Garuda - Garba Rujukan Digital

Article Per Year (5 Year)

All

Mimbar Hukum

MH
Website

Published by Universitas Gadjah Mada

ISSN : 0852100X EISSN : 24430994 DOI : 10.22146/jmh

Core Subject : Social,

Law, Crime, Criminology & Criminal Justice

Mimbar Hukum is an academic journal for Legal Studies published by Journal and Publication Unit of the Faculty of Law, Universitas Gadjah Mada. Mimbar Hukum contains several researches and reviews on selected disciplines within several branches of Legal Studies (Sociology of Law, History of Law, Comparative Law, etc.). In addition, Mimbar Hukum also covers multiple studies on law in a broader sense. We are interested in topics which relate generally to Law issues in Indonesia and around the world. Articles submitted might cover topical issues in, Civil Law, Criminal Law, Civil Procedural Law, Criminal Procedure Law, Commercial Law, Constitutional Law, International Law, State Administrative Law, Adat Law, Islamic Law, Agrarian Law, Environmental Law.

Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Hukum

Articles 117 Documents

1 2 3 4 5

KEDUDUKAN PERATURAN MENTERI SEBAGAI BAGIAN DARI PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN BERDASARKAN UU 12/2011 Ubaiyana; Mar'atun Fitriah
Mimbar Hukum Vol 33 No 2 (2021): Mimbar Hukum
Publisher : Faculty of Law, Universitas Gadjah Mada

Abstract Law No. 12 of 2011 stipulates a ministerial regulation as part of the legislation. This position in practice raises debates both juridically and theoretically, as well as in relation to the system of government adopted by Indonesia. This paper will examine and critically analyse the position of the ministerial regulation in the juridical and theoretical statutory law, as well as its relation to the presidential system. This study aims to find the ideal position of ministerial regulation as part of the legislation in Indonesia. The results of the study found that juridicallytheoretically, the ministerial regulation that is part of the legislation is the one that gets delegates from higher laws and regulations, not those formed based on authority. Whereas in the context of the presidential system, if the minister receives direct delegation from the Acts, it means that the minister acts as an assistant to the President, not as a minister in the sense of a separate independent institution. Abstrak Undang-Undang No. 12 Tahun 2011 mendudukkan Peraturan Menteri sebagai bagian dari Peraturan Perundang-Undangan. Kedudukan ini pada praktiknya menimbulkan perdebatan baik secara yuridis maupun teoretis, serta dalam hubungannya dengan sistem pemerintahan yang dianut Indonesia. Tulisan ini akan mengkaji dan menganalisis secara kritis mengenai kedudukan Peraturan Menteri dalam hukum perundang-undangan secara yuridis dan teoretis, serta kaitannya dengan tatanan sistem pemerintahan yang dianut yaitu sistem presidensial. Penelitian ini bertujuan untuk menemukan kedudukan Peraturan Menteri yang ideal sebagai bagian dari Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia. Hasil penelitian menemukan bahwa secara teoretis-yuridis, Peraturan Menteri yang menjadi bagian dari Peraturan Perundang-Undangan adalah yang mendapatkan delegasi dari Peraturan Perundang-Undangan yang lebih tinggi bukan yang dibentuk berdasarkan kewenangan. Sedangkan dalam konteks sistem presidensiil, dalam hal menteri memperoleh pendelegasian langsung dari undang-undang, mengartikan bahwa menteri bertindak sebagai pembantu Presiden bukan sebagai menteri dalam arti suatu lembaga tersendiri yang independen.

KEBIJAKAN HUKUM DALAM MENYELESAIKAN PROBLEM DANA BERGULIR EKS PNPM MANDIRI PERDESAAN ILHAM YULI ISDIYANTO
Mimbar Hukum Vol 34 No 1 (2022): Mimbar Hukum
Publisher : Faculty of Law, Universitas Gadjah Mada

Abstract The termination of PNPM Mandiri Perdesaan in 2014 left various issues such as the status of the revolving funds and the institutional management impacted by criminalization which emerges the necessity for legal policy direction as a form of state responsibility. The legal uncertainty creates bad precedent in several fund management rotations. Although the emergence of PP No. 11 of 2021 brings new perspectives on the status of institutions through the transformation into Lembaga Keuangan Dewasa (LKD), it is not enough as the government does not give clear guidelines on the transformation and settlement for criminalization. This research is normative-explorative research which presents the analysis descriptively and qualitatively to produce prescriptive aspects. The result shows that the rotation funds inherently belong to the villagers but since it is issued based on state budget it creates responsibility on state funds which can not be separated from state responsibility. Accordingly, the approach in handling must prioritize a restorative approach. Aparat Pengawas Internal Pemerintahan (APIP) should be the frontier in settling such issues and in addition judges must uphold fairness. It could be said that the transformation to LKD is perceived as appropriate since it accommodates the spirit of PNPM Mandiri Perdesaan. Abstrak Program PNPM Mandiri Perdesaan setelah diakhiri pada tahun 2014 menyisakan berbagai persoalan, baik secara yuridis maupun praktis. Beberapa persoalan mendasar seperti status dari dana bergulir maupun kelembagaan pengelolaan dana bergulir yang berdampak pada kriminalisasi sehingga dibutuhkan arah kebijakan hukum sebagai bentuk pertanggungjawaban negara. Di satu sisi, ketidakadaan kepastian hukum ini membawa preseden buruk dalam berbagai pengelolaan dana bergulir. Munculnya PP No. 11 tahun 2021 disatu sisi membawa angin baru atas status kelembagaan melalui transformasi menjadi Lembaga Keuangan Desa (LKD), namun hal ini tetap belum bisa memuaskan karena pemerintah tidak memberikan pedoman yang jelas atas arah transformasinya dan penyelesaian atas kriminalisasi atas ketidaktahuan pengelola. Penelitian ini adalah penelitian normatif - eksploratif dimana analisa disajikan secara deskriptif-kualitatif untuk menghasilkan aspek preskriptif. Hasilnya, dana bergulir sejatinya adalah milik masyarakat desa, namun karena dikeluarkan berdasarkan anggaran belanja negara maka ada pertanggungjawaban terhadap keuangan negara. Munculnya kriminalisasi tidak bisa dilepaskan dari tanggungjawab negara, sehingga pendekatan penanganannya harus lebih mengutamakan pendekatan restorative justice. Aparat Pengawas Internal Pemerintahan (APIP) sudah seharusnya menjadi terdepan dalam menyelesaikan persoalan ini. Hakim pun dalam menangani perkara juga harus memperhatikan aspek keadilan yang hidup dalam masyarakat. Terakhir, upaya transformasi menjadi LKD sudah tepat karena mampu mengakomodir ‘marwah’ dari PNPM Mandiri Perdesaan sendiri.

AZAS PEMBUKTIAN TERBALIK DALAM SENGKETA PENJAMINAN PENGEMBALIAN MODAL PEMBIAYAAN MUDHARABAH, MUSYARAKAH DAN WAKALAH BIL ISTITSMAR Mardi Candra Mardi
Mimbar Hukum Vol 34 No 1 (2022): Mimbar Hukum
Publisher : Faculty of Law, Universitas Gadjah Mada

Abstract The principle of reversed proof (omreking van het bewijslast) in the DSN Fatwa No. 105/DSN-MUI/X/2016 concerning guaranteeing the return of capital for the financing of mudharabah, musyarakah and wakalah bil istitsmar is the new norm in the legal framework of sharia economic procedures. This study aims to find the ratio legis of the existence of an inverted evidentiary norm in the DSN fatwa No. 105/DSN-MUI/X/2016. This type of research is normative law with a descriptive-comparative approach by describing all legal materials and comparing them with the reverse proof norm in the Consumer Protection Act. The results of the study indicate that the legal reason for the reverse evidence in the DSN fatwa is because the capital manager is a more active and knowledgeable party in developing the business so that he has absolute responsibility (strict liability) for all errors and omissions in managing the project being carried out. Abstrak Asas pembuktian terbalik (omreking van het bewijslast) dalam Fatwa DSN No 105/DSN-MUI/X/2016 tentang penjaminan pengembalian modal pembiayaan mudharabah, musyarakah dan wakalah bil istitsmar merupakan norma baru dalam kerangka hukum acara ekonomi syariah. Penelitian ini bertujuan untuk menemukan ratio legis adanya norma pembuktian terbalik dalam fatwa DSN No 105/DSN-MUI/X/2016. Jenis Penelitian ini bersifat normatif law dengan pendekatan deskriptif-komparatif dengan memaparkan seluruh bahan hukum dan membandingkannya dengan norma pembuktian terbalik dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen. Hasil penelitian menunjukkan bahwa alasan hukum pembuktian terbalik dalam fatwa DSN ini karena pengelola modal merupakan pihak yang lebih aktif dan mengetahui dalam mengembangkan bisnis sehingga memiliki tanggungjawab mutlak (strict liability) atas segala kesalahan dan kelalaian dalam mengelola projek yang dijalankan.

KONFLIK KEWENANGAN DALAM PEMAKZULAN KEPALA DAERAH/WAKIL KEPALA DAERAH La Ode Muhaimin
Mimbar Hukum Vol 34 No 1 (2022): Mimbar Hukum
Publisher : Faculty of Law, Universitas Gadjah Mada

Abstract Clustering of authority to impeach the regional head or vice regional head builds a conflict of authority between DPRD and the president/Minister of Home Affairs regarding the regional head or vice regional head carrying out crime that causes a widespread crisis of public trust by the intersection between the two clusters. This research type is normative law and uses legal approach conceptually and presented qualitatively. Conflict of authority can be revealed when the report of a crime against the regional head or vice regional head is simultaneously carried out to DPRD and the police.. Assuming that DPRD and the police appear in the phase of impeachment, there will be clashes between clusters of authority. This is due to the authority in the Presidential/Minister of Home Affairs cluster and the authority in the DPRD cluster to provide responses. Finally , the DPRD’s political process and the police's legal process could be shown. The conflict of authority increases as the results of the investigation between the DPRD and the police differ. For instance, in the case of blasphemy committed by Basuki Cahaya Purnama. The reconceptualization of DPRD rights will eliminate potential conflicts of authority to impeach regional heads or vice regional heads that carry out criminal acts and build a crisis of public trust. Abstrak Klasterisasi kewenangan pemakzulan kepala daerah/wakil kepala daerah menimbulkan konflik kewenangan antara DPRD dan Presiden/Menteri Dalam Negeri dalam hal kepala daerah/wakil kepala daerah melakukan tindak pidana yang memicu krisis kepercayaan publik yang meluas karena adanya persinggungan antar dua klaster. Jenis penelitian hukum normatif, menggunakan pendekatan undang-undang dan konseptual serta disajikan secara kualitatif. Konflik kewenangan muncul tatkala laporan tindak pidana terhadap kepala daerah/wakil kepala daerah bersamaan ke DPRD dan kepolisian. Apabila DPRD memulai tahapan pemakzulan dan kepolisian juga memulai proses hukum maka benturan antar klaster kewenangan potensial terjadi.. Konflik kewenangan bertambah bilamana hasil penyelidikan DPRD dan kepolisian berbeda. Misalnya, dalam kasus penodaan agama yang dilakukan oleh Basuki Cahaya Purnama. Masing-masing memiliki kewenangan yang diatur dalam klaster kewenangan masing-masing pula untuk menanggapinya.Akhirnya proses politik di DPRD dan proses hukum di kepolisian dapat tersaji. Rekonseptualisasi hak DPRD akan menghilangkan potensi konflik kewenangan dalam hal pemakzulan kepala daerah/wakil kepala daerah yang melakukan tindak pidana yang menimbulkan krisis kepercayaan masyarakat.

HARMONISASI REGULASI OLEH OTORITAS JASA KEUANGAN SYARIAH PADA AKAD MURABAHAH (ANALISIS TERHADAP STANDAR PRODUK MURABAHAH) Haniah Ilhami; Hartini; Destri Budi Nugraheni
Mimbar Hukum Vol 33 No 2 (2021): Mimbar Hukum
Publisher : Faculty of Law, Universitas Gadjah Mada

Abstract Identifying the sharia issues in the Akad of Murabahah as one of the products of Syariah Bank, The Financial Services Authority (OJK) published the Standards of Product in Syariah Bank for Murabahah, which harmonizing several regulations and policies on Murabahah. The authors evaluate the Standards, specifically for the Akad of Murabahah in House Ownership, by conducting normative research on regulations and legal documents. The authors concluded 3 (three) suggestions for future developments in the Standards, which are first, detailed provisions need to be formulated in the Regulation of OJK ( POJK) or Circulation of OJK (SEOJK) in terms of the integration of ownership standard in the Akad of Murabahah with or without Wakalah. Secondly, there are provisions on the marginal standardization, and the last is the determination of actual costs that banks can collect in the implementation of rescheduling or rollover to Murabahah customer who is unable to pay. Abstrak Otoritas Jasa Keuangan (OJK) berupaya mengidentifikasi isu syariah dalam beberapa produk bank syariah, salah satunya adalah pada Akad Murabahah. Untuk itu OJK telah mengeluarkan buku Standar Produk Murabahah, yang di dalamnya terdapat upaya OJK untuk melakukan harmonisasi regulasi dan kebijakan. Terhadap harmonisasi regulasi yang dilakukan OJK untuk mengatasi isu syariah pada akad murabahah tersebut, penulis melakukan evaluasi dan masukan khususnya ketika akad murabahah dikaitkan dengan Kepemilikan Rumah. Penelitian dilakukan dengan studi dokumen terhadap regulasi di bidang perbankan syariah khususnya menyangkut murabahah dalam kepemilikan rumah. Hasil evaluasi menunjukkan bahwa upaya harmonisasi yang dilakukan oleh OJK masih memerlukan aturan yang lebih rinci dalam bentuk Peraturan OJK (POJK) atau Surat Edaran OJK (SEOJK) yang memberikan acuan standar terkait kepemilikan rumah dalam akad murabahah tanpa wakalah dan akad murabahah dengan wakalah. Selanjutnya, diperlukan pula ketentuan standardisasi margin pada murabahah kepemilikan rumah. Contoh aturan lebih rinci adalah perlunya penetapan biaya riil yang dapat dipungut bank dalam pelaksanaan rescheduling atau roll over pada nasabah murabahah kepemilikan rumah yang tidak mampu bayar.

QUO VADIS PERLINDUNGAN HAK KESEHATAN BAGI PEROKOK PASIF DI INDONESIA Fitria Marsha Qitara Rajasa; Nugroho Adhi P.
Mimbar Hukum Vol 33 No 2 (2021): Mimbar Hukum
Publisher : Faculty of Law, Universitas Gadjah Mada

Abstract Indonesia currently holds the third position with the greatest number of active smokers. This number is supported by the contribution of the tobacco industry to the national economy and the behaviour that the citizens have. Ironically, Indonesia is the only country in Southeast Asia that does not ratify WHO’s FCTC citing sovereignty as the main reason. Even if domestic laws such as PP 109/2012 have tried to control tobacco consumption, it was deemed ineffective to protect the right to health of the citizens, most importantly passive smokers. The latter needs to be highlighted as they are not the ones who consume the harmful substance, yet they suffer more than active smokers. This research is normative research that will emphasize the urgency of protecting health rights for passive smokers in Indonesia. The result of this research shows that Indonesia tried to protect the right to health of passive smokers by imposing no-smoking zones but since the regulations are regional, it lacks harmonization and ultimately failed to pursue their aim. In any case, Article 8 of the FCTC provides a measure to protect people from tobacco smoke with annual surveys that helps the Member States to fully protect the right to health of passive smokers among other measures to protect the right to health of passive smokers. Abstrak Indonesia menduduki peringkat ketiga dengan jumlah perokok aktif terbanyak di dunia. Jumlah ini didukung kontribusi industri tembakau terhadap perekonomian nasional dan perilaku yang dimiliki penduduk Indonesia. Ironisnya, dengan kondisi yang demikian Indonesia justru adalah satu-satunya negara di Asia Tenggara yang tidak meratifikasi FCTC WHO dengan alasan utama kedaulatan. Regulasi dalam negeri seperti PP 109/2012 nyatanya juga tidak efektif untuk melindungi hak atas kesehatan warga negara, terutama perokok pasif. Hal ini menjadi ironi mengingat pada faktanya bukan para perokok pasif yang mengonsumsi zat berbahaya tersebut namun mereka lebih mendapatkan dampak buruk daripada perokok aktif. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif yang akan menjawab bagaimana urgensi pelindungan hak kesehatan bagi perokok pasif di Indonesia. Hasil penelitian menunjukan bahwa kendatipun Indonesia berusaha melindungi hak atas kesehatan perokok pasif dengan memberlakukan zona larangan merokok tetapi karena peraturannya bersifat regional, tidak ada harmonisasi dan masih belum meratanya regulasi di tiap daerah menghambat implementasi perlindungan tersebut. Hal ini yang perlu dijadikan urgensi ratifikasi FCTC mengingat pada Pasal 8, FCTC memberikan serangkaian tindakan untuk melindungi warga negara dari asap tembakau dengan mekanisme pengawasan tahunan yang membantu Negara-negara Anggota untuk sepenuhnya melindungi hak atas kesehatan dalam hal ini para perokok pasif sebagai salah satu cara untuk melindungi hak kesehatan perokok pasif.

IMPLIKASI OVERCROWDING TERHADAP LEMBAGA PEMASYARAKATAN DI INDONESIA Hamja Hamja
Mimbar Hukum Vol 34 No 1 (2022): Mimbar Hukum
Publisher : Faculty of Law, Universitas Gadjah Mada

Abstract This overcrowding problem has become a very difficult problem to solve and occurs continuously in almost all correctional institutions in Indonesia. This research was conducted using a qualitative descriptive method by taking analytical techniques, namely literature studies combined with field observations and interviews. Based on this research, it is known that the overcrowding problem is caused by several factors such as problems with imprisonment policy, lack of alternative non-prison punishments, and over criminalization. The implications of overcrowding cases in the majority of detention centers and correctional institutions in Indonesia include the decline in the physical and mental health of prisoners, high cases of sexual violence in prisons, high suicide rates in prisons, and the consistency of increasing government budgets for finance penitentiary. Based on the findings related to the implications of overcrowding in Indonesia, efforts that can be made to overcome them are by implementing non-prison restorative programs such as community-based correction or open prisons equipped with work briefings to optimize the assimilation function. Abstrak Permasalahan overcrowding ini telah menjadi permasalahan yang sangat sulit untuk dipecahkan dan terjadi secara terus menerus di hampir seluruh lembaga pemasyarakatan di Indonesia. Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode deskriptif kualitatif dengan mengambil teknik analisis yaitu studi literatur yang dikombinasikan dengan observasi lapangan dan wawancara. Berdasarkan penelitian ini, diketahui bahwa permasalahan overcrowding disebabkan oleh beberapa faktor seperti permasalahan pada kebijakan pemenjaraan, kurangnya alternatif hukuman non-penjara, dan over criminalization. Adapun implikasi yang ditimbulkan dari kasus overcrowding di mayoritas rumah tahanan dan lembaga pemasyarakatan di Indonesia antara lain adalah menurunnya kesehatan fisik dan mental narapidana, tingginya kasus kekerasan seksual di dalam lembaga pemasyarakatan, tingginya angka bunuh diri di dalam lembaga pemasyarakatan, dan konsistensi peningkatan anggaran pemerintah untuk membiayai lembaga pemasyarakatan. Berdasarkan temuan terkait implikasi overcrowding di Indonesia, maka upaya yang dapat dilakukan dalam mengatasinya adalah dengan mengimplementasikan program-program restoratif non-penjara seperti community-based correction atau penjara terbuka yang dilengkapi dengan pembekalan kerja untuk mengoptimalkan fungsi asimilasi.

PROBLEMATIKA HUKUM PENERAPAN UNDANG-UNDANG INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK (UU ITE) DI INDONESIA Rahmazani
Mimbar Hukum Vol 34 No 1 (2022): Mimbar Hukum
Publisher : Faculty of Law, Universitas Gadjah Mada

Abstrak This article is intended to find out how the legal problems of implementing the Law on Information and Electronic Transactions in Indonesia after the revision in 2016. This research is normative legal research conducted using statutory and conceptual approaches. In addition, a case study approach is also used to deepen the analysis. The study results found that various problems still surround the implementation of Electronic Information and Transactions Law (UU ITE). The most crucial issue that has become a reporting trend is the articles regulating defamation or hate speech, namely Article 27 paragraph 3 and Article 28 paragraph (2). These articles are vulnerable to being used to silence criticism and freedom of opinion. So it is important to revise the ITE Law to guard the course of democracy and justice so that legal order can be achieved. Abstrak Artikel ini ditujukan untuk mengetahui bagaimana problematika hukum penerapan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik di Indonesia pasca revisi pada tahun 2016. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif yang dilakukan dengan menggunakan pendekatan peraturan perundang-undangan (statute approach) dan pendekatan konseptual (conseptual approach), selain itu pendekatan kasus (case study) juga digunakan untuk memperdalam analisis. Hasil penelitian ditemukan bahwa terdapat berbagai persoalan yang masih menyelimuti Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) dalam pengimplementasiannya. Persoalan paling krusial yang menjadi tren pelaporan adalah pasal-pasal yang mengatur tentang defamasi atau pencemaran nama baik dan ujaran kebencian yaitu Pasal 27 ayat 3 dan Pasal 28 ayat (2). Pasal-pasal tersebut rentan digunakan untuk membungkam kritik dan kebebasan berpendapat. Maka revisi kembali terhadap UU ITE penting dilakukan untuk mengawal jalannya demokrasi dan keadilan sehingga tertib hukum dapat tercapai.

PERKEMBANGAN FINANCIAL TECHNOLOGY DI INDONESIA DAN TANTANGAN PENGATURAN YANG DIHADAPI Inda Rahadiyan
Mimbar Hukum Vol 34 No 1 (2022): Mimbar Hukum
Publisher : Faculty of Law, Universitas Gadjah Mada

Abstract Signifikansi konstitusional pada negara hukum dalam kerangka sistem politik adalah kekuasaan kehakiman. Hal tersebut dinilai sebagai bentuk tolakan dalam pelaksanaan suatu negara hukum. Dalam hal ini, pemikiran Imam Al-Mawardi memuat relevansi dengan kekuasaan kehakiman di Indonesia, terutama dalam konteks politik dan hukumnya terkait figur hakim pengadilan. Oleh karenanya penelitian yang dilakukan adalah penelitian pustaka dengan menggunakan metode deskriptif-literal disertai pendekatan yuridis, politis, dan filosofis dalam rangka mengetahui urgensi politik dan hukum sebagai wacana ketatanegaraan di bidang peradilan dari perspektif Imam al-Mawardi terhadap kekuasaan kehakiman di Indonesia. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemikiran konseptual Imam al-Mawardi tentang politik dan hukum dalam kekuasaan kehakiman lebih mengarah pada penguatan aspek hakim sebagai figur sentral di bidang peradilan untuk mewujudkan integritas kekuasaan kehakiman sebagaimana dalam ketatanegaraan Indonesia pada bidang peradilan sebagai bentuk pertanggungjawaban. Abstract Perkembangan financial technology (fintech) yang terjadi secara global telah melahirkan tantangan bagi sektor jasa keuangan. Tantangan pengaturan terutama disebabkan oleh terjadinya desentralisasi sistem keuangan sebagai akibat penyelenggaraan fintech. Permasalahan yang dikaji dalam penelitian ini meliputi: (1) Bagaimana implikasi atas perkembangan fintech dan fenomena desentralisasi sistem keuangan terhadap tantangan pengaturan yang dihadapi di Indonesia? (2) Bagaimana bentuk pengaturan yang dapat diterapkan di Indonesia guna menjawab tantangan perkembangan fintech dan desentralisasi sistem keuangan? Desentralisasi sistem keuangan yang disebabkan oleh penyelenggaraan fintech telah melahirkan tantangan regulasi tersendiri. Tidak adanya pengaturan fintech yang komprehensif dan mampu mengakomodasi fenomena desentralisasi sistem keuangan berpotensi mengakibatkan lemahnya jaminan kepastian dan perlindungan hukum. Penyusunan undang-undang fintech berbasis pendekatan prinsip dapat menjadi solusi guna menjawab tantangan pengaturan yang dihadapi. Karya ini menggunakan metode penelitian yuridis-normatif dengan pendekatan konseptual, pendekatan perundang-undangan, dan pendekatan perbandingan.

MENYEGARKAN PENDEKATAN STUDI HUKUM ACARA PIDANA Aristo Marisi Adiputra Pangaribuan
Mimbar Hukum Vol 33 No 2 (2021): Mimbar Hukum
Publisher : Faculty of Law, Universitas Gadjah Mada

Abstract Suppose we pay attention to Indonesian literature on criminal justice. In that case, the central thesis of most publications are that criminal justice administration is a single system, where actors as a sub-system work together for one clear goal, named justice. We develop a criminal justice model such as adversarial, inquisitorial, and integrated criminal justive systems based on this assumption. This article shows that the reality is not that simple. Through literature review, this article will show that criminal justice is a complex and multi-dimensional subject. The outcome of the system relies heavily on the actors and their interaction when processing a case. This framework has not been widely discussed in the Indonesian literature because of the limited approach to the study of criminal justice. In our study, we are obsessed with models and their comparisons. In the end, this article invites Indonesian academics to refresh our approach to studying criminal justice by expanding our framework in understanding criminal justice as a multi-dimensional subject. Without it, our academic discourse will not develop much. Abstrak Apabila kita melihat literatur hukum acara pidana kita, kita akan menemukan asumsi bahwa hukum acara pidana adalah suatu sistem yang tunggal, di mana para aparat penegak hukum sebagai sub-sistem bekerjasama untuk satu tujuan yang jelas, yaitu keadilan. Dari asumsi ini lahir istilah-istilah model acara pidana seperti adversarial, inquisitorial sampai integrated criminal justice system. Artikel ini menunjukkan bahwa realitanya tidak sesederhana itu. Melalui metode tinjauan literatur, artikel ini akan menunjukkan bahwa hukum acara pidana adalah disiplin ilmu yang kompleks dan multi-dimensional. Luaran dari proses acara pidana lebih banyak ditentukan oleh para aktor dan relasi kerja antar mereka. Kerangka berpikir inilah yang belum banyak dibahas oleh literatur kita karena keterbatasan pendekatan yang lebih banyak terobsesi dengan model dan komparasi model hukum acara pidana. Pada akhirnya, artikel ini mengajak para akademisi untuk menyegarkan pendekatan studi hukum acara pidana dengan jalan memperluas kerangka berpikir yang meletakkan disiplin ilmu acara pidana sebagai proses yang multi-dimensional. Tanpanya, disiplin ilmu hukum acara pidana tidak akan berkembang banyak.

Page 3 of 12 | Total Record : 117

1 2 3 4 5

Filter by Year

2021 2025

Filter By Issues

All Issue Vol 37 No 2 (2025): Mimbar Hukum Vol 37 No 1 (2025): Mimbar Hukum Vol 36 No 2 (2024): Mimbar Hukum Vol 36 No 1 (2024): Mimbar Hukum Vol 35 No 2 (2023): Mimbar Hukum Vol 35 No 1 (2023): Mimbar Hukum Vol 35 (2023): Jurnal Mimbar Hukum Special Issue Vol 34 No 2 (2022): Mimbar Hukum Vol 34 No 1 (2022): Mimbar Hukum Vol 33 No 2 (2021): Mimbar Hukum Vol 33 No 1 (2021): Mimbar Hukum More Issue

Home Page

OAI Link

Editorial Team

Contact

Reviewer

Google Scholar

Contact Name
Haekal Al Asyari

Contact Email
haekal.al.asyari@ugm.ac.id

Phone
+62274-512781

Journal Mail Official
hk-mimbar@ugm.ac.id

Editorial Address
Unit Riset dan Publikasi FH UGM, Gedung IV Lantai 2 Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, Jalan Sosio Yustisia Nomor 1 Bulaksumur, Yogyakarta 5528.

Location
Kab. sleman,

Daerah istimewa yogyakarta

INDONESIA

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Home Page

OAI Link

Editorial Team

Contact

Reviewer

Google Scholar

Contact Name Haekal Al Asyari

Contact Email haekal.al.asyari@ugm.ac.id

Phone +62274-512781

Journal Mail Official hk-mimbar@ugm.ac.id

Editorial Address Unit Riset dan Publikasi FH UGM, Gedung IV Lantai 2 Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, Jalan Sosio Yustisia Nomor 1 Bulaksumur, Yogyakarta 5528.

Location Kab. sleman, Daerah istimewa yogyakarta INDONESIA

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Contact Name
Haekal Al Asyari

Contact Email
haekal.al.asyari@ugm.ac.id

Phone
+62274-512781

Journal Mail Official
hk-mimbar@ugm.ac.id

Editorial Address
Unit Riset dan Publikasi FH UGM, Gedung IV Lantai 2 Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, Jalan Sosio Yustisia Nomor 1 Bulaksumur, Yogyakarta 5528.

Location
Kab. sleman,

Daerah istimewa yogyakarta

INDONESIA