Articles
119 Documents
<![CDATA[TANGGUNG JAWAB HUKUM RUMAH SAKIT TERHADAP PROSES KREDENSIAL TENAGA MEDIS BERDASARKAN PERMENKES No 755 TAHUN 2011 TENTANG PENYELENGGARAAN KOMITE MEDIK DI RUMAH SAKIT SRIWIJAYA EYE CENTRE PALEMBANG ]]>
<![CDATA[nita sri mardiani]]>
<![CDATA[ Aktualita : Jurnal Hukum Volume 1 No. 2 (Desember) 2018 ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Islam Bandung ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (241.703 KB)
|
DOI: 10.29313/aktualita.v1i2.4016
<![CDATA[Rumah sakit Sriwijaya Eye Centre membutuhkan proses kredensial untuk menjamin akuntabilitas tenaga kesehatan. Proses ini adalah bentuk tanggung jawab rumah sakit terhadap masyarakat atas kepercayaan untuk menjaga keselamatan pasien, namun gambaran implementasi proses kredensial di rumah sakit ini belum berdasar pada konsep profesionalisme yang menyebabkan proses kredensial yang dilakukan oleh komite medik masih belum adekuat. Penelitian ini bertujuan (1) untuk mengetahui tanggung jawab hukum rumah sakit terhadap proses kredensial tenaga medis dalam menentukan kelayakan pemberian kewenangan klinis ditinjau dari Permenkes No 755 Tahun 2011 Tentang Penyelenggaraan Komite Medik di Rumah Sakit Sriwijaya Eye Centre Palembang. (2). untuk menemukan upaya komite medik dalam melaksanakan kredensial di masa mendatang untuk menjaga mutu pelayanan medis di Rumah Sakit Sriwijaya Eye Centre Palembang. Penelitian ini menggunakan pendekatan hukum normatif (yuridis normatif). Spesifikasi penelitian adalah deskriptif analisis. Jenis data menggunakan data sekunder. Teknik pengumpulan data menggunakan studi kepustakaan dan teknik analisis menggunakan pendekatan kualitatif karena tidak menggunakan rumus-rumus tertentu dan angka-angka. Hasil penelitian menunjukan bahwa (1) Rumah sakit Sriwijaya Eye Centre Palembang sebagai fasilitas pelayanan kesehatan belum menjalankan tanggung jawab hukum berupa kewajiban melaksanakan sistem kredensial sesuai dengan tata kelola klinis yang baik (good clinical governance) berdasarkan Permenkes No 755 Tahun 2011 Tentang Penyelenggaraan Komite Medik di Rumah Sakit, karena adanya benturan kepentingan antara pemilik dengan pengelola rumah sakit sehingga menyebabkan pelaksanaan kredensial tidak berjalan sesuai standar profesi dan keilmuan. Akibatnya keputusan pemberian kewenangan klinis (clinical privilege) kepada tenaga medis cenderung tidak sesuai dengan kompetensi tenaga medis yang berpotensi mempengaruhi mutu pemberian pelayanan medis bagi pasien. (2) Upaya komite medik melaksanakan kredensial terhadap tenaga medis di rumah sakit Sriwijaya Eye Centre Palembang di masa mendatang adalah (a) melakukan upaya monitoring kredensial dan memotret kinerja tenaga medis tidak hanya pada satu titik waktu (b) Menjalin hubungan baik tim kredensial dengan pihak manajemen dan pemilik rumah sakit berupa umpan balik atas rekomendasi Tim Kredensial kepada Direksi yang akan mendorong perbaikan sistem kredensial (c) Menyusun standardisasi aturan dan instrumen kredensial yang dikembangkan sesuai kebutuhan rumah sakit (d) Membentuk Tim kredensial yang ideal. Dengan demikian proses kredensial di rumah sakit Sriwijaya Eye Centre benar-benar menjadi sarana untuk legitimasi kompetensi tenaga medis memperoleh kewenangan klinis (clinical privilege).]]>
<![CDATA[PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA KONTRAKTOR ATAS KEGAGALAN BANGUNAN BERDASARKAN PRINSIP SISTEM PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA KORPORASI ]]>
<![CDATA[diah pudjia astuti]]>
<![CDATA[ Aktualita : Jurnal Hukum Volume 2 No. 2 (Desemberi) 2019 ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Islam Bandung ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (705.352 KB)
|
DOI: 10.29313/aktualita.v2i2.4989
<![CDATA[Pembangunan sangat bermanfaat bagi kehidupan manusia, namun tidak luput dari kerugian baik kerugian materiil maupun korban jiwa jika tidak dibangun sebagaimana mestinya. Salah satunya adalah runtuhnya jembatan kutai kartanegara yang menyebabkan orang meninggal dunia dan luka-luka. Kegagalan bangunan merupakan salah satu akibat yang dapat membahayakan keselamatan publik maupun kerugian negara. Kegagalan bangunan ini diatur secara eksplisit dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 Tentang Jasa Konstruksi mulai dari Pasal 60 sampai dengan Pasal 67. Selain itu kegagalan bangunan diatur di dalam Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2000 Tentang Penyelenggaraan Jasa Konstruksi yaitu pada Bab V Pasal 34 sampai dengan Pasal 48. Pertanggungjawaban pidana berdasarkan Undang-Undang Jasa Konstruksi hanya dapat dikenakan pada individu yang secara langsung melaksanakan pekerjaan konstruksi dan tidak pada penyedia jasa konstruksi berupa korporasi karena untuk memidana korporasi membutuhkan kejelasan kepada siapa sanksi akan dikenakan. Berdasarkan hasil analisis bahwa berdasarkan teori pertanggungjawaban pidana, dengan adanya pergeseran subjek hukum dari fysieke dader ke functionale dader maka korporasi dapat dimintakan pertanggungjawaban. Hal tersebut juga didukung dengan adanya teori-teori serta doktrin-doktrin tentang pertanggungjawaban korporasi. Dengan lahirnya Peraturan Mahkamah Agung Nomor 13 tahun 2016 tentang Tata Cara Penanganan Perkara Tindak Pidana Oleh Korporasi, dimana hal ini dimaksudkan sebagai upaya memberikan kepastian hukum dan mendorong efektivitas dan optimalisasi atas hukum acara dalam penangangan perkara pidana dengan pelaku korporasi dan/atau pengurus korporasi.]]>
<![CDATA[Implementasi Prinsip Syariah Pada Akad Pembiayaan Musyarakah Mutanaqishah Dalam Produk Kredit Pemilikan Rumah ]]>
<![CDATA[Muhammad Wahyu]]>
<![CDATA[ Aktualita : Jurnal Hukum Volume 1 No. 2 (Desember) 2018 ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Islam Bandung ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (347.347 KB)
|
DOI: 10.29313/aktualita.v1i2.4039
<![CDATA[Akad pembiayaan Musyarakah Mutanaqishah merupakan bentuk kerjasama antara dua pihak atau lebih untuk kepemilikan suatu barang atau asset. Dimana kerjasama ini akan mengurangi hak kepemilikan salah satu pihak sementara pihak yang lain bertambah hak kepemilikannya. Perpindahan kepemilikan ini melalui mekanisme pembayaran atas hak kepemilikan yang lain. Bentuk kerjasama ini berakhir dengan pengalihan hak salah satu pihak kepada pihak lain. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Secara keseluruhan pelaksanan akad pembiayaan musyarakah mutanaqishah di bank bni syariah cabang jambi belum sesuai dengan ketentuan Fatwa DSN-MUI No.73/DSN-MUI/XI/2008 tentang Musyarakah Mutanaqishah, hal tersebut dikarena belum terpenuhinya syarat musyarakah yaitu tidak adanya kontribusi modal atau tidak ada pencampuran modal diantara Bank dan Nasabah. Dengan demikian akad pembiayaan musyarakah mutanaqishah di Bank Syariah termasuk fasid, walaupun akadnya masih tetap sah.]]>
<![CDATA[NON DISCLOSURE AGREEMENT SEBAGAI PERLINDUNGAN HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL DALAM PERJANJIAN KERJASAMA ]]>
<![CDATA[asry rismawaty]]>
<![CDATA[ Aktualita : Jurnal Hukum Volume 2 No. 1 (Juni) 2019 ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Islam Bandung ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (998.264 KB)
|
DOI: 10.29313/aktualita.v2i1.4706
<![CDATA[Perjanjian Kerahasiaan atau yang sering disebut dengan Non Disclosure Agreement semakin dirasa pelu digunakan dalam setiap perjanjian kerjasama sebagai bentuk dari perlindungan Hukum Kekayaan Intelektual. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui urgensi pentingnya informasi rahasia dibuat atau dicantumkan dalam suatu klausula perjanjian kerjasama. Hasil dalam penelitian ini menunjukan bahwa dengan adanya perjanjian kerahasiaan dalam suatu perjanjian kerjasama dapat melindungi dan melindungi para pihak yang berkepentingan.]]>
<![CDATA[Kebijakan Restorative Justice melalui pendekatan diversi pada tahap penyidikan dalam rangka memberikan perlindungan hukum terhadap anak yang berkonflik dengan hukum ]]>
<![CDATA[zulkarnain zulkarnain]]>
<![CDATA[ Aktualita : Jurnal Hukum Volume 3 No.1 2020 ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Islam Bandung ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (810.838 KB)
|
DOI: 10.29313/aktualita.v0i0.5694
<![CDATA[Proses penyelesaian perkara anak melalui sistem peradilan pidana dapat menimbulkan stigma negatif serta berpengaruh pada masa depan anak, dengan lahirnya Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak, maka penyelesaian perkara anak yang berkonflik dengan hukum mengedepankan model restorative justice, yaitu pemulihan ke kondisi semula dan pemidanaan sebagai jalan terakhir ,sehingga perlu didahulukan cara lain diluar pengadilan salah satunya adalah dengan cara diversi, yakni pengalihan penyelesaian perkara anak dari proses peradilan pidana ke proses di luar peradilan pidana .Tujuan penelitian adalah untuk menjelaskan implementasi restoratif justice melalui pendekatan diversi pada tahap penyidikan dalam rangka memberikan perlindungan hukum terhadap anak yang berkonflik dengan hukum ,serta untuk menjelaskan bentuk perlindungan hukum yang ideal bagi anak yang berkonflik dengan hukum pada masa yang akan datang .Penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian hukum empiris yakni sebuah metode penelitian hukum yang berupaya untuk melihat hukum dalam artian yang nyata atau melihat bagaimana bekerjanya hukum dalam masyarakat. Sifat penelitian deskriptif , jenis data bersifat kualitatif. Pengumpulan data dilakukan dengan teknik studi lapangan dan studi kepustakaan . Teknik analisis data bersifat yuridis kualitatif .Berdasarkan hasil penelitian ditemukan bahwa Implementasi restoratif justice melalui pendekatan diversi pada tahap penyidikan di Polresta Pekanbaru dilakukan dengan cara non litigasi, berupa penyelesaian perdamaian secara keluargaan dengan cara musyawarah yang melibatkan pelaku anak , korban ,keluarga pelaku/ korban dan pihak lain yang terkait untuk mencari penyelesaian yang adil . Diversi menekankan pada pemulihan hak korban serta mendorong anak yang berkonflik dengan hukum untuk bertanggung jawab atas tindakan yang dilakukannya .]]>
<![CDATA[PEMENUHAN HAK PESERTA JAMINAN KESEHATAN NASIONAL (JKN) ATAS MANFAAT PELAYANAN KESEHATAN YANG BERMUTU DI PUSKESMAS DI HUBUNGKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 40 TAHUN 2004 TENTANG SISTEM JAMINAN KESEHATAN NASIONAL ]]>
<![CDATA[prapti widyaningsih]]>
<![CDATA[ Aktualita : Jurnal Hukum Volume 3 No.2 2020 ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Islam Bandung ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (728.454 KB)
|
DOI: 10.29313/aktualita.v0i0.6754
<![CDATA[Puskesmas merupakan garda terdepat (gate keeper) dalam pelayanan kesehatan pada program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) sebagai fasilitas pelayanan kesehatan tingkat pertama, Puskesmas dituntut untuk meningkatkan mutu pelayanan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kebijakan pemerintah terhadap pemenuhan hak peserta JKN atas manfaat pelayanan kesehatan yang bermutu dan menjelaskan pelaksanaan pemenuhan hak peserta JKN untuk mendapatkan manfaat pelayanan kesehatan di Puskesmas dihubungkan dengan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Kesehatan Nasional. Penelitian ini dilakukan dengan pendekatan yuridis normatif, sifat penelitian deskriptif analitik, teknik pengumpulan data melalui studi dokumen, sumber data dari data sekunder berasal dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier yang dikumpulkan dan dianalisa dengan kualitatif normatif . Hasil dari penelitian ini menunjukan kebijakan pemerintah yang berkaitan pelayanan kesehatan yang bermutu bagi peserta JKN seseuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Kesehatan Nasional, namun dalam pelaksanaannya belum seluruh peserta JKN mendapatkan manfaat pelayanan kesehatan yang bermutu di Puskesmas karena faktor geografis geografis Indonesia, kemampuan layanan, ketersediaan Sumber Daya Manusia dan pemenuhan sarana, prasarana serta peralatan yang belum sesuai standar pelayanan minimal yang dimuat dalam Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 75 Tahun 2014 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat.Kata Kunci: Jaminan Kesehatan Nasional, Pelayanan Kesehatan yang Bermutu, Puskesmas.]]>
<![CDATA[Diversi Terhadap Anak Pelaku Tindak Pidana Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak ]]>
<![CDATA[Novita Rindi Pratama]]>
<![CDATA[ Aktualita : Jurnal Hukum Volume 1 No. 1 (Juni) 2018 ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Islam Bandung ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (388.2 KB)
|
DOI: 10.29313/aktualita.v1i1.3721
<![CDATA[Anak sebagai bagian dari generasi muda merupakan aset dan penerus cita-cita perjuangan bangsa memiliki peran strategis dan mempunyai ciri serta sifat khusus yang menjamin kelangsungan eksistensi bangsa dan negara pada masa depan. Oleh karena itu, diperlukan pembinaan secara terus menerus demi kelangsungan hidup, pertumbuhan dan perkembangan fisik, mental dan sosial serta perlindungan dari segala kemungkinan yang membahayakan masa depan anak. Kejahatan anak yang setiap tahun selalu meningkat dan berkembang sangat meresahkan semua pihak, khususnya masyarakat. Salah satu upaya pencegahan dan penanggulangannya adalah melalui sistem peradilan anak dengan tujuan tidak hanya untuk menjatuhkan sanksi pidana bagi anak yang telah melakukan tindak pidana tetapi lebih difokuskan pada dasar pemikiran bahwa penjatuhan sanksi tersebut sebagai sarana perbaikan kondisi, pemeliharaan dan perlindungan anak dengan mengutamakan pendekatan keadilan restoratif melalui diversi.]]>
<![CDATA[KEWENANGAN TERAPIS GIGI MULUT MENURUT PERMENKES NO. 20 TAHUN 2016 TENTANG IZIN DAN PENYELENGGARAAN PRAKTIK TERAPIS GIGI DAN MULUT DIHUBUNGKAN DENGAN KOMPETENSI TERAPIS GIGI MULUT DI WILAYAH KERJA PUSKESMAS KABUPATEN SUBANG ]]>
<![CDATA[devy octaviana]]>
<![CDATA[ Aktualita : Jurnal Hukum Volume 2 No. 1 (Juni) 2019 ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Islam Bandung ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (640.765 KB)
|
DOI: 10.29313/aktualita.v2i1.4673
<![CDATA[Permenkes Nomor 20 tahun 2016 tentang izin dan penyelenggaraan praktik terapis gigi dan mulut, antara lain mengatur tentang kompetensi dan kewenangan terapis gigi dan mulut dalam tindakan. Beberapa Puskesmas di Kabupaten Subang terdapat suatu tindakan yang dilakukan terapis gigi mulut salah satunya pencabutan lebih dari satu akar dengan alasan saling membantu. Tujuan penelitian dari tesis ini untuk mendeskripsikan implementasi kewenangan dan upaya pelaksanaan terapis gigi mulut menurut Permenkes Nomor 20 tahun 2016 tentang Izin dan Penyelenggaraan Praktik Terapis Gigi dan Mulut dihubungkan dengan kompetensi terapis gigi mulut di wilayah kerja Puskesmas kabupaten Subang.Metode penelitian menggunakandeskriptif analitis. Penentuan sampel menggunakan purposive sampling. Datasekunder yang bersifat kualitatif. Teknik analisa data dengan metode kualitatif normatif. Hasil dari penelitian bahwa implementasi kewenangan terapis gigi mulut dalam melakukan tindakan ada beberapa yang sesuai dan ada beberapa yang tidak sesuai dengan Permenkes No. 20 tahun 2016. Upaya menangani pelaksanaan kewenangan terapis gigi mulut meliputi mempertegas aturan agar dilaksanakan secara berkesinambungan, melakukan pembinaan melalui pelatihan, melakukan pengawasan agar tertib dalam hal kewenangan sesuai kompetensi.]]>
<![CDATA[TANGGUNG JAWAB HUKUM DOKTER TERHADAP TINDAKAN PENCABUTAN GIGI SULUNG PADA PROGRAM UKGS ]]>
<![CDATA[drg Sulaeman]]>
<![CDATA[ Aktualita : Jurnal Hukum Volume 3 No.1 2020 ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Islam Bandung ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (596.452 KB)
|
DOI: 10.29313/aktualita.v0i0.5288
<![CDATA[Adanya kesulitan teknis pada pelaksanaan penerapan informed consent secara massal dan adanya peraturan perundang-undangan yang belum sinkron menjadikan tindakan pencabutan gigi pada program UKGS belum memiliki perlindungan hukum bagi pelaksana pelayanan kesehatan maupun sasarannya. Pada prinsipnya informed consent harus diterapkan pada tindakan pencabutan gigi sulung yang persisten atau sudah goyang. Namun apabila tindakan pencabutan tersebut dilakukan secara massal di masyarakat yaitu di sekolah pada program UKGS, maka persetujuan untuk tindakan tersebut tidak diperlukan dan dokter atau tenaga kesehatan tidak dapat dimintakan pertanggungjawabannya karena adanya alasan pembenar yaitu tindakan tersebut merupakan program pemerintah, penyakit tersebut berdampak pada masyarakat banyak, bersifat darurat, dan dokter dan tenaga kesehatan dalam posisi melaksanakan undang-undang dan perintah jabatan. Kata kunci: informed consent, gigi sulung, persistensi, pencabutan, UKGS.]]>
