadap variabel Kinerja Karyawan (Y). Variabel Kemampuan Kerja (X1) , Motivasi Kerja (X2) , memiliki pengaruh yang signifikan secara bersamaan (serentak) pada variabel Kinerja Karyawan (Y). Variabel Kualitas Sumber Daya Manusia (Z) adalah variabel moderator yang mempengaruhi hubungan antara Kemampuan Kerja (X1) dan Kinerja Karyawan (Y) . Variabel Kualitas Sumber Daya Manusia (Z) bukanlah variabel moderator yang mempengaruhi hubungan antara motivasi kerja (X2) dan kinerja karyawan (Y) . Dapat dilihat bahwa nilai kuadrat R yang disesuaikan adalah 0, 489 atau 48, 9%. Hal ini menunjukkan bahwa variabel Kemampuan Kerja (X1) , Motivasi Kerja (X2) , dapat menjelaskan variabel Kinerja Karyawan (Y) sebesar 48,9%, sisanya 51,1% (100% - 48,9%) dijelaskan oleh variabel lain. di luar model penelitian ini seperti budaya organisasi dan kompetensi.
ANALISIS KEBIJAKAN PEMERINTAH TENTANG KELAUTAN TERHADAP PENGELOLAAN WILAYAH PESISIR DAN LAUT DI PROVINSI SUMATERA UTARA Muhammad Yunus; Matius Nangun
JURNAL PROINTEGRITA Vol 6 No 3 (2022): DESEMBER
Publisher : JURNAL PROINTEGRITA

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.46930/jurnalprointegrita.v6i3.2427

Abstract

Sebagai negara kepulauan, Indonesia dengan luas lautan meliputi hampir dua pertiga dari seluruh wilayah kepulauan dengan potensi sumber daya pesisir dan laut berupa sumber daya perikanan, mangrove, terumbu karang, padang lamun, sumber daya mineral minyak dan gas. Perubahan kebijakan pusat dalam pengelolaan wilayah pesisir dan laut pulau-pulau kecil juga akan berimplikasi pada perubahan di daerah. Dinamika kebijakan pemerintah yang mengalami perubahan tentunya akan mengimplementasikan kebijakan daerah. Perubahan tersebut selain pengelolaan pesisir dan laut yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 juga Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan khususnya Provinsi Sumatera Utara yang sudah memiliki Peraturan Daerah sendiri yaitu Peraturan Daerah (PERDA) Nomor 4 Tahun 2019 tentang Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Provinsi Sumatera Utara Tahun 2019 – 2039. Metode dan pendekatan yang digunakan adalah deskriptif kualitatif dengan kesimpulanpenelitian bahwa faktor-faktor penyebab perubahan kebijakan pemerintah adalah: penyesuaian visi dan misi, perubahan target yang ingin dicapai, penyesuaian tuntutan masyarakat dan pengaruh kelompok kepentingan. Kompleksitas Perubahan Pengelolaan Pesisir dan Laut di Sumatera Utara akibat perubahan kebijakan Pemerintah Pusat pasca berlakunya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 antara lain: a) Ditemukannya konsepsi pengelolaan pesisir laut yang berorientasi pada investasi, Perubahan Kelembagaan , Perubahan Perizinan Berusaha (Penyederhanaan Izin Usaha, Izin Lokasi dan Izin Pengelolaan, Izin Nelayan Kecil, Ketentuan Analisis Mengenai Dampak Lingkungan). Penyesuaian Penataan Ruang Pesisir dan Laut terhadap peraturan daerah khususnya Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 4 Tahun 2019.
FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI DALAM PEMBERANTASAN PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA DI TINJAU DARI ASPEK KRIMINOLOGI Ahmad Mulia Purba; Gomgom Siregar; Syawal Siregar
JURNAL PROINTEGRITA Vol 6 No 2 (2022): AGUSTUS
Publisher : JURNAL PROINTEGRITA

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.46930/jurnalprointegrita.v6i2.1887

Abstract

Rumusan masalah dalam penelitian ini, yaitu: Bagaimana pengaturan hukum pemberantasan penyalahgunaan narkotika menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika? Bagaimana faktor-faktor yang mempengaruhi dalam upaya pemberantasan penyalahgunan narkotika ditinjau dari aspek kriminologi? Bagaimana hambatan dan upaya dalam pemberantasan penyalahgunaan narkotika di wilayah hukum Polres Serdang Bedagai?. Hasil penelitian menunjukkan, pemberantasan penyalahgunaan narkotika dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika membedakan kualifikasi perbuatan-perbuatan yang dilarang dan disebut sebagai penyalahguna narkotika, yaitu: pemakai/ pengguna, pencandu, korban, dan prekusor, pengedar atau kurir narkotika. Dalam mengungkap penyalahgunaan narkotika, penyelidik dan penyidik diberikan kewenangan untuk menggunakan beberapa teknik atau cara, seperti teknik penyadapan, pembelian terselubung (under cover buy) dan teknik penyerahan yang diawasi (controlled delivery). Selain juga kewenangan yang dimiliki oleh penyidik, yaitu melakukan penangkapan, penahanan dan penyitaan terhadap tersangka penyalahguna narkotika. Faktor-faktor yang mempengaruhi pemberatasan penyalahgunaan narkotika persfektif kriminologi, yaitu belum terintegrasinya upaya non penal dan upaya penal secara baik. Hambatan dalam pemberantasan penyalahgunaan narkotika di wilayah hukum Polres Serdang Bedagai, dapat dibedakan dalam dua bentuk, yaitu hambatan internal dan eksternal. Hambatan internal, seperti : keterbatasan personil Satuan Reserse Narkoba Polres Serdang Bedagai, Kurangnya sarana dan prasarana dan kurangnya anggaran. Sedangkan hambatan eksternal, yaitu: rendahnya partisipasi masyarakat untuk turut serta dalam pemberantasan penyalahgunaan narkotika. Kurangnya koordinasi dengan instan si terkait, dan rendahnya kesadaran hukum masyarakat, sehingga upaya pemberantasan penyalahgunaan narkotika masih ditumpukan kepada penegak hukum.
PENGARUH GAYA KEPEMIMPINAN DEMOKRATIS, STATUS KERJA, KOMPENSASI DAN LINGKUNGAN KERJA TERHADAP KINERJA PEGAWAI KANTOR SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SERDANG BEDAGAI Hotnauli Sinurat
JURNAL PROINTEGRITA Vol 6 No 3 (2022): DESEMBER
Publisher : JURNAL PROINTEGRITA

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.46930/jurnalprointegrita.v6i3.2431

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana Pengaruh Gaya Kepemimpinan Demokratis, Status kerja, Kompensasi, Dan Lingkungan Kerja Terhadap Kinerja Pegawai Kantor Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Serdang Bedagai). Metode penelitian yang digunakan adalah metode data kuantitatif, berfungsi menetapkan fokus penelitian, memilih informan sebagai sumber data, menilai kualitas data, analisis data, menafsirkan data dan membuat kesimpulan atas temuannya. Hasil penelitian dengan uji t (parsial) ini menunjukkan bahwa 1) Gaya Kepemimpinan Demokratis (X1) berpengaruh tidak signifikan terhadap Kinerja Pegawai (Y). 2) Status kerja (X2) berpengaruh signifikan terhadap Kinerja Pegawai (Y). 3) Kompensasi (X3) tidak berpengaruh signifikan terhadap Kinerja Pegawai (Y). 4) Lingkungan Kerja (X4) berpengaruh signifikan terhadap Kinerja Pegawai (Y). Hasil pengujian uji f (simultan) menunjukkan bahwasannya 5) Gaya Kepemimpinan Demokratis (X1), Status Kerja (X2), Kompensasi (X3), Lingkungan Kerja (X4), berpengaruh signifikan secara bersama-sama (simultan) terhadap Kinerja Pegawai (Y).
PENGARUH KEPEMIMPINAN DAN DISIPLIN KERJATERHADAP KINERJA KARYAWAN DENGAN KEPUASAN KERJA SEBAGAI VARIABEL INTERVENING PADA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG KABUPATEN NIAS Sally Ade Trilistiany Zebua; Hasballah Purba
JURNAL PROINTEGRITA Vol 6 No 2 (2022): AGUSTUS
Publisher : JURNAL PROINTEGRITA

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.46930/jurnalprointegrita.v6i2.1892

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh kepemimpinan, dan disiplin kerja terhadap kinerja pegawai dengan kepuasan kerja sebagai variabel intervening. Metode pengumpulan data dilakukan melalui kuesioner yang disebarkan kepada pegawai Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Nias yang berjumlah 28 responden dengan teknik sampel jenuh. Data yang diperoleh kemudian diolah dengan menggunakan alat bantu SPSS versi 20.0. Teknik analisis yang digunakandalam penelitian ini adalah path analysis. Berdasarkan hasil uji penelitian yang dilakukan menunjukkan bahwa variabel kepemimpinan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja pegawai, variabel disiplin kerja bepengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja pegawai. Variabel kepemimpinan tidak berpengaruh positif dan tidak signifikan terhadap kepuasan kerja, variabel disiplin kerja tidak berpengaruh positif dan tidak signifikan terhadap kepuasan kerja. Variabel kepuasan kerja berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja pegawai. Kepuasan kerja tidak mampu memediasi antara kepemimpinan terhadap kinerja pegawai. Kepuasan kerja tidak mampu memediasi antara disiplin kerja terhadap kinerja pegawai.
ANALISIS PENGARUH MOTIVASI KERJA DAN BEBAN KERJA TERHADAP KINERJA PEGAWAI DENGAN KEPUASAN KERJA SEBAGAI VARIABEL INTERVENING PADA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG KABUPATEN NIAS Harry Purba; Sarman Sinaga; Anton A. Sinaga
JURNAL PROINTEGRITA Vol 6 No 2 (2022): AGUSTUS
Publisher : JURNAL PROINTEGRITA

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.46930/jurnalprointegrita.v6i2.1837

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh motivasi kerja dan beban kerja terhadap kinerja pegawai dengan kepuasan kerja sebagai variabel intervening pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Nias. Penelitian ini bersifat kuantitatif dengan menggunakan data primer, populasi dalam penelitian ini adalah seluruh pegawai Teknik pengambilan sampel dalam penelitian ini menggunakan sampling jenuh, yang berjumlah 28 responden. Metode pengumpulan data dilakukan melalui kuisioner yang disebarkan kepada pegawai pada tahun 2021. Dari hasil uji determinasi diperoleh nilai Adjusted R Square sebesar 0,518 hal ini berarti variabel motivasi kerja, beban kerja, dan kepuasan kerja dapat mempengaruhi kinerja karyawan sebesar 51,8%, sedangkan sisanya sebesar 48,2% dipengaruhi oleh variabel lain diluar penelitian ini.
PERUMUSAN KERJASAMA PENGELOLAAN KAWASAN WISATA GEOSITE SILAHISABUNGAN KAB. DAIRI DAN SIPISO-PISO TONGGING KAB. KARO PROVINSI SUMATERA UTARA Saberinaita Sembiring; Matius Bangun
JURNAL PROINTEGRITA Vol 6 No 3 (2022): DESEMBER
Publisher : JURNAL PROINTEGRITA

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.46930/jurnalprointegrita.v6i3.2436

Abstract

Sejak Presiden Joko Widodo memegang kepemimpinan, Indonesia telah berkomitmen mengusung program pengembangan 10 (sepuluh) Kawasan Strategis Pariwisata Nasional atau KSPN dengan tindaklanjut melalui kebijakan Perpres Nomor 3 Tahun 2016. Kebijakan ini mencakup pengembangan berbagai destinasi pariwisata nasional yang salah satunya adalah pengembangan Pariwisata Kawasan Danau Toba. Adapun tujuan penelitian ini adalah : Menganalisis perumusan tentang kerjasama yang telah dan akan di lakukan antara Pemerintah Kabupaten Dairi dengan Kabupaten Karo serta yaitu 2 (dua) kabupaten yang berbatasan serta Menyusun suatu strategi kerjasama dalam pengelolaan Geosite Silahisabungan Kabupaten Dairi dengan Geosite Sipiso Piso Tongging Kabupaten Karo. Metode yang di gunakan dalam penelitian ini adalah Diskriftif kualitatif dengan kesimpulan penelitian adalah : a) Kerjasama antara Pemerintah Kabupaten Dairi dan Karo semakin menguat setelah di tetapkannya kedua geosite tersebut masuk dalam Unesco Global Geopark. Berdasarkan analisis SWOT Strategi Kerjasama berada pada Kwadran I (Pertama) yaitu dengan Menggunakan Kekuatan yaitu a) Adanya Peraturan, b) Dukungan Pendanaan, serta c) Potensi Budaya Lokal dan keanekaragaman hayati kawasan dengan Memanfaatkan : a) Adanya Geosite sebagai UNESCO Geopark Global, b) Antusiasme Dunia Pariwisata, serta c) Stimulus untuk pelaku dunia pariwisata.
EVALUASI IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH SEBAGAI SEBUAH HUKUM DALAM RANGKA MENINGKATKAN FUNGSI LEGISLASI DPRD PROVINSI SUMATERA UTARA Thomas Dachi
JURNAL PROINTEGRITA Vol 6 No 3 (2022): DESEMBER
Publisher : JURNAL PROINTEGRITA

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.46930/jurnalprointegrita.v6i3.2428

Abstract

Fungsi peraturan daerah sebagai sebuah produk hukum di daerah merupakan fungsi utama dari Dewan Perwakilan Rakyat (daerah) sebagai badan legislatif. Lewat fungsi pembuatan peraturan daerah, DPRD menunjukkan kinerja DPRD baik secara material maupun fungsional. Kualitas sebuah peraturan daerah yang dihasilkan DPRD menjadi tolak ukur kemampuan DPRD tersebut dalam menjalankan fungsinya serta menjamin eksistensinya. Sedikitnya rancangan peraturan daerahc yang diusulkan oleh pihak legislatif, menunjukan bahwa hanya sedikit aspirasi juga permasalahan masyarakat yang disalurkan dan dicari penyelesaiannya lewat lembaga wakil rakyat. Dalam prakteknya di jumpai Peraturan Daerah yang dianggap kurang tepat, kurang adil, memihak dan tidak memperhatikan keinginan masyarakat banyak. Dengan demikian, fungsi penggunaan hak-hak yang dimiliki DPRD yang dianggap kurang berfungsi, belum optimal dan lain sebagainya. Masalah dalam Penelitian ini adalah Bagaimana pelaksanaan Tugas Pokok dan Fungsi DPRD Provinsi Sumatera Utara.Bagaimana Bentuk Evaluasi Implementasi Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Utara, ketiga, Bagaimana penjelasan faktor Pendorong dan Faktor Penghambat Implementasi Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Utara. Metode penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis empiris, dengan bersifat deskritif analisis. Sampel penelitian yang berada di Provinsi Sumatera Utara dengan sampel beberapa kota, sepeti Kota Medan, Lubuk Pakam, Kota Binjai dan Kota Pematang Siantar, dimana peneliti akan menerapkan sistem random sampling. Teknis alat pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan metode yaitu Studi Dokumen dan Wawancara. Pendekatan dalam penelitain ini menggunakan Pendekatan Perundang-undangan dan Pendekatan konseptual. Analisa data yang dilakukan dalam penelitian ini adalah dengan analisis preskriptif. Berdasarkan hasil penelitian, maka dapat disimpulkan bahwa Perda Sumatera Utara dalam pelaksanaan Tugas Pokok dan Fungsi terdapat Perda yang bisa di laksanakan, tidak di laksanakan karena bertentangan dengan peraturan diatasya dan ada juga yang batal dilaksanakan. Implementasi Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Utarra sebagai Faktor Pendorong terdiri dari Faktor Kekuatan yaitu Adanya Payung Hukum, Terdapatnya Mata Anggaran di APBD dan Tersedianya Sarana dan Prasarana. Faktor Penghambat dalam penyusunan dan implementasi Peraturan Daerah Sumatera Utara terdiri dari Faktor. Kelemahan yaitu Sistem Rekrutmen calon anggota legislative, Minimnya pengetahuan dan Pengalaman. serta Rendahnya Disiplin Terhadap Tata Tertib dan dan faktor Hambatan terdiri dari Perubahan Kebijakaan, Masih Dominannya peran Ekskutif dan Meningkatnya Tuntutan Masyarakat
STRATEGI PENGEMBANGAN DESA WISATA JANGGA DOLOK KECAMATAN LUMBAN JULU KABUPATEN TOBA I Putu Wahyu Sastra Pradnyana; Padriadi Wiharjokusumo
JURNAL PROINTEGRITA Vol 6 No 1 (2022): APRIL
Publisher : JURNAL PROINTEGRITA

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.46930/jurnalprointegrita.v6i1.1492

Abstract

Desa Jangga Dolok menjadi salah satu dari 19 desa yang masuk dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) tahun 2020-2024 untuk dikembangkan menjadi Desa Wisata. Potensi alam dan kekayaan budaya yang dimiliki Desa Jangga Dolok dapat menjadi daya tarik tersendiri bagi wisatawan. Adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui strategi pengembangan Desa Wisata Jangga Dolok, Kecamatan Lumban Julu, Kabupaten Toba. Teknik pengumpulan data menggunakan daftar pertanyaan wawancara serta dokumentasi. Analisis SWOT merupakan teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini. Hasil analisis menunjukkan potensi wisata yang bersifat fisik yang dimiliki oleh Desa Jangga Dolok, meliputi: panorama persawahan, bangunan bersejarah, suasana perkampungan, dan perumahan penduduk. Sedangkan potensi non fisiknya berupa kesenian tradisional, keramah tamahan masyarakatnya, sistem nilai dan adat istiadat masyarakatnya, kelembagaan dan sistem sosial kemasyarakatannya. Sehingga potensi wisata yang cocok dikembangkan berupa wisata pertanian (agro tourism) dan wisata budaya (cultural tourism).

Page 13 of 16 | Total Record : 151

 11   12   13   14   15 

Filter by Year

2018 2024


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol 8 No 3 (2024): DESEMBER Vol 7 No 3 (2023): DESEMBER Vol 7 No 2 (2023): AGUSTUS Vol 7 No 1 (2023): APRIL Vol 6 No 3 (2022): DESEMBER Vol 6 No 2 (2022): AGUSTUS Vol 6 No 1 (2022): APRIL Vol 5 No 3 (2021): DESEMBER Vol 5 No 2 (2020): AGUSTUS Vol 5 No 1 (2020): APRIL Vol 3 No 3 (2019): DESEMBER Vol 2 No 2 (2019): AGUSTUS Vol 2 No 348/PASCA- (2018): DESEMBER More Issue