Fiat Iustitia : Jurnal Hukum
Jurnal Fiat Iustitia berada dalam naungan Fakultas Hukum Universitas Katolik Santo Thomas Medan yang memuat artikel ilmiah meliputi Kajian Bidang Hukum, khususnya Hukum Pidana, Hukum Perdata, Hukum Bisnis, Peradilan dan Advokasi serta penelitian-penelitian terkait dengan bidang-bidang tersebut yang mendapat izin dari LIPI sejak Tahun 2020 terhitung mulai bulan September. Proses penerbitan melalui reviewer yang sudah bekerja sama dari beberapa institusi yang bidang ilmu hukum dan profesional.
Articles
10 Documents
Search results for
, issue
"Volume 3 Nomor 1 Tahun 2022"
:
10 Documents
clear
<![CDATA[UPAYA MEMPERTAHANKAN HAK KONSUMEN MELALUI PENYELESAIAN SENGKETA DENGAN CARA KONSILIASI DI BADAN PENYELESAIAN SENGKETA KONSUMEN KOTA MEDAN ]]>
<![CDATA[Sirait, Cindy Octabriel]]>;
<![CDATA[Sidabalok, Janus]]>;
<![CDATA[Suhardin, Yohanes]]>
<![CDATA[ Fiat Iustitia : Jurnal Hukum Volume 3 Nomor 1 Tahun 2022 ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Katolik Santo Thomas Medan ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (265.406 KB)
|
DOI: 10.54367/fiat.v3i1.2125
<![CDATA[The purpose of this study was to determine the process of resolving consumer disputes by means of conciliation and to determine the efforts to defend consumer rights at the Medan Consumer Dispute Settlement Agency (BPSK).This research is descriptive, using normative-empirical research methods with a focus on the enforcement or implementation of normative legal provisions on consumer dispute resolution. Data or information obtained from BPSK Medan. in the form of notes and information regarding the settlement of consumer disputes by means of conciliation. The results show that the consumer dispute resolution process at BPSK Medan City is different from that regulated in Law No. 8/1989 on Consumer Protection and Decree of the Minister of Industry and Trade No.350/MPP/Kep/12/2001 concerning Implementation of Duties and Authorities BPSK. Disputes are resolved by the parties accompanied by a conciliator assembly appointed by the BPSK leadership. After the parties obtain an agreement, then it is reported to BPSK which is then stated in a peace agreement which will be strengthened by the BPSK Decision. In fact, consumer disputes were resolved by parties outside of BPSK after BPSK held the first meeting, and subsequently the final settlement was not reported so that BPSK could not make decisions to strengthen the peace reached by the parties.]]>
<![CDATA[AKIBAT HUKUM BAGI PELAKU TINDAK PIDANA YANG MENGHALANGI PENANGGULANGAN WABAH PADA PEMAKAMAN JENAZAH COVID -19 ]]>
<![CDATA[Flora, Henny Saida]]>
<![CDATA[ Fiat Iustitia : Jurnal Hukum Volume 3 Nomor 1 Tahun 2022 ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Katolik Santo Thomas Medan ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (384.087 KB)
|
DOI: 10.54367/fiat.v3i1.2126
<![CDATA[Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui proses penyelesaian sengketa konsumen dengan cara konsiliasi serta untuk mengetahui upaya dalam mempertahankan hak konsumen di Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Medan. Penelitian ini bersifat deskriptif, dengan menggunakan metode penelitian normatif-empiris dengan fokus pada pemberlakuan atau implementasi ketentuan hukum normatif pada penyelesaian sengketa konsumen. Data atau keterangan diperoleh dari BPSK Medan. berupa catatan-catatan dan keterangan tentang penyelesaian sengketa konsumen dengan cara konsiliasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa proses penyelesaian sengketa konsumen di BPSK Kota Medan berbeda dengan yang diatur di dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1989 tentang Perlindungan Konsumen dan Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan No.350/ MPP/ Kep/12/2001 tentang Pelaksanaan Tugas dan Wewenang BPSK. Sengketa diselesaikan oleh para pihak dengan didampingi oleh majelis konsiliator yang ditunjuk oleh pimpinan BPSK. Setelah para pihak memperoleh kesepakatan, kemudian dilaporkan ke BPSK yang selanjutnya dituangkan dalam perjanjian perdamaian yang akan dikuatkan dengan Putusan BPSK. Kenyataannya sengketa konsumen diselesaikan oleh para pihak di luar BPSK setelah BPSK menyelenggarakan pertemuan pertama, dan selanjutnya penyelesaian akhir tidak dilaporkan sehingga BPSK tidak dapat membuat keputusan untuk memperkuat perdamaian yang dicapai oleh para pihak.]]>
<![CDATA[PENGARUH TINGKAT KESADARAN MORAL DAN SIKAP ADVOCATUS DIABOLI PADA HAKIM DALAM MENJATUHKAN PUTUSAN YANG ESENSIAL, YAITU KEADILAN (GERECHTIGHEIT), KEPASTIAN (RECHSECHERHEIT) DAN KEMANFAATAN (ZWACHMATIGHEIT): ANALISIS ETIKA HUKUM ]]>
<![CDATA[Lumbanraja, Bogor]]>
<![CDATA[ Fiat Iustitia : Jurnal Hukum Volume 3 Nomor 1 Tahun 2022 ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Katolik Santo Thomas Medan ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (505.482 KB)
|
DOI: 10.54367/fiat.v3i1.2127
<![CDATA[Fiat justitia ruat caelum, artinya hendaklah keadilan ditegakkan walaupun langit akan runtuh. Kalimat yang diucapkaan oleh Lucius Calpurnius Piso Caesoninus (43 SM) akan bisa terwujud bila peradilan memiliki salah satunya penegak hukum yaitu hakim yang betul-betul punya kualitas dan integritas yang handal. Berbagai kasus suap kepada hakim telah mencoreng wajah peradilan di Indonesia dan pada gilirannya menurunkan tingkat kepercayaan masyarakat terhadap aparat penegak hukum. Pendidikan tinggi hukum mendapat sorotan tajam, sebab seakan-akan tidak mampu menjawab kebutuhan akan lahirnya penegak hukum yang memiliki integritas dan kepribadian yang kokoh. Tulisan ini berupaya mengkaji faktor-faktor yang mempengaruhi putusan hakim berdasarkan tingkat kesadaran moral, sikap advocatus diaboli dan bagaimanakah hakim ideal yang dibutuhkan sebagai benteng keadilan dalam rangka mengejawantahkan supremasi hukum dengan tiga prinsip pokok yaitu (1) keadilan (gerechtigheit), (2) kepastian (rechsecherheit), dan (3) kemanfaatan (zwachmatigheit). Negara Indonesia adalah negara hukum, di mana hukum dapat dilaksanakan dan ditegakkan. Hukum harus menjadi panglima di negara ini, maka hukum perlu ditegakkan sehingga supremasi hukum mempunyai kedudukan tertinggi (the supreme state of the law) sebagai bagian dari rule of law dan bukan the rule of the political man. Yurisprudensi Schubert meyakini, bahwa sikap hakim merupakan faktor dalam pengambilan putusan yang lebih menentukan daripada yang lain. Ia menepiskan faktor-faktor lain, seperti pendidikan, tradisi yang diajarkan dan cara penalaran. Hakim bersikap begini atau begitu, karena ia menjatuhkan pilihan terhadap sesuatu yang diyakininya lebih daripada yang lain]]>
<![CDATA[KEKUATAN PEMBUKTIAN SERTIFIKAT HAK MILIK ATAS TANAH SEBAGAI ALAT BUKTIDALAM PERKARA PERDATA (Studi Putusan Nomor: 34/Pdt.G/2020/PN.Kbj) ]]>
<![CDATA[Sihite, Lamrotiur]]>;
<![CDATA[Butarbutar, Elisabeth N.]]>;
<![CDATA[Sinuraya, Benar]]>
<![CDATA[ Fiat Iustitia : Jurnal Hukum Volume 3 Nomor 1 Tahun 2022 ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Katolik Santo Thomas Medan ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (369.691 KB)
|
DOI: 10.54367/fiat.v3i1.2128
<![CDATA[Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui kekuatan Sertifikat Hak Milik atas tanah sebagai alat bukti sempurna dalam Putusan Pengadilan No.34/Pdt.G/2020/PN.Kbj dan Untuk mengetahui pertimbangan hakim dalam membatalkan Sertifikat Hak Milik atas sebagai alat bukti sempurna Putusan Pengadilan No.34/Pdt.G/2020/PN.Kbj. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif, yang mengkaji studi dokumen yakni menggunakan berbagai data sekunder. Penelitian ini merupakan studi kasus dengan melakukan pembahasan terhadap putusan Pengadilan Negeri Kabanjahe No. 34/Pdt.G/2020/PN.Kbj. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kekuatan pembuktian sertifikat hak milik sebagai alat bukti sempurna dinilai menjadi tidak sempurna dan mengikat hakim oleh karena dapat dibuktikan bahwa pembuatan akta peralihan di hadapan notaris tidak memenuhi salah satu syarat sah untuk membuat perjanjian yaitu kausanya tidak halal, dan fasar pertimbangan hakim membatalkan sertifikat hak milik atas tanah sebagai alat bukti sempurna adalah karena Jalan Trimurti Gang Asam, Kelurahan Tambak Lau Mulgap-I, Kec.Berastagi oleh dinas PUPR Kabupaten Karo telah ditetapkan menjadi jalan umum dan jalan tersebut telah dibangun oleh dinas PUPR Kabupaten Karo pada TA 2008 bersumber dari APBD Kab.Karo TA 2008.]]>
<![CDATA[TINJAUAN YURIDIS NORMATIF PEMBAGIAN HARTA BERSAMA AKIBAT PERCERAIAN MENURUT KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PERDATA DAN UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1974 TENTANG PERKAWINAN (Studi Kasus Putusan Nomor 755/Pdt.G/2017/PN Mdn) ]]>
<![CDATA[Damanik, Novi Febrianti]]>;
<![CDATA[Suhardin, Yohanes]]>;
<![CDATA[Lumban Gaol, Christopher Panal]]>
<![CDATA[ Fiat Iustitia : Jurnal Hukum Volume 3 Nomor 1 Tahun 2022 ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Katolik Santo Thomas Medan ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (383.636 KB)
|
DOI: 10.54367/fiat.v3i1.2129
<![CDATA[Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui kesesuaian Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 755/Pdt.G/2017/PN Mdn mengenai gugatan harta bersama menurut KUHPerdata dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 755/Pdt.G/2017/PN Mdn, berdasarkan ketentuan Pasal 35 jo Pasal 37 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo Pasal 128 KUHPerdata, maka sebidang tanah berikut bangunan ruko di atasnya dan Usaha Bengkel Saudara Jaya Motor adalah harta bersama yang diperoleh penggugat dan tergugat semasa perkawinan penggugat dan tergugat. Adapun harta benda yang tidak dapat dibagi adalah satu unit mobil merek Honda CRV, hal ini dikarenakan tidak ada satu alat bukti surat ataupun keterangan saksi penggugat yang mempunyai nilai kekuatan pembuktian untuk mendukung dalil gugatan penggugat bahwa mobil tersebut diperoleh penggugat dan tergugat dalam masa perkawinan sebagaimana dalam ketentuan Pasal 1865 KUH Perdata yang mengatur mengenai pembuktian. Oleh karena itu, putusan tersebut telah sesuai dengan Pasal 128 KUH Perdata dan Pasal 35 jo Pasal 37 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.]]>
<![CDATA[KAJIAN YURIDIS TERHADAP NOTARIS YANG MERANGKAP JABATAN MENJADI ADVOKAT DIKAITKAN DENGAN UNDANG-UNDANG JABATAN NOTARIS ]]>
<![CDATA[Amalia, Martina Indah]]>
<![CDATA[ Fiat Iustitia : Jurnal Hukum Volume 3 Nomor 1 Tahun 2022 ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Katolik Santo Thomas Medan ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (436.337 KB)
|
DOI: 10.54367/fiat.v3i1.2130
<![CDATA[Berdasarkan Undang – Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Jabatan Notaris secara jelas seorang Notaris dilarang merangkap jabatan sebagai seorang advokat. Disamping itu dalam Undang – Undang 18 Tahun 2003 tentang Advokat juga diatur bahwa seorang advokat dilarang untuk merangkap jabatan yang bertentang dengan kepentingan tugasnya. Namun pada realitanya masih ditemukan pelanggaran rangkap jabatan yang dilakukan seorang notaris pada jabatan – jabatan yang dilarang dalam Undang – Undang Nomor 2 Tahun 2014 khsusnya rangkap jabatan sebagai Advokat. Penelitian ini menggunakan data sekunder. Data sekunder ini dilakukan dengan menggunakan 3 (tiga) sumber data, yaitu bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Teknik dan alat pengumpulan data penelitian diperoleh dari library research dan field research. Analisa data dilakukan dengan metode kualitatif. Hasil penelitian menunjukan bahwa terdapat perbedaan yang sangat kontras yang membedakan antara profesi notaris dan advokat yaitu: Seorang Notaris memberi pelayanan kepada semua pihak,i advokat kepada satui pihak danmenciptakani suatu hukum melalui perjanjian-perjanjian yang dibuatnyai tanpai memihaki salah satu pihak dengan tujuan agar para pihak dapati terhindar dari masalah sehingga semua pihaki puas sedangkan advokat hanya berusaha memuaskan satu pihak. Kalaupun dalam usaha itu tercapai suatu konsensus, padai dasarnya seorang advokat memperhatikani hanya kepentingan kliennya atau pihak yang dibelanya. Disamping itu Notaris dalam melaksanakan setiap pekerjaan atau pelayananya selalu pasif dan berusaha mencegah terjadinya sengketa atau permasalahan dari setiap pihak yang berkepentingan, sedangkan advokat berfokus memberikan jalan keluar penyelesaian atas suatu sengketa.Pada proses pengawasan terhadap Notaris khususnya pada Notaris yang merangkap jabatan sebagai Advokat dilaksanakan oleh dua lembaga yang memiliki kewenangan yang berbeda yaitu; Majelis Pengawas Notaris dan Majelis Kehormatan Notaris.]]>
<![CDATA[PERLINDUNGAN HUKUM HAK CIPTA LAGU TERHADAP PELANGGARAN MELALUI DOWNLOAD PADA WEBSITE PENYEDIA LAGU GRATIS ]]>
<![CDATA[Hamdani, Joven Andis]]>
<![CDATA[ Fiat Iustitia : Jurnal Hukum Volume 3 Nomor 1 Tahun 2022 ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Katolik Santo Thomas Medan ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (521.486 KB)
|
DOI: 10.54367/fiat.v3i1.2131
<![CDATA[Seiring dengan berkembangnya teknologi dan informasi di masa sekarang ini, dunia seni yang berupa lagu, musik maupun film juga mengalami perkembangan yang signifikan. Pada gilirannya, akan melahirkan konsepsi perlindungan hukum atas kekayaan intelektual (Intellectual Property). Salah satu ciptaan yang dilindungi oleh Undang-undang No. 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta berdasarkan Pasal 40 ayat (1) UUHC adalah ciptaan lagu atau musik. Hak Cipta akan menyentuh berbagai aspek seperti aspek teknologi, industri, sosial, budaya dan berbagai aspek lainnya. Namun aspek yang terpenting jika dihubungkan dengan perlindungan bagi karya intelektual adalah aspek hukum. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif yaitu penelitian yang mengacu kepada norma-norma dan asas-asas hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan dan putusan pengadilan. Alasannya didasarkan pada paradigma hubungan dinamis antara teori, konsep-konsep dan data yang merupakan umpan balik atau modifikasi yang tetap dari teori dan konsep yang didasarkan pada data yang dikumpulkan. Kesimpulan yang diperoleh bahwa Perlindungan terhadap HKI pada dasarnya adalah memberikan hak monopoli, dan dengan hak monopoli ini, pemilik HKI dapat menikmati manfaat ekonomi dari kekayaan intelektual yang didapatnya. Pertanggungjawaban hukum adalah pelaku yang secara langsung melakukan pelanggaran hak cipta (direct infringement). Sanksi terhadap pelanggaran Hak Cipta Lagu dikenakan tindak pidana berarti suatu pelanggaran terhadap Hak Cipta seseorang yang hasil karyanya diperbanyak atau digandakan tanpa seijin dari penciptanya yang memiliki Hak Cipta memenuhi unsur tindak pidana apabila jika konsumen dimaksud membelinya dalam jumlah besar. Saran yang diharapkan adalah: agar Pemerintah sebaiknya mengambil langkah yang serius dalam menangani masalah pelanggaran hak cipta lagu khususnya masalah ilegal downloading, mengingat kondisi masyarakat Indonesia yang semakin pintar mengikuti perkembangan kecanggihan teknologi yang ada. Pencipta lagu atau pemegang hak atas lagu sebaiknya melakukan pendaftaran atas ciptaannya meskipun pendaftaran dalam hak cipta tidak bersifat wajib, hal ini dilakukan demi mencapai keadaan yang kondusif dalam penanganan pelanggaran hak cipta. Pengaturan terhadap sanksi pelanggaran Hak Cipta lagu baik dari sanksi pidana dan perdata maupun secara administratif harus dipertegas dan dijelaskan agar dalam rangka untuk mengantisipasi munculnya sengketa sebagai konsekwensi diberlakukannya perlindungan hukum HKI di wilayah Indonesia.]]>
<![CDATA[PERAN DAN KEWENANGAN NOTARIS TERHADAP PENDAFTARAN IZIN USAHA MELALUI SISTEM ONLINE SINGLE SUBMISSION ]]>
<![CDATA[Sudjarot, Anton]]>
<![CDATA[ Fiat Iustitia : Jurnal Hukum Volume 3 Nomor 1 Tahun 2022 ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Katolik Santo Thomas Medan ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (428.747 KB)
|
DOI: 10.54367/fiat.v3i1.2132
<![CDATA[Online single submission merupakan sistem perizinan yang baru berdasarkan PP No. 24 tahun 2018 dimana tidak ditemukan kewenangan notaris dalam hal perizinan berusaha sesuai dengan peraturan tersebut, namun dalam praktiknya banyak dijumpai notaris yang melakukan pendaftaran izin usaha terhadap pelaku usaha. Perumusan masalah dalam tesis ini adalah pengaturan tentang izin usaha secara online single submition. Kewenangan notaris dalam pengurusan izin usaha melalui online single submition menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Mekanisme pengurusan perizinan usaha setelah berlakunya OSS. Kewenangan notaris dalam pengurusan izin usaha melalui online single submition menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Notaris tidak memiliki kewenangan dalam menjalankan OSS, hal ini dikarenakan sistem OSS bisa dijalankan oleh setiap orang yang ingin mendaftarkan badan usaha. Namun kewenangan notaris dalam pengisian data izin usaha terintegrasi secara elektronik merupakan kewenangan yang diperoleh melalui pemberian kuasa oleh pelaku usaha. Mekanisme pengurusan perizinan usaha setelah berlakunya OSS, pengusaha dapat mengakses dengan sendiri terhadap pendaftaran perizinan berusaha, pengusaha memangkas waktu dan birokrasi serta mendukung program pemerintah yaitu percepatan berusaha.]]>
<![CDATA[PERKEMBANGAN DAN STATUS KEDUDUKAN HUKUM ATAS PERSEKUTUAN KOMANDITER ATAU COMMANDITAIRE VENNOOTSCHAP (CV) DI INDONESIA ]]>
<![CDATA[Theresia, Evelyne]]>
<![CDATA[ Fiat Iustitia : Jurnal Hukum Volume 3 Nomor 1 Tahun 2022 ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Katolik Santo Thomas Medan ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (374.55 KB)
|
DOI: 10.54367/fiat.v3i1.2133
<![CDATA[Comanditaire Venootschap (CV) atau Persekutuan Komanditer adalah suatu badan usaha yang tidak berbadan hukum yang pendiriannya didasarkan kepada ketentuan-ketentuan dalam KUHD dan didaftarkan di Pengadilan Negeri tempat dimana CV tersebut didirikan sebelum berlakunya Permenkumham No.17 Tahun 2018. Jenis penelitian ini adalah penelitian yuridis empiris dengan sifat deskriptif analitis, dimana penelitian ini mendeskripsikan dan menganalisa masalah yang muncul serta mencari jawaban sebagai solusi. Hasil diskusi dari permasalah yang timbul dalam penelitian ini adalah perkembangan hukum pengaturan CV saat ini adalah adanya kewajiban untuk melakukan pengajuan permohonan nama CV, pendaftaran akta pendirian CV yang baru didirikan dan pendaftaran perubahan anggaran dasar CV. Pengajuan pengesahan nama, pencatatan akta pendirian, pendaftaran pembubaran untuk CV yang telah berdiri dan beroperasi dengan cara elektronik menggunakan Sistem Administrasi Badan Usaha (SABU) dan aplikasi Online Single Submission (OSS). Peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam pendirian CV saat ini adalah KUHD dan Permenkumham No.17 Tahun 2018. Kedudukan hukum CV lama setelah pemberlakuan Permenkumham Nomor 17 Tahun 2018 menjadi tidak memiliki keabsahan/legalitas sebelum dilakukan pengajuan pencatatan akta pendirian dan akta perubahan anggaran dasar secara elektronik kepada Kementerian Hukum dan HAM dengan menggunakan Sistem Administrasi Badan Usaha (SABU) dan aplikasi Online Single Submission (OSS).]]>
<![CDATA[AKIBAT HUKUM PERLUASAN OBYEK PRAPERADILAN DI INDONESIA Kajian Putusan Nomor : 78/Pid.Prap/2016/PN-Mdn ]]>
<![CDATA[Simarmata, Berlian]]>
<![CDATA[ Fiat Iustitia : Jurnal Hukum Volume 3 Nomor 1 Tahun 2022 ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Katolik Santo Thomas Medan ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (493.273 KB)
|
DOI: 10.54367/fiat.v3i1.2134
<![CDATA[Obyek Praperadilan telah diperluas, semula mencakup sah tidaknya penangkapan dan atau penahanan, sah tidaknya penghentian penyidikan dan atau penuntutan, serta ganti kerugian dan rehabilitasi, kemudian ditambah dengan sah tidaknya penyitaan, penggeledahan, dan penetapan status tersangka. Praperadilan tidak membicarakan pokok perkara, namun hal ini tidak relevan lagi untuk obyek praperadilan mengenai penetapan status tersangka. masuknya penetapan status tersangka sebagai obyek praperadilan membawa konsekwensi bahwa tindak pidana yang menjadi dasar sangkaan harus dibicarakan. Penelitian ini dilakukan terhadap Putusan PN Medan Nomor : 78/Pid.Prap/2016/PN-Mdn, yang menjadikan penetapan tersangka sebagai obyek Praperadilan. Pemilihan Putusan PN Nomor : 78/Pid.Prap/2016/PN-Mdn dilakukan secara purposif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa akibat hukum dari perluasan obyek praperadilan terhadap sah atau tidaknya penetapan status tersangka adalah perlunya pengaturan tentang obyek Praperadilan yang diperluas dalam bentuk Peraturan Mahkamah Agung sebelum KUHAP dirubah. Penetapan seseorang menjadi tersangka erat kaitannya dengan tindak pidana yang menjadi dasar sangkaan sehingga harus dibicarakan, dan ini tidak bertentangan dengan KUHAP.]]>
