Garuda - Garba Rujukan Digital

Article Per Year (5 Year)

All

Aktualita : Jurnal Hukum

aktualita
Website

Published by Universitas Islam Bandung

ISSN : 26209101 EISSN : 26209098 DOI : https://doi.org/10.29313/aktualita.v1i2.3996

Core Subject : Religion, Social,

Religion Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences

Jurnal Hukum is academic law journal published two times a year by Faculty of Law, Universitas Islam Bandung (UNISBA). Since February 2018 editorial board decide to change publication period June and December. The accepted articles will be available online following the journal peer-reviewing process. Language used in this journal is English and Bahasa.

Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Hukum

Articles 119 Documents

8 9 10 11 12

Perlindungan Hukum Terhadap Janda/Duda Pasca Dispensasi Kawin Dan Akibat Hukumnya Munadhiroh Munadhiroh
Aktualita : Jurnal Hukum Volume 1 No. 1 (Juni) 2018
Publisher : Universitas Islam Bandung

Perkawinan bertujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhahan Yang Maha Esa (Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974). Perkawinan menganut prinsip, calon suami isteri itu harus telah masak jiwa raganya agar perkawinan dapat berjalan dengan baik tanpa berakhir pada perceraian dan mendapat keturunan yang baik dan sehat. Demi terwujudnya tujuan dan prinsip perkawinan, maka diatur adanya batasan usia untuk melaksanakan perkawinan. yaitu perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria sudah mencapai umur 19 tahun dan pihak wanita sudah mencapai umur 16 tahun (Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974). Di Pengadilan Agama Tulungagung ditemukan fakta adanya perkara dispensasi kawin yang diajukan oleh janda, namun umurnya belum mencapai batas usia minimal untuk menikah (kurang dari 16 tahun). Pedekatan yang dipakai dalam penelitian ini adalah metode yuridis normative, melalui dua pendekatan, yaitu pendekatan statute approach dan case approach. Tehnik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi pustaka (library research), studi dokumen dan wawancara. Tahnik analisa data dilakukan dengan mengklasifikasi data, kemudian data disusun secara sistematis kemudian dianalisa, sehingga dapat ditarik suatu kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pertimbangan Pengadilan Agama terhadap permohonan dispensasi kawin janda/duda yang pernah memperoleh penetapan dispensasi kawin adalah dengan menolak permohonan tersebut karena janda/duda secara hukum dianggap telah dewasa dan cakap melakukan perbuatan hukum.

IMPLIKASI PERALIHAN KEWENANGAN BIDANG PERIZINAN PERTAMBANGAN UMUM DARI DAERAH KABUPATEN /KOTA KEPADA PROVINSI JAWA BARAT BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2014 TENTANG PEMERINTAHAN DAERAH DIHUBUNGKAN DENGAN ASAS-ASAS UMUM PEMERINTAHAN YANG BAIK (Studi Kasus Di Kabupaten Purwakarat) bambang widya
Aktualita : Jurnal Hukum Volume 2 No. 1 (Juni) 2019
Publisher : Universitas Islam Bandung

Penelitian ini dengan latar belakang yaitu untuk mengetahui bagaimana kewenangan pengelolaan pertambangan di Kabupaten Purwakarta berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Derah. Tujuan penulisan ini adalah untuk mengetahui Bagaimana Kewenangan Pengelolaan pertambangan berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah dan untuk mengetahui Bagaimana Implementasi Kewenangan Pengelolaan pertambangan berdasarkan Undang- Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah. Hasil penelitian menunjukan bahwa pengaturan pertambangan berdasarkan Undang Undang-Nomor 23 Tahun 2014, urusan energi dan sumberdaya mineral yang ada di kabupaten / kota diserahkan seluruhnya kepada pemerintah provinsi, sedangkan daerah terkena dampak berada di kabupaten/kota, tidak ada pemilahan kewenangan baik secara komoditas maupun kriteria yang memberikan peluang melakukan pengaturan kepada pihak kabupaten/kota. Implementasi pengelolaan pertambangan di Kabupaten Purwakarta berdasarkan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 sudah benar dengan adanya pembagian kewenangan antara pemerintah pusat, pemerintah daerah provinsi, dan pemerintah kabupaten. tetapi tidak melupakan faktor pengawasan dan pengendalian. sedangkan Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014 hanya dibagi antara Pemerintah Pusat dan Daerah provinsi. Perizinan menjadi kewenangan pemerintah provinsi menjadi tidak sederhana, jarak yang jauh dengan tata cara proses rumit, pengawasan dan pengendalian tidak terkendali karena menjadi kewenangan pemerintah pusat. Kesimpulan yaitu pengaturan kewenangan pertambangan berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 bertentangan dengan teori Otonomi Daerah. Undang Undang 23 Tahun 2014 memiliki kelemahan secara teori sistem hukum dengan tidak memberikan kewenangan pada pemerintah daerah kabupaten.

PERLINDUNGAN HUKUM BAGI DOKTER GIGI DALAM MELAKUKAN PELAYANAN KESEHATAN DI PUSKESMAS dedy kuswandi
Aktualita : Jurnal Hukum Volume 2 No. 2 (Desemberi) 2019
Publisher : Universitas Islam Bandung

Puskesmas adalah sarana pelayanan kesehatan dasar di Indonesia. Salah satu pelayanan kesehatan di Puskesmas yaitu pelayanan kesehatan gigi dan mulut. Hubungan hukum antara dokter gigi dan pasien di Puskesmas merupakan suatu perhubungan hukum yang lahir atas dasar perjanjian terapeutik. Akan tetapi, seringkali pasien menuntut dokter karena penyakitnya tidak berhasil disembuhkan, padahal dalam kontrak terapeutik objek perjanjian adalah usaha atau upaya sebaik-baiknya dari dokter untuk menyembuhkan dan bukan sembuh atau tidak sembuhnya pasien. Penulisan ini bertujuan untuk mengetahui perlindungan hukum bagi dokter gigi dalam melakukan pelayanan kesehatan terhadap pasien di Puskesmas. Metode penelitian yang digunakan yaitu yuridis normatif yang bersifat deskriptif, menggunakan data sekunder melalui studi kepustakaan dan studi lapangan, yang di analisis secara kualitatif. Hasil penelitian menunjukan bahwa perlindungan hukum bagi dokter gigi dalam melakukan pelayanan kesehatan di Puskesmas merupakan hak yang diberikan oleh hukum sepanjang telah melakukan tugasnya sesuai dengan standar profesi dan standar prosedur operasional.

Jangka Waktu Perlindungan Hukum Atas Hak Merek Dalam Tinjauan Maslahah Mursalah Yoghi Arief Susanto
Aktualita : Jurnal Hukum Volume 3 No.2 2020
Publisher : Universitas Islam Bandung

AbstrakPenelitian ini bertujuan untuk mengkaji kesesuaian terhadap jangka waktu perlindungan hukum atas hak merek dalam UU No. 20 tahun 2016 tentang Hak Merek dan Indikasi Geografis dengan Konsep Maslahah Mursalah dalam Hukum Islam. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif, dengan metode deskriptif analitis, dengan analisis menggunakan library research. Hasil penelitian ini menjelaskan bahwa jangka waktu dalam UU merek tidak bersifat mutlak karena bisa diperpanjang , dengan tujuan kemaslahatan agar barang/jasa dari merek tersebut bisa dirasakan manfaatnya bagi masyarakat, tidak dibiarkan setelah di daftarkan, hal ini berkaitan dengan perpanjangan merek di pasal 36 UU Merek. Kedudukan merek yang tidak terdaftar tidak memiliki kekuatan hukum dan perlindungan hukum, sehingga berpotensi menimbulkan mafsadat padahal hal tersebut harus di hindari karena tidak memberikan kepastian hukum.Kata Kunci : Hak Merek, Perlindungan, Maslahah Mursalah.

Kebijakan Kriminal Tindak Pidana Poligami Dikaitkan Dengan Sistem Hukum Perkawinan Indonesia Ateng Sudibyo
Aktualita : Jurnal Hukum Volume 1 No. 1 (Juni) 2018
Publisher : Universitas Islam Bandung

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan pada dasarnya menganut asas monogami, tetapi asas monogami tersebut tidaklah mutlak, namun pelaku poligami sering mengambil jalan pintas untuk bisa melegalkan perkawinannya. Oleh karena itu tindakan tersebut termasuk pelanggaran terhadap Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, walaupun ancaman sanksi pidananya hanya dimuat dalam Peraturan Pemerintah. Lain halnya di KUHP ancaman sanksi pidana poligami diatur dalam Pasal 279 KUHP. Kebijakan Aplikatif terhadap tindak pidana poligami, belum mencerminkan kepastian hukum. Hal ini dikarenakan sanksi pidana dalam Pasal 279 KUHP dan Pasal 45 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 masih terdapat ketidaksinkronan hukum. Jika ditinjau dari asas lex specialis derogat legi generalis yang menyatakan, bahwa Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 sebagai kesatuan yang tidak terpisahkan dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, merupakan aturan khusus yang berkenaan dengan tindak pidana poligami dan memiliki kekuatan untuk mengeyampingkan ketentuan pidana dalam Pasal 279 KUHP. Konsep kebijakan kriminal tindak pidana poligami masa yang akan datang seharusnya menerapkan asas ultimum remedium. Jika dilihat dari kebijakan kriminal, upaya penanggulangan tindak pidana poligami harus lebih ditekankan pada sarana non-penal.

PENYELESAIAN HUKUM KREDIT UMKM YANG WANPRESTASI (Studi Kasus di Bank BRI Kota Tasikmalaya) rani mariana
Aktualita : Jurnal Hukum Volume 1 No. 2 (Desember) 2018
Publisher : Universitas Islam Bandung

Permasalahan kredit diawali dari kualitas analisa kredit. Analisa yang baik menghasilkan kualitas kredit yang baik. Namun demikian dalam pemberian kredit, analisa kredit yang baik pun dapat terjadi wanprestasi dikarenakan faktor bisnis dan hal-hal yang diluar kendali bisnis (Force Major). Kredit yang wanprestasi harus segera diselesaikan melalui penyelesaian kredit. Penyelesaian Hukum Kredit UMKM di BRI Tasikmalaya dilaksanakan melalui beberapa tahapan yaitu: Restrukturisasi Kredit, Penyelesaian Kredit dibawah tangan dan Penyelesaian Kredit melalui Saluran Hukum. Penyelesaian Kredit UMKM melalui saluran hukum dilaksanakan dengan Gugatan Sederhana ke Pengadilan Negeri dan Parate Eksekusi melalui Lelang.

EKONOMI ISLAM DAN POLITIK HUKUM DI INDONESIA Dudi Badruzaman
Aktualita : Jurnal Hukum Volume 2 No. 2 (Desemberi) 2019
Publisher : Universitas Islam Bandung

ABSTRACTThis research will describe the history of modern Islamic economic and political relations with the law in an effort to formulate various Islamic economic laws. This article also describes the position of the Islamic economy in the Indonesian legal system so that a description of how Islamic economy can be implemented in the Indonesian economy will be obtained. This study aims to find a basis for the development of Islamic economic law in two periods, the New Order and the Reformation Era. So that Islamic economic instruments can be used as an important part of the mainstream of national economic policy, there needs to be a systematic effort to create a sharia economic political design. This design must include three main domains, namely the realm of regulation and the rule of law, the realm of institutional strengthening and expansion, and the realm of internalizing sharia economic values in the life of the state and society.Keyword: Islamic Economics, Politics of Law, and Governance ABSTAKPenelitian ini akan menguraikan sejarah hubungan ekonomi dan politik Islam modern dengan hukum dalam upaya merumuskan berbagai UU ekonomi Islam. Artikel ini juga menggambarkan posisi ekonomi Islam dalam sistem hukum Indonesia sehingga akan diperoleh deskripsi bagaimana implementasi ekonomi Islam dalam perekonomian Indonesia. Penelitian ini bertujuan untuk mencari dasar bagi pengembangan hukum ekonomi Islam yang ada di dua periode, Orde Baru dan Era Reformasi. Agar instrumen-instrumen ekonomi syariah dapat dijadikan sebagai bagian penting dari mainstream kebijakan ekonomi nasional, maka perlu ada upaya sistematis dalam menciptakan desain politik ekonomi syariah. Desain ini harus mencakup tiga ranah utama, yaitu ranah regulasi dan aturan hukum, ranah penguatan dan ekspansi kelembagaan, serta ranah internalisasi nilai ekonomi syariah dalam kehidupan negara dan masyarakat. Kata kunci: Ekonomi Islam, Politik Hukum, dan Tata Hukum

IMPLEMENTASI DELIK FORMIL DALAM UNDANG-UNDANG NOMOR 31 TAHUN 1999 JUNCTO UNDANG-UNDANG NOMOR 20 TAHUN 2001 TENTANG PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSI DIHUBUNGKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 2004 TENTANG PERBENDAHARAAN NEGARA DAN PENGARUHNYA TERHADAP PELAKSANAAN PIDANA PEMBAYARAN UANG PENGGANTI raden pandji amiarsa
Aktualita : Jurnal Hukum Volume 1 No. 2 (Desember) 2018
Publisher : Universitas Islam Bandung

Undang-undang Tindak Pidana Korupsi bertujuan agar memulihkan kerugian keuangan negara dan perekonomian negara, sedangkan dalam tataran praktek peradilan, penjatuhan pidana penjara lebih banyak dilakukan dibanding upaya pengembalian kerugian negara yang sesungguhnya mekanismenya sudah ada pada Undang-undang Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diatur dalam Pasal 18 ayat 1 huruf b berupa pidana tambahan yang disebut Pembayaran Uang Pengganti. Tujuan dari penelitian ini adalah, untuk mengetahui implementasi delik formil pada Pasal 2 dan 3 Undang-Undang No 31 Tahun 1999 Jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dihubungkan dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara dan pengaruhnya terhadap penutupan kerugian keuangan negara melalui pelaksanaan pidana pembayaran uang pengganti, upaya pengembalian keuangan negara berdasarkan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara, dan prospek penutupan kerugian negara melalui pidana pembayaran uang pengganti dalam tindak pidana korupsi di masa yang akan datang.

FUNGSIONALISASI HUKUM PIDANA TERHADAP KORPORASI YANG MELAKUKAN PEMBUANGAN LIMBAH B3 (BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN) DI DAERAH ALIRAN SUNGAI CITARUM DIHUBUNGKAN DENGAN ASAS KEADILAN gatot satrio utomo
Aktualita : Jurnal Hukum Volume 2 No. 2 (Desemberi) 2019
Publisher : Universitas Islam Bandung

Salah satu contoh dari tindak pidana lingkungan hidup adalah pencemaran air sungai, Daerah Aliran Sungai (DAS) Citarum merupakan salah satu sungai terpanjang. Ironisnya kondisi sungai Citarum saat ini dalam keadaan kritis akibat dari segala faktor yang ada, seperti pencemaran lingkungan hidup yang melibatkan korporasi, sebagai akibat dari aktivitasnya yang berskala besar dalam menjalankan usahanya. Penegakan hukum lingkungan dalam arti yang luas, yaitu meliputi preventif dan represif. Untuk memahami fungsionalisasi penegakan hukum pidana terhadap korporasi yang melakukan pembuangan limbah B3 (bahan berbahaya dan beracun) di daerah aliran sungai Citarum dengan asas keadilan. Untuk memahami penegakan hukum pidana terhadap korporasi yang melakukan pembuangan limbah B3 (bahan berbahaya dan beracun) di daerah aliran sungai Citarum. Metode Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis normatif. Fungsionalisasi hukum pidana dalam rangka pencegahan dan penanggulangan kejahatan umumnya serta kejahatan korporasi yang melakukan pembuangan limbah B3 di daerah aliran sungai Citarum dapat dilakukan beberapa tahap. Tahapan tersebut antara lain tahap formulasi, tahap aplikasi dan tahap eksekusi.

STATUS AKTA PERBANKAN SYARIAH YANG DIBUAT OLEH NOTARIS DIHUBUNGKAN DENGAN KEWENANGAN YANG DIATUR OLEH UNDANG-UNDANG NO.2 TAHUN 2014 SEBAGAI PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NO.30 TAHUN 2004 TENTANG JABATAN NOTARIS Ela Nurlaela
Aktualita : Jurnal Hukum Volume 3 No.1 2020
Publisher : Universitas Islam Bandung

Negara Indonesia adalah Negara Hukum yang dalam setiap interaksi masyarakat dan negara senantiasa didasarkan kepada hukum. Terciptanya kepastian hukum adalah merupakan salah satu tujuan dari negara hukum. Pengesahan atau legalisasi atas pengikatan-pengkatan hukum oleh masyarakat yang dilakukan oleh notaris juga merupakan bentuk pengukuhan untuk adanya kepastian hukum. UU No. 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris yang diubah dengan UU No. 2 Tahun 2014 tentang Perubahan UU No. 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris, telah memberikan kewenangan kepada notaris untuk melakukan pembuatan akta-akta otentik tentang pengikatan hukum. Dalam praktik bank syariah, akad tersebut dituliskan dengan menggunakan dua bentuk akta. Salah satunya dibuat dengan menggunakan akta notaris.Mengingat urgensi dari akad yang dituangkan dalam bentuk akta notaris sebagai konkretisasi dari adanya hubungan hukum antara bank syariah dengan nasabah. maka tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui perumusan akad produk pembiayaan yang berbentuk akta notaris dan untuk mengetahui penerapan prinsip syariah pada akad produk pembiayaan dalam bentuk akta notaris.Perumusan akad produk pembiayaan yang berbentuk akta notaris didasarkan pada UUJN 2014 Pasal 1 angka (1) menyebutkan, Notaris adalah pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta otentik dan memiliki kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang ini atau undang-undang lainnya.Terkait pemenuhan prinsip syariah pada akad produk pembiayaan dalam bentuk akta notaris belum sepenuhnya ditaati sehingga berpotensi tidak sah berdasarkan ketentuan hukum Islam.Kata Kunci : Prinsip Syariah, Akta Notaris, status akta.

Page 10 of 12 | Total Record : 119

8 9 10 11 12

Filter by Year

2018 2020

Filter By Issues

All Issue Volume 3 No.2 2020 Volume 3 No.1 2020 Volume 2 No. 2 (Desemberi) 2019 Volume 2 No. 1 (Juni) 2019 Volume 1 No. 2 (Desember) 2018 Volume 1 No. 1 (Juni) 2018

Home Page

OAI Link

Editorial Team

Contact

Reviewer

Google Scholar

Contact Name
Dadi Ahmadi

Contact Email
dadi.ahmadi@gmail.com

Phone
+6281320484892

Journal Mail Official
aktualita@unisba.ac.id

Editorial Address
Jl. Purnawarman No.59 Bandung

Location
Kota bandung,

Jawa barat

INDONESIA

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Home Page

OAI Link

Editorial Team

Contact

Reviewer

Google Scholar

Contact Name Dadi Ahmadi

Contact Email dadi.ahmadi@gmail.com

Phone +6281320484892

Journal Mail Official aktualita@unisba.ac.id

Editorial Address Jl. Purnawarman No.59 Bandung

Location Kota bandung, Jawa barat INDONESIA

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Contact Name
Dadi Ahmadi

Contact Email
dadi.ahmadi@gmail.com

Phone
+6281320484892

Journal Mail Official
aktualita@unisba.ac.id

Editorial Address
Jl. Purnawarman No.59 Bandung

Location
Kota bandung,

Jawa barat

INDONESIA