Articles
119 Documents
<![CDATA[Tindak Pidana Korupsi Di Era Pandemic Global ]]>
<![CDATA[herman suherman]]>
<![CDATA[ Aktualita : Jurnal Hukum Volume 3 No.2 2020 ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Islam Bandung ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (677.337 KB)
|
DOI: 10.29313/aktualita.v0i0.6761
<![CDATA[Corruption is a serious crime in Indonesia that has destroyed the foundation of the state and nation. Not Only is corruption destrimental to the state, but it also snatches social right and economic developmens in general.This crime is very difficult to eradicate, because it is often committed through a systematic way and involved the people who hold economic and political power. The impacts of corruption are devastating. to overcome the problems can be formulated policy formulation of capital punishment law against perpetrators of corruption in Indonesia in the future by making some exceptions and change to article 2 in Law no. 20 ofP 2001 on amendment to Law Number 31 year 1999 concerning the Eradication of Corruption.]]>
<![CDATA[Koordinasi Penyidikan Tindak Pidana Korupsi Sebagai Upaya Mewujudkan Sistem Peradilan Pidana Terpadu ]]>
<![CDATA[Zulhadi Savitri Noor]]>
<![CDATA[ Aktualita : Jurnal Hukum Volume 1 No. 1 (Juni) 2018 ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Islam Bandung ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (229.773 KB)
|
DOI: 10.29313/aktualita.v1i1.3725
<![CDATA[Koordinasi penyidikan tindak pidana korupsi akan menciptakan sebuah sistem peradilan pidana yang sinergis. Namun demikian koordinasi antar lembaga pengakan hukum masih sulit untuk diterapkan sehingga menyebabkan kelambanan dalam penuntasan perkara tindak pidana korupsi. Penelitian ini bertujuan: 1) Untuk mengetahui koordinasi penyidikan dalam penanganan perkara tindak pidana korupsi antar lembaga penegak hukum untuk percepatan proses peradilan; 2) Untuk menemukan koordinasi penyidikan tindak pidana korupsi antar lembaga penegak hukum dalam mewujudkan sistem peradilan pidana terpadu (integrated criminal justice system).]]>
<![CDATA[PEMBATALAN MEREK TERDAFTAR DIHUBUNGKAN DENGAN ASAS KEPASTIAN HUKUM BAGI PEMILIK MEREK ]]>
<![CDATA[asep suryadi]]>
<![CDATA[ Aktualita : Jurnal Hukum Volume 2 No. 1 (Juni) 2019 ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Islam Bandung ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (1071.414 KB)
|
DOI: 10.29313/aktualita.v2i1.4688
<![CDATA[Pendaftaran Merek sangat penting, mengingat hak atas merek sebagai hak eksklusif bagi pemilik merek timbul dari adanya pendaftaran. Dalam praktik, ternyata merek yang sudah didaftarkan, dapat dibatalkan melalui gugatan ke pengadilan. Tujuan penelitian untuk memahami pengaturan pembatalan merek terdaftar dalam sistem pendaftaran konstitutif, untuk menjelaskan implementasi pembatalan merek terdaftar dalam sistem pendaftaran konstitutif dihubungkan dengan asas kepastian hukum.Metode pendekatan berupa yuridis normatif, spesifikasi penelitian bersifat deskriptif analitis, sumber data berupa data sekunder, teknik pengumpulan data berupa studi dokumen dan dianalisis dengan metode normatif kualitatif.Pengaturan pembatalan merek terdaftar dalam sistem pendaftaran konstitutif khususnya di Indonesia, sudah diatur dalam UU No. 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis, pada Pasal 76 sampai dengan Pasal 79. Implementasi pembatalan merek terdaftar dalam sistem pendaftaran konstitutif sudah sesuai dengan asas kepastian hukum.]]>
<![CDATA[PENOLAKAN DISPENSASI PENGADILAN AGAMA CIANJUR TERHADAP PERKAWINANDI BAWAH UMUR MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1974 TENTANG PERKAWINAN DAN HUKUM ISLAM ]]>
<![CDATA[elan nurdiana]]>
<![CDATA[ Aktualita : Jurnal Hukum Volume 3 No.1 2020 ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Islam Bandung ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (818.275 KB)
|
DOI: 10.29313/aktualita.v0i0.5686
<![CDATA[Salah satu indikasi kematangan jiwa dan raga seseorang adalah usia dan oleh karena itu, penentuan batas minimal usia kawin menjadi sangat penting demi tujuan perkawinan itu sendiri. Latar belakang terjadinya penolakan dispensasi pernikahan oleh Pengadilan Agama Cianjur terhadap perkawinan di bawah umur salah satunya adalah usia calon pengantin wanita yang masih relatif muda, yakni 14 tahun. Selain itu, status pekerjaan calon suami yang dinilai oleh Majlis Hakim tidak akan dapat menjamin dalam pemenuhan hak-haknya kepada calon istrinya. Akibat hukum bagi perempuan yang melakukan perkawinan di bawah batas minimal usia perkawinan menurut Undang-Undang Perkawinan adalah tidak sah dan dapat dibatalkan atau ditangguhkan, sedangkan dalam perspektif hukum Islam, jika calonnya pengantin pria maupun wanitanya sudah baligh, dan rukun serta syarat perkawinannya terpenuhi, maka perkawinannya adalah sah.]]>
<![CDATA[SENGKETA KEPEMILIKAN HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL SEBAGAI HARTA BERSAMA DALAM KASUS PERCERAIAN ]]>
<![CDATA[Irma Sylviyani Herdian]]>
<![CDATA[ Aktualita : Jurnal Hukum Volume 3 No.2 2020 ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Islam Bandung ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (1023.296 KB)
|
DOI: 10.29313/aktualita.v0i0.6038
<![CDATA[Hak kepemilikan atas HKI dapat dimiliki oleh orang perorangan maupun badan hukum dilihat dari siapa yang menghasilkan karya dari HKI tersebut. HKI yang dimilki oleh orang perorangan secara otomatis menjadi harta kekayaan pribadi dari orang yang namanya tercantum dalam sertifikat HKI yang bersangkutan. HKI yang dimiliki pada saat terjadinya ikatan perkawinan secara otomatis akan menjadi harta bersama, selama tidak terdapat perjanjian pra nikah diantara keduanya. Atas dasar tersebut, tidak jarang hal itu menjadi sengketa saat terjadinya perceraian. Metode pendekatan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis normatif, yaitu metode penelitian hukum yang dilakukan dengan meneliti bahan pustaka atau data sekunder. Dalam kasus perceraian, masing-masing pihak, baik suami ataupun istri berhak atas pembagian harta bersama sebagaimana tercantum dalam Kompilasi Hukum Islam. Hal tersebut tidak terkecuali untuk HKI sebagai objek harta bersama. Masing-masing pihak berhak atas hak ekonomi dari penggunaan HKI tersebut baik selama dalam masa perkawinan maupun setelah terjadinya perceraian sampai batas waktu perlindungan HKI tersebut berakhir.]]>
<![CDATA[Kebijakan Formulasi Pemberian Remisi Yang Berorientasi Pada Kepentingan Narapidana Kasus Korupsi Dalam Sistem Peradilan Pidana Di Indonesia Dalam Rangka Pemenuhan Hak-Hak Narapidana ]]>
<![CDATA[Chepi Ali Firman Zakaria]]>
<![CDATA[ Aktualita : Jurnal Hukum Volume 1 No. 1 (Juni) 2018 ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Islam Bandung ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (287.565 KB)
|
DOI: 10.29313/aktualita.v1i1.3711
<![CDATA[Salah satu tugas dari sistem pemasyarakatan, adalah memberikan pelayanan dan perlindungan terhadap hak-hak narapidana, diantaranya hak untuk mendapatkan remisi, yang diberikan kepada Narapidana dan Anak Pidana. Berkaitan dengan remisi untuk narapidana kasus korupsi, diatur dalam PP Nomor 99 Tahun 2012. Pemberlakuan PP ini menimbulkan pro kontra, karena dianggap memperberat syarat untuk pemberian remisi bagi narapidana yang melakukan tindak pidana berat seperti terorisme, narkotika, dan korupsi. Akibat adanya pro kontra ini, timbul keinginan dari Kemenkumham untuk merevisi PP tersebut, karena dianggap memperberat syarat pemberian remisi.]]>
<![CDATA[PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP HAK RUMAH SAKIT SWASTA ATAS KETERLAMBATAN PEMBAYARAN KLAIM DALAM PELAKSANAAN JKN DIHUBUNGKAN DENGAN PERMENKES NOMOR 71 TAHUN 2013 TENTANG PELAYANAN KESEHATAN PADA JKN ]]>
<![CDATA[abdurrahman hakim]]>
<![CDATA[ Aktualita : Jurnal Hukum Volume 2 No. 1 (Juni) 2019 ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Islam Bandung ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (589.798 KB)
|
DOI: 10.29313/aktualita.v2i1.4664
<![CDATA[Dalam pelaksanaan kerjasama antara rumah sakit swasta dengan BPJS terdapat hal yang memberatkan rumah sakit sebagai provider BPJS, antara lain pembayaran klaim tagihan yang tertunda. Hal tersebut dapat menimbulkan kerugian dalam pengelolaan rumah sakit. Kerugian yang dialami oleh rumah sakit terdapat pada cash flow rumah sakit yang dapat mengakibatkan pelayanan terhambat dan memungkinkan terhentinya keberlangsungan rumah sakit. Berdasarkan hal tersebut perlu adanya perlindungan hukum terhadap rumah sakit dalam Sistem Jaminan Kesehatan Nasional. Oleh karena itu, penulis mengangkat judul “Perlindungan Hukum Terhadap Hak Rumah Sakit Atas Keterlambatan Pembayaran Klaim Dalam Pelaksanaan Jaminan Kesehatan Nasional Dihubungkan Dengan Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2013 Tentang Pelayanan Kesehatan Pada Jaminan Kesehatan Nasional”. Penelitian ini menggunakan pendekatan hukum normatif (normative legal research). Perlindungan hukum terhadap hak-hak rumah sakit swasta dalam pelaksanaan Jaminan Kesehatan Nasional diatur berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2013 Tentang Pelayanan Kesehatan Pada Jaminan Kesehatan Nasional, yang diwujudkan dalam perjanjian kerjasama antara rumah sakit dengan BPJS Kesehatan dalam Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN). Sementara itu, upaya-upaya hukum yang dapat dilakukan oleh rumah sakit swasta jika terjadi keterlambatan dalam pembayaran klaim dalam pelaksanaan jaminan kesehatan nasional yaitu penyelesaian sengketa melalui peradilan, penyelesaian sengketa non-peradilan, dan lembaga anjak piutang.]]>
<![CDATA[PERKAWINAN DIBAWAH UMUR DITINJAU DARI UU NO.1 TAHUN 1974 TENTANG PERKAWINAN DIHUBUNGANKAN DENGAN HUKUM ISLAM SERTA DAMPAKNYA TERHADAP KESEHATAN REPRODUKSI ]]>
<![CDATA[iga made agung]]>
<![CDATA[ Aktualita : Jurnal Hukum Volume 2 No. 2 (Desemberi) 2019 ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Islam Bandung ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (897.942 KB)
|
DOI: 10.29313/aktualita.v2i2.5178
<![CDATA[Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis sejauh mana perkawinan di bawah umur ditinjau dari Undang-Undang Perkawinan dihubungkan dengan hukum Islam; serta serta untuk mengetahui sejauh mana dampaknya terhadap kesehatan reproduksi,serta untuk mengetahui kebijakan pemerinah dalam mencegah perkawinan dibawah umur.Penelitian ini mempergunakan methoda yang bersifat yuridis normative dengan Spesifikasi deskriptif analistik danTeknik analisis data mempergunakan teknik kualitatif normatif.Hasil dari penelitian ini adalah (1) Dalam hukum Islam menetapkan baligh sebagai syarat sahnya sebuah pernikahan yaitu mimpi basah bagi pria dan menstrulasi bagi wanita dan asalkan juga telah mampu memenuhi segala persyaratannya, serta pernikahan yang dilaksanakan tersebut bertujuan untuk membentuk keluarga sakinnah mawaddah warohmah. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 membatasi umur melaksanakan perkawinan yaitu 19 tahun bagi pria dan 16 tahun bagi wanita dan apabila ingin menikahdibawah umur maka akan ada dispensasi dari pengadilan. (2) Banyak dampak yang ditimbulkan akibat perkawinan dibawah umur baik secara sosial, psikologi, dan kesehatan terutama kesehatan reproduksi. Hal ini sangat penting karena kesehatan reproduksi berpengaruh pada kualitas janin yang dihasilkan, dan juga mempengaruhi tingkat kesehatan ibu. Secara fisik, melahirkan dibawah usia 20 sangat beresiko bagi seorang perempuan, dimana organ reproduksinya belum kuat untuk melahirkan. Hal ini menjadi penyumbang tingginya angka kematian ibu saat melahirkan.(3) Pemerintah mempunyai kewajiban untuk mencegah perkawinan dibawah umur guna menjadikan keluarga yang bahagia, sehat dan cerdas.]]>
<![CDATA[KEDUDUKAN BANK ASING DALAM PERBANKAN INDONESIA DIHUBUNGKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 10 TAHUN 1998 TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 7 TAHUN 1992 TENTANG PERBANKAN ]]>
<![CDATA[WALIYUNISA WALIYUNISA]]>
<![CDATA[ Aktualita : Jurnal Hukum Volume 3 No.1 2020 ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Islam Bandung ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (851.145 KB)
|
DOI: 10.29313/aktualita.v0i0.5970
<![CDATA[Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis Kedudukan bank Asing di Indonesia dihubungkan dengan Undang-undang yang berlaku di Indonesia adalah sama dengan bank umum nasionaI. Hal tersebut ditegaskan dalam Undang Undang Perbankan Tahun 1992, dan dalam Undang Undang Perbankan yang baru Nomor 10 Tahun 1998. Dengan kedudukan yang sama antara bank Asing dan bank umum nasional tersebut, Bank Indonesia selaku pembina dan pengawas bank umum di Indonesia, serta memberi perlakuan yang sama pada bank Asing. Perlakuan yang sama tersebut meliputi penilaian tingkat kesehatan bank maupun peraturan-peraturan Perbankan Nasional Indonesia. Tetapi Peraturan Perundang-undangan secara khusus yang mengatur tentang Bank Asing di Indonesia belum ada. Karena peraturan perundang-undangan di Indonesia belum secara jelas mengatur hubungan hukum antara Nasabah dan bank, maka perlindungan hukum bagi nasabah bank Asing khususnya bersifat tindakan preventif. Misalnya saja peraturan yang ditetapkan Bank Indonesia mengenai tingkat kesehatan bank Asing yang boleh beroperasi di Indonesia, maupun peraturan mengenai pencabutan ijin usaha suatu bank Asing, apabila keberadaan bank Asing dianggap membahayakan Perbankan Nasional Indonesia.]]>
<![CDATA[Rukun Dan Syarat Akad Pembiayaan Murabahah Dalam Bentuk Akta Otentik Di Bank Syariah ]]>
<![CDATA[Dhody Ananta Rivandi Widjajaatmadja]]>
<![CDATA[ Aktualita : Jurnal Hukum Volume 1 No. 1 (Juni) 2018 ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Islam Bandung ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (329.319 KB)
|
DOI: 10.29313/aktualita.v1i1.3713
<![CDATA[Rukun dan Syarat yang berlaku pada suatu perjanjian/kontrak adalah rukun dan syarat yang berlaku pada akad dan merupakan unsur-unsur yang harus terpenuhi yang akan menentukan terbentuknya akad. Praktik pembuatan akad pada perbankan syariah pada umumnya berlaku format baku dimana draf disiapkan oleh pihak bank sehingga pihak bank telah menyediakan draf akad pembiayaan pada hampir semua akad termasuk akad pembiayaan murabahah dan selanjutnya format atau draf tersebut menjadi dasar dibuatkannya akta akad pembiayaan murabahah yang disahkan di hadapan notaris, untuk itu diperlukan kajian dan analisis atas peraturan dan implementasi rukun dan syarat akad pembiayaan murabahah yang dibuat dalam bentuk akta otentik.]]>
